Massa di Bandung Tuntut PKS Ganti Tagar Ganti Presiden
Bandung - Sejumlah orang menuntut PKS mengganti tagar 2019 ganti presiden. Massa di Bandung menilai gerakan ganti presiden itu memicu perpecahan kelompok.
Tuntutan itu dilakukan sejumlah massa yang tergabung dalam Garda Nasional untuk Rakyat (GNR) Jabar di kantor DPW PKS Jabar di Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Kamis (13/9/2018) siang. Puluhan orang itu datang dengan membawa spanduk dan poster yang bertuliskan penggantian tagar ganti presiden.
Di depan pagar kantor PKS Jabar, massa berkumpul. Dalam aksinya, satu persatu massa naik ke atas mobil bak terbuka menyampaikan aspirasinya menggunakan pengeras suara.
"Kita ingin hari ini tagar 2019 ganti presiden dihapuskan. Kita ingin Indonesia damai," ujar salah seorang massa aksi.
Koordinator aksi Johan Saputra mengatakan gerakan tersebut diinisiasi oleh politikus PKS Mardani Ali Sera. Dia menilai, gerakan tersebut memicu terjadinya konflik antar pendukung gerakan dan non pendukung gerakan.
"Gerakan ini juga berbahaya karena bisa memancing perpecahan di tengah masyarakat dan ada upaya provokasi. Kita melihat dengan terjadinya konflik atau penolakan diberbagai daerah. Ini menjadi bukti jelas bahwa gerakan ini memecah belah persatuan dan kesatuan," ucap Johan.
Pihaknya menuding gerakan tersebut digaungkan bukan untuk kepentingan pilpres 2019. Dia menilai gerakan itu hanya untuk menaikan citra PKS di mata publik.
"Jika ada tagar Jokowi dua periode kenapa mereka tidak menggunakan Prabowo sebagai tagar," katanya.
Pihaknya juga menuntut agar PKS bertanggung jawab atas konflik yang terjadi di berbagai daerah lantaran gerakan tersebut diinisiasi oleh PKS.
"Kita meminta kepada PKS sebagai partai politik untuk tidak menggunakan gerakan-gerakan yang sifatnya dapat memecah belah bangsa untuk menaikan elektabilitas," ujarnya.
Massa tidak berhasil bertemu dengan pimpinan DPW PKS Jabar. Mereka hanya bertemu dengan Nevi Hendri Wakil Sekretaris Umum DPW PKS Jabar. Nevi menerima kehadiran massa di depan kantornya.
Nevi mengatakan apa yang dilakukan massa merupakan sebuah hak dalam berdemokrasi. Kegiatan massa juga diatur dalam undang-undang.
"Kemudian terkait tagar, saya kira ini sesuatu hak demokrasi juga bagi PKS," ucap Nevi.
Dia menyebut berbagai pihak juga tak keberatan dengan tagar itu. Bahkan, kata Nevi, Mahfud MD menyebut tagar bukan sebuah gerakan makar.
"Kalau keberatan dengan tagar, Mahfud MD saja menyebut tagar bukan makar. Ada rekamannya di youtube," kata Nevi.
Dia menjelaskan dalam pelaksanaan pesta demokrasi tahun depan, PKS berkomitmen untuk menjalani sesuai aturan demokrasi.
"PKS ikut sistem demokrasi, semua aturan tentang dasar negara sistem pemerintahan kita enggak ada masalah," tuturnya.
Link :
https://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-4210320/massa-di-bandung-tuntut-pks-ganti-tagar-ganti-presiden
Tidak ada komentar:
Posting Komentar