Pemerintah-Peneliti LIPI Setuju Ada GBHN agar Pembangunan Nasional-Daerah Sinergis

Siti Zuhro (Ari Saputra/detikcom)

Jakarta - Peneliti senior LIPI Siti Zuhro menyetujui rencana amandemen UUD 1945 perihal menghidupkan kembali  Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Siti menilai GBHN dihidupkan kembali agar pembangunan nasional dan daerah sinergis.

"Satu sisi tentang haluan negara yang penting karena memang sejak era otonomi daerah yang diterapkan 2001 itu, rasanya untuk sambungkan atau membuat sinergi pembangunan nasional dan pembangunan daerah," kata Siti dalam diskusi polemik 'Membaca Arah Amandemen UUD 45' di Hotel Ibis Tamarin, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2019).

Dia berharap amandemen UUD 1945 saat ini perlu dievaluasi karena masih mempunyai banyak kekurangan. Usulan rencana amandemen UUD 1945 harus memunculkan wacana menerbitkan kembali GBHN.

"Usulan amandemen itu harusnya mengangkat isu krusial itu apa, jadi tidak boleh lakukan semacam dusta di antara kita. Jadi topik yang dimunculkan GBHN-nya saja, padahal GBHN itu terkait langsung dengan MPR, nanti payung hukumnya apa," kata dia.

Siti menilai saat ini pembangunan nasional dan daerah tidak sinergis. Jika ada GBHN, visi-misi presiden dan kepala daerah bisa sinergis.

"Jadi tak boleh visi-misi presiden, gubernur, bupati tak nyambung, jadi mau dibawa ke mana Indonesia," kata dia.

Selain itu, ia mengatakan tidak setuju pemilihan presiden melalui MPR dan masa jabatan presiden tiga periode. Menurut Siti, lebih baik masa jabatan presiden lebih dari 5 tahun tapi hanya satu periode dan tetap ada pemilu.

"La karena itu menurut saya penting untuk kita pikirkan opsi untuk satu periode dengan lebih dari 5 tahun. Apakah dua periode tapi disela. Artinya, kalau sekarang katakan ada Presiden Nasir Djamil selesai 2021, tidak boleh lagi 2021 ada pilpres itu dia ikut. Nanti dulu, tunggu itu juga, supaya tidak ada nepotisme dan politik dinasti," jelas dia.

Sumber : detik.com

Pemerintah-Dipermak Usai Kerusuhan, Ini Bangunan Pasar Wouma di Wamena

Dipermak Usai Kerusuhan, Ini Bangunan Pasar Wouma di Wamena

Kementerian PUPR telah menyelesaikan rekonstruksi Pasar Wouma di Wamena, Jayapura, Papua sesuai perintah Presiden Jokowi. Intip yuk hasilnya.

Pada saat mengunjungi Wamena pada Senin (28/10/2019), Presiden Jokowi memberi waktu dua minggu untuk rekonstruksi Pasar Wouma sebagai prioritas untuk pemulihan kegiatan ekonomi Kota Wamena. Rekonstruksi dilakukan karena pasar Wouma menjadi korban aksi rusuh pada 23 September 2019.

Pasar Wouma merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Wamena dengan luas 740 m2. Tercatat usai kerusuhan yang terjadi pada 23 September 2019 lalu, sebanyak 128 lapak pedagang rusak terbakar sehingga mengalami rusak berat.

Untuk mengembalikan kondisi pasar agar kembali berfungsi sebagai kegiatan jual beli kebutuhan logistik masyarakat, Kementerian PUPR telah menyelesaikan rekonstruksi pasar tersebut dalam 2 minggu dengan anggaran sebesar Rp 4,74 miliar sesuai dengan perintah Presiden.Dalam pelaksanaannya, Kementerian PUPR menugaskan PT. Nindya Karya didukung Konsultan PT. Virama Karya dan personil TNI AD.

Rekonstruksi dilakukan dengan memanfaatkan struktur beton bertulang dari bangunan eksisting sebelumnya. Perbaikan dilakukan pada rangka atap, penutup atap, meja lapak dengan dilapisi keramik, dan perbaikan lantai.

Selain perbaikan Pasar Wouma, Kementerian PUPR juga melaksanakan perbaikan fasilitas sosial dan umum, seperti gedung pemerintahan, toko, sekolah dan rumah penduduk yang rusak akibat aksi massa di Wamena pada September 2019 lalu.

Pemerintah-6 Larangan di Media Sosial untuk PNS, Tak Boleh Sebar hingga "Like" Ujaran Kebencian.

6 Larangan di Media Sosial untuk PNS, Tak Boleh Sebar hingga "Like" Ujaran Kebencian.

Beberapa hari terakhir, ramai menyebar di media sosial soal imbauan pelaporan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara ( ASN) yang menyebarkan kebencian atau berita palsu.

Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Kominfo membantah informasi dalam pesan berantai itu. Meski demikian, BKN menyebutkan, pihaknya pernah mengeluarkan edaran mengenai kategori pelanggaran disiplin, salah satunya panduan berperilaku di media sosial

Edaran ini dikeluarkan pada 2018, saat memasuki tahun politik menjelang Pemilu 2019. Hingga saat ini, aturan yang dimuat dalam edaran tersebut masih relevan dan berlaku.

Bagi mereka yang melanggar, bisa disanksi hukuman disiplin hingga pembebasan jabatan yang bersangkutan.

Apa saja larangan tersebut?

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), berikut enam aktivitas yang masuk dalam kategori melanggar disiplin tersebut:

1. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tetulis lewat media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.

2. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antargolongan.

3. Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian (pada poin 1 dan 2) melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost Instagram dan sejenisnya).

4. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintahh.

5. Mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, dan memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.

6. Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana pada poin 1 dan 2 dengan memberikan likes, dislike, love, retweet, atau comment di media sosial.

Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi.

Hukuman disiplin ini diberikan dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak perbuatan yang dilakukan ASN tersebut.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hukuman disiplin terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat.

Hukuman disiplin ringan yang dimaksud berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

Hukuman disiplin sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Sementara itu, mekanisme pelaporan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran dilakukan melalui PPK masing-masing.

Pemerintah-Jokowi: Menteri dari Parpol Kurang Lebih Berjumlah 16

Jokowi: Menteri dari Parpol Kurang Lebih Berjumlah 16

Presiden Joko Widodo menyebut menteri dari partai politik di kabinetnya bersama Ma'ruf Amin akan berjumlah kurang lebih 16 orang.

Hal ini disampaikan Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2019), sebelum berangkat ke acara pelantikannya di gedung DPR/MPR. "Ya (16 orang), kurang lebih. Saya belum ngitung. Ya kurang lebih," kata Jokowi.

Jika jumlah kementerian berjumlah 34, maka jumlah menteri asal parpol yang sebanyak 16 orang sesuai dengan pernyataan Jokowi sebelumnya. Jokowi sempat menyebut komposisi menteri dari parpol akan berjumlah 45 persen, sementara menteri profesional lebih banyak yakni 55 persen.

Namun, saat ditanya apakah ada kader parpol non koalisi yang akan masuk kabinet, Jokowi tak menjawab. Ia meminta wartawan untuk melihat langsung saat pengumuman. Jokowi memastikan pengumuman nama menteri akan dilakukan pada Senin (21/10/2019) pagi. "Lihat besok," kata dia

Pemerintah-DPRD DKI Minta Risma ke Jakarta Selesaikan Permasalahan Sampah

DPRD DKI Minta Risma ke Jakarta Selesaikan Permasalahan Sampah

Studi banding di Pemkot Surabaya/Foto: Deny Prastyo Utomo

Surabaya -Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mendapat kunjungan rombongan dari DKI Jakarta. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD dan Pemda DKI Jakarta datang ke Kota Pahlawan untuk studi banding soal pengelolaan sampah.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Besari Barus menyampaikan, tempat pembuangan sampah di Bantargebang Kota Bekasi akan overload pada 2021. Sementara Pemprov DKI baru berencana membangun TPA pada tahun 2020.

"Apakah Ibu Risma mau kita boyong ke Jakarta dalam waktu dekat? Masalah sampah ini bisa terselesaikan kalau Pilkada mendatang Bu Risma pindah ke Jakarta," kata Bestari yang disambut tepuk tangan peserta studi banding di Ruang Sidang Balai Kota Surabaya, Senin (29/7/2019).

Bahkan, Besari juga mengkritik Pemprov DKI Jakarta. Yakni soal jumlah anggaran yang terbilang besar namun masalah sampah di ibukota masih menjadi PR besar.

"Anggarannya 4 kali lipatnya dari Surabaya ini," lanjut Besari.

Risma juga kaget dengan dana yang dikeluarkan Pemda DKI Jakarta untuk pengolahan sampah. Yakni mencapai Rp 3,7 triliun.

"Kalau di Surabaya hanya menghabiskan dana Rp 30 miliar. Karena kita menghemat biaya-biaya yang tidak perlu. Kita juga punya rumah-rumah kompos dan berhati-hati untuk menimbang sampah," kata Risma.

Detik.com

Pemerintah-Senin, Kominfo Undang Facebook cs Bahas Masa Tenang di Medsos

Senin, Kominfo Undang Facebook cs Bahas Masa Tenang di Medsos

Agus Tri Haryanto - detikInet

Kominfo akan mengundang Facebook cs untuk membahas masa tenang di medsos jelang Pemilu 2019. (Foto: Agus Tri Haryanto/ detikINET)

Jakarta - Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), berencana mengundang Facebook, Twitter, dan media sosial lain untuk membahas masa tenang pemilu di medsos.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan saat dihubungi detikINET, Kamis (21/3/2019).

"Kita akan mengundang platform media sosial untuk membahas bagaimana teknisnya masa tenang di media sosial Senin depan. Pertemuannya akan dilakukan di gedung Kementerian Kominfo," ujar Semuel.

Semuel mengungkapkan bahwa informasi tersebut telah disampaikan kepada seluruh platform media sosial yang beroperasi di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Kominfo juga mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk memberikan "pencerahan" kepada media sosial terkait masa tenang ini.

"Ya, masa tenang dilakukan di media konvensional saja, sedangkan di media sosial tidak, nanti ada yang iri," ungkapnya.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 17 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum 2019 akan berlangsung serentak dengan pemilihan calon presiden dan calon legislatif pada 17 April 2019.

Adapun sebelum pencoblosan, dilakukan masa tenang yang berlangsung pada 14-16 April 2019.

Link = detik.com

Internasional-Puluhan WNI Ditemukan di Antara Ribuan Petempur Asing ISIS di Kamp Suriah

Puluhan WNI Ditemukan di Antara Ribuan Petempur Asing ISIS di Kamp Suriah

BBC World - detikNews

Damaskus - Sebagian warga Indonesia yang ditemukan berada di antara ribuan petempur asing ISIS menyatakan ingin kembali ke Indonesia.

Di antara mereka terdapat puluhan anak dan perempuan, yang saat ini berada di kamp pengungsi di Al-Hol, Suriah timur.

Mereka sebelumnya berada di Baghuz, kantong terakhir kelompok ISIS, yang direbut oleh Pasukan Demokratis Suriah, SDF pimpinan suku Kurdi.

Salah seorang warga Indonesia, Maryam, menyebut berasal dari Bandung, Jawa Barat. Dia menyatakan "ingin pulang ke Indonesia."

Bersama empat anaknya, Maryam ditemui di Al-Hol pada pekan pertama bulan Maret oleh Afshin Ismaeli, seorang wartawan lepas.

"Saya dengan empat anak dan keluar dari Baghuz...kami ingin pulang ke negara asal kami, ke Indonesia," kata Maryam dalam rekaman video yang dibuat Afsin.

Afshin mengatakan kepada BBC Indonesia, "Kondisi di kamp itu sangat, sangat buruk dan memprihatinkan. Tidak cukup untuk menampung ribuan orang, tidak ada bantuan. Ada yang membagi makanan tapi tak cukup untuk semua."

Warga Indonesia yang ditemui Afshin baru keluar dari Baghuz, namun ia mengatakan banyak pengungsi yang telah bertahun-tahun di kamp itu.

Pasukan SDF yang didukung Amerika Serikat dilaporkan telah menahan lebih dari 5.000 milisi asal Suriah dan mancanegara sejak Januari lalu. Mereka ditempatkan di berbagai penjara, sementara perempuan dan anak-anak ditempatkan di kamp pengungsi.

Menurut salah seorang pejabat Kurdi seperti dikutip kantor berita AFP, lebih dari 9.000 keluarga pendukung ISIS yang berasal dari luar negeri ditampung di kamp Al-Hol.

Kamp ini dibangun untuk sekitar 20.000 orang, namun saat ini menampung lebih dari 70.000 orang.

Kecewa dengan masyarakat internasional

Pejabat Kurdi, Abdul Karim Omar, mengatakan kepada wartawan BBC, Aleem Maqbool, dirinya sangat kecewa dengan dunia internasional karena merasa seolah dibiarkan untuk menangani para petempur ISIS.

Abdul Karim mengatakan pihaknya kewalahan menampung para milisi yang ditahan ini.

Dia mengaku sangat kecewa atas langkah sejumlah negara yang mencabut kewarganegaraan warga yang bergabung dengan ISIS. "Kurdi telah sangat menderita selama ini berada di bawah ISIS dan juga melawan kelompok militan itu."

Abdul Karim memperingatkan, "Membiarkan anggota ISIS di kawasan yang tak stabil di bawah pemerintahan yang tak mampu menangani, akan menimbulkan masalah.

BBC Indonesia berusaha mengontak Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI di Damaskus untuk menanyakan langkah penanganan WNI yang bergabung dengan ISIS, namun belum mendapatkan jawaban.

PBB mengatakan lebih dari 40.000 petempur asing dari 110 negara kemungkinan bertolak ke Suriah dan Irak untuk bergabung dengan ISIS.

Amerika Serikat menyerukan direpatriasikannya ratusan pria, perempuan dan anak-anak yang ditahan di medan perang.

Namun banyak negara yang ragu-ragu untuk menerima mereka kembali. Sejumlah pihak juga mengkritik langkah Amerika yang juga menolak kembalinya salah seorang warga dari Alabama yang bergabung dengan ISIS.

Link : m.detik.com

Pemerintah-Ada Jargas, Warga Lhokseumawe Nggak Perlu Antre Beli Gas

Ada Jargas, Warga Lhokseumawe Nggak Perlu Antre Beli Gas.

Foto: Datuk Haris Molana/detikcom

Lhokseumawe - Pemanfaatan jaringan gas rumah tangga terus dikembangkan oleh pemerintah di wilayah Sumatera. Termasuk Kota Lhokseumawe di Aceh 

Penantian warga yang selama ini ingin hidup lebih hemat pun terkabulkan. Dulu, warga berjibaku mencari gas untuk memasak. 

Jika pun ada, harus mengantre dan harganya melambung di atas harga eceran tinggi (HET). Padahal, Lhokseumawe merupakan daerah penghasil migas terbesar di nusantara.

Kini, warga Kota Lhokseumawe lebih mudah mendapat pasokan gas karena pemerintah menerapkan kebijakan jaringan gas rumah tangga. Sebanyak 2.000 sambungan rumah (SR) jaringan gas mulai aktif di setiap rumah warga empat desa di Kecamatan Muara Dua.

Salah satunya rumah milik Mutia, warga Desa Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua. Sepekan lalu, pekerja sudah memasang pipa dan menyambungkan gas tersebut ke kompor di rumah Mutia.

"Alhamdulillah. Saya merasa senang. Nggak capek-capek lagi antre, nggak capek lagi beli gas. Kadang-kadang udah antre nggak dapat lagi. Api jargas pun beda dengan Elpiji. Warna apinya lebih kebiruan ketimbang Elpiji," kata Mutia kepada detikcom, Jumat (15/3/2019).

Dengan adanya jargas ini, tarifnya nanti tidak tinggi dan mencekik rakyat. Mudah-mudahan tidak langka dan harganya murah. "Saya harap harganya murah. Saya belum tahu berapa sekali pakai sebulan. Soalnya, saya belum membayar. Baru beberapa hari masa pemakaiannya," sebut Mutia.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Ditjen Migas Kementerian ESDM, Mustafid Gunawan mengatakan pihaknya berkomitmen terus memperluas jaringan gas rumah tangga di wilayah Sumatera, termasuk di Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh

"Kita terus melakukan pengembangan untuk memperluas jaringan gas rumah tangga di wilayah Sumatera. Untuk Lhokseumawe ada 2000 SR yang kita resmikan hari ini dari APBN tahun 2018. Sebelumnya, pada tahun 2014 ada 3.997 SR telah diresmikan. Totalnya ada 5.997 SR yang ada di Lhokseumawe," kata Mustafid kepada wartawan, usai peresmian Jargas di Lhokseumawe, Jumat (15/3/2019).

Jargas ini dibuat untuk memberikan kemudahan akses terhadap warga, penghematan dari 30% hingga 40%, membantu masyarakat ekonomi mandiri, ramah lingkungan dan menekan peningkatan biaya subsidi dan impor LPG 3 Kg.

Dia berharap hal ini bisa memberikan dampak positif untuk masyarakat baik di sisi ekonomi maupun sosial, juga berkontribusi terhadap kemajuan Kota Lhokseumawe di masa depan.

Jargas Lhokseumawe 

Sebanyak 2.000 sambungan rumah (SR), jaringan gas di Kota Lhokseumawe, Aceh mulai bisa difungsikan. Jargas yang dibangun dari dana APBN 2018 ini mengaliri 4 desa di Kecamatan Muara Dua yakni Desa Panggoi, Meunasah Mesjid, Keude Cunda dan Utenkot.

Pengoperasian jargas tersebut aktif setelah Direktur Pembinaan Usaha Hulu Ditjen Migas Kementerian ESDM, Mustafid Gunawan melakukan peresmian di Desa Meunasah Mesjid, Lhokseumawe, sekitar pukul 09.30 WIB tadi.

"Kita terus melakukan pergembangan atas komitmen pemerintah untuk memperluas jaringan gas rumah tangga di wilayah Sumatera. Untuk Lhokseumawe ada 2000 SR yang kita resmikan hari ini dari APBN tahun 2018. Sebelumnya, pada tahun 2014 ada 3.997 SR telah diresmikan. Totalnya ada 5.997 SR yang ada di Lhokseumawe," kata Mustafid kepada wartawan, Jumat (15/3/2019).

Mustafid menyebutkan jargas dibuat untuk memberikan kemudahan akses terhadap warga, penghematan dari 30% hingga 40%, membantu masyarakat ekonomi mandiri dan untuk menekan peningkatan biaya subsidi dan impor LPG 3 Kg.

"Kita serius terus mengembangkan program ini. Warga kini bisa memanfaatkan gas yang terkandung di bumi Aceh untuk keperluan dapurnya sendiri. Sumber gas untuk jargas Lhokseumawe berasal dari PT. Pertamina Hulu Energi NSO/NSB dengan alokasi 0,25 MMSCFD," sebut Mustafid. 

Link : m.detik.com

Pemerintah-Terima Perempuan Arus Bawah, Presiden Jokowi Jelaskan Program Perlindungan Sosial Untuk Rakyat

Terima Perempuan Arus Bawah, Presiden Jokowi Jelaskan Program Perlindungan Sosial Untuk Rakyat

Presiden Jokowi dalam dialog dengan Perempuan Arus Bawah, termasuk 16 perempuan pelopor, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/3/2019) pagi. (Foto: Setkab)

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, pemerintah sudah memiliki program untuk meningkatkan perlindungan sosial dan kesehatan bagi masyarakat, terutama untuk kaum perempuan. Program ini mulai dari Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Namun, diakui Presiden mungkin ada satu, dua, tiga sasaran yang tercecer, dan belum mendapatkan perlindungan tersebut. Hal ini menurutnya karena negara Indonesia sangat besar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dengan penduduk sudah mencapai 269 juta.

“Jadi kalau ada bercecer seperti itu ya saya kira sangat bagus sekali ada yang bisa menyisir kemudian menginfokan kepada kami untuk kita selesaikan,” kata Presiden Jokowi dalam dialog dengan Perempuan Arus Bawah, termasuk 16 perempuan pelopor, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/3) pagi.

Untuk kesehatan, Presiden menjelaskan, pemerintah sudah memiliki program bantuan sosial. Berupa program keluarga harapan (PKH) untuk baik biaya tambahan gizi anak, untuk pendidikan anak sekolah, dan juga kalau ingin untuk tambahan usaha.

“Karena tahun ini yang kita berikan sudah 10 juta keluarga penerima manfaat. 10 juta jumlah yang sangat besar sekali,” ujar Presiden Jokowi.

Sementara Kartu Indonesia Pintar (KIP), menurut Presiden, ini juga untuk pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Sudah diberikan kepada 19 juta siswa dari keluarga-keluarga yang tidak mampu.

Dari program perlindungan sosial dan kesehatan itulah, lanjut Presiden, kita melihat angka kemiskinan bisa ditekan semakin mengecil, semakin mengecil.  Sekarang angka kemiskinan kita sudah 9,8 persen.

Kalau sudah angkanya di bawah 10 persen, diakui Presiden Jokowi menekannya lebih sulit untuk turun. Tapi dengan program-program perlindungan sosial dan kesehatan yang dilakukan, pemerintah berharap angka kemiskinan dapat diturunkan. Dan juga angka gini ratio kesenjangan yang dulunya 0,41 sudah menjadi 0,38. “Ini juga bisa kita tekan lagi sehingga kesenjangan itu tidak semakin melebar,” ucapnya.

Link : https://fakta.news/

Pemerintah-771 Hoax Berhasil Diidentifikasi Kominfo

771 Hoax Berhasil Diidentifikasi Kominfo

Jakarta - Penyebaran berita bohong atau hoax belakangan memang kian meningkat. Sebanyak 771 hoax telah diidentifikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sepanjang Agustus 2018 hingga Februari 2019.

Dalam keterangan resmi yang diterima detikINET, Rabu (6/3/2019), disebutkan jumlah konten hoax yang beredar di terus meningkat dari bulan ke bulan. Di bulan Agustus 2018, hanya 25 informasi hoaks yg diidentifikasi oleh Tim AIS Subdit Pengendalian Konten Ditjen Aplikasi Informatika.

Di September 2018, naik menjadi 27 hoax, sementara di Oktober dan November 2018 masing-masing di angka 53 dan 63 hoax. Di bulan Desember 2018, jumlah hoax terua naik di angka 75 konten.

Peningkatan jumlah konten hoax sangat signifikan terjadi pada bulan Januari dan Februari 2019. Sebanyak 175 konten hoax yang berhasil diverifikasi oleh Tim AIS Kominfo. Angka ini naik dua kali lipat di Februari 2019 menjadi 353 konten hoax.

Dari 771 total konten hoax yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Tim AIS Kominfo, sebanyak 181 konten hoax terkait isu politik, baik hoax yang menyerang pasangan capres dan cawapres Nomor 01 dan No 02, maupun yang terkait partai politik peserta pemilu 2019.

Selain hoax terkait isu politik, berturut-turut menyusul isu kesehatan sebanyak 126 dan isu pemerintahan sebanyak 119. Lalu hoax berisikan fitnah terhadap individu tertentu sebanyak 110, terkait kejahatan 59, isu agama 50, isu internasional 21, penipuan dan perdagangan masing-masing 19 konten, dan terakhir isu pendidikan sebanyak 3 konten.

Link : m.detik.com

Pemerintah-Orang Asing Punya KTP Bukan Skandal, Ini Aturannya

Infografis

Orang Asing Punya KTP Bukan Skandal, Ini Aturannya

Link : Detik.com

Pemerintah-Ancang-ancang 'Benteng Siber' Indonesia Hadapi Pemilu 2019

Ancang-ancang 'Benteng Siber' Indonesia Hadapi Pemilu 2019

Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET

Jakarta - Pemilu 2019 akan hadir tahun depan, bukan cuma Pemilihan Legislatif (Pileg) melainkan juga Pemilihan Presiden (Pilpres). Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai "benteng siber" Indonesia sudah ancang-ancang menghadapinya.

Hal itu tidak lepas dari adanya potensi ancaman siber yang mengintai penyelenggaraan Pemilu 2019. Sebagai "benteng siber dan internet" di Indonesia, BSSN pun menyadari pentingnya segera melakukan antisipasi. Sehubungan dengan itu, BSSN sadar tidak bisa berjalan sendirian.

Dalam seminar bertajuk "Mewujudkan Ruang Siber yang Kondusif dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres tahun 2019", Kepala BSSN Djoko Setiadi menegaskan pentingnya kolaborasi dari berbagai pihak dan institusi guna menangkal potensi serangan siber dalam Pemilu 2019.

"Kemajuan dan pengguna teknologi pada dasawarsa ini sangat masif, sangat erat hubungannya dengan dunia siber, khususnya keamanan siber, ancaman siber, dan potensi serangan siber yang selalu berkembang dan semakin pesan, baik taktik sampai prosedur serangan sampai penyebarannya," ujarnya di Ballroom Hotel Aston Priority Simatupang, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET

"BSSN tidak dapat berdiri sendiri tentunya, BSSN memerlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak di bidang siber mencakup semua lini, baik dari pemerintah, organisasi publik, maupun swasta," kata Djoko.

Maka dari itu, Djoko menegaskan bahwa BSSN sudah secara aktif membuka diri untuk bersinergi dengan segenap pihak dalam mewujudkan ruang siber Indonesia yang aman dan berdaulat. Secara khusus menjelang Pemilu 2019.

"Dalam waktu dekat kita akan menyelenggarakan Pileg dan Pilpres, kegiatan yang rawan serangan dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Untuk itulah, kita perlu berkolaborasi sehingga dapat memprediksi secara tajam mengenai ancaman, mendeteksi serangan yang akan terjadi," tuturnya.

Link : https://m.detik.com/inet/security/d-4340264/ancang-ancang-benteng-siber-indonesia-hadapi-pemilu-2019

Ekonomi-Pabrik Petrokimia Lotte Dibangun, RI Hemat Rp 14,4 T/Tahun

Pabrik Petrokimia Lotte Dibangun, RI Hemat Rp 14,4 T/Tahun

Jakarta - Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA) Kementerian Perindustrian, Achmad Sigit Dwiwahjono memperkirakan RI bisa menghemat devisa hingga US$ 1 miliar per tahunnya atau setara Rp 14,4 triliun, apabila pabrik baru Lotte sudah operasional.

"Kalau sudah operasional, kira-kira bisa menekan impor PE hingga satu miliar dollar," katanya kepada CNBC Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meresmikan peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan komplek pabrik petrokimia PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Cilegon, Banten, Jumat (7/12/2018) lalu. 

Investasi Lotte Group asal Korea Selatan ini mencapai US$ 3,5 miliar atau sekitar Rp 53 triliun. Pabrik dengan luas area 100 hektar ini memiliki total kapasitas produksi naphta cracker sebanyak 2 juta ton per tahun. Bahan baku itu selanjutnya diolah untuk menghasilkan 1 juta ton ethylene, 520 ribu ton propylene, 400 ribu ton polypropylene dan produk turunan lainnya.

Produksi Lotte Chemical ini nantinya ditujukan untuk memenuhi permintaan domestik maupun ekspor. Proses pembangunannya diproyeksi menyerap tenaga kerja hingga 1.500 orang dan tenaga kerja tidak langsung bisa mencapai 4 ribu orang pada periode 2019-2023.

Seperti diketahui, industri petrokimia menghasilkan berbagai komoditas yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pada industri kemasan, tekstil, alat rumah tangga, hingga komponen otomotif dan produk elektronika.
 
"Industri petrokimia sama pentingnya seperti industri baja, sebagai mother of industry. Untuk itu, kita perlu menjaga situasi lingkungan dan iklim usaha yang stabil agar proyek ini berhasil terlaksana dengan baik sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian secara keseluruhan," kata Airlangga di Cilegon, seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (9/12/2018).

Link : https://www.cnbcindonesia.com/news/20181209165704-4-45584/pabrik-petrokimia-lotte-dibangun-ri-hemat-rp-144-t-tahun

Ekonomi-Pabrik Kereta Api Terbesar di RI Mulai Dibangun Bulan Ini

Pabrik Kereta Api Terbesar di RI Mulai Dibangun Bulan Ini

Foto: Ardian Fanani

Banyuwangi - Pembangunan industri kereta api terintegrasi berorientasi ekspor di Kabupaten Banyuwangi bakal dimulai (groundbreaking) pada pertengahan Desember 2018. Ini akan menjadi pabrik kereta terbesar di Indonesia.

"Kami baru saja bertemu jajaran direksi BUMN PT Industri Kereta Api atau INKA. Infonya groundbreaking pertengahan Desember 2018. Mereka masih menyelesaikan proses penunjukan kontraktor pelaksananya, infonya seminggu ke depan selesai dan siap groundbreaking," kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Jumat (7/12/2018).

Anas berharap pengembangan industri kereta api bisa menjadi stimulan baru bagi ekonomi warga. "Alhamdulillah ekonomi terus tumbuh. Di tengah banyaknya tantangan ekonomi, pengembangan industri kereta api menjadi stimulus baru untuk semakin mengangkat ekonomi lokal sekaligus membawa sektor perkeretaapian nasional semakin berjaya," ujarnya.

INKA, lanjut Anas, berkomitmen mendorong penyerapan tenaga kerja, termasuk meningkatkan kualitas SDM generasi muda Banyuwangi dengan menggandeng SMK-SMK dan Politeknik Negeri Banyuwangi yang akan diberi pengenalan teknologi perkeretaapian.

"Kami juga mengapresiasi INKA yang menyelipkan unsur budaya lokal pada desain arsitektur bangunan pabrik baru tersebut. Sehingga nanti menjadi landmark baru sekaligus destinasi wisata," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT INKA Budi Noviantoro mengatakan, saat ini proses persiapan pembangunan pabrik baru tersebut terus dilakukan. Proses perizinan tidak menjadi kendala karena pemerintah daerah memberikan dukungan positif.

"Saat ini kami sedang proses teknis penunjukan kontraktor pelaksana pembangunan. Ya kurang-lebih seminggu ke depan selesai," kata Budi.

Pabrik kereta api ini akan dibangun di lahan seluas 83 hektare, menggunakan lahan milik BUMN PTPN XII. Investasi pembangunan pabrik ini diperkirakan mencapai Rp1,6 triliun. Pabrik ini akan menjadi lokasi industri INKA yang terbesar. Karena pabrik INKA di Madiun hanya seluas 22 hektar. "Targetnya pabrik dapat beroperasi pada awal 2020," ujar Budi.

Dengan menjadi pabrik terbesar, lanjut Budi, otomatis kapasitas produksinya juga akan lebih banyak. Jika pabrik Madiun hanya memproduksi satu gerbong kereta per hari, maka pabrik Banyuwangi akan bisa memproduksi hingga 3 gerbong sehari.

"Jadi sehari INKA akan memproduksi 4 gerbong per hari. Ini akan mempercepat pemenuhan pesanan kereta api dari berbagai negara yang telah memesan," kata Budi.

"Lokasi pabrik ini sangat strategis. Dekat dengan Pelabuhan Tanjung Wangi yang dikelola PT Pelindo III, lebih menyingkat waktu pengiriman ke luar negeri," cetusnya.

Industri baru di Banyuwangi ini, nantinya juga akan menyerap banyak tenaga kerja baik di level manajerial maupun teknisi operasional. Diperkirakan total tenaga kerja yang dibutuhkan mencapai 3500 orang.

"Kebutuhan tenaga kerja pastinya kami utamakan bisa dipenuhi dari sekolah vokasi di Banyuwangi. Kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa SMK untuk membuka kelas perkeretaapian," terangnya.

Budi menambahkan, desain arsitektur pabrik akan memaksimalkan konten khas budaya lokal dan berkonsep arsitektur hijau.

"Ini kami lakukan untuk mengakomodasi kebijakan tata ruang dan desain bangunan yang ada di Banyuwangi," ujar Budi. 

Link : https://m.detik.com/finance/industri/d-4334511/pabrik-kereta-api-terbesar-di-ri-mulai-dibangun-bulan-ini?utm_term=echobox&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=oa&utm_content=detikfinance&utm_source=Facebook

Ekonomi-Seliter Premium di Nias Turun Jadi Rp 6.450, Sebelumnya Rp 12.000

Seliter Premium di Nias Turun Jadi Rp 6.450, Sebelumnya Rp 12.000

Foto: Dok. Kementerian ESDM

Nias Selatan - PT Pertamina (Persero) bersama dengan Kementerian ESDM meresmikan kembali SPBU Kompak 16.228.521 di Distrik Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara dan SPBU Kompak 16.228.810 di Distrik Hibala Kabupaten Nias Selatan. Dua lembaga penyalur di Sumatera Utara ini merupakan titik BBM 1 Harga ke-47 dan 48 yang diresmikan oleh Pertamina pada 2018.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan peresmian BBM 1 Harga ini merupakan realisasi komitmen pemerintah dan Pertamina untuk menyediakan BBM dengan harga sama seperti wilayah lain di Indonesia.

"Program BBM Satu Harga merupakan visi pemerintah untuk mewujudkan keadilan suplai energi bagi masyarakat Indonesia. Kami sangat mengapresiasi Pertamina yang sudah menjalankan mandat ini dengan sangat baik, dan berkomitmen untuk mencapai target BBM 1 Harga 2018 di 67 titik sebelum akhir Desember 2018," ujar Jonan dalam keterangan tertulis, Kamis (6/12/2018).

Adapun pada Desember, Pertamina telah melakukan uji operasi di 67 SPBU yang menjalankan BBM 1 Harga, sesuai target dan roadmap yang ditugaskan pemerintah ke Pertamina.

Dengan demikian, dari target 150 titik BBM 1 Harga yang diberikan ke Pertamina selama 3 tahun, yaitu 2017-2019, sudah terealisasi sebanyak 121 titik.

Saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka peresmian BBM 1 Harga di Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Selatan, Jonan dan jajaran juga membagikan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) dan Konversi Minyak Tanah (Mitan) ke LPG 3 kg.

Konversi mitan ke LPG 3 kg dilakukan oleh Pertamina melalui mitra PT Kogas Driyap Konsultan. Pada Desember 2018, direncanakan akan didistribusikan sebanyak 21.859 paket perdana di wilayah Kabupaten Nias Utara. 

Di sisi lain Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas'ud Khamid menambahkan, Pertamina akan meningkatkan pelayanan di Nias. Tak hanya melalui program BBM 1 Harga, namun dalam waktu dekat akan memulai pembangunan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) dan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) di sekitar Bandara Binaka, Gunung Sitoli, Nias.

"Pada 31 Desember 2018, seluruh penugasan negara yang diberikan kepada Pertamina yakni program BBM 1 Harga dan konversi mitan akan selesai. Ini merupakan kebanggaan bagi kami, Pertamina," ungkap Mas'ud.

Mas'ud menjelaskan SPBU Kompak 16.228.810 di Distrik Hibala Kabupaten Nias Selatan akan menerima suplai BBM dari Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Gunung Sitoli. Pada SPBU ini akan disediakan BBM jenis premium dan solar.

Distribusi dari TBBM Gunung Sitoli ke SPBU Kompak 16.228.521 memakan waktu lebih dari 2 jam dengan moda perjalanan darat (sekitar 95 km), atau lebih dari 6 jam apabila ditempuh melalui jalan laut (sejauh 64,3 km).

"Sebelum dilakukan program ini, harga premium di Distrik Sitolu Ori mencapai Rp 12 ribu per liter. Sedangkan, Biosolar Rp 9.000 per liter. Saat ini, masyarakat Distrik Sitolu Ori bisa menikmati harga premium Rp 6.450 dan Rp 5.150 untuk solar," jelasnya.

Sementara itu, SPBU Kompak 16.228.521 di Distrik Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara berjarak 41 km dari TBBM Gunung Sitoli. Sebelum adanya BBM 1 Harga, masyarakat setidaknya membayar Rp 7.500 per liter untuk premium dan Rp 7.000 per liter untuk solar. 

Lebih lanjut Mas'ud pun menjelaskan melalui paket perdana LPG 3 kg yang dibagikannya, masyarakat akan lebih hemat karena setiap satu liter mitan setara dengan penggunaan 0,5 kg LPG. Selain itu, pembakaran LPG lebih baik daripada mitan sehingga dapat memiliki nilai panas lebih tinggi dan pengalaman memasak lebih baik.

"LPG juga merupakan energi bersih, memiliki emisi karbon yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan penggunaan minyak tanah sebagai bahan bakar," ujarnya.

Sebagai informasi, secara nasional Pertamina telah menjalankan program konversi mitan ke LPG sejak 2007. Sejak saat itu hingga 3 Desember 2018, tercatat pendistribusian paket perdana sudah mencapai 57,29 juta paket. 

Estimasi potensi nilai penghematan Pemerintah dari awal berjalannya program ini hingga 2018 diperkirakan mencapai lebih dari Rp 250 triliun. 

Marketing Operation Region I Pertamina memiliki 11 Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU), 19 TBBM dan 5 Depot LPG, serta lebih dari 700 SPBU. Sejak awal 2018 hingga 30 November 2018, MOR I telah mendistribusikan 6,7 juta kiloliter (KL) BBM, yakni sebanyak 4,2 juta KL gasoline, 2,5 juta KL gasoil, dan sisanya kerosene.

Hingga Desember 2018, di wilayah Sumatera Utara telah terealisasi 22 titik BBM 1 Harga, di antaranya Aceh Singkil, Gayo Lues, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, dan Kabupaten Nias Utara. Selain itu, Kepulauan Mentawai, Solok Selatan, Kabupaten Natuna, Bintan, dan Anambas.

Hadir dalam peresmian tersebut Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas'ud Khamid, Bupati Kabupaten Nias Utara Marselinus Ingati Nazara, dan Wali Kota Gunung Sitoli Lakhomizaro Zebua. 

Link : https://m.detik.com/finance/energi/d-4333381/seliter-premium-di-nias-turun-jadi-rp-6450-sebelumnya-rp-12000

Ekonomi-Warga Pulau Terluar Aceh Kini Beli Harga BBM Seperti di Jawa

Warga Pulau Terluar Aceh Kini Beli Harga BBM Seperti di Jawa

Aceh - Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I meresmikan SPBU Mini di Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh untuk mewujudkan program BBM satu harga. Sebelumnya, masyarakat di pulau terluar Aceh ini membeli BBM dengan harga dua kali lipat dari semestinya. 

Peresmian SPBU ini dihadiri Direktur Bahan Bakar pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Patuan Alfon Simanjuntak, Bupati Aceh Singkil Dulmusrid serta Branch Manager Marketing Aceh PT Pertamina (Persero) Awan Raharjo. Peresmian berlangsung di SPBU, Kamis (29/11/2018). 

"Hadirnya SPBU Mini di Kecamatan Pulau Banyak dapat membantu masyarakat setempat dalam memperoleh BBM. Masyarakat kini tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan BBM. Saya mewakili pemerintah merasa senang dan bangga karena Pertamina dapat hadir di Pulau Banyak," kata Direktur Bahan Bakar pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Patuan Alfon Simanjuntak, dalam keterangan tertulis, Kamis (29/11/2018). 

Pembangunan SPBU Mini di Pulau Banyak, Aceh Singkil bertujuan agar masyarakat di sana dapat menikmati program BBM satu harga. Dengan adanya SPBU, masyarakat setempat dapat membeli harga BBM sama seperti harga di Jawa. 

Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid, mengatakan, masyarakat Pulau Banyak sebelum adanya SPBU Mini harus menunggu selama empat jam untuk mendapatkan BBM. Harganya pun di atas harga normal. 

"Kami bersyukur sekarang sudah didirikan SPBU Mini ini untuk warga Kecamatan Pulau Banyak karena warga di sini tidak perlu lagi menunggu lama dan membayar BBM dengan harga dua kali lipat. Sekarang warga Kecamatan Pulau Banyak bisa langsung pergi ke SPBU Mini ini bila membutuhkan bahan bakar," kata Dulmusrid.

Wilayah Kabupaten Aceh Singkil mendapatkan suplai BBM dari Terminal BBM Medan Group yang memiliki jarak 10 jam waktu tempuh melalui jalur darat dan empat jam waktu tempuh melalui jalur perairan. Pulau Banyak sendiri dikelilingi sungai dan perairan sehingga menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan BBM dengan harga perkotaan. 

Sementara itu, Branch Marketing Manager Aceh PT Pertamina (Persero), Awan Raharjo, mengatakan, pelaksanaan program BBM satu harga merupakan dukungan nyata Pertamina bagi upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Pertamina berharap adanya SPBU Mini ini dapat mempermudah masyarakat Pulau Banyak memperoleh bahan bakar untuk menjalankan aktivitas. 

"Kami berharap melalui program BBM satu harga yang sudah masuk di Kecamatan Pulau Banyak dapat membantu operasional warga setempat karena tidak perlu menunggu BBM untuk waktu yang lama dan bisa membeli dengan harga yang sama dengan wilayah lainnya," jelas Awan.

Link : https://m.detik.com/finance/energi/d-4323344/warga-pulau-terluar-aceh-kini-beli-harga-bbm-seperti-di-jawa

Pemerintah-Kepala BSSN: Masyarakat Bermedia Sosial yang Santun dan Baik

Kepala BSSN: Masyarakat Bermedia Sosial yang Santun dan Baik

Foto: Lamhot Aritonang

Jakarta - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kembali mengingatkan bahaya penyebaran hoax alias berita palsu. Platform digital seperti aplikasi pesan instan, WhatsApp dan BlackBerry Messenger (BBM) jadi salah satu jalur penyebaran hoax yang mudah diviralkan.

Sebelumnya, berita palsu banyak beredar melalui SMS dan email, tetapi di eral digital seperti sekarang ini, banyak orang mengakses informasi melalui media sosial dan platform chatting populer.

Menurut BSSN, hoax yang sengaja dibuat dan disebarkan secara luas ini menyebabkan banyak dampak negatif, misalnya bisa menimbulkan ketakutan atau menipu publik demi kepentingan tertentu.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala BSSN Djoko Setiadi mengatakan kalau BSSN terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, di antaranya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareksrim Polri).

"Kami mengimbau agar masyarakat bersosial media dengan santun dan baik," ujar Djoko dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/11/2018).

Ancaman Pidana

Pada kesempatan ini, BSSN memperingkatkan ancaman pidana bagi yang menyebarkan hoax di dunia maya. Seperti yang tertera di Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), penyebar hoax bisa diproses secara hukum, khususnya tercantum dalam pasal 27 ayat 1 dan 3.

Sebagai informasi ayat 1 berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat fiaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggarkesusilaan."

Ayat 3 Pasal 27 juga menyebutkan "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran namabaik."

Dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 tersebut diatur juga Ketentuan Pidana di Pasal 45, yang di Ayat 1, disebutkan "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Begitu seriusnya pemerintah menangani hoax, sehingga banyak kasus yang berujung kepada para penegak hukum melakukan tindakan.

Kasus terbaru adalah Bareskrim Polri telah menangkap admin akun Instagram @sr23_official, karena memproduksi dan menyebarkan hoax serta hatespeech soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Tidak hanya terancam dipidanakan oleh Pasal 45 UU ITE Tahun 2008, admin akun @sr23_official, menurut polisi juga disangkakan Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 29 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau Pasal 157 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Link : https://m.detik.com/inet/cyberlife/d-4325882/kepala-bssn-masyarakat-bermedia-sosial-yang-santun-dan-baik

Pemerintah-Jokowi Minta Divestasi Freeport Rampung Akhir 2018

Jokowi Minta Divestasi Freeport Rampung Akhir 2018

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar proses divestasi saham PT Freeport Indonesia selesai sebelum tutup tahun 2018. Jokowi telah mendapatkan laporan beberapa hal terkait proses divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia sudah dituntaskan meliputi Divestment Agreement, Sales and Purchase Agreement, dan Subscription Agreement. Keduanya sudah ditandatangani pada September lalu.

"Saya minta semua tahapan proses divestasi itu bisa diselesaikan dan sudah final kita harapkan sebelum akhir tahun 2018 ini, semuanya rampung," kata Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Kabinet, Kamis (29/11). 

Selain itu, Jokowi juga meminta laporan mengenai perkembangan beberapa masalah yang belum tuntas, meliputi penyelesaian isu lingkungan, masalah limbah, dan masalah tailing. 

Jokowi juga meminta seluruh jajaran dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum untuk mempercepat penyelesaian isu perubahan kontrak karya menjadi Izin Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), kepemilikan saham pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Timika, serta hal-hal yang terkait dengan jaminan fiskal, perpajakan, royalti, stabilitas investasi.

"Saya juga mengikuti bahwa ada beberapa tahap lanjutan yang masih perlu penyelesaian yang perlu dipercepat," kata Jokowi. 

Presiden menegaskan, proses divestasi PT Freeport Indonesia adalah langkah besar untuk mengembalikan mayoritas kepemilikan sumber daya alam yang sangat strategis ke pangkuan Ibu Pertiwi.

"Akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, utamanya rakyat Papua," kata Jokowi.

Sebelumnya, Kepala Komunikasi Korporat dan Hubungan Pemerintah Inalum Rendi Witular mengungkapkan perseroan telah mengantongi dana untuk pembelian saham tersebut. Raupan dana berasal dari penerbitan obligasi global senilai US$4 miliar atau sekitar Rop58 triliun yang telah cair per 16 November 2018 lalu.

Sesuai perjanjian, nilai transaksi pembelian saham Freeport Indonesia oleh Inalum mencapai US$3,85 miliar atau sekitar Rp56 triliun (asumsi kurs Rp14.500 per dolar AS).

Link : https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20181129182707-92-350200/jokowi-minta-divestasi-freeport-rampung-akhir-2018?tag_from=wp_wm_cnn

Ekonomi-Polandia Bidik Investasi Infrastruktur hingga Manufaktur di RI

Polandia Bidik Investasi Infrastruktur hingga Manufaktur di RI

Vice President Polish Investment And Trade Agency, Wojciech Fedko

Jakarta - Polandia saat ini tengah membidik investasi di Indonesia. Ada sejumlah sektor usaha yang dilirik oleh negara tersebut, mulai dari infrastruktur hingga manufaktur.

Melalui The Polish Investment and Trade Agency (PAIH), sebagai utusan pemerintah Polandia, negara tersebut sedang memperhitungkan potensi investasi di Indonesia.

Vice President Polish Investment And Trade Agency, Wojciech Fedko, dalam kesempatan berkunjung ke Indonesia menyampaikan, saat ini Polandia sedang mengincar investasi di sektor infrastruktur, logistik, energi, manajemen air, manajemen limbah, teknologi ramah lingkungan, kosmetik, generic pharmaceutical (obat generik), hingga produk makanan, dan beberapa sektor manufaktur lain.

"PAIH akan dapat memudahkan eksportir dan investor Polandia dalam melihat potensi bisnis dari seluruh dunia termasuk Indonesia yang memiliki banyak potensi, saya harap ini menjadi perkembangan yang berarti bagi kedua negara," kata Fedko ditemui di Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (28/11/2018).

Pihaknya yang mewakili pemerintah Polandia, ditugaskan untuk membantu mengatasi prosedur administratif dan hukum yang terkait dengan proyek-proyek tertentu di negara tujuan, dalam hal ini Indonesia.

Pihaknya juga ditugaskan untuk mengembangkan solusi hukum, menemukan lokasi investasi yang sesuai, membangun kemitraan di negara tujuan investasi.

Saat ditanya soal berapa dana investasi yang bakal dikucurkan ke Indonesia, dia tak mengatakan nominalnya. Hanya saja dia mengatakan Polandia punya dana yang cukup besar untuk diinvestasikan ke Indonesia.

"Kami punya uang yang cukup besar karena kami memiliki dana investasi," tambahnya. 

Link : https://m.detik.com/finance/infrastruktur/d-4321339/polandia-bidik-investasi-infrastruktur-hingga-manufaktur-di-ri

Ekonomi-Harga Pertamax Cs bakal Turun

Harga Pertamax Cs bakal Turun

Jakarta - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memanggil sejumlah badan usaha untuk menurunkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) non subsidi. Hal itu menyikapi harga minyak mentah dunia yang turun.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Djoko Siswanto mengatakan, dari pemanggilan itu, badan usaha komitmen menurunkan harga.

"Harga minyak dunia turun, saya sudah panggil Pertamina, AKR, Shell, Total, Vivo, Garuda Mas, mereka semua commit untuk menurunkan harga," kata dia di sela-sela acara Pertamina Energy Forum 2018, di Raffles Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (28/11/2018).

Dia mengatakan, badan usaha itu ada yang berniat menurunkan harga pada minggu depan. Tapi, dia mengatakan, penurunan harga paling lambat Januari tahun depan.

"Ada yang minggu depan, paling telat bulan Januari 2019," ujarnya.

Soal besaran harga, Djoko enggan merinci. Dia meminta agar ditanyakan langsung ke badan usaha.

"Tanya mereka saja, tapi saya tinggal menunggu surat mereka," tutupnya.

Link : https://m.detik.com/finance/energi/d-4320893/harga-pertamax-cs-bakal-turun