Opini-Sudurisme dan Konflik Cak Imin Vs Gus Dur

Sudurisme dan Konflik Cak Imin Vs Gus Dur

Sudurisme. Konsep itulah yang akhir-akhir ini kerap didengungkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang telah mendeklarasikan diri menjadi calon wakil presiden 2019. Sudurisme, menurut Cak Imin, merupakan gabungan antara Sukarnoisme dan Gus Durisme.

Dalam visi Presiden Sukarno, kata dia, api Islam harus tetap menyala dan menjadi semangat. Maka kemudian muncullah Pancasila, marhaenisme, dan kerakyatan. Sukarno juga berhasil membuat narasi kemandirian bangsa, anti-imperalisme, dan antikolonialisme.

Sedangkan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berhasil ‘mempribumikan’ Islam di Indonesia. Seperti Wali Songo, Gus Dur mengawinkan norma agama dengan realitas lokal. Gus Dur, yang merupakan pendiri PKB, juga berhasil menata demokrasi di Indonesia pasca-Reformasi 1998.

“Sudur itu ada bahasa Arab, artinya dada. Di atas dada ini harga diri. Di atas dada ini kepercayaan. Di atas ini harus ada kemandirian. Negeri tidak bisa didikte negara lain. Sudurisme itu kira-kira itu kemandirian kemanusiaan, dan harus mudah ditangkap oleh seluruh masyarakat. Itu menjadi visi saya,” kata Cak Imin dalam perbincangan dengan detikX di rumah dinas Wakil Ketua MPR, Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat, 6 April 2018.

Sudurisme itu pulalah yang ditawarkan Cak Imin untuk ‘melamar’ sebagai cawapres kepada Joko Widodo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selaku pengusung Jokowi. “Apakah narasi perjuangan saya yang saya sebutkan tadi, Sudurisme, akan diterima? Nah, Hasto saja tadi saya jelaskan langsung jatuh cinta, ha-ha-ha…,” ucap Cak Imin. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sempat menemui Cak Imin di sela-sela wawancara.

Yahya Cholil Staquf, seorang Gusdurian yang menjabat Wakil Sekretaris Jenderal PKB era Gus Dur, menilai Cak Imin brilian dalam menyodorkan konsep Sudurisme itu, meski ia mempertanyakan apakah isinya sungguh-sungguh. “Apakah betul merupakan pengembangan visi Sukarno dan Gus Dur? Apakah bentuk pengembangan yang dipilih itu feasible atau tidak, saya mau menanyakan,” kata dia kepada detikX.

Meski Cak Imin pernah terlibat konflik perebutan PKB dengan Gus Dur, ujar Yahya, pemakaian simbol Gus Dur dalam politik sekarang ini tidak jadi masalah. Gus Dur merupakan inspirasi politik bagi PKB. Hanya, menurutnya, PKB di bawah Cak Imin sekarang ini belum sepenuhnya mencapai kondisi yang dicita-citakan Gus Dur.

Terkait konflik Cak Imin dengan Gus Dur pada 2007 itu, Yahya melihat hanya perbedaan pendapat di PKB dan tidak mempengaruhi hubungan personal. Hubungan Cak Imin dengan Gus Dur secara personal pun baik-baik saja meski di PKB sempat memanas. Sebab, bagaimanapun, Cak Imin adalah keponakan Gus Dur.

Menurutnya, konflik Gus Dur dengan Cak Imin merupakan bentuk gemblengan terhadap generasi muda. Sebab, Gus Dur selalu mempercayakan urusan besar dan penting kepada tokoh-tokoh muda. “Imin itu menjadi Wakil Ketua DPR di umur 34 tahun. Gus Dur ingin mengajari kami untuk berani mandiri. Kalau tidak berani bertarung dengan teman sendiri, ya sudah, berhenti saja,” tutur Yahya.

Sebagai orang yang blak-blakan, (saya) mengingat bagaimana Gus Dur bersikap bahkan kepada ‘musuh-musuh’ politiknya, respons Bapak saat itu amat sangat jelas: tidak suka bertemu dengan mereka.”

Alissa Wahid, putri Gus Dur

Hal yang sama dikatakan Daniel Johan, yang sekarang menjabat Wakil Sekjen PKB. Daniel bergabung dengan partai berbasis nahdliyin itu pada 2007 saat partai tersebut dalam masa transisi pascakonflik. “Waktu itu nggak terbayang bisa muncul kejadian itu (konflik). Karena, bagi kami, Gus Dur dan Cak Imin itu seperti satu batang tubuh,” ujar Daniel kepada detikX.

Tapi, karena sudah lama dekat dengan Gus Dur, Daniel akhirnya paham terhadap sikap cucu pendiri NU KH Hasyim Asy’ari yang sering melakukan gerakan-gerakan mengagetkan itu. Meski di media konflik Gus Dur dengan Cak Imin terlihat tajam, dalam sejumlah pertemuan antara Gus Dur dan Cak Imin, keduanya masih bisa bercanda seperti tidak pernah ada konflik. “Cak Imin masih cium tangan Gus Dur,” katanya kepada detikX.

Dan sampai detik ini, Daniel menambahkan, Cak Imin tidak pernah merasa melawan Gus Dur. Sebab, saat Gus Dur meminta Cak Imin mundur dari Ketua Dewan Tanfiz PKB, permintaan itu dituruti dengan mengajukan surat pengunduran kepada Gus Dur. Namun surat itu kemudian dikembalikan lagi saat itu juga oleh Gus Dur kepada Cak Imin dan masih disimpan sampai sekarang.

Namun, soal konflik Gus Dur dengan Cak Imin, Alissa Wahid punya pengalaman sendiri. Hal itu dituangkan di blog pribadinya yang di-posting pada 6 April 2014. Putri Gus Dur ini yakin konflik Gus Dur dengan Cak Imin nyata adanya, bukan sebuah rekayasa untuk penggemblengan atau apa pun.

Di blog itu, Alissa mengisahkan permintaan kubu Cak Imin kepada dirinya untuk menjadi jembatan islah antara Cak Imin dan keluarga Ciganjur. Alissa juga menyaksikan sendiri sikap Gus Dur ketika Cak Imin datang ke rumah bersama Rustini, istrinya. Kala itu Gus Dur hanya menjawab pertanyaan Rustini dan mendiamkan Cak Imin. Ini terulang di banyak kesempatan lain.

Gus Dur juga secara terang-terangan menolak kedatangan Lukman Eddy ke Ciganjur. Lukman Eddy adalah Sekjen PKB versi kepemimpinan Cak Imin. “Sebagai orang yang blak-blakan, (saya) mengingat bagaimana Gus Dur bersikap bahkan kepada ‘musuh-musuh’ politiknya, respons Bapak saat itu amat sangat jelas: tidak suka bertemu dengan mereka,” demikian tulisan Alissa .

Alissa pun bertutur, pada 2008, saat proses hukum PKB Gus Dur versus PKB Cak Imin bergulir, Gus Dur terjatuh saat dituntun ke kamar mandi oleh Sulaiman di kantor Gus Dur di pojok kantor PBNU. Setelah itu, dia dinyatakan menderita stroke ringan. Sulaiman bercerita, Gus Dur terkejut terhadap pernyataan orang-orang PKB versi Cak Imin di sidang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan lebih senang Gus Dur tidak di PKB. “Orang-orang ini saya yang bawa masuk politik, kok tega, ya, mereka ngomong begitu tentang saya, Man,” ucap Gus Dur.

Puncaknya adalah ketika Mahkamah Agung menyatakan gugatan PKB Gus Dur ditolak dan menyatakan PKB yang sah adalah hasil Muktamar Semarang dengan Ketua Umum Cak Imin dan Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro. Cak Imin tetap berkantor di Menteng, tidak lagi di DPP PKB Kalibata, tempat biasa Gus Dur ngantor. Kondisi kesehatan Gus Dur pada 2009 itu makin buruk.

Gus Dur sampai mengumpulkan amplop-amplop bela rasa dan urunan biaya perawatan. Uang yang disimpan di laci kantor PBNU itu hendak digunakan Gus Dur untuk menggelar lagi muktamar PKB. “Bapak sedang mengumpulkan uang untuk muktamar PKB, Nak. Imin nggak bisa dibiarkan terus-menerus,” ucap Gus Dur seperti ditirukan Alissa. Gus Dur juga beberapa kali bercerita, PKB tak boleh dipegang Cak Imin.

Karena itu, Alissa pun meminta Cak Imin tidak mengait-ngaitkan PKB versinya dengan Gus Dur. Tidak diperkenankan pula memakai simbol-simbol Gus Dur untuk kepentingan menarik suara dan kekuasaan. “Hanya ingin mendapatkan dukungan dari pencinta Gus Dur, tega sekali orang-orang ini menyebarkan narasi yang justru menghina karakter Gus Dur. Tega sekali menjual nama Gus Dur sedemikian rupa hanya untuk kepentingan sesaat, yang tentu saja tidak bisa dibawa mati,” kata Alissa.

Link : https://x.detik.com/detail/investigasi/20180412/Sudurisme-dan-Konflik-Cak-Imin-Vs-Gus-Dur/index.php

Opini-Perang Tagar Siapa Menang

Perang Tagar Siapa Menang

“Ribut-ribut soal #2019GantiPresiden dan #TetapJokowi hanya dilakukan sebagian kecil warga Indonesia atau di bawah 5 persen.”

Hashtag (tagar) #2019GantiPresiden begitu bergema di media sosial. Sang pencetus adalah Mardani Ali Sera, politikus Partai Keadilan Sejahtera. Belakangan, tagar itu menjadi inspirasi para perajin kaus dan aksesori. Ribuan kaus dalam hitungan hari dipasarkan sejumlah pedagang kaki lima di wilayah Bandung, Jakarta, dan kota besar lainnya.

“Betul, saya yang pertama mencetuskan #2019GantiPresiden. Dan saya beli baju itu di Bandung. Sekarang yang jual sudah banyak, kok. Di Pasar Senen (Jakarta) juga banyak itu yang jual,” ujar Ketua DPP partai berlambang padi dan kapas tersebut kepada detikX.

Menurut Mardani, ide itu merupakan sebuah pesan kepada publik atau sebuah gerakan sosial yang menginginkan adanya pergantian presiden pada Pemilu 2019. Ia menegaskan, gerakan #2019GantiPresiden merupakan gerakan yang sah dan konstitusional mengingat 2019 adalah tahun politik.

Menurut Mardani, esensi gerakan #2019GantiPresiden ada tiga hal. Pertama, ajakan itu ditujukan kepada umat Islam, khususnya para ulama, untuk memilih pemimpin yang tepat. Kedua, walau pencoblosannya pada April 2019, pendaftaran pasangan calon presiden-wakil presiden dilaksanakan pada 4-10 Agustus 2018, sehingga perlu persiapan untuk mengajukan calon pemimpin baru (capres-cawapres).

“Kita tidak sedang menjelekkan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo). Beliau orang baik. Pemerintah sekarang sedang bekerja. Tapi kami menilai dan ini hak konstitusional kami. Kami ingin 2019 ganti presiden yang lebih baik,” ujar Mardani.

Ketiga, gerakan tersebut bertujuan merumuskan agenda ‘Menuju Indonesia Berkah’. Indonesia maju, adil, dan makmur sebagaimana ditulis dalam konstitusi.

Namun, di mata Enda Nasution, seorang pengamat media sosial, gerakan #2019GantiPresiden hanya gimmick.Sebab, untuk mencapai trending topic,tagar tersebut jarang terjadi. Hal yang sama dilakukan oleh pihak yang menggelontorkan tagar #TetapJokowi.

Terkait efektivitas gimmick tersebut terhadap masyarakat, terutama yang punya hak pilih, sebetulnya sangat minim. Apalagi jika di Twitter yang muncul hanyalah jumlah akun dan jumlah tweet, bukan rill pengguna atau user.

“Kalau kita bandingkan dengan seluruh populasi di Indonesia, ribut-ribut soal tagar #2019GantiPresiden dan #TetapJokowi hanya dilakukan sebagian kecil warga Indonesia atau di bawah 5 persen,” tutur Enda kepada detikX.

Ditambahkan Enda, efek tagar itu bertambah besar karena diramaikan oleh media sehingga menjadi polemik yang lebih besar. Meski begitu, jika hanya untuk mempopulerkan, tujuan pencetus tagar itu sudah kesampaian. Namun, bila tujuannya untuk mengganti presiden yang baru, tentu masih jadi tanda tanya besar.

Diakui Enda, media sosial memang mudah digunakan untuk mempengaruhi orang. Misalnya tagar #SaveKPK dan #KoinKeadilan, yang berhasil mengumpulkan Rp 800 juta. Sedangkan untuk tagar #2019GantiPresiden atau #TetapJokowi, bukti korelasi langsungnya adalah siapa pemenang pilpres nanti.

Namun popularitas di media sosial bukan jaminan kampanye itu diterima masyarakat luas. Enda mencontohkan, saat Faisal Basri memakai #JakartaBaru di Pilkada DKI Jakarta 2012, dukungan yang didapatkan di media sosial begitu besar. “Data yang saya pegang seperti itu,” ujar Enda.

Namun hasil Pilkada DKI pada putaran pertama, Faisal Basri, yang saat itu berpasangan dengan Biem Benyamin, hanya menempati posisi keempat dari lima pasangan yang berlaga. Faisal-Biem hanya memperoleh 215.935 suara atau sebesar 4,98 persen.

Jadi, berefek atau tidak #2019 GantiPresiden atau #TetapJokowi hanya bisa dilihat pada hasil Pilpres 2019. Apakah mayoritas masyarakat mengikuti ajakan itu atau tidak.

Sedangkan pegiat media sosial Rustika Herlambang punya informasi berbeda. Menurutnya, perang tagar #2019GantiPresiden dan kelompok yang meramaikan #TetapJokowi berjalan dinamis. Dari hari ke hari terlihat dua kelompok tersebut berusaha saling mengalahkan.

Menurut analisis Rustika, jika dilihat dari jumlah akun yang berpartisipasi (turut serta membuat tagar), di Facebook dan Instagram kelompok yang mendukung tagar #TetapJokowi lebih banyak. Meski demikian, dari data Twitter, Instagram, dan Facebook, tagar #2019GantiPresiden lebih kuat gaungnya dibandingkan dengan tagar yang mendukung #TetapJokowi.

Namun mengetahui lebih jelas jumlah pengguna media sosial yang mendukung atau men-share dua tagar tersebut butuh penelitian yang mendalam dan memakan waktu lama.

“Dalam riset yang pernah kami lakukan, acap kali terjadi bahwa keberhasilan perang tagar tidak selalu karena jumlah mereka yang berpartisipasi sangat banyak, melainkan karena ada kekuatan tertentu untuk memenangkan tagar dengan berbagai cara demi sebuah trending topic tertentu,” kata Rustika.

Link : https://x.detik.com/detail/investigasi/20180427/Perang-Tagar-Siapa-Menang/index.php

Internasional-Sisi Gelap Einstein: Rasialis yang Merendahkan Orang-orang Cina

Sisi Gelap Einstein: Rasialis yang Merendahkan Orang-orang Cina

Albert Einstein fisikawan ulung yang juga sering dianggap sebagai tokoh kemanusiaan, rupanya punya sisi gelap: ilmuwan berdarah Yahudi itu dalam kunjungannya ke Asia pernah berpandangan rasialis terhadap orang-orang Cina yang ditemuinya dalam perjalanan.

Pandangan Albert Einstein itu terungkap setelah buku hariannya, yang ditulis pada periode Oktober 1922 - Maret 1923, diterbitkan baru-baru ini dalam bahasa Inggris dengan judul The Travel Diaries of Albert Einsteinoleh Princeton University Press. Buku itu sebelumnya sudah diterbitkan dalam bahasa Jerman.

Dalam buku harian itu, Einstein yang 20 tahun kemudian menyebut rasialisme sebagai "penyakit orang kulit putih", justru menyebut orang Cina sebagai "pekerja keras yang menjijikan dan bodoh." "Orang-orang Cina tak duduk di kursi ketika makan, tetapi jongkok seperti yang dilakukan orang Eropa ketika sedang buang air. Semua ini berlangsung tenang dan hening. Bahkan anak-anak mereka tak bersemangat dan terlihat bodoh," tulis Einstein.

Einstein, yang mengeluhkan perempuan-perempuan Cina yang mampu melahirkan banyak anak, juga menulis, "Sungguh disayangkan jika orang-orang Cina ini menggantikan semua ras lain di Bumi."

Buku harian itu diduga ditulis Einstein, yang ketika itu bertualang ke Asia, Spanyol, dan Palestina bersama istrinya, untuk dibaca puteri tirinya di Berlin. "Saya melihat hanya ada sedikit perbedaan antara lelaki dan perempuan; saya tak mengerti apa daya tarik perempuan-perempuan Cina yang memukau para lelakinya, sehingga mereka tak mampu mempertahankan diri dari banyaknya anak yang mereka lahirkan," tulis Einstein.

Sementara di Colombo, Sri Lanka - yang ketika itu masih dikenal sebagai Ceylon - Einstein menulis betapa warga lokal hidup dalam kondisi menjijikan dan bermalas-malasan.

Tetapi uniknya, ketika ia melawat ke Jepang, ia memiliki pandangan yang lebih positif. Ia menilai masyarakat Jepang sebagai orang-orang yang tak suka pamer dan sederhana. "Negeri ini pantas untuk dicintai dan dikagumi," komentar Einstein soal Jepang pada masa itu.

Meski demikian ada kritik dari Einstein terhadap orang-orang Jepang. Ia menilai masyarakat Jepang lebih mengedepankan seni ketimbang ilmu pengetahuan.

Editor: Einstein memang rasialis

Ze’ev Rosenkranz, editor senior dan asisten direktur pada Einstein Papers Project di California Insitute of Technologi, Amerika Serikat, mengatakan buku harian Einstein itu memang mengejutkan.

"Menurut saya, banyak komentar yang membuat kita merasa tidak nyaman, terutama tentang pandangannya terhadap orang-orang Cina," kata Rosenkranz yang menyunting buku tersebut.

"Komentar-komentar itu bertolak belakang dengan pandangan publik terhadap Einstein yang dikenal sebagai ikon kemanusiaan. Menurut saya komentar-komentar itu bertolak belakang dengan pernyataan-pernyataan publik Einstein. Tulisan-tulisan itu memang apa adanya, ia tak pernah berniat mempublikasikannya," jelas Rosenkranz.

Meski demikian, Rosenkranz menegaskan bahwa komentar-komentar Einstein itu menunjukkan bahwa ilmuwan itu memang rasialis. "Ketika orang lain dipandang lebih rendah secara biologis, maka jelas itu adalah rasialisme. Komentar tentang orang-orang Cina yang akan menggantikan ras lain di dunia juga menunjukkan kecenderungan ini," kata Rosenkranz.

"Di sini Einstein melihat ras asing sebagai ancaman, yang ... merupakan salah satu karakteristik dari ideologi rasialis," imbuh dia. (The Guardian)

Link : https://m.suara.com/tekno/2018/06/14/194500/sisi-gelap-einstein-rasialis-yang-merendahkan-orang-orang-cina

Politik-Sebab Prabowo Galang Dana, Gerindra: Sumber Dana Kami Terbatas

Sebab Prabowo Galang Dana, Gerindra: Sumber Dana Kami Terbatas

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meluncurkan gerakan penggalangan dana @GALANGPERJUANGAN untuk perjuangan politik. Gerindra mengakui gerakan itu dilatarbelakangi keterbatasan dana yang dimiliki partainya untuk menghadapi Pilpres 2019. 

"Jujur saja bahwa perjuangan yang besar, perjuangan yang berat, memerlukan dana perjuangan yang besar. Dan kemampuan kami untuk membiayai perjuangan ini terbatas. Sumber dana kami juga terbatas," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (22/6/2018). 

Muzani mengatakan sumber dana yang terbatas tersebut tidak diimbangi dengan biaya politik yang harus ditanggung partainya. Jadi, pihaknya harus melakukan cara-cara seperti penggalangan dana. 

"Ya kami menyampaikan ini sebagai sebuah keadaan yang sebenarnya ya kami jujur saja kita memiliki cita-cita yang tulus, kita memiliki semangat, kita memiliki pembiayaan politik yang besar yang harus bisa digotong bersama-sama," tuturnya. 

"Dan kalau kemudian kalau kader Gerindra simpati, orang-orang yang berempati bisa memberikan supportdukungan dalam bentuk dana, berapa pun besarnya tentu kami akan sangat bergembira dan berterima kasih dan merasa mendapatkan kehormatan yang besar. Itulah kira-kira," lanjut Muzani. 

Ia mengungkapkan dana yang berasal dari kolektif para anggota Dewan kader Gerindra juga tidak mencukupi kebutuhan biaya politik partainya. Dari dana tersebut, kata Muzani, hanya terkumpul sekitar 20 persen dari total pembiayaan yang dikeluarkan partainya. 

"Jumlahnya kurang-lebih 20 persen dari total pembiayaan kami. Jumlah itu tentu saja sebagian besar digalang oleh sumber-sumber lain," kata Muzani. 

Selain untuk memenuhi logistik menjelang Pilpres 2019, Muzani mengatakan penggalangan dana ini juga untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif. Hal itu juga untuk membangun kebersamaan masyarakat dengan partainya. 

Tak hanya itu, penggalangan dana ini juga diharapkan dapat mendorong naiknya elektabilitas Prabowo. 

"Semakin orang merasa dalam barisan dan rasa cita-cita yang sama, akan semakin kuat perjuangan kami atau juga kebersamaan kami dengan mereka dalam hal berkontribusi juga bisa menjadi sebuah kebersamaan, dan bisa memperkuat posisi kami," tuturnya. 

Sebelumnya, Prabowo meluncurkan aplikasi gerakan donasi @GALANGPERJUANGAN untuk perjuangan politik. Prabowo mengumumkan peluncuran gerakan tersebut melalui akun Facebook-nya.

Dilihat detikcom di akun Facebook Prabowo Subianto, Jumat (22/6), Prabowo mengunggah video berdurasi 19 menit 46 detik terkait peluncuran gerakan tersebut. Video itu diunggah juga dengan menuliskan deskripsi berjudul 'Prabowo Subianto Umumkan Gerakan Donasi @GALANGPERJUANGAN'.

"Pada hari ini, Kamis, 21 Juni 2018, saya Prabowo Subianto, melalui akun Facebook ini secara resmi saya umumkan peluncuran sebuah aplikasi sarana penggalangan dana yang secara khusus diperuntukkan guna mendukung perjuangan politik kita demi perbaikan kondisi Bangsa, Negara, dan Rakyat Indonesia," tulis Prabowo dalam catatan pengantar video tersebut.

Link : https://m.detik.com/news/berita/d-4078567/sebab-prabowo-galang-dana-gerindra-sumber-dana-kami-terbatas

Opini-Antara INES, Gerindra, dan Dana Miliaran dari Amerika

Antara INES, Gerindra, dan Dana Miliaran dari Amerika.

Ruko berlantai empat di Kompleks Perkantoran Gedung Arva di Jalan Cikini Raya No. 60, Menteng, Jakarta Pusat, masih tetap ramai meski waktu maghrib hampir tiba. Ada tujuh orang pria tampak masih duduk-duduk di sofa berwarna krem yang ada di ruang tamu.

detikX datang ke ruko itu karena penasaran dengan kantor Indonesia Network Election Survei (INES) yang disebut berada di sana, Jumat, 18 Mei 2018. Namun, menurut Habiburokhman, salah seorang yang sedang duduk-duduk di kantor tersebut, pengurus INES sudah pulang kantor.

“Oh, iya, iya, itu (Oskar Vitriano, Direktur INES) teman. Saya pas kebetulan main ke sini. Kantor saya kebetulan di atas. Kalau ini kan after office jadi kita kumpul di sini. Jadi kalau mau cek dia (Oskar), ya, pas office hour saja,” jelas Habiburokhman, yang merupakan Ketua DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) besutan Prabowo Subianto.

Dari informasi yang diterima detikX, kantor yang dihuni INES juga merupakan markas Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu yang dipimpin Arief Poyuono. Bukan kebetulan juga bahwa Poyuono saat ini menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Seorang sumber detikX bahkan menyebut pemilik INES sebenarnya adalah Poyuono sendiri. “Dia (Arief Poyuono) pernah bilang ke saya pada 2013 lalu di Plaza Senayan kalau INES adalah miliknya,” ujar seorang peneliti di sebuah lembaga survei yang enggan namanya disebutkan.

Sebelumnya, Direktur INES Oskar Vitriano kepada detikX membenarkan alamatnya di Gedung Arva. Namun, saat ini mereka sedang mencari markas yang baru karena waktu sewa di ruko tersebut sudah habis. Dengan alasan itu juga ia meminta wawancara dengan detikXpada 8 Mei lalu dilakukan di luar kantor.

INES merupakan lembaga survei yang awal Mei lalu merilis hasil survei yang mengejutkan. Lembaga ini merilis jika pilres dilaksanakan hari ini, Prabowo akan mengungguli capres pertahana Joko Widodo. Presentasenya, Prabowo meraih 50,20 persen, Jokowi 27,70 persen, Gatot Nurmantyo 7,40 persen, dan tokoh lainnya 14,70 persen.

Sementara saat menggunakan pertanyaan tertutup, data INES juga menunjukkan Prabowo masih tetap unggul dengan perolehan suara di atas 54,50 persen. Sementara Jokowi mendapatkan 26,10 persen, Gatot Nurmantyo 9,10 persen, dan tokoh lain 10,30 persen.

Bukan hanya Prabowo yang hasilnya moncer di survei. Partai Gerindra yang didirikan mantan Danjen Kopassus tersebut juga meroket. Partai berlambang kepala garuda tersebut memuncaki hasil survei dengan angka 26,2 persen disusul PDI Perjuangan (14,3 persen), Golkar (8,2 persen), PKS (7,1 persen), Perindo (5,8 persen), PKB (5,7 persen), PAN (5,8 persen) , Demokrat (4,6 persen), PPP (3,1 persen), Nasdem (3,1 persen), Hanura (2,3 persen), PBB (2,1 persen), PKPI (0,9 persen),Berkarya (0,7 persen), Garuda (0,4 persen) dan PSI (0,1 persen).

Survei ini berbeda jauh dengan hasil survei lembaga-lembaga lain, yang masih menempatkan Jokowi di atas Prabowo. Namun, terkait hasil survei tersebut, Oskar mengatakan tidak ada yang aneh. Sebab elektabilitas seorang tokoh tergantung isu dan dinamika politik per hari. “Bisa saja kalau kita lakukan survei di waktu yang berbeda, hasilnya akan berbeda lagi. Dan itu nggak masalah,” beber Oskar.

Oskar juga menjelaskan, pengambilan sampling dilakukan 12-28 April 2018, dengan tehnik multi stage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error (MoE) 2,5 persen. Dari 2.108 sampel yang diambil sebanyak 40 persen di Pulau Jawa. Sisanya di sejumlah provinsi di tanah air. “Dalam survei kita tidak memikirkan apa yang akan terjadi. Begitu kita tahu hasilnya suprise ternyata,” ucap Oskar.

Tapi survei kemudian mengundang pro dan kontra. Banyak yang tidak percaya dengan hasil survei itu. Bahkan ada tudingan jika INES berafiliasi dengan Partai Gerindra. "Soalnya sekarang bermunculan lembaga survei amatiran, memanfaatkan industri demokrasi yang sedang bersemi, menggunakan slogan yang super pragmatis, maju tak gentar membela yang bayar,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno.

Hendrawan juga meminta agar INES terang-terangan membeberkan afiliasinya dengan partai atau bakal capres tertentu. Ia juga meminta penjelasan lebih lanjut soal metode survei yang digunakan INES dalam menentukan elektabilitas bakal calon presiden 2019. Selain Hendrawan, politisi Golkar Ace Hasan juga menyangsikan hasil survei INES. “Ah, yang bener saja survei itu?" kata Ace singkat kepada wartawan.

Kecurigaan itu tidak lepas dari masa lalu INES yang sempat jadi perbincangan sebelumnya, yakni di Pilpres 2014, yang kala itu memenangkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sementara hasil hitung cepat KPU memenangkan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla.

Belum lagi ada suara sumbang dari sang mantan Direktur INES, Irwan Suhanto, yang menengarai ada oknum partai politik yang mengintervensi survei mantan lembaganya itu. Irwan yang keluar dari INES pada 20 Juni 2014 menceritakan hal itu pada acara diskusi kebebasan penyiaran quick count di kantor YLBHI, Jakarta, Rabu, 16 Juli, 2014. "(Setelah saya keluar dari INES) 12 Hari kemudian ada survei INES yang memenangkan Prabowo-Hatta," kata Irwan kala itu.

Dirinya lantas terheran-heran dengan kemunculan survei itu. Saat dirinya belum keluar dari INES, sama sekali tak terdengar adanya rencana menggelar survei. Menurutnya, tak mungkin survei dilaksanakan secepat itu, apalagi hanya dalam waktu 12 hari.

Namun demikian, Irwan tak menuduh adanya intervensi langsung dari Prabowo atau Partai Gerindra di INES. Dia malah menuding ada oknum di Gerindra yang melakukan rekayasa survei atau melakukan manipulasi survei untuk kepentingan partainya.

Tapi Poyuono yakin hasil survei INES terkini diyakini paling sahih. Survei lembaga lain dianggapnya ngawur. "Yang paling bener itu INES. Artinya INES jarang sekali mengeluarkan hasil surveinya, tapi tepat," ujar Arief, di Mess Aceh Amazing Hotel, Menteng, Minggu, 6 Mei.

Poyuono kemudian mencontohkan hasil survei yang dirilis INES pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Pada Pilkada DKI, hasil survei yang dirilis INES-lah yang mendekati dengan real count KPU. "Yang lainnya kan hasilnya ngawur. Nah, artinya boleh saya katakan lembaga survei yang sekarang ini memenangkan Jokowi itu juga kelihatannya ngawur. Yang paling bener, ya, INES," tuturnya.

Kepada detikX, Poyuono saat ditanya soal kepemilikan INES, mengakui jika lembaga survei tersebut dibentuk oleh Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu yang diketuai oleh dirinya. Dan yang melakukan survei pun para anggota serikat pekerja BUMN.

Menurut dia, secara historis INES didirikan oleh ketua-ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN pada 2012. Inisiatornya antara lain Haris Rusli, yang juga Aktivis Petisi 28, dan Gatot Serikat Tani Indonesia. Nah, saat Pilkada DKI Jakarta, sejumlah lembaga survei memenangkan Fauzi Bowo alias Foke sebagai yang maju sebagai cagub pertahana. Bahkan diprediksi Foke bisa menang satu putaran.

Karena penasaran, anggota Serikat Pekerja BUMN kemudian melakukan jajak pendapat ke sebanyak 600 warga Jakarta. Hasilnya, pasangan Jokowi-Ahok yang justru ada diperingkat atas survei. “Hasil survei yang memangkan Jokowi-Ahok sempat dibahas di LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Saat itu media tidak menyoroti itu,” terang Poyuono.

Pasca Pilkada DKI Jakarta 2012, INES pun menjadi lembaga sendiri di luar Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu. INES kemudian di nahkodai Tri Widodo, Ketua Serikat Pekerja ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan). Namun, saat ini Tri Widodo vakum karena mengikuti pendidikan di Lemhanas. “Sampai saat ini tidak ada nama saya di situ (INES). Dekat kan tidak berarti mempengaruhi,” sangkal Poyuono.

INES, lanjut Poyuono, sempat mendatangkan ahli bernama Gerard Sanders dari Stanford University, Amerika Serikat, untuk melakukan supervisi. Poyuono juga menyebut Sanders adalah tim kampanye Presiden Donald Trump. Sampai saat ini, INES pun masih mendapatkan bantuan dana dari pihak tersebut.

“Kita INES Stanford University kita datengin. Nah, INES dapat donornya dari sana. Makanya INES nggak terima pesanan. Lembaga donor. Dari Amerika lah. Mereka (INES) dapat setiap tahunnya berapa miliar rupiah. Mereka mengajukan proposal tiap tahun,” katanya.

Prabowo tahu tentang INES? “Ya nggak tahu, lah. Mana tahu,” kata Poyuono. Untuk memastikan benar tidaknya hasil survei INES, ia meminta menunggu sampai hasil pemilu tiba. Baru bisa diketahui INES atau lembaga survei lain yang sahih hasilnya. "Yang saya heran, lembaga survei yang dibilang mapan, tapi ketika salah mensurvei, tidak di-judge seperti INES," katanya.

Sementara itu, Oskar mengakui INES didanai oleh lembaga donor, namun ia enggan menyebutkannya. Namun, bantuan dananya tidak begitu besar. Sebagian dana untuk survei kali ini juga memakai pendapatan dari survei sebelumnya.

"(Dananya dari) Lembaga donor independen. Dan siapapun yang mendanai survei kita, tidak bisa mempengaruhi independensi survei. Cuma kalau ada pesanan-pesanan kita tidak terima," kata Oskar. Mengenai tenaga survei di lapangan, Oskar tak menyebut para anggota serikat pekerja BUMN. Ia hanya menyebut mereka terafiliasi dengan INES.

Link : https://x.detik.com/detail/investigasi/20180519/Antara-INES,-Gerindra,-dan-Dana-Miliaran-dari-Amerika/index.php

Opini-Rizieq dan Angan-angan Koalisi Keummatan

Rizieq dan 
Angan-angan 
Koalisi Keummatan

Peluang terwujudnya Koalisi Keummatan dinilai cukup besar. Namun istilah itu justru ditanggapi dingin partai-partai.

Sehari pascapertemuan tiga serangkai Prabowo Subianto, Amien Rais, dan Habib Rizieq Syihab di Mekah, Arab Saudi, Persaudaraan Alumni 212 bergerak cepat. Mereka membuat surat amanah yang ditujukan kepada alumni 212 dan umat Islam.

Isinya permintaan agar mereka terus mendorong terbentuknya Koalisi Keummatan untuk Pilpres 2019. Koalisi itu terdiri atas Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Bulan Bintang. Koalisi itu diharapkan terbentuk sebelum deklarasi capres dan cawapres pada Agustus 2018. Versi lain menyebut sebelum ijtimak (pertemuan) para ulama, yang digelar Persaudaraan Alumni 212 pada Juli bulan sebelumnya.

“Biar bagaimanapun, partailah yang punya tiket (pilpres). Karena itu, Koalisi Keummatan itulah yang harus pertama kali dilakukan,” kata Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma’arif kepada detikX, Rabu, 5 Juni 2018.

Dengan terbentuknya Koalisi Keummatan tersebut, ujar Slamet, nantinya tentu ada capres dan cawapres yang didukung. Di forum itulah nanti Rizieq bakal menyatakan dukungan terhadap capres-cawapres koalisi. Terlebih bila Rizieq sendiri yang diberi tiket capres atau cawapres oleh partai-partai itu.

Sebelumnya, nama Rizieq ditetapkan di urutan pertama capres rekomendasi Persaudaraan Alumni 212. Di urutan kedua ada Prabowo, yang merupakan Ketua Umum Gerindra. Sedangkan figur dari partai lainnya adalah Zulkifli Hasan, yang merupakan Ketua Umum PAN.

Pengacara Rizieq, Kapitra Ampera, menyebut Rizieq sudah menyatakan dukungannya kepada Prabowo ketika bertemu enam mata bersama Amien Rais di Arab pada Sabtu, 2 Juni lalu. Dukungan itu dinyatakan setelah Prabowo meminta persetujuan kepada Rizieq untuk maju pada pilpres.

“Ya, dia ikhlas saja. Dan HRS (Habib Rizieq Syihab) tidak ada keinginan untuk maju. Artinya, HRS mendukung dan HRS tidak akan maju,” kata Ampera kepada detikX, Senin, 4 Juni.

Pengamat politik Indo Barometer Muhammad Qodari menilai peluang terbangunnya Koalisi Keummatan cukup besar. Setidaknya hal tersebut terlihat dari ketiga tokoh itu yang sudah berjalan bersama-sama, dengan Rizieq yang menjadi simpulnya.

Kemungkinan terbentuknya Koalisi Keummatan itu makin besar lantaran Ketua Dewan Syuro PKS Salim Segaf Aljufrie menemui Rizieq setelah Prabowo-Amien. “Kalau di PAN, kita lihatnya kan Amien Rais, di PKS Salim Segaf Aljufri,” kata Qodari kepada detikX, Kamis, 7 Juni.

Ya, dia ikhlas saja. Habib Rizieq Syihab tidak ada keinginan untuk maju. Artinya, HRS mendukung dan HRS tidak akan maju.”

Tinggal persoalan teknisnya nanti siapa yang menjadi wakil presiden untuk Prabowo. Ia melihat, dengan situasi kubu Prabowo sekarang ini, kemungkinan cawapresnya bukan dari PAN atau PKS karena dapat menimbulkan kecemburuan dari masing-masing pihak.

“Bahkan muncul (kabar) wakil Prabowo itu HRS. Itu salah satu indikasi nanti wakilnya nonparpol. Intinya, (cawapres Prabowo) orang yang sama-sama diterima oleh PKS dan PAN. Belum tentu HRS, ya. Bisa saja nama lain,” katanya.

Tapi untuk urusan siapa yang bakal menang, Qodari menyebut, Joko Widodo masih punya peluang besar bila berhadapan dengan Koalisi Keummatan. “Kita punya simulasi survei. Nah, dengan siapa pun pasangannya, Jokowi masih unggul atas Prabowo, siapa pun pasangannya,” ujar Qodari.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengakui ada tiga hal yang dibahas dalam pertemuan PKS dengan Rizieq di Arab. Tiga hal tersebut masih terkait dengan wacana Koalisi Keummatan yang diusung oleh Rizieq dan Persaudaraan Alumni 212.

Pertama, apa platform yang diusung Koalisi Keummatan. Kedua, siapa saja yang mungkin mau bergabung dalam koalisi tersebut selain Gerindra, PAN, dan PKS. Ketiga, susunan capres-cawapres yang bakal diusung Koalisi Keummatan.

Qodari menilai Partai Demokrat tidak akan bergabung dalam koalisi karena ingin mengusung Agus Harimurti Yudhoyono sebagai capres. Dengan kemungkinan koalisi besar yang terbentuk hanya Koalisi Keummatan dan kubu Jokowi, Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa mungkin bakal absen. “Karena, kalau hanya dua ini, akan sangat sulit membentuk koalisi baru,” ujar Qodari.

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyatakan belum menentukan sikap terkait Koalisi Keummatan. Namun dia memastikan Partai Demokrat tak bakal bergabung jika Rizieq menjadi pemegang komando. Alasannya, ulama bukanlah penentu arah politik, melainkan hanya pemberi saran. “Kalau di bawah komando Habib Rizieq, kami akan mengurungkan niat bergabung,” tuturnya.

Namun politikus Gerindra Desmond J Mahesa justru pesimistis Koalisi Keummatan bakal terbentuk. Sesuai dengan terminologi, keumatan berarti menyatukan partai-partai berbasis massa Islam, seperti PKS, PAN, PKB, dan Partai Persatuan Pembangunan. Sampai sejauh ini, ia belum melihat partai-partai itu bisa bersatu.

Sambil menyebut butuh keajaiban untuk terbentuknya Koalisi Keummatan, Desmond mengatakan Gerindra sendiri kesulitan bergabung dengan Koalisi Keummatan. Sebab, Gerindra bukanlah partai agamis, melainkan nasionalis.

"Koalisi Keummatan kan sebenarnya ini partai-partai Islam, tidak termasuk dalam kategori Gerindra yang nasionalis," ujarnya.

Link : https://x.detik.com/detail/investigasi/20180608/Rizieq-dan-Angan-angan-Koalisi-Keummatan-/index.php

Opini-Mengulik Konsolidasi Tiga Serangkai Prabowo-Amien-Rizieq

Mengulik Konsolidasi Tiga Serangkai Prabowo-Amien-Rizieq

Prabowo, Amien, dan Rizieq bertemu enam mata di Arab. Apakah sekadar bicara Koalisi Keummatan?

“Habib ini kan anak bangsa yang terzalimi, sehingga harus hijrah (pindah) sementara ke Mekah.” Begitulah kira-kira Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), menanggapi ajakan untuk menemui Habib Rizieq Syihab bersama Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais, di sela-sela ibadah umrah mereka di Mekah, Arab Saudi.

Rizieq lebih dari setahun ini tidak pulang ke Indonesia di tengah jalannya proses penyidikan kasus chat mesum oleh Polda Metro Jaya. Prabowo mengibaratkan nasib imam besar Front Pembela Islam itu sama dengan dirinya ketika Indonesia dilanda kekacauan pada 1998. Saat itu, ia harus tinggal di Yordania. Ia memilih tidak pulang demi menghindari tuduhan bakal melakukan kudeta.

“Mas Bowo (Prabowo) sangat berempati (kepada Rizieq), karena sudah mengalami sendiri sebelumnya. Dia harus berhijrah sementara ke Yordania,” ujar Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo dalam perbincangan dengan detikX, Rabu, 6 Juni 2018.

Sedangkan Amien sudah pernah bertemu dengan Rizieq ketika melakukan umrah pada Ramadan 2017. Karena itu, jadilah Amien dan Prabowo sepakat untuk bertemu dengan Rizieq, yang saat ini diketahui bermukim di sebuah rumah kontrakan di Sari’ Sittin, sekitar 3-4 kilometer jaraknya dari Masjidil Haram. “Jadi muncul ide, kenapa tak sekalian mengunjungi Habib?” lanjut Dradjad.

Dalam sepekan belakangan, pertemuan Prabowo-Amien-Rizieq di Mekah pada Sabtu, 2 Juni 2018, itu memang menjadi pembicaraan hangat. Banyak yang melontarkan kritik bahwa ibadah umrah mereka telah diselingi dengan konsolidasi politik menjelang Pilpres 2019. Kritik juga datang dari lingkaran dalam Istana Negara.

Baik pihak Prabowo, Amien, maupun Rizieq kompak menyebut umrah berbau politik itu awalnya tidak direncanakan. Prabowo disebut sudah lama ingin menunaikan umrah. Kemudian pada jadwal yang ditentukan, secara kebetulan agenda itu berdekatan dengan umrah Amien beserta tokoh-tokoh lainnya.

“Sebelumnya, Pak Prabowo lima hari di Eropa. Terus pada jadwal yang beliau ditentukan kebetulan berdekatan dengan tokoh-tokoh lain, seperti Pak Amien Rais,” kata politikus Gerindra, Sudaryono, kepada detikX, Senin, 4 Juni 2018, sembari menolak menyebutkan agenda Prabowo selama berada di Eropa.

Menurut Dradjad, sudah menjadi tradisi bagi Amien dan keluarganya menunaikan ibadah umrah di kala Ramadan. Amien, yang ditemani putranya, Hanafi Rais, masuk ke Arab melalui Madinah. Saat Amien memilih miqot (batas untuk memulai niat haji dan mengenakan kain ihram) di Bir Ali hingga selesai menunaikan sai dan tahalul (memotong sedikit rambut), pada Jumat, 1 Juni 2018, malam, ia belum tahu kapan akan bertemu dengan Prabowo dan rombongan.

Hingga sekitar pukul 02.00 keesokan harinya, rombongan Prabowo mengabarkan sedang menuju Masjidil Haram dari Jeddah. Akhirnya Amien menunggu Prabowo hingga selesai melakukan sai dan tahalul juga. Ketika bertemu, keduanya saling bertanya kabar dan melakukan foto-foto.

Rencana bertemu dengan Rizieq, menurut Dradjad, baru dimatangkan pada siang harinya. Akhirnya disepakati mereka bertemu dengan Rizieq pada pukul 15.00. Pada saat itu, rombongan Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), yang sudah lebih dulu bersama Rizieq, bergabung untuk mendampingi kedua tokoh tersebut.

Ketua PA 212 Slamet Ma'arif menyebut ia bersama dengan Amien ketika masih berada di Madinah pada Jumat, 1 Juni. Ketika di Madinah itu, mereka baru mendapat kabar Prabowo positif umrah dan sudah mendarat di Jeddah dari Eropa. Mendengar hal itu, Amien berinisiatif menemui Prabowo di Jeddah.

“Ya sudah, kita ke Jeddah saja ketemu di sana dan ngobrol banyak di sana. Agar nanti bisa sama-sama silaturahmi ke HRS (Habib Rizieq Syihab),” kata Slamet menirukan Amien ketika ditemui detikX, Selasa, 5 Juni 2018.

Slamet mengklaim, bahkan saat Prabowo, Amien, dan pihaknya bertemu di depan Ka’bah, Rizieq belum tahu bakal kedatangan tokoh-tokoh penting tersebut. Setelah dari Ka’bah, Prabowo mengajak rombongan berembuk di Hotel Intercontinental untuk membahas rencana pertemuan dengan Rizieq.

Ada opsi Rizieq yang menemui Prabowo dan Amien di Hotel Intercontinental. Tapi Slamet meyakinkan Prabowo-lah yang sebaiknya ke rumah Rizieq. “HRS kan mukimin (tinggal di Arab). Besuk Saudara yang sedang kesusahan, yang sedang terzalimi, sebaiknya Pak Prabowo yang ke sana. Apalagi beliau ulama,” kata Slamet. Akhirnya Prabowo dan Amien manut sebagai pihak yang sowan kepada Rizieq.

Prabowo ditemani Ketua Umum Garda 212 Ansufri Idrus Sambo meluncur ke kediaman Rizieq dari Intercontinental tempatnya menginap. Adapun Slamet dan rombongan Amien yang berjumlah sembilan orang berangkat dari Hotel Daar Al-Gufron. Prabowo lebih dulu tiba karena mobil carteran Amien datang terlambat.

Ia menggambarkan betapa semringah wajah Rizieq ketika melihat Prabowo datang berkunjung bersama Amien. Rizieq menerima dengan ramah dan menanyakan kabar serta perjalanan para tamunya itu selama beribadah di Tanah Suci. Lantas, mereka melanjutkan pembicaraan di lantai 2.

“Yang mengawali pembicaraan itu Pak Prabowo, ya. Biasa, ngobrol tentang kebangsaan. Terus kemudian dilanjutkan oleh Pak Amien Rais memberikan arahan-arahan. Kemudian dilanjutkan HRS,” kata Slamet.

Rizieq pada kesempatan itu menyarankan agar Gerindra, PAN, dan Partai Keadilan Sejahtera segera mendeklarasikan Koalisi Keummatan. Membangun kekuatan umat bakal menjadi solusi menyelamatkan bangsa Indonesia. Rizieq berharap koalisi itu bisa terbentuk sebelum ijtimak ulama, yang bakal digelar PA 212 pada Juli 2018.

Di forum itulah nantinya Rizieq bakal menentukan siapa capres-cawapres yang bakal didukung. Sebelumnya, PA 212 menelurkan rekomendasi nama-nama capres dan cawapres. Prabowo berada di urutan kedua, setelah Rizieq. Ada pula nama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di urutan kelima sebagai capres.

Menurut Dradjad, yang mendengar cerita langsung dari Amien setiba di Tanah Air, dalam pertemuan sekitar satu jam itu, Prabowo, Amien, dan Rizieq sepakat umat Islam dan segenap komponen perlu merapatkan barisan menjelang Pilpres 2019. Namun, terkait Koalisi Keummatan, ia hanya mengatakan koalisi memang harus terus digalang.

Selain obrolan yang melibatkan rombongan, Dradjad mengatakan ada sesi pembicaraan khusus bertiga antara Prabowo, Amien, dan Rizieq. Perbincangan khusus itu berlangsung selama satu jam. Namun ia menolak mengungkapkan hasil pembicaraan tiga serangkai tersebut. "Ada beberapa hasil pembicaraan yang tidak bisa saya ungkap," katanya.

Pengacara Rizieq, Kapitra Ampera, mengungkapkan, dalam pertemuan enam mata itu, Prabowo minta dukungan kepada Rizieq untuk maju dalam Pilpres 2019. "Tolong, izinkan saya maju menjadi pemimpin nasional," begitu kata Prabowo menurut Kapitra. Rizieq pun menyatakan dukungannya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengatakan tidak ada pembicaraan khusus mengenai Pilpres 2019 dalam pertemuan di Mekah. “Pak Prabowo menceritakan, sama sekali tidak diomongkan. Habib juga menyatakan begitu,” kata Muzani di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 Juni 2018.

Adapun Slamet membantah ada pertemuan enam mata antara Prabowo, Amien, dan Rizieq. Pascapertemuan yang berakhir pada pukul 17.00 itu, Rizieq menawarkan buka puasa bersama di rumahnya kepada Prabowo. “Sayangnya, sore itu juga Pak Prabowo harus terbang ke Indonesia,” tutup Slamet.

Link : https://x.detik.com/detail/investigasi/20180607/Mengulik-Konsolidasi-Tiga-Serangkai-Prabowo-Amien-Rizieq/index.php

Politik-Akun @LawanPolitikJKW Di-suspend, Istana: Jangan Baper dan Curiga

Akun @LawanPolitikJKW Di-suspend, Istana: Jangan Baper dan Curiga

Sejumlah akun Twitter, termasuk @LawanPolitikJKW milik Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, dibekukan (suspend). Beberapa pihak menunjuk pemerintah dan Twitter sebagai pihak yang harus bertanggung jawab.

Terkait hal ini, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meminta segenap pihak menahan diri. Dia meminta mereka tak asal menuduh.

"Tidak usah saling menilai, jangan baper-lah. Jadi tidak mudah menaruh curiga, tak mudah cepat menilai. Karena teman-teman juga pernah merasakan bagaimana orang sedang berpuasa. Jadi jangan cepat-cepat memberi penilaian yang tak enak," ujar Ngabalin saat dihubungi, Kamis (14/6/2018).

Ngabalin menyinggung soal hari raya Idul Fitri yang akan jatuh pada Jumat (15/6) besok. Dia meminta segenap pihak berprasangka baik. Menurutnya, positive thinking penting dan ciri-ciri politik yang beradab.

Ngabalin juga meminta pihak-pihak yang menuding pemerintah itu mengkritik menggunakan data. Kritik yang baik juga mesti disertai data dan kepastian yang akurat.

"Memang butuh kepastian yang akurat. Butuh kepastian yang kuat prasangka soal penilaian terhadap semua pandangan yang ditujukan kepada pemerintah," ucap Ngabalin.

Dia mengatakan pemerintah tak mengurusi akun-akun Twitter yang mengkritik pemerintah. Dia mengatakan pemerintah butuh kritik untuk sarana evaluasi dan kontrol kinerja.

Sama dengan yang diungkapkan Menkominfo, kata Ngabalin, pemerintah tak meminta Twitter membekukan akun-akun tersebut. Dia meminta pihak-pihak tersebut tak menuding pemerintah hanya atas dasar prasangka buruk.

"Tidak ada. Sama sekali tidak ada (permintaan suspend). Jadi jangan berprasangka buruk. Belum apa-apa. Ini kan Jokowi baru berapa tahun. Rakyat Indonesia kan juga sedang tenang-tenangnya," ungkapnya.

Link : https://m.detik.com/news/berita/d-4068218/akun-lawanpolitikjkw-di-suspend-istana-jangan-baper-dan-curiga

Nasional-Kemenhan Angkat Bicara Soal Denda Sewa Satelit Rp 278 Miliar

Kemenhan Angkat Bicara Soal Denda Sewa Satelit Rp 278 Miliar

Indonesia sempat dilaporkan harus membayar uang denda USD 20 juta atau senilai Rp 278 miliar kepada Avanti, perusahaan operator satelit asal Inggris. 

Hal tersebut dikarenakan pemerintah dianggap lalai dalam melakukan pembayaran pada satelit komunikasi yang dipinjamnya kepada Avanti. Setelah berita itu diturunkan, baru beberapa hari kemudian Kementerian Pertahanan memberikan respons konfirmasi atas berita yang bersumber dari situs Spacenews.

Berikut isi lengkap konfirmasi dari Kemenhan, seperti dikutip detikINET, Kamis (14/6/2018):

Bahwa pemerintah RI akan berusaha melaksanakan keputusan yang akan dikeluarkan oleh Sidang Arbitrase Internasional di London dalam waktu dekat ini. 

Pemerintah berharap penyelesaikan tersebut dapat terlaksana dengan cepat dan baik. Kemhan bersama Kementerian dan Lembaga terkait telah bekerja sama menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Pihak LCIA sampai dengan saat ini belum mengeluarkan keputusan terkait dengan hearing pertama dari sidang arbitrase Internasional tersebut di London. Kemungkinan keputusan tsb akan dikeluarkan dalam dua minggu ini.

Dalam hal ini Kemhan telah berhasil mempertahankan slot orbit 123BT untuk Indonesia hingga tahun 2020

Kapuskom Publik Kementerian Pertahanan
Brigjen Totok Sugiharto

Awal Permasalahan

Jika ditarik mundur ke belakang, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan meminjam satelit Artemis milik Avanti pada November 2016 lalu. 

Peminjaman tersebut dilakukan untuk mencegah hilangnya hak spektrum L-band pada 123 derajat sebelah timur orbit Bumi. Sebelumnya, posisi tersebut diisi oleh Garuda-1, satelit Tanah Air berusia 15 tahun yang sudah tidak beroperasi sejak 2015.

Terkait dengan kegiatan peminjaman satelit itu, Indonesia setuju untuk membayar Avanti sebesar USD 30 juta. Uang tersebut digunakan untuk relokasi serta penggunaan satelit Artemis.

Akar masalah muncul saat pemerintah berhenti membayar setelah hanya memberikan Avanti uang senilai USD 13,2 juta, tak sampai setengah dari perjanjian antara keduanya.

Pasca dinilai tak membayar selama berbulan-bulan, Avanti pun membawa pihak Kemenhan untuk menempuh jalur arbitrase pada Agustus tahun lalu. 

Kemudian, sekitar dua bulan setelahnya, karena Indonesia tak kunjung melunasi utangnya, Avanti menyetop Artemis, yang sudah berusia 16 tahun, dalam mengorbit Bumi.

Kemudian, yang terbaru, panel arbitrator Inggris Raya meminta pihak Kemenhan untuk membayar uang senilai USD 20 juta kepada Avanti. 31 Juli menjadi batas akhir bagi lembaga tersebut untuk melunasi utangnya.

Link : https://m.detik.com/inet/telecommunication/d-4067926/kemenhan-angkat-bicara-soal-denda-sewa-satelit-rp-278-miliar

Ekonomi-Ini Daftar Uang yang Ditarik Bank Indonesia

Ini Daftar Uang yang Ditarik Bank Indonesia

Tak hanya meluncurkan uang desain baru. Bank Indonesia (BI) juga melakukan pencabutan terhadap uang kertas atau uang logam. 

Dari laman resmi www.bi.go.id ada sekitar 28 jenis pecahan uang yang dicabut. Pecahan uang yang dicabut sebanyak 23 uang kertas dan 5 uang logam.

detikFinance mengambil contoh uang yang dicabut sejak 10 tahun lalu. Mana saja uang yang dicabut?

Pada Desember 2008 BI mengumumkan mencabut uang dengan empat jenis pecahan. Pertama pecahan Rp 100.000 tahun emisi 1999 bergambar Soekarno Hatta pada bagian depan dan gambar gedung Musyawarah Perwakilan Rakyat pada bagian belakang. 

Uang ini adalah satu-satunya uang berbahan baku plastik. Jika anda masih memiliki uang ini bisa ditukarkan si kantor pusat BI dan kantor perwakilan wilayah BI hingga 30 Desember 2018.

Kemudian uang kertas pecahan Rp 50.000 bergambar pencipta lagu Indonesia Raya Wage Rudolf Soepratman. Uang ini merupakan terbitan tahun emisi 1999 dan masih bisa ditukarkan hingga 30 Desember 2018.

BI juga mengumumkan mencabut uang kertas pecahan Rp 20.000 bergambar Ki Hajar Dewantara. Uang ini diterbitkan pada tahun emisi 1998. Masih bisa ditukarkan hingga 30 Desember 2018.

Untuk pecahan Rp 10.000 bergambar Cut Nyak Dien juga dicabut oleh BI. Uang yang bagian belakangnya bergambar Danau Segara Anak di Gunung Rinjani ini masih bisa ditukarkan hingga 30 Desember 2018.

Link : https://m.detik.com/finance/moneter/d-4060005/ini-daftar-uang-yang-ditarik-bank-indonesia

Agama-Menag: Penceramah Harus Jaga Kesucian Tempat Ibadah, Jangan Fitnah

Menag: Penceramah Harus Jaga Kesucian Tempat Ibadah, Jangan Fitnah

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta setiap penceramah menghormati tempat ibadah. Jangan berceramah dengan membawa fitnah dan ujaran kebencian.

"Ya, sejak beberapa waktu yang lalu, sejak 28 April saya melakukan seruan soal ceramah di rumah ibadah itu berlaku kepada semua agama kepada semua rumah ibadah. Ada 9 poin di situ yang menjadi acuan kita semua dalam menyampaikan ceramah," kata Lukman di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, Jakpus, Rabu (31/5/2017).

Lukman mengatakan penceramah harus senantiasa menjaga kesucian tempat ibadah. Dia berharap pedoman ceramah yang pernah dia sampaikan sebelumnya menjadi pegangan.

"Ceramah, apalagi yang di rumah ibadah, tempat yang senantiasa dijaga kesuciannya. Yang harus menjadi bukti bahwa keamanan siapa pun yang ada di sana itu terjamin," ujar Lukman. "Jangan sampai rumah ibadah itu dijadikan tempat untuk kita membangun rasa permusuhan saling mencela, saling memfitnah melontarkan ujaran-ujaran kebencian, dan lain sebagainya," tutur Lukman.

Lukman juga meminta pengelola rumah ibadah senantiasa jeli memilih penceramah. Terciptanya situasi kondusif harus menjadi tanggung jawab bersama.

"Agar pengelola rumah ibadah juga ikut mengontrol kalau ada ceramah-ceramah yang di luar batas di luar kepatutan, kepantasan, misalnya menghina, mencela, mencaci maki, menyalah-nyalahkan keyakinan yang lain, apalagi kemudian melecehkan Pancasila, UUD, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika," ucap Lukman.

"Supaya mereka juga punya tanggung jawab untuk menghadirkan para penceramah-penceramah yang menyejukkan yang mendamaikan, yang menyampaikan esensi dan substansi dari ajaran agama itu sendiri," tutur politikus PPP itu.

Link : https://m.detik.com/news/berita/3517147/menag-penceramah-harus-jaga-kesucian-tempat-ibadah-jangan-fitnah

Hukum-Mengenal UU Pengantar Alfian Tanjung ke Bui karena Fitnah Jokowi

Mengenal UU Pengantar Alfian Tanjung ke Bui karena Fitnah Jokowi

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Ustad Alfian Tanjung dan tetap dihukum 2 tahun penjara. Alfian dinilai melanggar UU Nomor 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. UU ini nyaris jarang dipakai dalam praktik pidana. UU apa itu?

Alfian Tanjung dihukum karena memfitnah Jokowi dan menyebarkan kebencian terkait etnis dan ras dalam ceramahnya. Padahal, di Indonesia, hal itu dilarang keras.

"Umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apa pun, baik ras maupun etnis," demikian pertimbangan lahirnya UU itu sebagaimana dikutip detikcom, Jumat (8/6/2018).

UU itu disahkan DPR dan ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 November 2008. Dalam UU itu disebutkan, Indonesia menyatakan segala tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis," demikian bunyi pertimbangan huruf c.

Diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan. Juga menghambat kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan.

"Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya," demikian bunyi Pasal 1 ayat 5.

Lalu apa saja yang dilarang oleh UU itu? Yaitu setiap orang dilarang melakukan:

1. Pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan buday.

2. Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

3. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Atas dasar itu, MA memutuskan apa yang dilakukan Alfian Tanjung memenuhi delik yang dilarang UU tersebut sehingga dihukum dan dijatuhi penjara selama 2 tahun.

"Menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Drs Alfian Tanjung MPd alias Alfian alias Alfian Tanjung," demikian lansir website MA, Jumat (8/6/2018).

Putusan itu diketok oleh ketua majelis Andi Samsan Nganro dengan anggota Margono dan Eddy Army. Perkara nomor 1167 K/PID.SUS/2018 masuk klasifikasi kasus Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Link : https://m.detik.com/news/berita/d-4060035/mengenal-uu-pengantar-alfian-tanjung-ke-bui-karena-fitnah-jokowi

Pendidikan-ITB Bekukan Organisasi Mahasiswa yang Syiarkan Negara Khilafah

ITB Bekukan Organisasi Mahasiswa yang Syiarkan Negara Khilafah

Institut Teknologi Bandung (ITB) membekukan salah satu organisasi mahasiswa yang diduga berafiliasi dengan Hizbut Tahrih Indonesia (HTI). ITB melarang kegiatan organisasi tersebut di lingkungan kampus.

Seperti diketahui HTI sudah dibubarkan pemerintah karena kegiatannya dianggap bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila. Dalam kegiatannya HTI sering menggaungkan falsafah negara khilafah.

Wakil rektor bidang administrasi umum, alumni dan komunikasi Miming Miharja mengatakan pembekuan dilakukan dua pekan lalu. Langkah ini diambil setelah melakukan pendekatan persuasif hingga teguran kepada organisasi Harmoni Amal dan Titian Ilmu (HATI).

"Betul kami membekukan organisasi kemahasiswaan bernama HATI. Pembekuan ini langkah terakhir setelah kami melakukan beberapa kali teguran," kata Miming saat dihubungi via telepon genggam, Rabu (6/6/2018).

Ia menuturkan beberapa tahun terakhir ITB memang sudah melakukan pemantauan terhadap kegiatan HATI. Pihak kampus menilai beberapa kegiatan HATI bersebrangan dengan empat pilar kebangsaan yang dianut ITB dalam menyelenggarakan pendidikan.

Menurutnya ITB selalu menekankan kepada mahasiswa ketika berorganisasi harus berlandaskan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

"Hanya saja HATI ini setelah kami pantau tidak sejalan dengan empat pilar kebangsaan. Dalam beberapa kegiatan diskusinya menyerukan syiar negara khilafah," ungkap dia.

Lebih lanjut dia menjelaskan kegiatan HATI ini juga kerap melibatkan organisasi eksternal HTI yang sudah dibubarkan pemerintah. Informasi yang dihimpun ITB, tokoh-tokoh HTI beberapa kali diundang dalam diskusi yang diselenggarakan HATI.

"Keterkaitan dengan HTI ini karena kami menerima informasi bahwa tokoh-tokoh HTI beberapa kali diundang dalam diskusi yang membahas soal negara khilafah itu," tutur dia. Ia mengatakan HATI sudah eksis sejak lima tahun terakhir. Pihaknya mencatat anggota HATI hanya terdiri dari 59 mahasiswa S1 dari berbagai jurusan.

Menurutnya setelah pembekuan ini, kegiatan yang mengatasnamakan HATI di lingkungan kampus dianggap ilegal. Pihak kampus tidak akan memfasilitasi mahasiswa yang berkegiatan mengatasnamakan HTI. "Tentu kami akan melarang kegiatan HTI di kampus, tidak akan kami fasilitasi," ucap dia.

Diakuinya pihak kampus punya tanggungjawab untuk melakukan pendampingan terhadap kegiatan mahasiswa. Apalagi terhadap mahasiswa yang memiliki pemahaman tidak sesuai dengan ideologi negara.

"Walaupun sudah dibekukan kami akan terus melakukan pemantauan kepada anggotanya. Kalau yang bengkok tentu harus diluruskan. Tapi kalau pada tingkatan tertentu tetap tidak bisa diluruskan, kita bisa drop out," ujar Miming.

Link : https://m.detik.com/news/jawabarat/4056865/itb-bekukan-organisasi-mahasiswa-yang-syiarkan-negara-khilafah

Opini-Tiga Hoaks Favorit di Internet

Tiga Hoaks Favorit di Internet

Politik, SARA, dan kesehatan jadi isu yang paling sering dijadikan bahan hoaks di internet.

Link : https://m.cnnindonesia.com/teknologi/20180521201342-195-300115/tiga-hoaks-favorit-di-internet