Politik-Kader Menangis saat Buka Seragam Partai Keadilan Sejatera, Pilih Mundur karena Tidak Sejalan

Kader Menangis saat Buka Seragam Partai Keadilan Sejatera, Pilih Mundur karena Tidak Sejalan

Puluhan orang Pengurus dan Kader dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Binjai secara berjemaah menyatakan diri mundur dari jabatan struktural dan kader partai. Secara simbolis pengunduran diri mereka lakukan dengan membuka baju partai kebanggaan, dan meletakkan Kartu Tanda Anggota, di kafe Kutaraja, Kebun Lada, Binjai Utara, Sabtu (20/10/2018). 

BINJAI - Puluhan orang berstatus Pengurus dan Kader dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Binjai secara berjemaah menyatakan diri mundur dari jabatan struktural dan kader partai. Secara simbolis pengunduran diri mereka lakukan dengan membuka baju partai kebanggaan, dan meletakkan Kartu Tanda Anggota, di kafe Kutaraja, Kebun Lada, Binjai Utara, Sabtu (20/10/2018).

Ketua DPD PKS Kota Binjai, Fitra Syamsurizal menegaskan dirinya dan 50an pengurus inti PKS mengundurkan diri berjamaah. Sikap ini dengan berat hati dipilih, setelah mencermati dinamika internal yang terjadi dalam setahun terakhir di PKS dan memuncak saat pencopotan delapan dari sembilan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Sumut.

"Saya, Ketua DPD PKS Kota Binjai beserta kader dan jajaran pengurus menyampaikan respon menyikapi konflik yang terjadi. Terjadi pembelahan yang sangat serius di internal PKS dan kebijakan yang diambil DPP justru mempertajam pembelahan. Konflik sudah berbahaya dan kekhawatiran kami malah menjurus ke personal dan merusak Ukhwah Islamiyah sesama kader PKS," tegasnya.

"Pemecatan 8 dari 9 Pimpinan Wilayah PKS Sumut adalah puncak pembelahan dan memperkeruh konflik di internal PKS," ujarnya menyampaikan poin ketiga sebagai respon kekisruhan internak mereka.

Lanjut, pada poin keempat disampaikan, bahwa pemecatan yang terjadi patut diduga sebagai upaya bersih-bersih dan sikao tegas menyingkirkan kelompok tertentu, dan tidak memcerminkan karakter PKS dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi. Poin terakhir, diharapkan persaudaraan sesama Muslim dan sesama anak bangsa menjadi prioritas dari apapun termasuk dalam kegiatan berpolitik.

"Mencermati yang terjadi tersebut, kami melihat tidak ada harapan lagi bagi kami untuk memperjuangkan kepentingan umat melalui PKS, mulai hari, Sabtu 20 Oktober 2018 kami kader dan pengurus PKS Kote Binjai menyatakan mundur sebagai pengurus dan anggota Partai Keadilan Sejahtera," tegasnya.

"Kami berterima kasih kepada sua pihak, para guru, para sahabat mau pun berbagai tokoh yang sudah sangat banyak membantu kami berjuang dan membesarkan PKS selama ini. Simao ini kami tempuh sebagai bentuk proses atas kebijakan-kebijakan yang keliru yang diambil oleh DPP PKS. Semoga Allah SWT meridhoi apa yang sudah kami putuskan," pungkasnya.

Pengunduran diri berjamaah ini ditandai simbolis dengan melepas baju partai kebanggaan mereka yang semula mereka kenakan, selanjutnya, meletakkan Kartu Tanda Anggota PKS di atas meja sebagai bukti melepas status kader. Bahkan ada kader yang meneteskan air mata saat mengucap pengunduran diri.

Sikap DPD PKS Binjai ini menyusul kebijakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahrera (PKS) membekukan kepengurusan DPW Sumut. Pembekuan kepengurusan ini dinilai terjadi perpecahan atau faksi di tubuh partai besutan Mohamad Sohibul Iman.

Namun isu tersebut dibantah oleh Ketua DPP PKS Wilayah Daerah Sumut, Tifatul Sembiring. Ia menegaskan perombakan pengurus tersebut tidak terkait isu pecahnya PKS yang gencar di media sosial.

"Kebijakan ini diambil untuk penyegaran pengurus jelang Pemilu 2019 agar lebih dinamis dalam menghadapi kompetitor. Tidak ada yang meninggalkan dan ditinggalkan, tidak ada yang digusur dan menggusur, tidak ada yg diturunkan dan menurunkan. Para kader, anggap biasa sajalah, " ujar Tifatul saat jumpa pers di di Hotel Madani, Medan, Rabu (17/10/2018).

Menurut Tifatul, pelaksanaan perombakan pengurus tersebut, meski tidak dilakukan dalam Munaslub, namun sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART). Baginya, pergantian pengurus bisa dilakukan setiap saat oleh DPP jika dinilai perlu.

Tifatul menjelaskan, DPP PKS melalui surat keputusan yang ditandatangani oleh Presiden Partai M Sohibul Iman dan Sekjend Mustafa Kamal menetapkan sususan pengurus baru.

Hariyanto sebagai Ketua Umum, Misno Adiansyahputra sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah, Ivantra Padang menjadi Sekretaris Umum Dewan Pengurus Wilayah, Herman Nafil didaulat sebagai Bendahara Umum Pengurus Wilayah, Dariantini MA menjadi Ketua Bidang Kaderisasi Dewan Pengurus Wilayah).

Selanjutnya, Salman Alfarisi sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah, Cecep Wiwaha menjadi Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah. Usman Jakfar sebagai Ketua Dewan Syariah Wilayah, Kasman Marasakti Lubis,menjadi Sekretaris Dewan Syariah Wilayah.

"Dengan diumumkannya Surat Keputusan ini, maka posisi ketua DPW PKS Sumut M Hafez yang menjabat hampir dua periode diserahkan kepada Hariyanto, yang sebelumnya adalah sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Deliserdang," katanya.

Ia juga menekankan pengurus pusat yang sah dan resmi terdaftar di Kemenkumham hanyalah PKS di bawah kepemimpinan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaff Al-Jufri dan Presiden PKS yang dinakhodai, Mohammad Sohibul Iman.

Puluhan orang Pengurus dan Kader dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Binjai secara berjemaah menyatakan diri mundur dari jabatan struktural dan kader partai. Secara simbolis pengunduran diri mereka lakukan dengan membuka baju partai kebanggaan, dan meletakkan Kartu Tanda Anggota, di kafe Kutaraja, Kebun Lada, Binjai Utara, Sabtu (20/10/2018). (Tribun Medan / Dedy Kurniawan)

"Ibarat sebuah tim sepakbola, melihat komposisi materi pemain lawan yang makin canggih, maka pelatih merombak dan menurunkan pula pemain-pemain yang dianggap cocok, suatu saat, mungkin dirombak kembali," katanya.

Link = http://news-sg.op-mobile.opera.com/news/detail/695d8502cde34265973dcf5541a778a1_id?share=1&country=id&language=id