Viral Hoax Pernyataan Dari Alumni 212 Yang Ternyata Hoax Setelah Di Teliti Ulang Kembali
Dalam beberapa hari ini terdapat viral pernyataan yang menyatakan sebagai pernyataan umat muslim Indonesia yang meminta KH. Ma'ruf Amin untuk mundur dari posisi cawapres supaya masyarakat muslim di Indonesia tidak terpecah belah dalam pilpres 201, padahal dalam realitanya yang memaksakan kehendak pilihan dan sering menggunakan berbagai cara adalah kelompok sebelah.
Adapun bantahan dari pernyataan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Menyatakan bahwa umat Islam di Indonesia tidak mau dipecah belah, karena semua ormas Islam di Indonesia berlandaskan Al Qur'an dan Al Hadits dan perbedaan cara ibadah adalah rahmat dari Allah SWT.
- Realitanya bahwa ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan ormas Islam lainnya tidak pernah saling menyatakan Bid'ah kepada ormas Islam lainnya, kecuali HTI dan kelompoknya yang sudah resmi dilarang di Negara Indonesia, yang sering menyatakan Thogut dan Kafir kepada Negara, aparatur negara seperti pada TNI dan Polri.
Link : https://alya-saifur.blogspot.com/2017/04/tuduhan-hti-bahwa-indonesia-adalah.html?m=1
http://m.tribunnews.com/amp/nasional/2017/05/08/jubir-hti-kita-tidak-pernah-membahas-pancasila?page=all
https://geotimes.co.id/kolom/politik/pengkhianatan-hti-dalam-aksi-bela-islam/amp/
https://nasional.tempo.co/amp/873841/berita-terbaru-alasan-hti-tolak-sistem-demokrasi-pemerintah-kini
https://news.okezone.com/amp/2018/04/05/337/1882422/sosiolog-hti-parpol-yang-haramkan-pancasila-dan-pemilu
http://www.suaraislam.co/selain-hina-kiai-nu-ustad-pendukung-hti-sebut-indonesia-negara-thagut/
https://www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-40652360
https://nasional.tempo.co/amp/876160/hti-nkri-bukan-negara-islam-tugas-hti-sebarkan-gagasan-khilafah
2. Menyatakan umat Islam Indonesia siap untuk melakukan reuni 212 dengan tertib dan taat hukum.
- Realitanya bahwa PA 212 menyatakan bahwa ada atau tidak ada izin terkait reuni 212, pelaksanaan reuni 212 di Monas Jakarta akan tetap dilaksanakan.
Link :
https://m.detik.com/news/berita/d-4315368/polisi-belum-terima-surat-pemberitahuan-reuni-212-di-monas
https://m.jpnn.com/amp/news/novel-ada-atau-tidak-izin-polisi-reuni-aksi-212-tetap-jadi
http://m.harianjogja.com/news/read/2018/11/16/500/953299/tak-dizinkan-polisi-reuni-alumni-212-tetap-bakal-digelar
3. Menyatakan umat Islam Indonesia siap ikhlas lahir dan bathin mengadakan aksi bela islam sampai Habib Rizieq pulang ke tanah air dengan selamat dan tidak ada kriminalisasi ulama lagi.
- Realitanya di Indonesia tidak pernah ada Kriminalisasi Ulama. Dan sebaliknya terkait tuduhan kriminalisasi ulama, aparat penegak hukum tidak akan berani mengambil tindakan hukum apabila tidak didukung bukti-bukti yang kuat. Sebaliknya apabila tidak terima dengan tindakan hukum tersebut maka sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat hukum, maka bisa mengajukan tindakan hukum pra pengadilan untuk membuktikan bahwa tindakan aparat kepolisian salah atau membuktikan di pengadilan bahwa tuntutan JPU semuanya salah.
Link :
https://m.detik.com/news/berita/d-3944407/wapres-jusuf-kalla-tegaskan-tak-ada-kriminalisasi-ulama
https://nasional.kompas.com/read/2017/02/09/14450141/polri.tegaskan.tak.ada.kriminalisasi.ulama
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170531192336-20-218628/din-syamsuddin-tak-merasa-ada-kriminalisasi-ulama
https://amp.tirto.id/ketua-pbnu-tegaskan-tidak-ada-ulama-yang-dikriminalisasi-cqpa
https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/jubir-jokowi-rizieq-dipenjara-era-sby-tak-ada-sebut-kriminalisasi/ar-AAADhK3
4. Menyatakan umat Islam Indonesia prihatin dan geram terhadap pernyataan ketua umum PSI (Partai Solidaritas Indonesia) yang menolak adanya perda agama yang berarti menolak sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Realitanya bahwa Indonesia adalah Negara yang berlandaskan Pancasila dan bukan negara yang berlandaskan agama.
Link :
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20181118134532-32-347497/yenny-wahid-perda-diskriminatif-tak-boleh-ada-di-indonesia
https://amp.tirto.id/perda-syariah-dan-perda-injil-sama-sama-ancam-minoritas-daib
5. Menyatakan umat Islam Indonesia merasa sedih dan prihatin karena pelaksanan sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia belum dilaksanakan secara merata dan menyeluruh karena masih ada ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin. Selanjutnya terkait sistem ekonomi yang adalah sistem ekonomi Kapitalis yang bertentangan dengan sila kelima Pancasila.
- Realitanya bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak merdeka selalu berusaha untuk mensejahterakan warga negaranya. Terkait ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin yang semakin melebar maka bisa dibuktikan dengan data dari BPS (Biro Pusat Statistik) yang menyatakan bahwa jumlah warga miskin di Indonesia semakin menurun.
Link :
https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-2018-persentase-kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999
- Selanjutnya juga terdapat data semakin meningkatnya jumlah warga yang berpenghasilan menengah keatas yang ditopang dengan semakin banyaknya jumlah UKM di Indonesia.
Link :
https://m.jpnn.com/amp/news/jumlah-kelas-menengah-di-indonesia-melesat-ini-datanya
https://www.radarjogja.co.id/2018/02/01/kelas-menengah-tumbuh-kelas-bawah-stagnan/
https://m.antaranews.com/berita/429636/populasi-kelas-menengah-indonesia-meningkat-tajam
6. Menyatakan bahwa umat Islam Indonesia merasa prihatin bahwa pasal 28 UUD 1945 tentang kebebasan berkumpul dan berpendapat semakin tidak berfungsi karena banyak tokoh yang dibungkam dengan UU ITE .
- Realitanya bahwa Negara Indonesia tidak pernah membatasi kebebasan warganya untuk berkumpul selama tidak ada tujuan mufakat jahat dan Negara Indonesia juga tidak pernah melarang warganya untuk berpendapat.
- Kebebasan yang dimaksud dalam UUD 1945 adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Apabila seseorang berani mengeluarkan pendapat dan menurut orang lain itu tidak benar maka yang mengeluarkan pendapat harus berani bertanggung jawab dalam aspek penegakan hukum.
Link :
https://www.academia.edu/14925346/Kemerdekaan_Mengemukakan_Pendapat
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_9_98.htm
https://kulienglish.wordpress.com/2013/11/25/kebebasan-berpendapat-berorganisasi-di-indonesia-secara-bertanggung-jawab/amp/
http://delismaadeputri.blogspot.com/2016/04/kebebasan-mengemukakan-pendapat-bagi.html?m=1
7. Menyatakan umat Islam Indonesia meminta kepada pemerintah untuk menjamin pelaksanaan pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan untuk beragama dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaanya. Selanjutnya juga tidak ada ulama yang dipersekusi atau dikriminalisasi serta tidak ada pembubaran pengajian skala kecil maupun besar.
- Realitanya bahwa pemerintah negara Indonesia selalu menjamin warga negaranya untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaanya.
Pemerintah telah menyediakan lembaga-lembaga resmi pemerintah untuk memberikan pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai agama dan kepercayaan yang diakui secara resmi oleh pemerintah.
Link :
http://m.tribunnews.com/amp/nasional/2018/02/12/presiden-konstitusi-menjamin-kebebasan-beragama
http://presidenri.go.id/berita-aktual/presiden-jamin-hak-beragama-dan-beribadah.html
https://www2.kemenag.go.id/berita/79689/mendagri-pemerintah-lindungi-kebebasan-beragama-dan-ham
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170828114108-20-237755/polisi-siap-jamin-kehidupan-beragama
- Realitanya Tidak pernah ada kriminalisasi Ulama. Karena aparat penegak hukum tidak akan pernah berani bertindak apabila tidak ada bukti-bukti yang mendukung dalam penegakan tindakan hukum tersebut.
Link :
https://m.detik.com/news/berita/d-3944407/wapres-jusuf-kalla-tegaskan-tak-ada-kriminalisasi-ulama
https://nasional.kompas.com/read/2017/02/09/14450141/polri.tegaskan.tak.ada.kriminalisasi.ulama
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170531192336-20-218628/din-syamsuddin-tak-merasa-ada-kriminalisasi-ulama
https://amp.tirto.id/ketua-pbnu-tegaskan-tidak-ada-ulama-yang-dikriminalisasi-cqpa
https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/jubir-jokowi-rizieq-dipenjara-era-sby-tak-ada-sebut-kriminalisasi/ar-AAADhK3
- Realitanya Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum Pancasila dan UUD 1945. Terkait pengajian skala kecil dan besar yang dibubarkan.
- Contoh skala besar adalah event khilafah. Indonesia tidak akan pernah memberikan kesempatan kepada para tokoh untuk menyuarakan tentang pemahaman Khilafah. Secara resmi Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. HTI secara resmi adalah ormas terlarang di Indonesia karena menyebarkan pemahaman Khilafah dalam dakwahnya. HTI juga telah dianggap sebagai Ormas terlarang di berbagai negara internasional.
Link :
https://m.merdeka.com/amp/peristiwa/kapolri-tito-khilafah-bertentangan-dengan-pancasila.html
https://m.liputan6.com/amp/2935034/kapolri-khilafah-bertentangan-dengan-ideologi-pancasila
https://arrahmahnews.com/2016/01/25/ketua-pwnu-jabar-ormas-islam-anti-pancasila-dan-pendukung-khilafah-wajib-dibubarkan/amp/
https://utamanews.com/sosial-budaya/Diduga-ingin-ganti-Pancasila-dengan-Ideologi-Khilafah--Tabligh-Akbar-HTI-di-Makassar-Dibubar-Paksa
- Contoh skala kecil adalah pengajian yang isinya saling menyalahkan antar umat seagama hanya karena berbeda pandangan politik dan Menghina agama dan kepercayaan orang lain yang juga disebabkan perbedaan politik juga. Hanya karena berbeda pandangan politik tidak mau menyolatkan jenasah.
Link :
http://www.suaraislam.co/pelarangan-shalat-jenazah-karena-politik-adalah-menyesatkan/
http://wartakota.tribunnews.com/amp/2017/03/10/warga-ini-mengklaim-dipaksa-tandatangan-pilih-anies-sandi-demi-jenazah-disalatkan
http://www.suratkabar.id/31986/muslim/mui-sebut-islam-tak-larang-salati-jenazah-muslim-yang-berbeda-pilihan-politik/amp
https://www.kompasiana.com/beritahots/58c64b28539773a81642e810/tragis-buntut-pilkada-jenazah-tidak-disholati
- Perlu ditekankan sekali lagi bahwa Indonesia adalah bukan negara agama atau negara yang berlandaskan agama tetapi negara yang berlandaskan hukum Pancasila dan UUD 1945. Indonesia adalah Negara Bhineka Tunggal Ika yang berarti Walau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maka apabila ada pengajian-pengajian yang isinya hanya saling menyalahkan, saling mengkafirkan dan isinya menghujat pemerintah maka sudah sepantasnya untuk dibubarkan.
8. Menyatakan umat Islam Indonesia meminta KH. Ma'ruf Amin untuk mengundurkan diri Ketua MUI supaya nama baik dan netralitas MUI tetap terjaga dan selalu berwibawa.
- Realitanya bahwa KH. Ma'ruf Amin telah mengundurkan diri ketua MUI dan juga telah mengundurkan diri dari Ra'is Syuriah PBNU.
Link :
http://m.tribunnews.com/amp/nasional/2018/08/29/maruf-amin-mundur-dari-ketua-mui-ini-penggantinya
https://news.okezone.com/amp/2018/09/22/337/1954157/resmi-jadi-cawapres-kh-ma-ruf-amin-mundur-dari-rais-aam-pbnu
http://amp.kontan.co.id/news/jadi-cawapres-mendampingi-jokowi-maruf-amin-mundur-dari-jabatan-ketua-umum-mui
9. Menyatakan bahwa umat Islam Indonesia merasa sedih dan prihatin karena pemerintah telah mengabaikan pasal 33 UUD 1945 sehingga kekayaan alam dan sumber-sumber ekonomi dan perdagangan negara semuanya dikuasai asing.
- Realitanya bahwa pemerintah hingga saat ini selalu berusaha untuk menguasai kembali kekayaan alam dan sumber-sumber ekonomi serta perdagangan yang dikuasai asing.
- Pengambil alihan Inalum kembali dari Jepang sehingga kembali menjadi milik Indonesia. Selanjutnya pengelolaan blok natuna yang kembali ke Indonesia ke Pertamina setelah sebelumnya dikelola Exxon. Kemudian divestasi saham freeport 51 % yang diambil alih sepenuhnya oleh Indonesia.
Link :
http://www.kemenperin.go.id/artikel/8124/Inalum-Resmi-Dikuasai-Indonesia
http://kemenperin.go.id/artikel/7680/Seluruh-Aset-Inalum-Dikuasai-Pemerintah
https://m.kumparan.com/@kumparanbisnis/resmi-51-persen-saham-freeport-dikuasai-inalum-1538043077072276293
https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/21/190900626/blok-migas-east-natuna-akhirnya-100-persen-kembali-ke-indonesia
10. Umat Islam Indonesia siap ikhlas, lahir bathin mengadakan aksi bela islam damai, tertib dan taat hukum dan tidak terima dituduh radikal, intoleran, anti Pancasila dan tidak setia pada NKRI.
- Realitanya bahwa PA 212 menyatakan bahwa ada atau tidak adanya izin pelaksanaan reuni 212 maka pelaksanaan reuni 212 tetap harus terlaksana.
Link :
https://m.detik.com/news/berita/d-4315368/polisi-belum-terima-surat-pemberitahuan-reuni-212-di-monas
https://m.jpnn.com/amp/news/novel-ada-atau-tidak-izin-polisi-reuni-aksi-212-tetap-jadi
http://m.harianjogja.com/news/read/2018/11/16/500/953299/tak-dizinkan-polisi-reuni-alumni-212-tetap-bakal-digelar
- Faktanya dalam aksi bela Islam seperti sebelumya banyak terdapat spanduk-spanduk yang menyuarakan tentang Khilafah yang sudah jelas dilarang di Indonesia.
Link :
https://m.jpnn.com/amp/news/ada-spanduk-dukung-khilafah-di-aksi-bela-islam-64
https://nasional.tempo.co/amp/876160/hti-nkri-bukan-negara-islam-tugas-hti-sebarkan-gagasan-khilafah
- Tidak terima dituduh radikal tetapi paling sering tidak terima dengan pendapat dan pemahaman orang lain, hanya karena berbeda pandangan politik maka menyolati orang yang meninggalpun tidak mau.
Link :
http://www.suaraislam.co/pelarangan-shalat-jenazah-karena-politik-adalah-menyesatkan/
http://wartakota.tribunnews.com/amp/2017/03/10/warga-ini-mengklaim-dipaksa-tandatangan-pilih-anies-sandi-demi-jenazah-disalatkan
http://www.suratkabar.id/31986/muslim/mui-sebut-islam-tak-larang-salati-jenazah-muslim-yang-berbeda-pilihan-politik/amp
https://www.kompasiana.com/beritahots/58c64b28539773a81642e810/tragis-buntut-pilkada-jenazah-tidak-disholati
- Tidak terima dituduh intoleran tetapi sering menghina agama dan kepercayaan orang lain.
Link :
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38435195
https://m.youtube.com/watch?v=ErPelon-1Bw
https://nasional.tempo.co/amp/846334/dituding-menghina-pecalang-bali-ini-komentar-munarman-fpi
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20180319072829-20-284056/dikecam-soal-demo-di-tempo-fpi-bergeming
https://amp.katadata.co.id/berita/2017/01/18/hinaan-rizieq-shihab-yang-menuai-6-gugatan
- Tidak terima dituduh anti Pancasila dan tidak setia NKRI, tetapi secara terang-terangan dalam aksi bela Islam sering menyuarakan pemahaman Khilafah dan ganti sistem dengan khilafah.
Link :
https://amp.tirto.id/mendagri-pns-terlibat-ormas-anti-pancasila-silakan-mundur-ctiY
https://m.kbr.id/nasional/07-2017/selain_hti__5_ormas_di_jateng_terindikasi_anti_pancasila/91354.html
https://amp.rappler.com/indonesia/berita/169266-mui-pemerintah-tindak-ormas-pancasila
http://www.nu.or.id/post/read/79907/ulama-ulama-lampung-sepakat-pembubaran-ormas-anti-pancasila-
http://www.beritasatu.com/nasional/442580-bubarkan-ormas-antipancasila-pemerintah-dinilai-konsisten-jaga-nkri.html
http://www.koran-jakarta.com/ormas-anti-pancasila-tak-hanya-hizbut-tahrir-indonesia/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar