Politik-Timses Jokowi Perkenalkan Kaus #01

Timses Jokowi Perkenalkan Kaus #01

Para elite parpol koalisi memperkenalkan kaus #01 Jokowi-Ma'ruf Amin (Samsudhuha Wildansyah/detikcom)

Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin meluncurkan kaus timses secara nasional. Kaus itu bertulisan '#01' berwarna-warni.

"Pak Jokowi mengirimkan kaus kosong satu kepada kami untuk diumumkan ke publik dengan semuanya hashtag kosong satu, tagar kosong satu," kata Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2018).

"Nomor satu menggambarkan negara disatukan Pancasila, nomor satu diperebutkan," sambungnya.

Sekjen PDIP itu juga menegaskan program Jokowi-Ma'ruf mempercepat pembangunan Indonesia. Selain itu, timses Jokowi lebih cepat terbentuk dengan pelaporan dana kampanye ke KPU yang juga tercepat.

Para elite parpol koalisi memperkenalkan kaus #01 Jokowi-Ma'ruf Amin. (Samsudhuha Wildansyah/detikcom)

"Tentu saja pilpres yang kita perebutkan untuk bersama-sama, pilpres menjadi nomor satu, RI satu," kata Hasto.

Para perwakilan partai koalisi yang tergabung dalam TKN memamerkan kaus itu, antara lain Hasto Kristiyanto, Abdul Kadir Karding, Herry Lontung Siregar, Raja Juli Antoni, Verry Surya Hendrawan, Ahmad Rofiq, Meutya Hafid, Ade Irfan Pulungan, dan Siar Anggretta Siagian.

Link = https://m.detik.com/news/berita/d-4232003/timses-jokowi-perkenalkan-kaus-01

Politik-Jaringan Gusdurian Berbeda dengan Barikade Gus Dur Pendukung Jokowi

Jaringan Gusdurian Berbeda dengan Barikade Gus Dur Pendukung Jokowi

Infografis

Surabaya - Jaringan Gusdurian Jawa Timur menegaskan tidak mempersoalkan dukungan Barikade Gus Dur di bawah pimpinan Yenny Wahid kepada pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

"Bukan menolak. Jaringan Gusdurian berbeda dengan Barikade Gus Dur. Kalau kami sejak awal dibentuk oleh Alissa Wahid, disepakati tidak bermain politik praktis. Tetapi lebih concern pada kemanusiaan dan kebudayaan," kata satu dari empat Presidium Jaringan Gusdurian Jatim, Yuska Harimurti, saat dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (27/9/2018).

Kata Yuska, Gusdurian merupakan sebuah jaringan besar yang di dalamnya terdapat beberapa elemen dengan konsentrasi permasalahan sendiri sesuai dengan pemikiran Gus Dur.

"Gusdurian ada dalam satu kelompok besar yang di dalamnya ada irisan irisan yang bermacam macam. Kalau Jaringan Gusdurian di bawah komando Alissa Wahid. Kemudian di dalam Gusdurian, ada yang ingin masuk bermain politik praktis lalu membentuk Barikade (Barisan Kader) Gus Dur, mereka ini yang bermain politik praktis Mbak Yenny Wahid, imamnya Barikade Gus Dur mbak Yenny," ungkapnya.

Ia pun menolak jika dikatakan Jaringan Gusdurian dalam pilpres dinyatakan golput. Menurutnya, pilihan diserahkan kepada pribadi masing-masing anggota Jaringan Gusdurian. 

"Bukan berarti Jaringan Gusdurian menjadi golput, tidak, tapi pilihan politik kita serahkan ke masing-masing pribadi, tidak pada atas nama organisasi," tegas Yuska.

Pihaknya menegaskan akan tetap memberikan suara di Pilpres 2019 meski tidak secara organisasi memberikan dukungan kepada salah satu pasangan capres-cawapres.

"Kita bisa bersikap kooperatif atau oposisi, siapa pun presidennya melenceng dari apa yang kami anut dari nilai nilai Gus Dur ya kita tolak, jika sejalan kita dukung," pungkasnya.

Link = https://m.detik.com/news/berita/d-4232000/jaringan-gusdurian-berbeda-dengan-barikade-gus-dur-pendukung-jokowi

Viral-Waspada! Ada Akun Palsu Walkot Semarang Coba Tipu-tipu

Waspada! Ada Akun Palsu Walkot Semarang Coba Tipu-tipu

Foto: Tangkapan layar Intagram Hendrar Prihadi

Semarang - Akun Facebook mengatasnamakan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi alias Hendi mencoba melakukan penipuan. Pria yang akrab disapa Hendi ini pun meminta agar warganya hati-hati dengan akun tersebut.

Akun yang dimaksud bernama sama persis dengan akun Facebook pribadi Hendi yaitu Hendrarprihadi Hendi. Modusnya si pemilik akun palsu yang diketahui bernama Hendrarprihadi Hendi menawarkan partisipasi agar ikut membantu yayasan panti di Semarang. Jika yang dikirimi pesan setuju, maka selanjutnya diberi nomer rekening.

Lewat semua akun media sosialnya, Hendi langsung melakukan klarifikasi disertai gambar tangkapan layar. Hendi dengan tegas menyebut itu bukan akunnya.

"Saya sudah klarifikasi, itu bukan saya. Saya berharap sedulur-sedulur bisa ikut melaporkan akun tersebut agar segera dinon-aktifkan," kata Hendi di Balai Kota Semarang, Kamis (27/9/2018).

Ia berharap followers di Facebook dan akun pertemanannya bisa waspada dan ikut melaporkan ke Facebook. Hendi khawatir jika sampai ada yang tertipu.

"Harapannya dengan konfirmasi saya tidak ada sedulur-sedulur yang mengalami kerugian akibat akun palsu itu," pungkasnya.

Plt Kabag Humas Pemkot Semarang, Agus Joko Triyono menambahkan, ada 3 orang yang mengadukan keberadaan akun palsu itu. Belum diketahui apakah sudah ada korban penipuan atau belum.

"Di dalam pesan inbok tersebut bahkan ada yang sudah mencantumkan nomor rekening atas nama Winda Afrilia yang diposisikan sebagai bendahara," ujarnya

Link = https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-4232012/waspada-ada-akun-palsu-walkot-semarang-coba-tipu-tipu

Nasional-Sah! Indonesia Caplok 51% Saham Freeport

Sah! Indonesia Caplok 51% Saham Freeport

Jakarta - PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau inalum telah meneken Sales and Purchase Agreement (SPA) dengan Freeport McMoRan Inc. dan Rio Tinto. 

Penandatanganan dilakukan oleh Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin dan CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson

Penandatanganan ini merupakan lanjutan dari dari penekenan pokok-pokok perjanjian (Head of Agreement/HoA) antara pemerintah dengan perusahaan berbasis di Amerika Serikat, Freeport-McMoRan Inc (FCX) yang dilakukan pada 12 Agustus 2018 lalu.

Acara penandatanganan ini dihadiri oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno hingga Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin. Penandatanganan SPA berlangsung di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2018).

"Saya mengucapkan selamat kepada Inalum dan Rio Tinto dan Freeport yang sudah melaksanakan perjanjian SPA. HoA untuk memenuhi persyaratan kedua belah pihak atau ketiga belah pihak untuk jual beli saham," kata Jonan.

Dalam acara hadir pula Direktur Eksekutif Freeport Indonesia Tony Wenas, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Deputi Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno

Inalum membayar US$ 3,85 miliar atau Rp 56 triliun agar mendapatkan kepemilikan 51,2%. Biaya ini nanti akan tertutup oleh laba bersih PTFI yang rata-rata di atas US$ 2 miliar per tahun setelah 2022.

Link = https://m.detik.com/finance/energi/d-4231858/sah-indonesia-caplok-51-saham-freeport

Polri-Anggota DPRD yang Ditangkap Nyabu di Tamansari Resmi Ditahan

Anggota DPRD yang Ditangkap Nyabu di Tamansari Resmi Ditahan

Anggota DPRD Sumbar Barat Daya NTT Oktavianus Holo ditangkap terkait sabu.

Jakarta - Anggota DPRD Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) Oktavianus Holo yang ditangkap nyabu di Tamansari, Jakarta Barat, resmi ditahan. Oktavianus dinyatakan positif mengkonsumsi sabu dan ekstasi.

"Status OH kita naikkan jadi di tahan, artinya resmi kita tahan," kata Kasat Narkoba AKBP Erick Frendiz, Kamis (27/9/2018).

Kanit II Satuan Narkoba Polres Jakbar AKP Arif Oktora mengatakan Oktavianus ditahan seusai menjalani pemeriksaan intensif. Hasil tes urine menunjukkan Iktavianus positif mengkonsumsi sabu dan ekstasi.

"Pelaku sudah kita lakukan pemeriksaan intensif dan terbukti, bahkan diperkuat dari hasil tes Urine bersama teman wanitanya tersebut menunjukkan bahwa yang bersangkutan positif mengandung Methaphetamine dan MDMA," kata Arif.

Oktavianus sebelumnya ditangkap di salah satu hotel di kawasan Tamansari, Jakarta Barat, Senin (24/9) malam. Dia diamankan bersama seorang teman wanitanya berinisial HH (23).

Polisi juga menangkap UR alias Umay yang menjual sabu ke Oktavianus. Selain itu, pemasok narkoba berinisial YI turut ditangkap.

Link= https://m.detik.com/news/berita/d-4231981/anggota-dprd-yang-ditangkap-nyabu-di-tamansari-resmi-ditahan

Viral-Namanya Masuk Tim Prabowo-Sandi, Ini Reaksi Irjen Pol (Purn) Mathius Salempang

Namanya Masuk Tim Prabowo-Sandi, Ini Reaksi Irjen Pol (Purn) Mathius Salempang

Irjen Pol (Purn) Mathius Salempang -

MAKASSAR - Irjen Pol (Purn) Mathius Salempang (65) menegaskan tidak bergabung dalam Tim Kampanye Daerah (TKD) Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Sulsel.

Penegaskan Kapolda Sulawesi Selatan (28 Januari 2009–31 Agustus 2009) itu merespon pemberitaan yang menyebut namanya masuk sebagai salah satu Dewan Pembina TKD Prabowo-Sandiaga di Sulsel.

“Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka, perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf untuk tidak bergabung dalam Tim Prabowo-Sandi di Sulsel,” tulis Mathius melalui whatsApp ke tribun-timur.com, Senin (24/9/2018).

Ia beralasan, hingga menulis pernyataan klarifikasi itu, ia tidak pernah dihubungi oleh siapa pun, baik sebagai perorangan maupun sebagai institusi.

“Saya juga merasa tidak mampu mengemban tugas mulia tersebut. Mengingat saat ini saya masih dalam pemulihan kesehatan pasca-operasi,” tambah mantan Wakil Kepala Bareskrim Polri ini.

Saat mengirimkan respon tertulis tersebut, lulusan terbaik Akpol 1981 itu sedang berada di Singapura.

Jenderal bintang dua kelahiran Palopo, 9 Juni 1953, ini berharap pernyataan klarifikasinya ini dapat dipahami.

Berikut ini pesan lengkap dari Mathius Salempang via whatsApp:

Terima kasih atas perhatian dan kepercayaan Bapak mengajak saya bergabung dalam Tim Prabowo - Sandi di Sulsel.

Saya baru tahu dari guntingan koran Tribun Timur hari Senin tgl 24 September 2018 yg dirimkan oleh kawan saya dari Makassar bahwa saya berada dalam struktur Tim sebagai Dewan Pembina.

Sekali lagi terima kasih dan penghargaan saya yang tinggi kepada Bapak2 yang sudah menulis nama saya, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak2, perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf untuk tidak bergabung dalam Tim Prabowo-Sandi di Sulsel, dengan alasan sebagai berikut:

1. Sampai saya menulis pernyataan ini, saya tidak pernah dihubungi oleh siapa pun, baik sebagai perorangan maupun sebagai institusi.

2. Saya merasa tidak mampu mengemban tugas mulia tersebut, mengingat saat ini saya masih dalam pemulihan kesehatan pasca operasi.

Demikian pernyataan saya untuk dipahami, selamat melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan, sebagai persembahan terbaik untuk kemaslahatan masyarakat bangsa Indonesia yg kita cintai bersama.

Irjen Pol (Purn) Drs. Mathius Salempang

Sebelumnya Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Sulsel, Andi Idris Manggabarani (IMB), mengatakan, dewan pembina yang terlepas dari struktur tim pemenangan adalah usulan masing-masing partai koalisi dari unsur tokoh masyarakat.

Link =

http://news-sg.op-mobile.opera.com/news/detail/e89e332c9206043293b28368daa43fde_id?share=1&country=id&language=id

Politik-Deddy Mizwar Didukung SBY buat Menangkan Jokowi-Ma’ruf Amin, “Insya Allah Masih Kader”

Deddy Mizwar Didukung SBY buat Menangkan Jokowi-Ma’ruf Amin, “Insya Allah Masih Kader”

Sep 25, 2018 4:56 PM

JAKARTA – Partai Demokrat belum memberikan sanksi kepada mantan wakil gubernur Jawa Barat (Jabar) Deddy Mizwar (Demiz) yang total mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf. Bahkan, pemeran film Jenderal Naga Bonar itu mengaku hubunganya dengan Ketua Umumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baik-baik saja.

“Mesra-mesra aja (hubungan dengan Demokrat), nggak ada masalah. Pak SBY kan orang sangat demokratis lah,” ujar Demiz di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/9).

Dari pembicaraan yang sudah dilakukan, pesinetron senior itu menegaskan, sudah ada keputusan bersama antara dirinya dengan SBY. Namun Demiz masih enggan buka-bukaan terkait hal itu.

“Sudah ada keputusan lah. Sudah ada kesimpulan. Tanya pak SBY lah,” imbuhnya.

Lebih jauh Demiz menegaskan bahwa sampai saat ini ia masih menjadi kader Demokrat. Namun ia enggan membeberkan lebih mendalam. Dia menilai hal itu menjadi kewenangan SBY.

“Insya Allah (masih kader). Tanya langsung saja ke beliau (SBY) ya,” tandasnya.

Link = http://news-sg.op-mobile.opera.com/news/detail/afeb7aa6819e012fb50c8e0d68653abe_id?share=1&country=id&language=id

Politik-Jika Kursi Wagub DKI Diambil Gerindra, PKS Ancam tidak Total Dukung Prabowo

Jika Kursi Wagub DKI Diambil Gerindra, PKS Ancam tidak Total Dukung Prabowo

27 September 2018, 12:59 WIB

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku tidak bisa menjamin akan total membantu pemenangan Prabowo-Sandiaga jika Gerindra tidak memenuhi janji terkait jatah kursi wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta.

Hingga saat ini, keputusan belum juga dibuat kedua ketua umum partai untuk menentukan siapa yang akan menggantikan Sandiaga.

Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan PKS sejauh ini masih berpegang pada janji dan kesepakatan yang telah dibuat antara kedua partai yang menyebut kursi wagub akan diserahkan ke PKS.

Meski sejauh ini tidak mengganggu soliditas kedua partai, keputusan tersebut dianggap berlarut-larut. Terutama karena Gerindra terkesan enggan memberikan posisi tersebut pada kader PKS.

"Sejauh ini belum mengganggu (soliditas dan dukungan), tapi kalau berkelanjutan saya tidak tahu gimana akhirnya nanti," ujar Hidayat, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/9).

Hidayat mengatakan, bila mengacu pada aturan yang telah disepakati, kursi wagub DKI memang sudah seharusnya menjadi jatah PKS. Itu karena di kursi gubernur sudah ada Anies Baswedan yang diusung Gerinda. Karena hanya Gerindra dan PKS partai pengsung Anies dan Sandi pada pilkada DKI 2017 lalu, jatah wagub sudah sewajarnya menjadi milik PKS.

"Permasalahannya adalah memang seharusnya masalah ini sudah selesai, sehingga kita sekarang bisa konsentrasi masuk dalam kampanye Pilpres dan Pileg. Kalau kemudian kondisi masih semacam ini ya kita lihat saja bagaimana kondisi ke depan," ujat Hidayat.

Hidayat mengaku sejauh ini PKS masih berusaha berpikiran positif pada Gerindra dan Prabowo. Mereka masih berharap dan yakin Gerindra akan menepati komitmen mereka.

Link : http://m.mediaindonesia.com/amp/amp_detail/186933-jika-kursi-wagub-dki-diambil-gerindra-pks-ancam-tidak-total-dukung-prabowo

Politik-Ratusan Santri Muda NU Malang Deklarasikan Dukung Jokowi-Ma’ruf Amin

Ratusan Santri Muda NU Malang Deklarasikan Dukung Jokowi-Ma’ruf Amin

Sep 26, 2018 7:24 PM

Relawan Kita Sama mendeklarasikan diri mendukung Ma'ruf Amin

MALANG – Ratusan santri muda Nahdatul Ulama (NU) Malang Raya mendeklarasikan diri sebagai relawan pendukung Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019. Mengenakan kaos hitam bergambarkan KH Ma’ruf Amin, menamakan diri sebagai Relawan Kita Santri Kyai Ma’ruf Amin yang disingkat Kita Sama.

Deklarasi relawan itu juga dihadiri oleh putra KH Ma’ruf Amin, Ahmad Syauqi atau yang akrab disapa Gus Syauqi. Dia sekaligus dinobatkan sebagai penasehat relawan.

Inisiator Relawan Kita Sama M. Khusen Yusuf menerangkan dirinya bersama para santri muda NU merasa tergerak untuk mendukung KH Ma’ruf Amin. Bagi mereka, Ma’ruf Amin tak ubahnya sosok guru, kiai, sekaligus panutan para santri.

“Kami merasa terpanggil untuk ikut terlibat membantu kiai yang mempunyai agenda besar menjadi cawapres mendampingi Pak Jokowi. Beliau mewakafkan diri untuk memperbaiki bangsa dan negara,” ujar Khusen kepada awak media.

Dia juga mempunyai keyakinan semua warga NU terutama para santri muda, akan bersatu menyukseskan langkah sang ulama menuju RI 2. Dia berharap, deklarasi di Malang menjadi langkah awal.

Selanjutnya, di daerah lain akan digelar deklarasi serupa. Terutama di daerah yang terdapat santri, guru ngaji dan tokoh agama jebolan Ponpes yang berafiliasi dengan NU. “Bertahap kami galang semua potensi di beberapa daerah lain,” pungkasnya.

Link = http://news-sg.op-mobile.opera.com/news/detail/da168ba238787e6742b8fbe541b2b05f_id?share=1&country=id&language=id

Viral-Twitter FPI Gelar Polling Pilpres, eh Pemenangnya Jokowi..!!!

Twitter FPI Gelar Polling Pilpres, eh Pemenangnya Jokowi..!!!

Sep 26, 2018 7:44 PM

Jakarta- Salah satu akun Twitter mengatasnamakan ormas Front Pembela Islam atau FPI menggelar polling terkait Pilpres 2019.

Akun dengan username @Informasi_FPI itu memberikan dua pilihan yakni Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga. Dari polling itu, Prabowo-Sandiaga kalah karena hanya mendapatkan suara 40 persen. Pasangan Jokowi-Ma’ruf menang dengan angka 50 persen, dan sisanya pikir-pikir.

Namun, menurut salah satu petinggi FPI Novel Bamukmin, polling tersebut tidak benar. Dia juga memastikan, seluruh akun media sosial milik FPI, baik itu Twitter, Facebook, dan Instagram telah diblokir.

Sehingga yang selama ini tersebar adalah akun palsu. “Enggak benar, itu hoaks,” ujar dia ketika dikonfirmasi, Rabu (26/9).

Untuk itu, dia berpesan agar masyarakat tak mudah terpengaruh dengan polling yang tersebar tersebut.

Diketahui bahwa FPI sesuai hasil ijtimak ulama telah menjatuhkan dukungan ke pasangan Prabowo - Sandiaga pada Pilpres 2019.

Link = http://news-sg.op-mobile.opera.com/news/detail/af2e6011c120e46c45c74fcfa7c6d4bf_id?share=1&country=id&language=id

Politik-Pembinaan PGRI di Jombang Ditumpangi Kampanye Bacaleg Demokrat

Pembinaan PGRI di Jombang Ditumpangi Kampanye Bacaleg Demokrat

Jombang - Panwascam Peterongan, Jombang menemukan pelanggaran kampanye Pemilu 2019 di acara PGRI setempat. Lembaga pengawas Pemilu ini menemukan alat peraga kampanye (APK) berupa flyer yang disebar ke para anggota PGRI.

"Awalnya saya mendengar langsung dari Ketua Bawaslu Jombang ada kegiatan di SDN Kebontemu (Peterongan) terkait pelanggaran Pemilu, yaitu melaksanakan kampanye sebelum masa kampanye," kata Ketua Panwascam Peterongan Abdul Adim kepada wartawan di lokasi, Jumat (14/9/2018).

Adim bersama anggotanya pun mendatangi SDN Kebontemu. Benar saja, flyer bergambar bakal calon legislatif (Bacaleg) daerah pemilihan DPR RI dari Partai Demokrat (PD) sudah disebarkan ke anggota PGRI Jombang. Selain mencantumkan foto Bacaleg, flyer ini juga berisi permohonan dukungan.

"Bentuk pelanggaran kampanye adalah kami temukan APK Bacaleg. APK itu saat kami datang sudah dibagikan ke para peserta kegiatan Pembinaan PGRI Jombang," ungkapnya.

Kegiatan pembinaan PGRI Jombang ini, lanjut Adim, menempati 3 ruangan di SDN Kebontemu. Menurut dia, flyer bergambar Bacaleg diserbar ke para anggota PGRI di 2 ruangan.

"Kami langsung menyita seluruh APK dari para peserta. Kegiatan juga kami minta untuk diselesaikan secepatnya," ujarnya.

Saat ini jumlah pasti flyer Bacaleg masih dalam penghitungan oleh Panwascam Peterongan. Sayangnya Adim belum bisa memastikan oknum yang membagikan APK tersebut ke para anggota PGRI Jombang.

"Ketua panitia dari PGRI Jombang saat kami konfirmasi menyatakan tak tahu soal APK. Seharusnya ada yang bertanggung jawab membagikan APK karena kami temukan dibagikan di acara PGRI," terangnya.

Adim menambahkan, temuan pelanggaran kampanye ini akan lebih dulu dirapatkan di internal Panwascam Peterongan. "Kami tunggu arahan kalau memungkinkan untuk dilanjutkan. Soalnya kami belum tahu siapa yang membawa APK ini," tandasnya.

Salah seorang anggota PGRI Jombang mengaku tak tahu menahu adanya kampanye di kegiatan pembinaan yang dia ikuti. "Saya tak tahu. saya tak berani, silakan ke Pak Ketua PGRI saja," kilah wanita yang enggan menyebutkan namanya ini.

Sementara pimpinan PGRI Jombang belum bisa dikonfirmasi terkait pelanggaran kampanye ini. Yang bersangkutan tak ada di kantornya Jalan Sriwijaya No 6, Jombang Kota saat sejumlah wartawan mendatanginya. Kantor dalam kondisi tertutup.

Link = https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4211982/pembinaan-pgri-di-jombang-ditumpangi-kampanye-bacaleg-demokrat

Politik-Coblosan Ulang di Sampang Digelar 27 Oktober, Ini Persiapannya

Coblosan Ulang di Sampang Digelar 27 Oktober, Ini Persiapannya

Sampang - Coblosan Ulang Pilkada Sampang rencananya akan digelar 27 Oktober 2018. Bagaimana proses dan persiapannya? 

Komisioner KPU Sampang Miftakhul Rozaq mengatakan hari ini pihaknya telah melantik 558 Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Rozaq menambahkan pihaknya juga telah menyampaikan bimbingan teknis hingga tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang berkaitan dengan proses validasi DPT. 

"Sekarang tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU, hari ini tahapan penyelenggara pemilu di tingkat desa ada sejumlah 558 yang sudah kita lantik PPS. Sekaligus kami sudah menyampaikan beberapa bimbingan teknis, beberapa tupoksi yang memang berkaitan secara langsung khususnya tentang proses validasi atau perbaikan DPT yang kita rencanakan," papar Rozaq saat dihubungi detikcom di Surabaya, Selasa (18/9/2018).

Ditanya berapa jumlah TPS yang akan disiapkan nanti, Rozaq mengaku tak berbeda dengan pemilu lalu.

"Jumlah TPS-nya sama sejumlah 1.450 TTS tidak ada perbedaan," katanya. 

558 Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilantik

Sementara untuk proses validasi DPT, jelas dia, pihaknya akan melakukan sinkronisasi antara DP4 dan DPT. Sementara untuk data yang tidak sinkron, Rozaq mengatakan akan dilakukan validasi ulang. 

"Proses validasi DPT ini kan kita melakukan mekanismenya, pertama melakukan sinkronisasi-sinkronisasi antara DP4 dengan DPT Pilkada kemarin, mana yang sinkron dan mana yang tidak sinkron," ungkapnya. 

"Yang tidak sinkron ini kemudian perlu kita validasi ulang dan tentu saja nanti adanya temuan akan kita dokumentasikan itu instrumen atau mekanisme yang sudah kita sepakati untuk kemudian dijadikan daftar terhadap proses penetapan DPT," imbuh Rozaq. 

Tak hanya itu, menurut Rozaq, sejauh ini prosesnya sudah cukup matang. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan sinkronisasi. 

Dia menjelaskan untuk tahapannya akan disampaikan pihak terkait 20 September. Selanjutnya, 21 September hingga 4 Oktober, akan ada proses validasi. 

"Kita juga masih mengadakan sinkronisasi terlebih dahulu dan tahapannya mulai tanggal 20 ini melakukan penyampaian, mulai tanggal 21 sampai 4 Oktober itu nanti proses validasi," lanjutnya.

Link = https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4217758/coblosan-ulang-di-sampang-digelar-27-oktober-ini-persiapannya

Jatim-Pengerjaan Box Culvert Sememi Masih 50 Persen, Begini Kondisinya

Pengerjaan Box Culvert Sememi Masih 50 Persen, Begini Kondisinya

Surabaya - Proyek box culvert Sememi hingga Kandangan sepanjang 2 Km terus dikerjakan. Diharapkan akhir tahun 2018 sudah selesai dikerjakan.

Wali Kota Tri Rismaharini mengaku selama ini ada beberapa kendala hingga membuat pengerjaan molor.

Kendala yang dihadapi saat pengerjaan proyek yakni masalah kepadatan arus lalu-lintas. Sehingga harus dilakukan pola buka tutup jalan (bergantian).

"Di awal-awal kita ndak bisa tutup (jalan). Terus kita koordinasikan dengan Polsek Gresik dan polres sini (Polrestabes Surabaya). Alhamdulillah kita bisa jalan (pengerjaan)," ujar Risma saat sidak proyek box culvert Sememi, Selasa (18/9/2018).

Ia berharap proyek box cuovert ini bisa selesai akhir Desember 2018. "Saat ini pengerjaannya sudah mencapai 50 persen. Nanti Desember (2018) harus selesai," harapnya.

Proyek Box Culvert Sememi

Bahkan saat sidak, Risma sempat bercanda dengan kontraktor proyek agar proyek bisa segera dikerjakan. Sebab, kendala sudah diatasi dengan koordinasi antar polres.

"Nek gak ndang mbok kerjakno, tak setrap nang taman surya lo, ben kepanasan. Wes ndang marekno (Kalau tidak cepat dikerjakan, nanti saya hukum berdiri di Taman Surya biar kepanasan. Sudah cepat dikerjakan)," canda Risma sambil tersenyum.

Sementara Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Erna Purnawati mengatakan pengerjaan proyek box culvert yang saat ini dikerjakan merupakan proyek multiyears.

"Yang kita kerjakan saat ini sepanjang 2 Km mukai Sememi hingga ke timur. Setelah itu, kitq lanjutkan sampai ke Gresik dengan panjang yang sama 2 Km," ujar Erna.

Sedangkan rencana pemasangan box culvert Tandes hingga Sememi, Erna belum bisa memastikan.

"Awalnya kan mau dikerjakan pusat tapi gagal karena dipindah ke bagian Bina Marga pusat lalu pindah lagi bagian lain hingga 4 tahun ini tidak ada kejelasan. Kalau bagian kami sudah selesai akan kami tanyakan lagi, apa perlu kita (Pemkot) yang mengerjakan," pungkas Erna.

Link = https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4217567/pengerjaan-box-culvert-sememi-masih-50-persen-begini-kondisinya

Pendidikan-Ribuan Guru Honorer di Banyuwangi Mogok Mengajar, Ini Penyebabnya

Selasa 18 September 2018, 14:24 WIB

Ribuan Guru Honorer di Banyuwangi Mogok Mengajar, Ini Penyebabnya

Banyuwangi - Hampir 2.000 guru honorer Kategori 2 (K2) di Kabupaten Banyuwangi, melakukan aksi mogok mengajar serentak. Aksi ini direncanakan akan digelar selama 5 hari kerja. Aksi ini sebagai tindak lanjut aksi menolak rekrutmen CPNS 2018. 

Koordinator Daerah Guru Honorer Banyuwangi Anis Alkhodia mengatakan, mogok mengajar K2 ini dimulai hari ini, Selasa (18/9) hingga Sabtu (22/9/2018). 

Aksi mogok mengajar ini sebagai tindak lanjut aksi sebelumnya, yaitu menolak rekrutmen CPNS 2018 yang dilakukan pemerintah pusat. 

"Rekrutmen CPNS ini sangat merugikan kami, karena dibatasi umur hingga 35 tahun. Sedangkan guru honorer yang masuk Katagori 2 usianya rata-rata berumur 40 tahun," ujarnya kepada detikcom saat dihubungi. 

Anis, menyadari aksi mogok mengajar ini akan berdampak kepada proses belajar mengajar di sekolah. Di salah satu sekolah bahkan beberapa kelas tidak melakukan aktifitas belajar mengajar. Guru kelas terpaksa mengajar di dua kelas yang berbeda.

Namun hal ini sebagai konsekwensi yang harus ditanggung. Karena kata Anias, dengan adanya rekrutmen CPNS 2018, guru honorer merasa disepelekan oleh pemerintah. Padahal para guru honorer sudah mengabdi hingga puluhan tahun.

"Harus diambil segala konsekwensinya karena niat kita ibadah bukan niat makar. Bukan niat melawan pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, tolonglah kami ini. Karena kami kemarin sudah mengirim surat petisi dan sebagainya, tahun-tahun lalu juga sudah, DPR nya dipetisi juga sudah," kata Anis. 

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Sulihtiono mengaku, sudah menyampaikan aspirasi para guru honorer di Banyuwangi ke pemerintah pusat. Namun regulasi pengangkatan CPNS 2018 ini ada pada pemerintah pusat. Sehingga yang berhak menentukan kriteria Calon Pegawai Negeri Sipil 2018 ini adalah pemerintah pusat.

"Kami berharap para guru honorer menghentikan aksi mogok mengajarnya, karena berdampak pada proses belajar mengajar di sekolah. Siswa tetap harus mendapatkan hak pendidikan di sekolah," tambahnya. 

Sekedar diketahui, tahun ini pemerintah pusat berencana akan melakukan rektrutmen 238 ribu lebih CPNS. Dari jumlah tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendapatkan jatah 600 lowongan CPNS pada tahun 2018 ini.

Link = https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4217229/ribuan-guru-honorer-di-banyuwangi-mogok-mengajar-ini-penyebabnya

Polri-Peras Guru dengan Tuduhan Selingkuh, Oknum Wartawan Diamankan

Selasa 18 September 2018, 14:17 WIB

Peras Guru dengan Tuduhan Selingkuh, Oknum Wartawan Diamankan

Madiun - Seorang wartawan diamankan setelah dilaporkan telah memeras seorang guru di Madiun. Wartawan tersebut melakukan pemerasan dengan tuduhan sang guru telah berselingkuh. 

Guru tersebut adalah YS. Guru perempuan berusia 57 tahun itu mengajar di SDN 02 Karangrejo Wungu, Madiun. Sementara oknum wartawan yang melakukan pemerasan adalah Suhartono (40), warga kedungjajang, Lumajang.

"Jadi tersangka mengaku sebagai wartawan dan memeras seorang guru dengan dalih menuduhnya berselingkuh," kata Wakapolres Madiun Madiun Kompol Rentrix Ryaldi Yusuf kepada wartawan di Joglo Polres Madiun Selasa (17/9/2018).

Rentrix mengatakan tersangka menakuti korban dengan menunjukkan foto-foto korban saat bersama seorang pria. Pria itulah yang dianggap tersangka sebagai selingkuhan korban. Dalam foto itu korban duduk di sebuah teras rumah bersama pria itu. Foto lain menunjukkan korban berboncengan mengendarai motor bersama pria itu.

"Tersangka menakuti korban dengan menunjukan foto saat korban duduk dan berboncengan dengan seorang pria," ungkap Rentrix.

Dengan foto itu, kata Rentrix, tersangka memeras korban dengan meminta uang Rp 10 juta agar apa yang diklaimnya merupakan sebuah perselingkuhan itu tak ditulis. Namun korban tak mau yang membuat tersangka menurunkan tawarannya menjadi Rp 5 juta. Namun korban tetap tak mau membayar.

Tersangka tak menyerah. Dia lalu mendatangi kepala sekolah dan mengatakan bahwa seakan-akan korban telah ingkar janji. Kepala sekolah menengahi dan mempertemukan mereka. Ahirnya disepakati bahwa korban akan membayar Rp 3 juta dan 'kasus' itu tak diberitakan. sebagai pembayaran awal, korban memberi tersangka uang Rp 700 ribu dan sisanya akan dicicil.

"Akibat sering ditagih tersangka, korban tidak tahan dan melapor ke Polsek Wungu," kata Rentrix.

Sementara itu Kapolsek Wungu AKP Nuryadi mengaku sempat diancam oleh rekan tersangka bahwa ia akan mengerahkan massa ke polsek jika tersangka tidak dikeluarkan dari tahanan. Rekan pelaku tersebut mengancam akan melaporkan Nuryadi ke Propam Polres Madiun bila pelaku tak segera dibebaskan.

"Sempat kantor polsek saya didatangi rekan pelaku minta untuk di bebaskan. Kami meminta kepada seluruh pihak untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku. Kalau tidak terima bisa menempuh jalur hukum," kata Nuryadi.

Dalam kasus ini tersangka dijerat dengan pasal 368 ayat 1 KUHP subs pasal 369 ayat 1 dan 2 KUHP dengan ancaman empat tahun penjara. Dari tangan tersangka telah diamankan barang bukti berupa uang hasil pemerasan senulai Rp 700 ribu, dua buah kartu id card wartawan, dan sebuah motor Honda vario milik tersangka.

Link = https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4217211/peras-guru-dengan-tuduhan-selingkuh-oknum-wartawan-diamankan

Polri-Bikin Baper, Aksi Polantas Usung Keranda Jenazah Saat Bertugas

Selasa 18 September 2018, 12:59 WIB

Bikin Baper, Aksi Polantas Usung Keranda Jenazah Saat Bertugas

Aksi Aiptu Hari terekam di Persimpan Kasin, Kota Malang.

Malang - Aksi seorang polantas ikut mengusung keranda jenazah di tengah tugasnya mengatur lalu lintas menuai pujian warganet. Dua foto yang memperlihatkan aksi ini pun menjadi viral di dunia maya.

Kedua foto tersebut diunggah di akun Facebook Komunitas Peduli Malang. Tampak dalam foto tersebut, polantas ini membantu tiga pria yang tengah mengusung keranda jenazah menuju lokasi pemakaman. Bahkan polantas ini masih mengenakan seragam dinasnya.

Menurut akun yang mengunggah foto tersebut, aksi ini diabadikan di Persimpangan Kasin, Kota Malang. Akun tersebut juga mengapresiasi aksi yang dilakukan polantas itu hari ini.

"Tadi siang lewat RST Kasin nemu momen yang bikin haru bgt. Salut sama reaksi pak polisi ini, pas beliau mengatur jalan ada rombongan pengantar jenazah, beliau langsung bantu menggotong jenazah menuju pemakaman, gak sempat lihat namanya. Semoga pak pol ini selalu diberi kemudahan dan kelancaran," tulis pemilik akun seperti dilihat detikcom, Selasa (18/9/2018).

Dari hasil penelusuran detikcom, polantas yang berhasil membuat warganet baper itu adalah Aiptu Hari Eko Sarwono. Saat aksi itu dilakukan, Aiptu Hari diketahui sedang bertugas di Pos Polisi Lalu Lintas Kasin. 

Kasubag Humas Polres Malang Kota Ipda Ni Made Seruni Marhaeni juga membenarkan jika polantas yang aksinya menuai pujian warganet itu adalah anggotanya.

"Beliau tengah bertugas dan melihat ada rombongan warga mengantar jenazah ke TPU (tempat pemakaman umum). Namanya Aiptu Hari Eko Sarwono anggota Satlantas Polres Malang Kota," ungkap Marhaeni.

Link = https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4217028/bikin-baper-aksi-polantas-usung-keranda-jenazah-saat-bertugas

Polri-Komitmen Kapolda Baru Jaga Kamtibmas Jatim Jelang Tahun Politik

Komitmen Kapolda Baru Jaga Kamtibmas Jatim Jelang Tahun Politik

Surabaya - Mendekati momentum tahun politik yang rawan terjadi gejolak antarpendukung, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan berkomitmen menjaga Kamtibmas di Jatim. 

Luki yang baru menjabat selama satu pekan ini melihat situasi di beberapa daerah, seperti di Surabaya telah muncul beberapa gerakan. Untuk itu, pihaknya mengajak semua komponen masyarakat untuk menjaga kondusifitas seperti yang sudah terjadi pada Pilgub Jatim. 

"Kegiatannya mulai muncul, dari tagar 2019 ganti presiden sekarang tagar ganti Jokowi. Mari kita jaga situasi kondusif di Jawa Timur," kata Irjen Pol Luki Hermawan saat menggelar Cangkrukan Kamtibmas di kediamannya di Jalan Bengawan, Surabaya, Sabtu (15/9/2018).

Selain rawan terjadi gejolak antarpendukung, Luki menambahkan di tahun politik akan banyak ditemui kabar bohong atau hoaks yang bertebaran di media sosial. Untuk itu, dia menyarankan agar masyarakat mengecek betul sumber informasi yang tersebar. 

Saat ini, polisi memang memiliki satuan tugas cyber troops untuk menangkal terjadinya hoaks di masyarakat. Namun Luki juga menaruh harapan yang cukup tinggi pada insan media agar membantu mengedukasi masyarakat dengan berita-berita yang terpercaya. 

Ditambahkan Luki, media juga bisa menjadi suatu jembatan yang dapat meluruskan informasi yang keliru. 

"Saya berharap media bisa memberitakan berita-berita yang betul-betul menyejukkan. Karena sekarang banyak informasi-informasi yang simpang siur, hoax terutama, saya berharap media ini bisa meluruskan berita-berita yang saat ini banyak sekali perlu dicari kebenarannya," harapnya.

Link =

https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4212840/komitmen-kapolda-baru-jaga-kamtibmas-jatim-jelang-tahun-politik

Jatim-Ribuan Warga Tuban Larut dalam Goyang Dayung ala Jokowi

Ribuan Warga Tuban Larut dalam Goyang Dayung ala Jokowi

Tuban - Jalan Raya di Bundaran Patung Kota Wali Tuban pagi tadi berubah menjadi lautan manusia. Masyarakat dari berbagai kalangan mendadak menyatu melakukan senam Goyang Dayung ala Jokowi. Irama musik dangdut pun membius para peserta senam saat acara Car Free Day. 

Pemandangan yang sangat berbeda di setiap Minggu pagi itu membuat warga sekitar kaget. Karena warga yang hadir cukup banyak. Salah satu warga Tuban yang biasa berolah raga di lokasi Car Free day menuturkan jika hari ini tak seperti biasanya, masyarakat banyak yang datang dan pada ramai ikut senam.

"Kayaknya Bumi Wali Tuban pagi ini bergoyang dayung beneran. Lagu yang dipakai senam tadi juga asik kayaknya," kata Winda, warga Karang Indah Tuban, yang datang di acara CFD Tuban, Minggu (16/9/2018).

Alunan musik Meraih Bintang yang telah dipopulerkan artis dangdut Via Valen membius masyarakat untuk berkumpul di satu titik di bundaran patung untuk joget bareng. Warga sangat antusian bergoyang sambil menikmati alunan musik. Sesekali mereka berteriak gembira. 

"Kegiatan ini sangat baik untuk mengajak masyarakat sehat jasmani dan rohani, serta mengapresiasi suksesnya pelaksanaan Asian Games 2018 Jakarta-Palembang," ujar Rena salah satu remaja Tuban.

Link = https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4214011/ribuan-warga-tuban-larut-dalam-goyang-dayung-ala-jokowi

Politik-Soal Ijtima Ulama II, ini Tanggapan Ketua Bappilu NasDem

Soal Ijtima Ulama II, ini Tanggapan Ketua Bappilu NasDem

Mojokerto - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi menilai ijtima' ulama 2 hanya klaim segelintir orang terhadap nama ulama. Menurut dia, golongan ulama dan santri sudah terwakili oleh sosok bakal calon wakil presiden Ma'ruf Amin.

"Mereka itu hanya sebuah nama ulama, ijtima yang mengatas namakan ulama. Sedangkan ulama sesungguhnya ada di NU dan Muhammadiyah. Mereka hanya segelintir orang yang mengatasnamakan ulama, mengatas namakan agama," kata Gus Choi di sela acara Konsolidasi Pemenangan Partai NasDem Jatim di Trowulan, Mojokerto, Minggu (16/9/2018).

Gus Choi optimis ijtima ulama II tak akan mempengaruhi dukungan para ulama terhadap pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Menurut dia, terpilihnya Ma'ruf Amin sebagai pendamping Jokowi, bakal menggaet dukungan dari para ulama dan santri di Indonesia.

"Setelah Kiai Ma'ruf Amin ditetapkan sebagai cawapres Jokowi, sudah selesai. Yang membawa nama Islam ada di pihak Pak Jokowi. Ma'ruf Amin mempresentasikan seluruh golongan ulama dan santri ada pada beliau. Kalau ada pihak mengatas namakan ulama, maka tak ada artinya, malah akan ditertawakan orang," ujarnya.

Mantan Ketua DPW Partai NasDem Jatim ini mengajak kubu Jokowi maupun Prabowo untuk bertarung tanpa membawa nama agama.

"Berhentilah berpolitik dengan cara itu, di tengah negara yang konstitusional mari bertarung gagasan agar Indoensia aman, cerdas, sejahtera dan damai. Jadi, pertarungan wawasan, cara, gagasan untuk mempercepat terwujudanya cita-cita Indonesia," tandasnya.

Ijtimak Ulama II rencana hari ini digelar di Jakarta. Ketua GNPF Ulama Ustaz Yusuf Muhammad Martak memastikan Ijtimak Ulama II digelar bukan untuk menentukan arah dukungan ulama pada Pilpres 2019.

"Yang mana nantinya akan dibahas masalah pasangan calon yang sudah ditetapkan dan sudah didaftarkan. Dan yang perlu dicatat, Ijtimak Ulama kedua diadakan yaitu semangat pergantian presiden," kata Yusuf di Restoran Hayam Wuruk, Jl Tebet Barat Dalam Raya, Jakarta Selatan, Kamis (13/9).

Sementara Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief menilai ijtima ulama merupakan kekuatan yang tak bisa diremehkan. Dia mengklaim dukungan ijtima ulama lebih kuat jika dibandingkan dukungan para Kepala Daerah ala Jokowi.

"Semua dukungan ini asal dilakukan tanpa keterpaksaan sangat dibenarkan. Ijtimak Ulama adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Jauh lebih kuat ketimbang dukungan para gubernur ala Jokowi yang kesan kuatnya lahir dari tekanan. Partai Demokrat senang dan merasa koalisi ini akan makin membesar meski Ijtimak Ulama pernah tidak mendukung AHY. Bagi Demokrat situasi politik sudah berubah," kata Andi kepada wartawan, Jumat (14/9/2018

Link =

https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4214169/soal-ijtima-ulama-ii-ini-tanggapan-ketua-bappilu-nasdem

Polri-Jelang Tahun Politik, Polri dan TNI Ajak Parpol Jaga Kamtibmas

Minggu 16 September 2018, 21:59 WIB

Jelang Tahun Politik, Polri dan TNI Ajak Parpol Jaga Kamtibmas

Bojonegoro - Suhu politik menjelang Pemilu 2019 semakin panas. Aparat TNI dan Polri minta partai politik (parpol) menjaga kamtibmas di Bojonegoro.

Di atas kain putih yang dibentangkan, para peserta pemilu, tokoh agama, tokoh masyarakat, KPUD, Panwaslu serta forpimda Bojonegoro membubuhkan tanda tangan deklarasi damai dalam pesta demokrasi 2019 di jalan Mastumapel Bojonegoro, Minggu (16/9/2018).

Kapolres Bojonegoro AKBP Ary Fadli dalam acara itu mengatakan, meski pelaksanaan Pemilihan Legislatif maupun Pilpres digelar tahun 2019, namun tahapan pemilu dimulai minggu depan.

Dengan adanya deklarasi damai ini, diharapakan pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 berjalan dengan aman damai tertib, serta semua proses bisa dilalui dengan baik dan kondisi Kamtibmas tetap kondusif.

"Kita berharap dan mengajak semua lapisan masyarakat dan para tokoh politik di Pileg dan Pilpres nanti berlangsung aman damai dan sejuk, sehingga masyarakat tetap bisa beraktivitas dengan baik lancar dan normal. pesta demokrasi ini tidak mengganggu secara signifikan kegiatan masyarakat," tegas kapolres AKBP Ary Fadli kepada detikcom, Minggu (16/9/2018).

Setelah melakukan deklarasi damai, para peserta deklarasi ramai-ramai melakukan tanda tangan sebagai dukungan kepada aparat polisi dan TNI dalam menjaga stabilitas dan kenyamanan warga Bojonegoro di tahun politik ini.

Sementara, Ketua KPUD Kabupaten Bojonegoro M Abdim Munib mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Bojonegoro dan Kodim 0813 Bojonegoro yang telah berinisiatif menyelenggarakan kegiatan deklarasi damai kali ini.

Link =

https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4214613/jelang-tahun-politik-polri-dan-tni-ajak-parpol-jaga-kamtibmas

Pemerintah-TKI Dijual Seperti Budak, Kemlu Kirim Surat ke Singapura

TKI Dijual Seperti Budak, Kemlu Kirim Surat ke Singapura

Sejumlah calon tenaga kerja Indonesia direkrut dan dijual melalui laman daring ritel di Singapura bernama Carousell

Minggu, 16 September 2018 | 17:05 WIB

Sejumlah calon tenaga kerja Indonesia direkrut dan dijual melalui laman daring ritel di Singapura bernama Carousell.

Kementerian Luar Negeri Indonesia akan mengirimkan nota diplomatik ke Singapura karena ada Tenaga Kerja Indonesia atau TKI yang dijual di sana seperti budak. Nota diplomatik itu berisi keprihatinan Indonesia.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan surat itu akan dikirim, Senin (17/9/2018) Besok. Kemenlu juga ingin kasus itu diinvestigasi oleh Singapura.

“Besok pada hari kerja pertama, KBRI juga akan mengirimkan nota diplomatik kepada Kemlu Singapura yang menyampaikan keprihatinan bahwa kejadian serupa sudah terjadi beberapa kali di Singapura," kata Iqbal dalam keterangan persnya, Minggu (16/9/2018).

Sebelumnya, Sejumlah calon tenaga kerja Indonesia direkrut dan dijual melalui laman daring ritel di Singapura bernama Carousell. Kasus itu terungkap setelah kementerian tenaga kerja Singapura menyatakan tengah menyelidiki kasus-kasus perdagangan manusia.

Melalui akun resminya di Facebook yang dikutip The Straits Times, Sabtu (15/9/2018), pihak berwenang menyebut Carousell memuat foto, biodata, dan harga jual terhadap calon-calon pembantu rumah tangga asal Indonesia.

"Kami sedang menyelidiki kasus-kasus ini, dan kami sudah memerintahkan agar daftar tenaga kerja asing tersebut dihapus dari laman Carousell,” demikian pernyataan kementerian tenaga kerja Singapura.

Nama dan biodata TKI tersebut, baik perempuan maupun lelaki, diunggah ke Carousell oleh pengguna beralamat surat elektronik @maid.recruitment.

Tampak sejumlah wajah calon pembantu dipampang dalam laman tersebut. Bahkan, foto diri TKI itu ada yang sudah diberi label “sold” alias telah laku terjual. Juru bicara Carousell saat diwawancarai The Straits Times mengatakan, penjualan asisten rumah tangga adalah ilegal karena bertentangan dengan pedoman komunitas lamannya.

"Agen-agen penyalur tenaga kerja dibolehkan mengiklankan layanannya pada laman Carousell. Tapi, mengunggah biodata calon pembantu rumah tangga itu sangat dilarang,” kata juru bicara tersebut.

Mereka menambahkan, telah menghapus seluruh foto dan biodata TKI tersebut dan akan mencegah para pengguna lain melakukan hal serupa.

Sementara akun pengunggah foto dan biodata para perempuan Indonesia itu telah diblokir, sehingga tak lagi bisa menggunakan Carousell

Link =

https://m.suara.com/news/2018/09/16/170504/tki-dijual-seperti-budak-kemlu-kirim-surat-ke-singapura

Agama-Masjid Aliran Sesat Gegerkan Warga Jambi, Ajarannya Aneh

Masjid Aliran Sesat Gegerkan Warga Jambi, Ajarannya Aneh

Minggu, 16 September 2018 | 17:15 WIB

Warga Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi, mengakui resah karena terdapat aktivitas sekelompok orang yang dianggap sekte sesat dalam Islam di tengah lingkungan mereka.

Adam, Kepala Desa Sekernan, kepada Serujambi—jaringan Suara.com mengatakan mendapat pengaduan masyarakat mengenai aktivitas sekte yang dianggap sesat karena melarang salat berjemaah.

“Sekelompok orang itu juga dilaporkan warga mengharamkan orang Islam yang ada di luar mereka. Kelompok itu juga sudah membangun masjid” kata Adam, Minggu (16/9/2018).

Dia menambahkan, menyikapi laporan masyarakat tersebut, pihaknya telah melapor ke Majelis Ulama Indonesia Muarojambi dan aparat kepolisian.

 “Sejak tiga bulan lalu sudah kami laporkan ke MUI dan kepolisian. Namun, hingga kini belum ada fatwa larangan dari MUI dan aktivitas mereka masih berlangsung,” tegasnya.

Dia menegaskan, pihak kecamatan sudah berusaha untuk memediasi dan menanyakan langsung terkait aktivitas kelompok ini kepada ketua kelompok.

“Kami sudah pernah memanggil ketua kelompok pengajian ini,  dan dimintakan keterangan terkait dengan ajaran-ajarannya,” tandasnya.

Link = http://news-sg.op-mobile.opera.com/news/detail/5c059963f481b1860782a34b513ce94d_id?share=1&country=id&language=id

Polri-Markas KNPB Digeledah, Petugas Sita Senjata, Amunisi Hingga Bom Molotov

Markas KNPB Digeledah, Petugas Sita Senjata, Amunisi Hingga Bom Molotov

Sabtu, 15 September 2018 | 19:10

Aksi TPNB mengibarkan bendera bintang kejora di Kabupaten Nduga, Papua.

[JAYAPURA] Markas Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Timika yang berlokasi Jl. Freeport Kompleks Bendungan, digeledah aparat gabungan TNI-Polri Sabtu (15/9) pagi.

Penggeledahan yang dilakukan Aparat Gabungan merupakan tindak lanjut dari pengembangan terhadap seorang remaja berinisial R (20) yang ditangkap di Bandara Moses Kilangin Timika lantaran kedapatan membawah 153 amunisi aktif serta uang tunai senilai Rp.110 juta rupiah.

Dari hasil penggeledahan aparat gabungan berhasil mengamankan 8 orang pria, dimana 2 diantaranya terpaksa dilumpuhkan menggunakan peluru karet  lantaran hendak menyerang petugas.

Selain mengamankan 8 orang pria Tim Gabungan pun mengamankan barang bukti antara lain senjata rakitan jenis Revolver, 104 butir amunisi Kaliber 5,56, 11 butir amunisi  Revolver , satu butir amunisi 7,62 AK 47, tujuh botol bom molotov rakitan, bendara bintang kejora, dokumen Papua Merdeka, handphone, laptop, alat tajam serta tombak dan anak panah.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal mengungkapkan, sampai dengan saat ini kedelapan pelaku yang diduga sebagai pemilik dari dokumen serta amunisi dan bintang kejora sudah diamankan di Mapolres Mimika guna pemeriksaan lebih lanjut.

"Belum diketahui mereka ini merupakan komplotan dari KKB di Timika dibawah pimpinan Sabinus Waker atau tidak, karena masih dalam pemeriksaan," ungkapnya Sabtu (15/9) sore saat ditemui di Mapolda Papua.

Kata Kamal, penggeledahan yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari pengembangan terhadap pelaku yang membawa ratusan amunisi di Bandara Timika dengan tujuan Kabupaten Yahukimo.

"Penggeledahan ini dari hasil pemeriksaan pelaku R yang menyebutkan lokasi tersebut merupakan tempat dimana dirinya mendapatkan ratusan amunisi yang hendak dibawahnya ke Yahukimo menggunakan pesawat," ungkapnya.

Saat ditanyakan asal usul peluru yang ditemukan dari hasil penggeledahan, dirinya mengungkapkan belum dapat diketahui mengingat sampai dengan saat ini masih dilakukan pemeriksaan terhadap kedelapan pelaku.

Kata Kamal, kedelapan pelaku yang berhasil diamankan yakni TG, HW, HE, PN, EH, NA, JK, YW, sementara dua diantaranya terpaksa dilumpuhkan menggunakan peluru karet karena hendak menyerang petugas saat mau diamankan.

"Anggota terpaksa melakukan tindakan tegas terhadap kedua orang yakni PN dan YE karena mau menyerang petugas yang melakukan penggeledahan terhadap lokasi dari kelompok KNPB pagi tadi, dimana PN dilumpuhkan di pahany, sedangkan YE di betis dan keduanya sudah mendapatkan perawatan medis," tutur Kamal.

Kamal pun menambahkan, pihak  masih memburu dua pelaku lainnya yang sudah dikantongi identitasnya terkait kepemilikan amunisi dan bintang kejora, serta barang bukti yang diamankan saat penggeledahan. "Ada dua orang yang kami masih lakukan upaya penangkapan, dimana saat penggeledahan keduanya tidak berada di lokasi," jelasnya. 

Link = 

http://sp.beritasatu.com/home/markas-knpb-digeledah-petugas-sita-senjata-amunisi-hingga-bom-molotov/126150

Internet-Pusat Keamanan Siber ASEAN Dibuka di Bangkok

Pusat Keamanan Siber ASEAN Dibuka di Bangkok

Sabtu, 15 September 2018 | 19:07

Bendera ASEAN.

[BANGKOK] Pusat keamanan siber ASEAN dibuka di Bangkok, Thailand pada Jumat (14/9) untuk melatih personel dari negara-negara ASEAN. Fasilitas pelatihan ini akan membantu memerangi ancaman siber di wilayah yang rawan serangan.

Ide ASEAN-Jepang Cybersecurity Capacity Building Center datang dari pertemuan antara ASEAN dan menteri Jepang di Kamboja pada tahun 2017.

Sekitar 700 personel keamanan siber dari Asia Tenggara diharapkan untuk lulus dari program yang dirancang Jepang. Program mencakup pertahanan siber, digital forensik dan analisis malware.

"Setiap negara anggota ASEAN mengalami ancaman siberyang lebih canggih, sedangkan personel keamanan siber belum memadai," kata Surangkana Wayuparb, Direktur Eksekutif dari Badan Pengembangan Transaksi Elektronik Thailand, di Bangkok.

Singapura mengalami serangan maya terburuknya pada Juli lalu ketika peretas mencuri informasi pribadi sekitar 1,5 juta orang, termasuk data Perdana Menteri Lee Hsien Loong, dari database kesehatan pemerintah.

Awal tahun ini, Malaysia menyatakan telah menggagalkan upaya serangan siber di bank sentralnya. Saat ini, Thailand juga sedang menyusun undang-undang keamanan dunia maya dan perlindungan data, yang diharapkan menjadi undang-undang pada akhir tahun 2018.

Link = http://sp.beritasatu.com/home/pusat-keamanan-siber-asean-dibuka-di-bangkok/126149

Polri-Temuan Senjata di KNPB, Petugas Kini Tahu dari Mana Senjata KKB Berasal

Temuan Senjata di KNPB, Petugas Kini Tahu dari Mana Senjata KKB Berasal

Sabtu, 15 September 2018 | 19:20

Aparat Keamanan TNI-Polri berhasil mengungkap Jaringan pemasok senjata dan amunisi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, Sabtu (15/9) pagi. [Istimewa]

[TIMIKA] Aparat Keamanan TNI-Polri berhasil mengungkap Jaringan pemasok senjata dan amunisi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, Sabtu (15/9) pagi.

Pengungkapan jaringan pemasok senjata dan amunisi ke KKB tersebut, merupakan pengembangan atas penangkapan pelaku pembawa ratusan amunisi di bandara Mozes Kilangin Mimika beberapa waktu lalu.

Dalam rilis yang diterima SP, Danyon 754 Mimika, Letkol Infantri Johanis Parisussa menyampaikan bahwa, TNI-Polri berhasil mengungkap jaringan tersebut karena merupakan bentuk pelanggaran hukum negara yang berdampak pada ancaman bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakapolres Mimika Kompol  Arnolis Korowa. Menurut Kompol Korowa, TNI-POLRI telah bersinergi dalam menjaga kedaulatan NKRI yang selalu diganggu oleh KKB.

Korowa melanjutkan, Markas KKB yang juga merupakan markas Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mimika telah berhasil dikuasai aparat keamanan, dalam kurun waktu singkat berhasil mengamankan sejumlah amunisi dan senjata serta bendera bintang kejora serta sejumlah bom molotov.

“Saat ini tersangka dan barang bukti telah diamankan di Polres Mimika, untuk menghadapi proses penyidikan, dimana tersangka harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannnya,"kata Wakapolres Mimika, Kompol Arnolis Korowa.

Adapun tersangka seluruhnya berjumlah 9 orang dan sejumlah barang bukti berupa,  2 buah Senpi laras pendek jenis FN, jenis Revolver rakitan, Amunisi Kaliber 5,56, Parang, anak Panah dan Busurnya,  Kampak, serta sejumlah atribut bendera bintang kejora.

Pengungkapan ini setidaknya telah memberikan pengetahuan bagi kita dari mana selama ini kepemilikan senjata dan amunisi kelompok kriminal bersenjata, yang selalu melakukan perlawanan terhadap TNI-Polri di Papua.

Link = http://sp.beritasatu.com/home/temuan-senjata-di-knpb-petugas-kini-tahu-dari-mana-senjata-kkb-berasal/126152?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Politik-Amien Rais Pastikan Soetrisno Bachir Menyeberang ke Jokowi

Amien Rais Pastikan Soetrisno Bachir Menyeberang ke Jokowi

Sep 17, 2018 7:03 AM

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri) bersama Ketua Majelis Penasehat Partai Soetrisno Bachir (tengah) dan Ketua Dewan Kehormatan Amien Rais bersiap mengikuti Rapimnas II 2016 di Jakarta, 27 Maret 2016. ANTARA/Rosa Panggabean

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengkonfirmasi kepindahan dukungan mantan ketua umum partainya, Soetrisno Bachir, ke kubu Jokowi. “Sudah pasti,” ujar Amien.

Soetrisno Bachir tidak tampak hadir di acara pembekalan calon legislatif dari PAN pada Ahad, 16 September 2018.

“Kenapa pak Soetrisno Bachir tidak datang ya ternyata pak Soetrisno menyebrang ke Jokowi,” kata Amien ketika ditemui usai acara pembekalan.

Namun Amien mengatakan pindahnya dukungan Soetrisno Bachir ini tidak akan berdampak besar terhadap suara dari partainya untuk mendukung Prabowo - Sandiaga. Menurutnya hanya sekitar 1,5 persen saja pengaruh dari kepindahan ini, karena Soetrisno sama sekali tidak memiliki pengikut.

Ia mengatakan tidak akan ada sanksi atas kepindahan Soetrisno Bachir ini. Karena partainya bukan instansi militer. “Ya gak apa-apa itu hak asasi pak Soetrisno Bachir itu,” katanya.

Mantan Ketua Umum PAN lainnya, Hatta Rajasa pun tidak hadir dalam acara pembekalan. Namun Amien Rais meyakinkan bahwa Hatta tetap satu suara dengan partai, mendukung Prabowo - Sandiaga.

Link = 

https://pilpres.tempo.co/read/1127131/amien-rais-pastikan-soetrisno-bachir-menyeberang-ke-jokowi?TerkiniUtama&campaign=TerkiniUtama_Click_10

Polri-WN Polandia yang Ditangkap Diduga Jual Amunisi ke KKB Papua

Kamis 30 Agustus 2018, 22:11 WIB

WN Polandia yang Ditangkap Diduga Jual Amunisi ke KKB PapuaJakup Fabian Skrzypski (Wilpret/detikcom)

Jayapura - Warga negara Polandia, Jakup Fabian Skrzypski (JFS), ditangkap di Wamena, Papua. Jakup diduga sebagai pedagang amunisi dan senjata. 

Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua AKBP Fernando Sanches Napitupulu mengemukakan, saat diperiksa, Jakup mengaku sebagai seorang jurnalis. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan satu pun tanda pengenal sebagai jurnalis.

"JFS, yang mengaku berprofesi sebagai jurnalis, diduga menemui KKSB (kelompok kriminal separatis bersenjata) untuk buat video dokumentasi. Saya tidak bisa pastikan dia (JFS) sudah berapa kali lakukan transaksi. Yang jelas, dia pemain lama. Amunisi yang dia (JFS) bawa ada 100 untuk jenis senjata laras panjang," kata Napitupulu ketika ditemui di Mapolda Papua, Kamis (30/8/2018).

Proses penyelidikan terhadap Jakup, kata dia, masih terus dilakukan. Saat ini polisi sedang mencocokkan sejumlah barang bukti dan keterangan lainnya.

Menurut Napitupulu, Jakup ditangkap bersama dua rekannya warga Indonesia, yakni Y alias NY dan SCM, yang merupakan anggota KKB di Papua. Dari komunikasi yang didapatkan, pelaku telah beberapa kali berhubungan dengan kelompok separatis Papua. 

"Dia bisa bahasa Indonesia, bahkan dia bisa bahasa Jawa sedikit-sedikit," ujarnya.

Jakup masuk Papua melalui Papua Nugini lewat Pos Perbatasan Nagara Skouw, Kota Jayapura, kemudian melakukan perjalanan turis ke Wamena. Setelah tiba di Wamena, dia banyak berhubungan dengan masyarakat yang diindikasikan dengan kelompok kriminal bersenjata.

"Dari pengakuannya, JFS bekerja di perusahaan metal (besi) di Polandia," tutur Napitupulu.

Link :

https://m.detik.com/news/berita/4190558/wn-polandia-yang-ditangkap-diduga-jual-amunisi-ke-kkb-papua

Polri-Polri Ungkap Peran WN Polandia yang Ditangkap di Papua

Rabu 12 September 2018, 18:06 WIB

Polri Ungkap Peran WN Polandia yang Ditangkap di Papua

Foto: Jakup Fabian Skrzypski

Jakarta - WN Polandia Jakup Fabian Skrzypski (JFS) ditangkap polisi di Papua bersama 4 orang WNI. Polri menyebut Jakup sudah lama menjalin hubungan dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua dan terlibat jaringan Pembebasan Papua barat.

"Dari hasil pemeriksaan lanjutan bahwa yang bersangkutan ternyata sudah cukup kenal lama oleh kelompok KKB baik yang ada di Jayapura maupun di Timika. perannya dia selain dia memberikan keyakinan kepada KKB akan membantu dari sisi logistik, dalam tanda kutip logistik senjata, tapi kecil sekali kemungkinan itu," kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (12/9/2018).

Dedi menjelaskan, Jakup sudah sejak Juli datang ke Papua dan masuk ke kelompok KKB di Timika. Tiap kali visa kunjungannya habis, dia pulang ke negaranya lalu kembali lagi. Jakup masuk lewat jalur resmi. 

"Paling besar peran JF ini adalah meliput seluruh kegiatan KKB maupun masyarakat yang ada di Timika dan sekitarnya untuk mengekspose ke dunia internasional. Apabila ada tindakan-tindakan dari aparat keamanan yang berlebihan terhadap KKB, dia akan meliput dan mengirim hasil liputan dia melalui medsos baik FB, Titter dan beberapa medsos lainnya. Jadi dunia internasional bisa mengetahui update tentang berbagai kejadian yang ada di Papua, Timika khususnya," jelasnya.

"Memang dia disupport juga oleh kelompok bersenjata yang ada di wilayah tersebut. Dia diberikan akses untuk mengikuti, meliput setiap pergerakan KKB ke mana pun. Kerja sama ini cukup lama. Artinya tidak mungkin dia kenal baru sebulan, seminggu, dua minggu. Artinya sudah berapa kali dia masuk wilayah Papua itu dengan visa turis, ternyata ada yang menampung, ada yang menjemput. Kelompok KKB itu sudah mempersiapkan LO-nya untuk menjemput dia setiap kali dia berkunjung ke Papua," sambung Dedi.

Dedi mengatakan, Jakup saat diperiksa menyatakan mendukung tindakan yang dilakukan KKB. Menurut Dedi, Jakup sengaja mencari-cari persoalan sensitif di Papua dari perspektifnya sendiri untuk kemudian dia sebar lewat medsos. Jika ada media asing yang tertarik, dia akan memberikan data-data. 

"Yang saya lihat di sini, sama-sama kita harus antisipasi bersama, menyangkut masalah yang sensitif, yaitu peanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan. Itu yang mau coba diangkat dari perspektifnya dia. Tapi aparat kita kan tidak terpancing. Kita tetap menghormati HAM dalam melakukan tindakan-tindakan di sana," jelasnya.

Polisi hingga saat ini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap JF dan 4 orang WNI yang ditangkap yakni NW, EW, HW dari Wamena dan SM dari Timika. Terkait Jakup, polisi juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan pendalaman. Akun medsos Jakup dan jalur komunikasinya selama ini juga ikut ditelusuri.Para tersangka dijerat pasal 111, 106, sampai 108 Jo 53 dan 55 terkait perbuatan pemufakatan jahat terhadap negara dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

"Tim masih mendalami berkoordinasi dengan Kemlu, pihak Imigrasi dan Kedutaan Polandia. Kita anggap permasalahan ini cukup serius karena melibatkan warga negara asing. Makanya tim terus bekerja. Hasilnya seperti apa nanti saya sampaikan," jelasnya.

Link = https://m.detik.com/news/berita/4208710/polri-ungkap-peran-wn-polandia-yang-ditangkap-di-papua

Polri-Polri: WN Polandia Suplai Mesiu untuk Kelompok Kriminal Bersenjata

Sabtu 15 September 2018, 03:01 WIB

Polri: WN Polandia Suplai Mesiu untuk Kelompok Kriminal Bersenjata

Foto: WN Polandia Jakup Fabian Skrzypski yang ditangkap polisi

Jakarta - WN Polandia Jakup Fabian Skrzypski (JFS) menyuplai mesiu untuk kelompok kriminal bersenjata (KKB). Polisi masih melakukan pendalaman terkait sejauh mana keterlibatan Jakup dalam pergerakan KKB di Papua.

"Sementara motifnya mensuplai KKB. (Menyuplai) mesiu. (Sejauh apa peran Jakup) itu masih pendalaman terus," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto kepada wartawan, Jumat (14/9/2018).

Ditanya ada atau tidak kaitannya seorang pelajar yang membawa 153 peluru aktif dan uang ratusan juta dengan Jakup, Setyo mengaku pihaknya belum mendapatkan relasinya. Namun Setyo menyayangkan tindakan KKB yang melibatkan anak di bawah umur dalam pergerakannya.

"Ini juga belum tahu ada kaitan dengan anak-anak bawa peluru dan duit Rp 100 juta atau tidak. Ini KKB sudah menggunakan anak di bawah umur," ujar dia.

Soal makin diperketatnya pengawasan orang asing di Papua, Setyo menuturkan sebenarnya sudah ada aturan untuk melapor ke polisi. Dia mengungkapkan kedatangan orang asing memang dikhawatirkan bertujuan turut campur dalam masalah Papua.

"Kita sudah aturannya orang asing ke Papua harus melapor. Ini kita khawatirkan terjadi, ada orang asing mendukung dan ikut campur dengan KKB," tutur Setyo.

Setyo menambahkan Pemerintah Polandia telah meminta Pemerintah Indonesia melindungi Jakup. Namun Setyo menegaskan Jakup tak dapat diekstradisi ke negara asalnya karena harus menjalani proses hukum.

"Sudah (ada komunikasi dengan Polandia). Mereka minta untuk dilindungi. Nggak bisa ekstradisi, orang Indonesia kalau salah di luar tetap dilindungi negara tapi kasusnya tetap diproses," tandas Setyo. 

Link =

https://m.detik.com/news/berita/d-4212640/polri-wn-polandia-suplai-mesiu-untuk-kelompok-kriminal-bersenjata

Politik-KPU Pertimbangkan Tandai Eks Napi Korupsi di Surat Suara

Sabtu 15 September 2018, 00:42 WIB

KPU Pertimbangkan Tandai Eks Napi Korupsi di Surat Suara

Ilustrasi surat suara

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) memutuskan mantan koruptor bisa nyaleg dalam Pemilu 2019 meski tak otomatis berlaku. Terkait putusan itu, KPU akan menandai nama eks napi korupsi dalam surat suara.

"Kami pertimbangkanlah napi korupsi ditandai di surat suara, itu jadi opsi nanti," ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018).

Ia mengatakan penandaan ini menjadi pertimbangan KPU. Hal ini, menurutnya, sesuai dengan saran yang pernah diberikan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Sebagaimana saran Pak JK, Pak JK pernah mengusulkan itu," kata Pramono.

Pramono mengatakan KPU berupaya menyodorkan nama bacaleg yang tidak berstatus mantan narapidana, di antaranya eks napi korupsi, pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba.

"Segala hal (cara), pemilih kita disodori dengan nama-nama bersih dari 3 kasus seperti itu," kata Pramono.

MA sebelumnya mengabulkan permohonan gugatan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Selidik punya selidik, putusan MA itu tak berlaku otomatis.

Hal itu didasari Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil sebagaimana dikutip detikcom, Jumat (14/9). Dalam Pasal 8 ayat 2 disebutkan:

Dalam hal 90 hari setelah putusan MA tersebut dikirim ke Badan atau Pejabat Usaha Tata Negara, yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Link = 

https://m.detik.com/news/berita/4212633/kpu-pertimbangkan-tandai-eks-napi-korupsi-di-surat-suara

Hukum-2.357 PNS Korup Segera Dipecat, Ini Data Detailnya

Kamis 13 September 2018, 17:37 WIB

2.357 PNS Korup Segera Dipecat, Ini Data Detailnya

Jakarta - Pemerintah memberikan waktu hingga akhir tahun agar ribuan pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti korupsi dan putusannya inkrah diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat. Total PNS Korup itu ada 2.357 orang.

Pemberhentian tidak hormat atas ribuan PNS itu termaktub dalam surat keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin, serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.

"Pelaksanaan keputusan bersama ini diselesaikan paling lama bulan Desember 2018," ucap Tjahjo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).

SKB itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan ketiganya bersama KPK beberapa waktu lalu. Nantinya pemecatan itu dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) masing-masing wilayah. Apabila PPK tidak melaksanakan isi SKB itu, akan ada sanksi.

Dari data BKN per 12 September 2018, total ada 2.259 PNS korup yang belum dipecat yang tersebar di tingkat provinsi, kabupaten, dan/atau kota. Selain itu, PNS korup yang belum dipecat ada di institusi kementerian atau lembaga tingkat pusat sebanyak 98 orang. Total keseluruhannya 2.357 orang. Berikut data rekapitulasinya:

Rekapitulasi PNS yang terlibat tipikor berdasarkan daerah
1. Aceh: 89 orang (13 orang tingkat provinsi dan 76 orang tingkat kabupaten/kota)
2. Sumatera Utara: 298 orang (33 orang tingkat provinsi dan 265 orang tingkat kabupaten/kota)
3. Sumatera Barat: 84 orang (12 orang tingkat provinsi dan 72 orang tingkat kabupaten/kota)
4. Riau: 190 orang (10 orang tingkat provinsi dan 180 orang tingkat kabupaten/kota)
5. Kepulauan Riau: 27 orang (4 orang tingkat provinsi dan 23 orang tingkat kabupaten/kota)
6. Sumatera Selatan: 13 orang (2 orang tingkat provinsi dan 11 orang tingkat kabupaten/kota)
7. Jambi: 44 orang (15 orang tingkat provinsi dan 29 orang tingkat kabupaten/kota)
8. Bengkulu: 20 orang (1 orang tingkat provinsi dan 19 orang tingkat kabupaten/kota)
9. Bangka Belitung: 6 orang (6 orang tingkat provinsi dan 0 orang tingkat kabupaten/kota)
10. Lampung: 97 orang (26 orang tingkat provinsi dan 71 orang tingkat kabupaten/kota)
11. Kalimantan Barat: 47 orang (4 orang tingkat provinsi dan 43 orang tingkat kabupaten/kota)
12. Kalimantan Tengah: 55 orang (5 orang tingkat provinsi dan 50 orang tingkat kabupaten/kota)
13. Kalimantan Selatan: 44 orang (10 orang tingkat provinsi dan 34 orang tingkat kabupaten/kota)
14. Kalimantan Timur: 60 orang (12 orang tingkat provinsi dan 48 orang tingkat kabupaten/kota)
15. Kalimantan Utara: 10 orang (0 orang tingkat provinsi dan 10 orang tingkat kabupaten/kota)
16. Banten: 70 orang (17 orang tingkat provinsi dan 53 orang tingkat kabupaten/kota)
17. DKI Jakarta: 52 orang (52 orang tingkat provinsi dan 0 orang tingkat kabupaten/kota)
18. Jawa Barat: 193 orang (24 orang tingkat provinsi dan 169 orang tingkat kabupaten/kota)
19. Jawa Tengah: 23 orang (1 orang tingkat provinsi dan 22 orang tingkat kabupaten/kota)
20. DI Yogyakarta: 3 orang (0 orang tingkat provinsi dan 3 orang tingkat kabupaten/kota)
21. Jawa Timur: 80 orang (3 orang tingkat provinsi dan 77 orang tingkat kabupaten/kota)
22. Bali: 37 orang (5 orang tingkat provinsi dan 32 orang tingkat kabupaten/kota)
23. NTB: 72 orang (7 orang tingkat provinsi dan 65 orang tingkat kabupaten/kota)
24. NTT: 183 orang (5 orang tingkat provinsi dan 178 orang tingkat kabupaten/kota)
25. Sulawesi Selatan: 30 orang (1 orang tingkat provinsi dan 29 orang tingkat kabupaten/kota)
26. Sulawesi Barat: 3 orang (0 orang tingkat provinsi dan 3 orang tingkat kabupaten/kota)
27. Sulawesi Tenggara: 4 orang (0 orang tingkat provinsi dan 4 orang tingkat kabupaten/kota)
28. Sulawesi Tengah: 56 orang (12 orang tingkat provinsi dan 44 orang tingkat kabupaten/kota)
29. Sulawesi Utara: 58 orang (8 orang tingkat provinsi dan 50 orang tingkat kabupaten/kota)
30. Gorontalo: 32 orang (6 orang tingkat provinsi dan 26 orang tingkat kabupaten/kota)
31. Maluku: 9 orang (0 orang tingkat provinsi dan 9 orang tingkat kabupaten/kota)
32. Maluku Utara: 65 orang (20 orang tingkat provinsi dan 45 orang tingkat kabupaten/kota)
33. Papua Barat: 59 orang (18 orang tingkat provinsi dan 41 orang tingkat kabupaten/kota)
34. Papua: 146 orang (10 orang tingkat provinsi dan 136 orang tingkat kabupaten/kota)

Rekapitulasi data PNS yang terlibat tipikor pada instansi pusat:

1. Kementerian Perhubungan: 16 orang
2. Kementerian Agama: 14 orang
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: 9 orang
4. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: 9 orang
5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang: 8 orang
6. Kementerian Keuangan: 6 orang
7. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: 5 orang
8. Kementerian Komunikasi dan Informatika: 4 orang
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan: 3 orang
10. Kementerian Pertahanan: 3 orang
11. Kementerian Pertanian: 3 orang
12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 2 orang
13. Kementerian Tenaga Kerja: 1 orang
14. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: 1 orang
15. Kementerian Kesehatan: 1 orang
16. Kementerian Pemuda dan Olahraga: 1 orang
17. Kementerian Perindustrian: 1 orang
18. Mahkamah Agung: 5 orang
19. Badan Narkotika Nasional: 1 orang
20. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: 1 orang
21. Badan Pusat Statistik: 1 orang
22. Setjen Komisi Pemilihan Umum: 3 orang

Link = 

https://m.detik.com/news/berita/4210409/2357-pns-korup-segera-dipecat-ini-data-detailnya

Hukum-Pecat Segera PNS Korup!

Jumat 14 September 2018, 20:31 WIB

Pecat Segera PNS Korup...!!!

Jakarta - Hanya gara-gara lembaran kertas yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 2012, negara masih mempekerjakan ribuan PNS yang terbukti melakukan korupsi dan putusannya pun sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Tak hanya itu, negara juga masih menggaji mereka.

Lembaran kertas itu bernama Surat Edaran Kemendagri Nomor 800/4329/SJ tertanggal 29 Oktober 2012. Surat edaran itu diakui Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai salah satu kendala para PNS yang terbukti korupsi dan putusannya inkrah tak kunjung diberhentikan secara tidak hormat atau dipecat. Dalam surat itu tidak disebutkan pemberhentian tidak hormat bagi PNS yang terbukti korupsi, melainkan hanya tentang larangan agar PNS korup itu tidak diangkat dalam jabatan struktural.

"Kalau ada sekian ribu tadi, bukan salah teman-teman daerah. Jadi ini salah saya, salah Kemendagri karena ada surat edaran yang tidak tegas yang dikeluarkan tahun 2012," ujar Tjahjo, Kamis (13/9).

Tjahjo mengaku salah meski surat edaran itu bukan di masa kepemimpinannya. Untuk memperbaikinya, Tjahjo mengeluarkan surat edaran teranyar yang menghapus surat edaran sebelumnya, yaitu Surat Edaran Nomor 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 10 September 2018 berisi 3 poin, yaitu:

1. Bahwa tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime dengan demikian korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi yang melakukan khususnya dalam hal ini aparatur sipil negara, untuk memberi efek jera;

2. Memberhentikan dengan tidak hormat aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusan pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap/inkracht sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Dengan terbitnya surat edaran ini, maka surat edaran nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tak hanya itu, Tjahjo juga menggandeng Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana untuk segendang sepenarian melalui Surat Keputusan Bersama (SKB). Isinya kurang-lebih sama, tapi dengan syarat pemecatan dilakukan paling lambat akhir tahun ini.

"Siapa pun menterinya, pemerintah itu satu presiden sampai kepala daerah semua harus tegak lurus satu komando. Ini sudah kami cabut, sehingga bisa memberikan kesempatan untuk BKN, MenPAN, termasuk Sekda BKN daerah untuk memproses permasalahan ini," kata Tjahjo.

KPK--yang memang sedari awal dimintai masukan oleh Tjahjo--meminta eksekusi atas surat edaran itu segera dilakukan. Para pejabat pembina kepegawaian (PPK), termasuk kepala daerah, harus segera bertindak.

"Para PPK, termasuk kepala daerah yang paling mengetahui apa yang terjadi pada pegawai di lingkungannya agar membangun sistem pelaporan sehingga tindakan hukum yang dilakukan tidak harus menunggu hingga ribuan ASN (aparatur sipil negara) belum diberhentikan seperti saat ini," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Jumat (14/9).

"Kami harap tidak ada keraguan lagi untuk menerapkan aturan hukum tersebut," imbuhnya.

Dari data BKN per 12 September 2018, total ada 2.259 PNS korup yang belum dipecat yang tersebar di tingkat provinsi, kabupaten, dan/atau kota. Selain itu, PNS korup yang belum dipecat ada di institusi kementerian atau lembaga tingkat pusat sebanyak 98 orang. Total keseluruhannya 2.357 orang.

Link =

https://m.detik.com/news/berita/d-4212409/pecat-segera-pns-korup

Hukum-MA Bolehkan Eks Koruptor Nyaleg

MA Bolehkan Eks Koruptor Nyaleg

Jumat 14 September 2018, 19:42 WIB

Ilustrasi Mahkamah Agung

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan gugatan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif alias nyaleg. Dengan putusan itu, para mantan koruptor tersebut boleh nyaleg.

"Dikabulkan khusus PKPU dikabulkan permohonan pemohon. Jadi PKPU itu dinyatakan bertentangan dengan undang-undang," juru bicara MA Suhadi kepada detikcom, Jumat (14/9/2018).

Permohonan itu diputus pada Kamis, 13 September 2018, oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga hakim agung, yaitu Irfan Fachrudin, Yodi Martono, dan Supandi. Melalui putusan itu, maka larangan mantan koruptor nyaleg dalam PKPU tersebut dibatalkan.

"Ya (mantan koruptor boleh nyaleg) sesuai dengan prosedurnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan putusan MK," ucapnya.

Dengan putusan itu, PKPU tersebut bertentangan dengan Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016.

Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Pemilu berbunyi:

Bakal calon DPR dan DPRD harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Link = 

https://m.detik.com/news/berita/4212344/ma-bolehkan-eks-koruptor-nyaleg

Hukum-Sumut Juara 'Koleksi' PNS Koruptor, Jabar Runner Up

Sumut Juara 'Koleksi' PNS Koruptor, Jabar Runner Up

 Ilustrasi korupsi

Jakarta - KPK mengatakan PNS atau ASN yang terbukti korupsi dan vonisnya sudah inkrah namun belum dipecat paling banyak berada di Sumatera Utara (Sumut) untuk kategori pemerintah daerah. Jumlah tersebut terdiri dari PNS di Sumut mulai tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.

"Dari data BKN (Badan Kepegawaian Nasional), 5 daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) terbanyak yang terdapat ASN terpidana korupsi belum diberhentikan adalah, Sumatera Utara, dengan jumlah 298 orang, Jawa Barat, 193 orang, Riau, 190 orang, NTT, 183 orang, Papua, 146 orang," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (14/9/2018).

Febri menyatakan jumlah itu diperoleh dari data yang diberikan BKN. Dia juga mengatakan, berdasarkan data BKN, untuk tingkat provinsi saja maka DKI Jakarta menjadi yang terbanyak dengan jumlah 52 PNS terbukti korupsi belum dipecat disusul Sumut dengan 33 orang.

"Khusus untuk pegawai ASN di tingkat Provinsi yang terbanyak ada di Provinsi DKI 52 orang dan Sumut 33 orang," ucapnya.

KPK mengingatkan agar para kepala daerah segera memecat para PNS yang telah terbukti korupsi itu. Pemecatan itu disebut merupakan perintah aturan yang berlaku.

"Para kepala daerah perlu memperhatikan kondisi ini agar dapat melakukan penegakan hukum yang konsisten dan tidak kompromistis dengan pelaku korupsi. Sesuai peraturan yang berlaku, para ASN yang telah divonis melakukan kejahatan jabatan atau kejahatan terkait jabatan seperti korupsi, maka harus diberhentikan tidak dengan hormat," ucapnya.

Sebelumnya, ada 2.357 orang PNS terbukti korupsi yang belum dipecat. Sebagai tindak lanjut, pemerintah lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta kepala Badan Kepegawaian Negara menyepakati agar pemecatan para PNS yang terbukti korupsi itu dilakukan paling lama Desember 2018.

Link =

https://m.detik.com/news/berita/d-4211267/sumut-juara-koleksi-pns-koruptor-jabar-runner-up?utm_source=notifikasi&utm_campaign=browser&utm_medium=mobile

Politik-Waspada Hoax Media Sosial Jelang Pemilu 2019

Waspada Hoax Media Sosial Jelang Pemilu 2019

16 Sep 2018, 06:03 WIB

Jakarta - DPR dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memberikan sosialisasi Redesain Universal Service Obligation (USO) 2018 di Novotel Hotel, Gajah Mada, Jakarta Barat, jelang Pemilu 2019. Bersama dengan Indonesia ICT Volunteer, mereka menyampaikan pentingnya penggunaan internet secara positif demi menangkal berita bohong alias hoax.

Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris menyampaikan, internet merupakan fasilitas positif yang memang ditujukan untuk mendatangkan kebaikan. Namun, jika disalahgunakan, dapat memberikan ancaman, khususnya terhadap ideologi bangsa.

"Beberapa tahun terakhir ini, ujaran kebencian, hoax dan fitnah marak terjadi di Jakarta dan seluruh wilayah Indonesia. Hal ini membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa," kata Charles dalam keterangannya, Sabtu (15/9/2018).

Menurut dia, isi media sosial kini, terutama jelang Pemilu 2019, cukup membuat miris. Bangsa Indonesia rasanya semakin terpolarisasi terhadap pandangan dan pendapat yang tidak rasional.

"Seperti kasus Meiliana di Tanjung Balai. Kerusuhan terjadi bukan karena kritikan Meiliana, melainkan postingan di media sosial yang mengakibatkan pembakaran rumah ibadah. Setelah diselidiki, oknum yang posting bukan warga Tanjung Balai melainkan dari Jakarta. Artinya, dari Jakarta saja bisa menyebarkan kabar yang negatif dan menyulut kerusuhan," tutur Charles.

Khususnya menghadapi Pemilu 2019 lanjut dia, masyarakat tidak terlalu peduli menggunakan sosial media untuk mencari visi misi, rekam jejak, serta program dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Tetapi lebih tertarik dengan hal yang berbau ujaran kebencian, hoax, dan fitnah.

"Penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan isu SARA serta fitnah, sudah merusak demokrasi kita. Tahun depan, kita masuk dalam tahun politik. Ini yang harus kita jaga supaya tidak merusak demokrasi kita," kata Charles.

"Mari kita cegah penyebaran konten negatif dan menggunakan internet secara positif dan sehat. Dan ingat internet negatif ada konsekuensi hukumnya," sambung dia.

Jarang Baca Secara Lengkap

Ilustrasi Hoax

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Kemenkominfo, Nonot Harsono menambahkan, kegiatan USO bertemakan Diskusi Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber Informasi Publik Bagi Generasi Milineal itu merupakan bagian dari kewajiban pemerintah menjaga hak masyarakat untuk mengakses teknologi dan informasi.

"Dalam menjalankan kewajiban ini, selain membangun infrastruktur informasi dan teknologi ke seluruh pelosok wilayah Indonesia, pemerintah harus menyebarkan pemanfaatan internet yang sehat," ujar Nonot.

Pihak dari Indonesia ICT Volunteer, Indriyatno Banyumurti menyebut, rata-rata pengguna internet jarang membaca informasi dengan lengkap. Hasilnya, mereka mendapatkan informasi yang salah dan bahkan ikut menyebarluaskan lewat sosial media.

"Jadi kalau ada postingan di media sosial yang menyebabkan kebencian, fitnah atau hoax, jangan langsung dikomentari atau di like. Kenapa begitu? Kalau kita masih komentar, maka status atau info itu terdorong ke atas. Lebih baik langsung dilaporkan ke pihak media sosial itu," ungkap Banyumurti.

 Link =

https://m.liputan6.com/news/read/3644854/waspada-hoax-media-sosial-jelang-pemilu-2019?utm_source=BBM&utm_medium=Post&utm_campaign=BBM_CB_novi

Jatim-Emas Batangan Banyak Ditemukan di Bengawan Solo

Emas Batangan Banyak Ditemukan di Bengawan Solo

Jumat, 14 September 2018 22:25 WIB

Sejumlah warga yang berburu harta karun diduga peninggalan kerajaan.

BOJONEGORO. Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, selain menyimpan potensi alam seperti ikan, tanah liat untuk pembuatan bahan batu bata, dan pasir untuk bahan bangunan, juga banyak tersimpan emas batangan.

Seperti yang terjadi di Bengawan Solo Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di bawah Jembatan Glendeng, yang menghubungkan Kabupaten Tuban dan Bojonegoro.

Di tempat itu, setiap hari belasan warga mengadu nasib untuk dapat menemukan emas batangan yang diduga banyak tersimpan di dasar sungai terpanjang di pulau jawa tersebut. Emas batangan di Bengawan Solo itu rupanya bukan isapan jempol belaka, melainkan benar adanya.

Banyak warga yang sudah menemukan setelah seharian melakukan penyelaman dan pengayakan pasir sungai. Emas yang ditemukan bentuknya beraneka ragam, mulai batangan, cincin hingga bekas pecahan senjata tajam.

Menurut salah seorang pencari emas, Sukri (60), sudah ada belasan warga yang sehari-hari mencari berendam dan menyelam di dekat jembatan Glendeng menemukan emas. Hanya saja, tidak setiap hari semua pencari berhasil menemukan.

"Kalau hari ini tidak beruntung, ya besok tetap berangkat lagi. Memang mencarinya susah, tetapi sekali menemukan dapat membayar jerih payah kami," kata ia ditemui di lokasi, Jumat siang (14/9/18).

Dia menerangkan, emas batangan yang berada di sekitar Bengawan Solo desa setempat memang sangat kental kaitannya dengan zaman kerajaan dan penjajahan Belanda ribuan tahun silam. Lanjut dia, di sekitar lokasi itu konon katanya dahulu merupakan sebuah kerajaan besar.

"Tetapi kerajaan apa saya belum begitu detail. Cuma kata warga sekitar, memang dulunya di sini merupakan kawasan kerajaan, sehingga banyak ditemukan benda-benda bekas peninggalannya," terangnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, jika Sungai Bengawan Solo di wilayah Bojonegoro yang berpotensi banyak tersimpan emas batangan mulai jembatan Kali Ketek hingga Jembatan Glendeng. Jembatan kali ketek berada di barat jembatan Glendeng sekitar 2 kilo meter.

Hanya saja, para warga hanya mencari di sekitar jembatan Glendeng karena debit air tinggal sedikit akibat musim kemarau. Sementara di sekitar jembatan Kali Ketek debit air masih dalam.

"Alhamdulillah saya habis menemukan emas dengan berat sekitar 2 ons. Emas yang saya temukan berbentuk cincin tetapi memiliki duri, besar kemungkinan merupakan bekas bagian senjata (keris, red) yang dimiliki oleh penghuni kerajaan," bebernya.

Emas yang ditemukan oleh para warga tersebut dijual kepada para tengkulak, maupun langsung ke toko emas. Selain menemukan emas, sebagian orang juga menemukan benda-benda berharga lainnya seperti mutiara dan barang-barang kuno lainnya dari dasar sungai.

Sementara itu, proses pencarian harta karun bekas peninggalan kerajaan tersebut dengan alat manual seadanya. Misalnya kacamata untuk menyelam mereka membuat sendiri dengan bahan karet bekas. Sedangkan alat untuk mengayak pasir terbuat dari kayu jati yang dimodif menyerupai tampah, serta batok kelapa.

Benda-benda bersejarah yang masih tertinggal di sekitar daerah Banjarsari banyak sekali. Benteng kokoh yang terbuat dari batu misalnya, masih berdiri dan dirawat oleh warga sekitar, tepatnya di tengah perkampungan warga atau di bawah jembatan Glendeng. Benteng tersebut konon katanya dahulu untuk tempat bersembunyi warga setempat, saat berjuang perang melawan para penjajah Belanda.

Link = http://m.bangsaonline.com/berita/48937/emas-batangan-banyak-ditemukan-di-bengawan-solo