ULAMA MADURA BERSATU SIAP MENSUKSESKAN PEMILU 2024

Habib Faishol selaku Ketua Rabithah Alawiyah Pamekasan mendukung sepenuhnya dan ikut mensukseskan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, Pemilu merupakan pesta demokrasi masyarakat yang harus terlaksana dengan lancar dan kondusif. Tidak menutup kemungkinan adanya gesekan antar masa pendukung masing masing calon presiden dalam pesta demokrasi 2024, seluruh Ulama berperan besar untuk meredam gejolak di masyarakat.

Gejolak di masyarakat merupakan tugas bersama bukan hanya tugas aparat keamanan, dalam hal ini ulama bertugas memberikan nasehat atau mendinginkan suasana masyarakat agar tidak menimbulkan konflik yang hanya akan merugikan masyarakat dan menciderai pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

Ulama sebagai benteng terdepan dalam menciptakan situasi yang harmonis seharusnya kehadiranya membuat masyarkat merasa tentram bukan malah memprovokasi masyarakat, maka dari itu dalam mensukseskan Pemilu tahun 2024 mari bersama – sama mencegah segala bentuk politik identitas yang dapat memecah belah Umat islam.

Masyarakat harus mengawal bersama pelaksanaan Pemilu tahun 2024, berperan aktif dalam menciptakan situasi yang kondusif dan Ulama berperan sebagai benteng dalam menciptakan keharmonisan di masyarakat.

HATI HATI PROVOKASI DAN PROPAGANDA KHILAFAH HTI

SELAMAT HARI SANTRI 2024.
HATI HATI PROVOKASI DAN PROPAGANDA KHILAFAH HTI.

HTI ORMAS TERLARANG DI PULUHAN NEGARA, TIDAK PERCAYA SILAHKAN GOOGLE !!!!

Viral !!!, Beredar video Habib Bahar Bin Smith salah dalam membaca kitab kuning

 Viral!!! Beredar video Habib Bahar Bin Smith salah dalam membaca kitab kuning

Beredar video berdurasi sekitar satu menit di media sosial penjelasan dari Habib Bahar Bin Smith terkait hakikat keutamaan malam pertama Ramadhan, dalam video tersebut Habib Bahar Bin Smith terlihat terbata-bata dalam membaca penjelasan di kitab kuning, dalam video tersebut si penanya mempersilahkan untuk membaca sampai habis, akan tetapi Habib Bahar beralasan akan memakan waktu lama dan beliau sudah terbiasa menjelaskan tanpa kitab kuning. 

Dalam video singkat tersebut, beliau menjelaskan bahwa sebelum ada buzzer dan sebagainya beliau sudah menjelaskan dan menggeluti bidangnya sudah lama, sehingga tidak patut dirinya diragukan. 

Sungguh disayangkan bahwa nama sekaliber Habib Bahar Bin Smith terbata-bata dalam membaca Ayat Al-Quran terutama dalam membaca kitab kuning. 

Sebagai umat Islam sudah sepatutnya kita bijak dalam memilih tokoh panutan, bukak hanya ikut-ikutan saja, karena yang kita pilih adalah jalan menuju Ridhonya.

Pernyataan Kabaintelkam Polri supaya masyarakat tidak terprovokasi oleh berita hoax menjelang pelaksanaan pemilu 2024.

Pernyataan Kabaintelkam Polri supaya masyarakat tidak terprovokasi oleh berita hoax menjelang pelaksanaan pemilu 2024.

Tunggangi Rempang, Dua Tokoh Jebolan HTI Adakan Aksi Kampanyekan Khilafah

 Tunggangi Rempang, Dua Tokoh Jebolan HTI Adakan Aksi Kampanyekan Khilafah

Kita semua paham dan mengerti, sebuah perubahan besar sedikit ataupun banyak pasti akan menimbulkan dampak bagi seluruh lapisan masyarakat. Tak terkecuali gejolak masyarakat di P. Rempang Kep. Riau. 

Demi kemajuan dan kesejahteraan yang berjangkan panjang maka Proyek Strategis Nasional harus terus berlangsung dan masyarakat diharapakan paham dengan tujuan tersebut serta dapat legowo direlokasi di tempat lain. 

Namun relokasi masyarakat bukanlah perkara mudah, seperti banyaknya kasus ataupun kejadian relokasi di seluruh Indonesia, relokasi sulit dilakukan kebanyakan dikarenakan komunikasi dengan masyarakat putus akibat provokasi dari pihak-pihak yang tidak suka dengan kemajuan yang ingin dicapai, entah berasal dari lawan politik, atau memang dari kelompok yang tidak suka dengan keberadaan Pancasila. 

Dari sini kita dapat mengerucutkan salah satu sebab dan munculnya provokasi tersebut berasal, HTI nama yang tidak asing bagi kita semua, kelompok yang berpaham Khilafah terbuat masih ada dan masih eksis mengancam kedaulatan negara kita. 

Dari penelusuran dan sumber terpercaya kelompok tersebut akan mengadakan aksi demontrasi di Kota Surabaya, pada Hari Selasa tanggal 26 September 2023 pukul 12.30 WIB di Depan Gedung DPRD Jawa Timur Jl. Indrapura. 

Dalam aksi yang akan diadakan ketahuilah inisiator kegiatan tersebut adalah Ust. Khoirudin dan Ust. Sugiono yang telah kita ketahui bersama bahwa dua tokoh tersebut merupakan jebolan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). 

Atas nama masyarakat Rempang kali ini mereka menggunakan nama Aliansi Masyarakat Surabaya Peduli Rempang (AMSPR), Surabaya dan Rempang dua nama sekaligus mereka tunggangi dan manfaatkan untuk mengadu domba antara masyarakat dengan Pemerintah. 

Sebagai masyarakat yang beragama, cerdas dan cinta tanah air kita wajib menjunjung dasar Pancasila sebagai pedoman hidup kita, kita tidak boleh terkecoh dengan janji-janji khilafah buatan HTI, karena sudah banyak bukti negara di wilayah Timur Tengah dimana Hizbut Tahrir berada maka Perang selalu ada.

Habib Syakur Sayangkan Konflik Rempang Ditunggangi Eks HTI Kampanye Khilafah

 

Habib Syakur Sayangkan Konflik Rempang Ditunggangi Eks HTI Kampanye Khilafah.

Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menyayangkan bahwa konflik agraria yah terjadi di Rempang justru menjadi panggung politik pengasong khilafah untuk eksis kembali.

Hal ini menurutnya terlihat dengan beberapa agenda demonstrasi yang dilakukan oleh eks Hizbut Tahrir Indonesia melalui sayap organisasinya yakni Gema Pembebasan di beberapa daerah.

“Kedoknya aksi bela Rempang, tapi di spanduk-spanduk mereka jelas tersirat agenda politik mereka, mendirikan negara Khilafah,” kata Habib Syakur kepada wartawan, Senin (25/9).

Ia berharap agar pemerintah dan masyarakat adat Melayu Pulau Rempang segera melakukan dialog terbuka dan transparan untuk menyelesaikan persoalan penguasaan lahan yang bersinergi dengan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City.

“Iya, dialog ini penting agar situasinya jangan terus dijadikan panggung politik lain bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sudah jelas ini terjadi dan tak boleh dibiarkan,” ujarnya.

Bagi Habib Syakur, penyelesaian konflik dengan pendekatan pancasilais sebanarnya adalah solusi. Jika semua pihak mengedepankan musyawarah mufakat, tak perlu ada gesekan yang terlalu keras antara rakyat dan negara melalui instrumen pemerintah dan aparat keamanan.

“Jangan termakan kampanye Khilafah adalah solusi. Pancasila yang selama ini kita miliki adalah solusi. Pastikan penyelesaian konflik dengan pendekatan Pancasila, Insya Allah beres,” tuturnya.

Lebih lanjut, berbagai kasus agraria di Indonesia yang berujung bentrokan antara masyarakat dengan aparat selalu terjadi karena belum tuntasnya musyawarah yang sampai pada titik mufakat. Sementara pemerintah memaksakan untuk melakukan eksekusi.

Sebab jika merujuk pada tujuan Indonesia yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), jelas mengatakan bahwa ;

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebagsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Iya, cara-cara memaksa ini tidak akan baik. Dialog yang baik dengan kepala dingin, cari solusi bagaimana agar investasi tetap bisa jalan dan rakyat tidak dikorbankan begitu saja,” ucap Habib Syakur.

ULAMA BANGKALAN MENOLAK AJARAN KHILAFA DI PULAU MADURA

ULAMA BANGKALAN MENOLAK AJARAN KHILAFA DI PULAU MADURA

Adanya isu penyebaran ajaran khilfah di Kecamatan Socah, Bangkalan, khususnya di Desa Keleyan membuat masyarakat setempat resah. Tak mau tinggal diam, PAC Ansor dan MWC NU serta Banser Kecamatan Socah melakukan tindakan penolakan terhadap ajaran paham khilafah tersebut.

Salah satunya dengan memasang spanduk penolakan terhadap ajaran khilafah.

Ketua PAC Ansor Kecamatan Socah Abdul Aziz menyatakan, terkait dengan pemasangan spanduk penolakan khilafah di Kecamatan Socah untuk menolak ajaran tersebut. Sebab, ajaran khilafah sangat meresahkan bagi masyarakat.

Jelas ini ajaran paham khilafah ini sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ini bisa merusak marwah, aqidah, dan tatanan bernegara,” katanya, kamis (21/9/2023).

Menurut Aziz, sebelumnya di Kecamatan Socah bukan hanya sekali dan dua kali saja, bahkan lebih dari dua kali penyebaran ajaran khilafah ini dilakukan.

Oleh karena itu, PAC Ansor, MWC NU, dan Banser Kecamatan Socah menolak keras ajaran paham khilafah ini di Kecamatan Socah.

“Kami berharap aparat penegak hukum supaya terjun langsung untuk mencegah ajaran paham khilafah ini,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua MWC NU Kecamatan Socah Abdullah menyatakan hal yang senada. Menurutnya, pihaknya bukan hanya sekali dan dua kali mengetahui adanya kegiatan-kegiatan ajaran khilafah yang kadang-kadang disetting dengan kegiatan yang lain, namun isinya paham khilafah.

Cuma kali ini masyarakat sudah sangat resah sehingga kami melakukan suatu tindakan. Salah satunya dengan tegas menolak adanya ajaran khilafah di Kecamatan Socah,” tegasnya.

Pihaknya menyampaikan bahwa tanggal 24 bulan ini, dikabarkan akan ada pertemuan yang bertajuk multaqo. Hanya saja pihaknya khawatir isi dari pertemuan itu bukan multaqo melainkan ajaran paham khilafah.

HTI - Suburnya Paham Khilafah di Kota Sholawat Bangkalan

Suburnya Paham Khilafah di Kota Sholawat Bangkalan

Kita Semua mengetahui bahwa Madura merupakan Pulau yang memiliki budaya yang sangat erat dengan Islam, mulai dari NU, Muhamadiyah dan orgaginasi Islam lainya mendapat respon baik dari Masyarakat Madura, karena memang Masyarakat Madura sangat menjunjung Ghiroh Izzatul Islam yaitu semangat menjunjung kemuliaan Islam, namun dengan semangat yang sangat besar tersebut seperti pedang bermata dua yang juga menyuburkan Ideologi khilafah yang diam-diam berusaha mengambil kesempatan pada taatnya Masyarakat Madura kepada Agama Islam.

Ideologi khilafah yang dibangun kelompok HTI berkamuflase dengan banyak nama dan salah satu nama yang mereka pakai yaitu Majelis Al-Buhuts Al Islamiyah, kelompok tersebut akan mengadakan kegiatan yang menggunakan nama Multaqo Ulama Aswaja, di Ponpes Al-Muntaha Ds. Keleyan, Kec. Socah  Kab. Bangkalan yang akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023.

Kegiatan tersebut akan disiarkan secara live pada chanel youtube sebagai berikut:

1. Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD).

2. Multaqo Ulama Aswaja TV.

Dari penelusuran dan sumber terpercaya bahwa kegiatan tersebut dipelopori oleh KH. Toha Kholili, selaku Pengasuh Ponpes Al-Muntaha Al-Kholiliyah yang kita ketahui bahwa banyak kita temukan jejak digital pada tanggal 22 November 2019 melakukan deklarasi Khilafah di kediamanya, kegiatan tersebut akan dihadiri undangan dengan jumlah sekitar 2.000 orang serta banyak tokoh-tokoh HTI yang akan ikut serta dalam kegiatan tesebut.

Rencana kegiatan ini akan menghadirkan tokoh-tokoh jebolan HTI yang salah satunya adalah Ahmad Khozinudin dari LBH Pelita Umat/Lajnah Pelita Umat yang sudah kita ketahui Bersama bahwa LBH tersebut sangat senang mengkritik pemererintah dengan cara menggiring Masyarakat untuk mempercayai gagasan mereka untuk membentuk Pemerintahan Khilafah, tentu negara kita sangat menjamin adanya berkumpul dan menyampaikan aspirasi, akan tetapi yang perlu kita pahami bahwa kebebasan yang kita rasakan disalahgunakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Keputusan Pemerintah melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/TUN/2019 terkait pembubaran kelompok HTI yang menganut paham Khilafah sudah sangat tepat, karena memang Ideologi khilafah tidak bisa diterapkan di Indonesia serta kegiatan makar terhadap Pemerintahan yang sah dilarang oleh Agama Islam.  

Sebagai umat Islam yang baik bukankah kita sewajibnya untuk menjaga perdamaian antar umat beragama, tidak ada yang salah dengan konstitusi yang dibuat oleh leluhur kita, karena memang Negara Indonesia merupakan kesepaatan semua golongan termasuk Kyai dan Ulama Indonesia yang merupakan representasi golongan Islam, dan perlu kita Ingat bahwa kelompok HTI tidak ikut dalam merebut kemerdekaan Indonesia, jadi sungguh kurang ajar sekali bila kelompok HTI yang tidak ikut berjuang tapi berusaha membohongi Masyarakat Islam dengan janji-janji khilafah.

Polri - Kepercayaan Masyarakat Terhadap POLRI Terus Bertambah

Polri sempat menjadi bulan bulanan kritikan akibat banyaknya kasus yang menimpa internal sendiri. hasil pantauan media, polisi-polisi di lapangan sudah bertugas dengan sangat baik. Namun, kasus pembunuhan berencana yang melibatkan IJP Ferdy Sambo dan kasus narkotika yang melibatkan IJP Teddy Minahasa membuat kerja keras polisi-polisi menjadi ikut tercoreng.

Dengan adanya kasus kasus tersebut membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin merosot, namun atas perintah Presiden Joko Widodo untuk mengusut tuntas setiap kasus yang melibatkan  oknum anggota Polri, dengan tegas Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo menegakkan hukum bagi semua anggota Polri yang melanggar peraturan / hukum pidana.

Penanganan kasus yang menyeret pejabat tinggi Polri yang dinilai telah maksimal oleh masyarakat, Hal ini membuat masyarakat kembali percaya diri terhadap kinerja Polri.

Indikator Politik Indonesia (IPI) memaparkan hasil survei tingkat kepercayaan terhadap Polri yang meningkat dan berada di angka 70,8 persen.

Beberapa tokoh memberikan apresiasi atas profèsionalitas dari Polri dan kembalinya kepercayaan masyarakat, Salah satunya adalah Gus Ilham.

*Keamanan dalam negeri merupakan peranan penting dari pihak Kepolisian yang memiliki tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta menegakkan hukum yang tajam keatas dan tumpul kebawah”

Gus Ilham sebagai Ulama Jatim yang merupakan mitra Polri juga menyambut baik hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang menunjukkan tren kepercayaan publik terhadap Polri meningkat. Dirinya berharap kenaikan signifikan itu menjadi pemicu semangat kepada seluruh anggota Polri agar semakin baik dalam melayani dan mengayomi masyarakat.

“Hasil Survei peningkatan kepercayaan masyarakat ke Polri meningkat menjadi 70,8%. Semua itu tiada lain berkat penegakan hukum yang adil kepada semua orang termasuk kepada oknum pejabat tinggi Polri sendiri yang melanggar hukum, sesuai asas semua orang memiliki hak yang sama di depan hukum, tren positif ini menjadi motivasi kepada seluruh anggota Polri untuk semakin baik melaksanakan tugasnya demi menjaga harkamtibmas, semoga Allah SWT selalu menyertai dan melindungi setiap tugas Polri” kata Gus Ilham.

Semoga kedepan para polisi dapat memberikan contoh yang baik di tengah masyarakat dengan segala kesederhanaanya agar masyarakat dapat meniru sebagai suri tauladan yang baik.

JAWA TIMUR - TOLAK KEGIATAN TABLIGH AKBAR HTI, PNIB SEBAR SPANDUK DI SURABAYA

 

TOLAK KEGIATAN TABLIGH AKBAR HTI, PNIB SEBAR SPANDUK DI SURABAYA

Surabaya - Diketahui rencana kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI di Surabaya kembali mendapat penolakan keras dari kelompok Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB). 

Ketua Umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) Waluyo Wasis Nugroho atau Gus Wal mengaku, pihaknya menolak kegiatan HTI itu di taman Apsari kota Surabaya.

“Kami, PNIB tegas menolak apapun kegiatan HTI dan kelompoknya, radikalisme dan terorisme,” ujarnya dikonfirmasi wartawan di Surabaya, Kamis (20/3/2023).

Gus Wal menyebut, PNIB tak ingin pemerintah membiarkan mengadakan kegiatan tersebut sebagaimana kelompok tersebut telah resmi dibubarkan sesuai Perppu No. 2 Tahun 2017.

“Karena kami tidak ingin apa yang dilakukan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia merubah tatanan Indonesia yang berideologi Pancasila ini dengan Khilafah dan sistim syariat Islam” ucapnya.

"Karena Indonesia ini penuh dengan ras, etnis, budaya serta keberagaman", imbuhnya.

Spanduk itu bertulis PNIB Surabaya, Jawa Timur dan Indonesia tolak dan bubarkan pawai bendera khilafah berkedok pengajian, M. Khoiruddintolak HTI bangkit kembali, Terpampang juga gambar penolakan radikalisme, terorisme, dan politik identitas. (RED).

Jawa Timur - NU MENOLAK ADANYA PAWAI HTI DI SURABAYA

                                     NU MENOLAK ADANYA PAWAI HTI DI SURABAYA

NU MENOLAK ADANYA PAWAI HTI DI SURABAYA. 

Surabaya, HTI merupakan kelompok intoleran-radikal yang dibubarkan oleh pemerintah pada tahun 2017. Setelah HTI di bubarkan, kegiatanya tetap berlangsung dengan menggunakan nama lain/mantel (HTI) seperti Forum Komunikasi Majelis Ta'lim Surabaya.

Forum Komunikasi Majelis Ta'lim Surabaya berencana akan melakukan kegiatan "TABLIGH AKBAR MENYAMBUT RAMADHAN 1444 H", kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari rabu tanggal 22 Maret 2023, pukul 07.30 s/d 11.00 Wib di Taman Apsari (Depan Gedung Grahadi) dengan jama'ah berjumlah 500 orang. 

Korlap aksi tersebut yaitu Ust. Khoiruddin yang merupakan pentolan HTI yang telah eksis dalam berbagai kegiatan atau aksi dalam menyuarakan paham khilafah dengan mengangkat isu-isu nasional-internasional. 

Paham khilafah tentunya bersebrangan dengan ideologi Pancasila yang berasas kebebasan beragama dan kental akan menyebabkan resistensi di masyarakat, seperti adanya penolakan terhadap kegiatan "TABLIGH AKBAR MENYAMBUT RAMADHAN 1444 H" yang dilakukan oleh berbagai tokoh umat Islam termasuk Gus Ilham selaku tokoh LBH NU. 

Menurut Gus Ilham "kita tidak boleh memberikan ruang untuk kegiatan atau aksi pada kelompok intoleran-radikal (HTI) yang merupakan musuh negara yang bertujuan merubah ideologi Pancasila menjadi Khilafah".

"Kita harus bergerak bersama membubarkan setiap kegiatan HTI dalam bentuk apapun karena setiap kegiatan mereka akan menyebabkan perpecahan di NKRI seperti yang terjadi di negara timur-tengah yang merupakan negara asal Hizbut Tahrir".

"Warga NU siap bergerak turun jalan menolak kegiatan HTI dan membubarkan kegiatan HTI apabila kegiatan tersebut tidak segera dibatalkan" (RED).

Sejarah - Sejarah pendirian Masjid Jami' Al - Anwar Kota Pasuruan oleh Kanjeng Pangeran Nitiadiningrat

Sejarah pendirian Masjid Jami' Al - Anwar Kota Pasuruan oleh Kanjeng Pangeran Nitiadiningrat.

Masjid Agung Pasuruan atau disebut Masjid Jami Al Anwar Pasuruan  dibangun oleh Adipati Nitidiningrat IV (1751-1799) pada masa kekuasaannya di Pasuruan. Masjid tersebut berada di sebelah Barat Alun-alun Pasuruan.

Mesjid Agung Jami'  Al Anwar Pasuruan memilki luas mencapai 3.770 meter persegi dan termasuk komplek pemakaman Surga Surgi (Raja Nitiadiningrat) dan KH Abdul Hamid yang terletak di belakang mesjid tersebut.

Tanah Masjid Jami' Al - Anwar Kota Pasuruan, Alun - alun dan Pendopo Pasuruan merupakan tanah pemberian dari Kasunanan Surakarta kepada kadipaten Pasuruan atau Nitiadiningrat.

Kanjeng Pangeran Nitiadiningrat IV merupakan cicit dari Kanjeng Pangeran I / Pangeran Grudo yang memiliki Ibu yaitu NYAI BERI yang merupakan istri dari Pakubowono II Kartosuro.

 

Adapun silsilah sebagai berikut :

Kanjeng Pangeran Nitiadingrat I merupakan keturuanan dari Pakubowono II Kartosuro /  Amangkurat Djowo (Kasunanan Surakarta / Solo ) bin Pakubowono I/Pangeran Puger bin Sultan Agung (Pangeran Rangsang) bin Sunan Sedokrapyak.

 

Dalam sejarah pemerintahan Nitiadiningrat :

1. Kanjeng Pangeran Nitiadiningrat I memiliki kedekatan dengan VOC yang dapat terlihat dari lambang kerajaan Nitiadiningrat tercantum simbol Singa (Simbol VOC).

2. Penataan Kota Pasuruan merupakan tata kota masa kolonial Belanda.

 

Pada saat pembangunan Masjid Jami' Al - Anwar Kota Pasuruan, Kanjeng Pangeran Nitiadiningrat IV mewakafkan Masjid tersebut dan menunjuk Nadzir (Pengelola Wakaf) yaitu KH. Hasan Sanusi (Mbah Slagah) dan ditunjuklah Takmir Masjid oleh Nadzir yaitu Bani Sahal.

Pada saat ini  Nadzir dan Takmir Masjid Jami' Al - Anwar Kota Pasuruan sudah mulai tersingkir dalam pengelolaan Masjid sehingga diperlukan langkah untuk penegasan kembali oleh keturunan dari Nitiadiningrat kepada Bani Mbah Slagah yang akan dirangkai dalam kegiatan Sungkeman Agung Surga - Surgi yang dihadiri oleh KGPH. Benowo selalu adik Raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat Sinuhun Pakubowono XII yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023.

Adapun kegiatan Sungkeman Agung Surga - Surgi dalam bentuk pawai budaya yang dipadukan dengan kegiatan agama yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait SEJARAH PASURUAN dan melestarikan budaya Nusantara yaitu budaya Tari Bedaya yang saat ini mulai terkikis oleh budaya Luar.

 

Kalimat penutup penulis :

 

Kebudayaan merupakan identitas Nasional suatu bangsa. Identitas Nasional bangsa dapat dikatakan sebagai keunikan, karakteristik, atau kecirikhasan, agar suatu bangsa tersebut dapat dibedakan dengan bangsa lainnya.

 حب الوطن من

hubbul-wathan minal-iman, artinya : mencintai bangsa merupakan tanda keimanan.

NKRI harga Mati.

Jatim - Ketua PSHT Nganjuk angkat bicara bahwa PSHT ketiban sampur oleh gesekan perguruan atau komunitas yang saat ini terjadi.

 

Ketua PSHT Nganjuk angkat bicara  bahwa PSHT ketiban sampur oleh gesekan perguruan atau komunitas yang saat ini terjadi.

 

Nganjuk adalah daerah yang terbilang tenang. Secara kultur wilayah ini di huni oleh adat yang santun. Dengan mencuatnya beberapa insiden perkelahian beberapa waktu ini membuat gerah warga Nganjuk khususnya. Menghadapi perkembangan ini Ketua Cabang PSHT Kab. Nganjuk memberikan tanggapan terkait gesekan dan efek kegaduhan di Kab. Nganjuk. (24/1/23)

 

Sikap tersebut ditunjukkan bertujuan agar meredam situasi dan meminimalisir issu - issu liar yang berkembang di masyarakat. Bahkan Ketua PSHT menyatakan siap melakukan patroli bersama 3 Pilar secara rutin agar Ketertiban di Nganjuk dapat

 

Menurutnya, "Kita saat ini ketiban sampur (istilah Jawa) Dan yang saat ini terjadi adalah adanya gesekan perguruan silat namun eksesnya ke PSHT, karena banyak properti PSHT yang telah di rusak oleh mereka dan ini tentu akan membawa dampak yamg kurang baik karena di pastikan ada potensi kerawanan  antar perguruan silat yang saat ini sangat mudah tersulut."

 

"Kecepatan tehnologi dan informasi  juga sangat berperan menyulut emosi jika tidak di tanggapi secara bijak dan dewasa dalam memandang sebuah persoalan, Kejadian gesekan yang terjadi bukan dari anggota perguruan silat PSHT Nganjuk, melainkan dari komunitas - komunitas yang mengatasnamakan  perguruan silat menggunakan almamater PSHT", Jelas K.H. Gondo Hariyono selaku Ketua Cabang PSHT Kab. Nganjuk.

 

"Pihaknya telah memberikan wadah aspirasi bagi warga PSHT yang mendapatkan problem permasalahan dan selanjutnya akan melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak berwenang sesuai prosedur pelaporan,"  Pungkasnya

 

K.H. Gondo Hariyono menambahkan bahwa  menghimbau kepada anggota PSHT kab. Nganjuk untuk tetap tenang serta dapat mengendalikan diri, yakin bahwa Polres Nganjuk melakukan penegakan hukum sesuai azas hukum praduga tak bersalah. (Red)

Suara Rakyat - Dipanggil DPR soal Gugatan Rp 56 M ke Konsumen, Meikarta Mangkir !

 

PT Meikarta PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) mangkir dari panggilan komisi VI DPR RI. Anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk ini dijadwalkan bertemu Komisi VI DPR RI siang ini.

Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi mengatakan absennya manajemen Meikarta sebagai bentuk pelecehan. Kalaupun tidak bisa hadir, yang bersangkutan seharusnya bisa memberi kabar.

"Kalau ada mitra atau stakeholder yang diundang tak bisa hadir setidaknya berikan informasi. Kalau ini kan tidak ada sama sekali. Berarti dia sudah melecehkan parlemen dan ini perlu penyikapan serius," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR dengan Presiden Direktur PT MSU, Rabu (25/1/2023).

Sementara itu anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengatakan, pihak MSU tidak memberi kabar apapun.

"Tanpa ada kabar, tidak ada surat balasan, ini menunjukkan Meikarta merasa dirinya bisa membeli, bisa menundukkan semua orang yang ada di Republik Indonesia," tuturnya.

Sebelumnya agenda dijadwalkan berlangsung di ruang rapat komisi VI DPR pukul 14.00 WIB. Dilansir dari detiknews, Andre mengaku dapat pengaduan dari konsumen Meikarta yang dirugikan karena digugat Rp 56 miliar.

Ada beberapa Agenda pada pertemuan nanti. Andre menyebut DPR akan meminta Meikarta mencabut laporannya soal tuntutan yang tidak masuk akal.

"Jadi ada berapa agenda, yang pertama kita minta nanti bagaimana Meikarta mencabut laporannya kepada masyarakat konsumen itu soal tuntutan Rp 56 miliar yang tidak masuk akal dan menzalimi konsumen, masyarakat yang sudah membeli malah dituntut karena menuntut haknya," sambung Andre.

Sebelumnya, Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) menghadapi gugatan Rp 56 miliar. Gugatan dilayangkan pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk.

sumber : detik.com

Suara Rakyat - Konsumen Meikarta: Uang Sudah Habis, Unit Tidak Dapat, Malah Dituntut

Konsumen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) menyatakan kebingungannya lantaran dituntut oleh pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).

Salah satu tergugat nomor 9, Indri, mengaku sudah merugi lantaran hingga saat ini masih belum mendapatkan unit apartemen yang sudah dibeli. Ia pun mempertanyakan tindakan dari anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) tersebut.

"Kita sudah habis uang, unit tidak dapat, malah kita dituntut. Coba berpikir logis, waras tidak? Maling teriak maling. Jadi, MSU kita pertanyakan otaknya di mana? Pola pikirnya di mana?" ucapnya di depan Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (24/1/2023).

"Kita hanya menuntut hak kita, kalau tidak bisa dipenuhi kembalikan uang kita, itu aja, simple," lanjutnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum PKPKM, Rudy Siahaan turut mempertanyakan gugatan yang dilakukan oleh PT MSU. Menurutnya, PKPKM ini sudah menyuarakan aspirasinya dengan santun, tidak pernah terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum.

"Kita ini negara berdasarkan hukum, jangan melakukan statement semata pencemaran nama baik, nama baik yang mana? Justru mereka yang lakukan wanprestasi. Kita kutip dari anggota yang terhormat DPR di sana. Yang wanprestasi siapa, yang menggugat siapa, aneh bin ajaib," kata Rudy usai sidang berlangsung.

Sebagai informasi, sidang perdana hari ini akan ditunda hingga 7 Februari 2023. Hal ini karena dari pihak PT MSU tidak menyerahkan data tergugat yang valid.

Dari 10 tergugat yang ada, 4 orang di antaranya tidak disertai dengan alamat yang jelas dan 2 orang lainnya bukan anggota komunitas konsumen Meikarta. Maka dari itu, majelis hakim meminta pihak kuasa hukum PT MSU menyiapkan data yang valid dalam dua minggu ke depan.

"Kalau kita berbicara hukum, itu namanya error in persona nanti akan kita siapkan eksepsi seperti itu. Karena memang lucu, inilah ironisnya di negara kita ini, konsumen yang merupakan korban, mereka yang mempertanyakan unitnya, mereka yang mempertanyakan haknya, kenapa mereka yang digugat? Apa salah mereka?" tutur Rudy.

Namun demikian, dirinya berharap Pengadilan Negeri Jakarta Barat dapat menegakkan keadilan. "Tapi kita yakin Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini tidak akan tertutup matanya untuk menegakkan keadilan," tutupnya.

Kesehatan - Kapan Vaksin Booster Kedua Untuk Umum? Cek Aturan dan Syaratnya

 

 

Vaksin booster kedua untuk masyarakat umum sudah bisa didapatkan. Pelaksanaan vaksin booster kedua untuk umum ini telah diatur sesuai peraturan perundang-undangan terbaru.

Dilansir situs resmi Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI, Jumat (20/1/2023), Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Muhammad Syahril menyampaikan bahwa dalam waktu dekat masyarakat umum sudah dapat vaksin booster kedua.

"Dalam satu sampai dua minggu ke depan, masyarakat usia lebih dari 18 tahun sudah dapat vaksin booster kedua tanpa menunggu tiket/undangan. Untuk pencatatan masih dilakukan manual sambil menunggu pcare dan peduli lindungi disiapkan," ujar Syahril.

Lantas bagaimana aturan, syarat dan kapan pelaksanaan vaksin booster kedua tersebut? Simak informasi selengkapnya tentang vaksinasi booster kedua untuk masyarakat umum berikut ini.

Aturan Vaksin Booster Kedua Untuk Umum

Aturan tentang vaksinasi booster kedua untuk masyarakat umum tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kemenkes RI Nomor HK.02.02/C/380/2023 Tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Booster Ke-2 Bagi Kelompok Masyarakat Umum. SE ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tertanggal 20 Januari 2023.

"Berdasarkan rekomendasi Komite Ahli Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesia Technical Advisory Group on Immunization/ITAGI) dalam surat nomor ITAGI/SR/23/2022 tanggal 24 November 2022 tentang Update Kajian Vaksinasi COVID-19 Dosis Booster Kedua bagi Masyarakat disampaikan bahwa vaksinasi COVID-19 dosis booster ke-2 dapat diberikan bagi masyarakat umum," bunyi SE Kemenkes tersebut.

Kapan Vaksin Booster Kedua Untuk Umum?

Berdasarkan poin pertama dalam SE Kemenkes tentang Vaksin Booster Kedua Untuk Masyarakat Umum tersebut, pelaksanaan vaksin booster kedua untuk umum dimulai pada Selasa, 24 Januari 2023. Vaksin booster kedua ini berlaku bagi masyarakat umum usia 18 tahun ke atas.

"Mulai 24 Januari 2023, dapat dimulai pemberian vaksinasi COVID-19 dosis booster ke-2 bagi semua masyarakat umum (18 tahun ke atas)," bunyi poin pertama SE tersebut.

Upaya pemberian vaksinasi booster kedua bagi masyarakat umum itu bertujuan untuk meningkatkan proteksi masyarakat Indonesia dari COVID-19. Hal ini mempertimbangkan data dan situasi epidemiologi kasus COVID-19 dan adanya varian baru, sehingga perlu adanya percepatan vaksinasi COVID-19 di tahun 2023, baik vaksinasi primer dan booster.

Syarat Vaksin Booster Kedua Untuk Umum

Adapun terkait syarat vaksinasi booster kedua untuk masyarakat umum, sebagaimana termuat dalam SE Kemenkes terbaru itu, adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat umum berusia lebih dari 18 tahun
   Pemberian vaksinasi COVID-19 dosis booster kedua ini berlaku bagi semua masyarakat umum dengan syarat telah berusia 18 tahun ke atas.
2. Jarat booster kedua 6 bulan setelah booster pertama
   Pemberian vaksinasi COVID-19 dosis booster kedua diberikan dengan jarak interval 6 bulan sejak vaksinasi dosis booster pertama.
3. Pemberian booster kedua di fasilitas kesehatan
   Pemberian vaksinasi COVID-19 dosis booster kedua bagi masyarakat umum dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau di pos pelayanan vaksinasi COVID-19.
4. Jenis dan dosis vaksinasi booster kedua untuk umum
   Vaksinasi COVID-19 dosis booster kedua yang dapat digunakan adalah vaksin COVID-19 yang telah mendapat Persetujuan Penggunaan Dalam Kondisi Darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan memperhatikan vaksin yang ada.

Jenis Vaksin Booster Kedua Untuk Umum

Adapun regimen vaksinasi COVID-19 dosis booster kedua untuk masyarakat umum termasuk SDM Kesehatan dan Lansia adalah sebagai berikut:

1. Kombinasi untuk booster pertama Sinovac

- AstraZeneca diberikan separuh dosis (half dose) atau 0,25 ml
- Pfizer diberikan separuh dosis (half dose) atau 0,15 ml
- Moderna diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml
- Sinopharm diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml
- Sinovac diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml
- Zifivax dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml
- Indovac diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml
- Inavac dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml

2. Kombinasi untuk booster pertama AstraZeneca

- Moderna diberikan separuh dosis (half dose) atau 0,25 ml
- Pfizer diberikan separuh dosis (half dose) atau 0,15 ml
- AstraZeneca diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml

3. Kombinasi untuk booster pertama Pfizer

- Pfizer diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,3 ml
- Moderna diberikan separuh dosis (half dose) atau 0,25 ml
- AstraZeneca diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml

4. Kombinasi untuk booster pertama Moderna

- Moderna diberikan separuh dosis (half dose) atau 0,25 ml
- Pfizer diberikan separuh dosis (half dose) atau 0,15 ml

5. Kombinasi untuk booster pertama Janssen (J&J)

- Janssen (J&J) diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml
- Pfizer diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,3 ml
- Moderna diberikan separuh dosis (half dose) atau 0,25 ml

6. Kombinasi untuk booster pertama Sinopharm

- Sinopharm diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml
- Zivifax diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml

7. Kombinasi untuk booster pertama Covovax

- Covovax diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml.

sumber : detik.com

Kesehatan - RI Kemasukan Varian Kraken, WN Polandia Masuk dari Kaltim

 

Kementerian Kesehatan RI mengumumkan Indonesia sudah kemasukan varian COVID-19 kraken atau XBB.1.5. Varian tersebut belakangan memicu peningkatan kasus di banyak negara, termasuk Amerika Serikat.

Kasus varian Kraken terdeteksi pada warga negara Polandia yang tiba di Kalimantan Timur pada 6 Januari 2023. Adapun yang bersangkutan dinyatakan positif COVID-19 varian Kraken, melalui hasil genome sequencing, keluar lima hari setelahnya, pada 11 Januari 2023.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI Maxi Rein Rondonuwu menyebut WNA positif COVID-19 varian Kraken ini sudah selesai menjalani isolasi mandiri.

"Kondisi tanpa gejala, sudah melakukan isolasi mandiri dan tes PCR, terakhir sudah negatif," terang dr Maxi saat dihubungi detikcom Rabu (25/1/2023).

Belum diketahui berapa banyak kontak erat dari kasus pertama COVID-19 varian Kraken. Maxi menekankan pihaknya tengah melakukan penelusuran epidemiologis.

"Terdeteksi 11 Januari 2023, kontak erat sedang dicari Dinas Kesehatan Balikpapan dan KKP Balikpapan," sebut dia.

sumber ; detik.com

Polri - Bebas Bersyarat dari Lapas Surabaya, Napiter Ini Ingin Bisnis Tahu-Tempe

Narapidana kasus terorisme (Napiter) Slamet Rudhu bebas bersyarat dari Lapas I Surabaya hari ini (24/1). Pria asal Batang, Jateng itu bebas setelah mendapatkan pembebasan bersyarat. Setelah bebas, dia berencana mendirikan usaha pembuatan tempe dan tahu.

Slamet merupakan salah satu Jaringan Jamaah Anshorut Dulah (JAD), ia mendapatkan pidana selama 3 tahun. Slamet ditangkap Densus 88 anti teror karena menjadi donatur untuk beli senapan rakitan pada tahun 2020.

Selama di Lapas Kelas 1 Surabaya, Slamet selanjutnya menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ikrar ini ia lakukan pada Jumat (18/2/2022).

"Tadi pagi sekitar pukul 09.30 WIB, petugas Lapas Surabaya melakukan pembebasan bersyarat seorang warga binaan pemasyarakatan kasus terorisme atas nama Slamet Rudhu," ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari, Selasa (24/1/2023).

Imam menjelaskan, bahwa Slamet dibebaskan bersama dengan tujuh warga binaan lainnya. Yang sama-sama juga mendapatkan hak pembebasan bersyarat.

"Karena bersyarat, maka status pembinaannya dialihkan menjadi pembimbingan sebagai klien di Balai Pemasyarakatan," terangnya.

Untuk mempermudah proses pembimbingan, Balai Pemasyarakatan Surabaya mengalihkan pembimbingan kepada Balai Pemasyarakatan Pekalongan. Slamet diantar langsung oleh wali pemasyarakatan sampai di rumahnya di Batang.

"Untuk memudahkan proses pembimbingan, nanti teman-teman Bapas Pekalongan yang akan menentukan pola dan waktu pembimbingan yang cocok untuk Slamet," terangnya.

Sementara itu, Kalapas Surabaya Jalu Yuswa Panjang menjelaskan bahwa Slamet mendapatkan pidana selama 3 tahun. Dia telah menyatakan ikrar di Lapas Kelas I Surabaya pada Februari 2022.

"Pembebasan Slamet Rudhu selain di dampingi wali Napiter juga menggandeng Aparat Penegak Hukum (APH) setempat seperti Polisi, TNI, BIN, dan BNPT," jelasnya.

Setelah bebas, Slamet langsung diantarkan ke tempat tinggalnya. Ini agar masyarakat juga turut aktif untuk melakukan pembinaan.

"Agar masyarakat ikut aktif untuk melakukan pembinaan, sehingga tidak bergabung lagi dengan kelompok radikal," terangnya.

Sementara itu, Slamet mengungkapkan rasa bahagianya karena bisa bebas pada hari ini. Dia berencana akan mengembangkan berbagai usaha di tempat tinggalnya. Termasuk salah satunya adalah pembuatan tempe dan tahu.

"Nanti mau bikin usaha lagi supaya menolong teman-teman yang lain untuk bekerja," ungkap Slamet.

Selain itu, Slamet juga berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam penanganan terorisme. Salah satunya dengan mengajak teman-temannya yang masih radikal agar kembali lagi ke pangkuan ibu pertiwi.

sumber : detik.com

Viral - Antar Anak ke RS Kanker, Kasmiti Nangis di Motor Terjebak Macet Depan DPR

 

 

Lalu lintas (lalin) di sekitar gedung DPR/MPR mengalami macet pagi tadi. Saat itu, ada seorang ibu yang mau membawa anaknya ke RS Kanker Dharmais, tapi terjebak kemacetan.

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat (Jakpus) Kompol Purwanta yang sedang memantau kondisi lalin di sekitar lokasi demo menyaksikan momen itu. Dia melihat ibu tersebut menangis ketika terjebak kemacetan.

"Jadi kan tadi pagi ada demo. Ibu-ibu itu nangis di motor. Mereka terjebak macet karena pagi tadi ada demo di DPR kan," kata Purwanta kepada wartawan, Rabu (25/1/2023).

Dia mengatakan ada seorang anak kecil yang digendong ibu tersebut. Saat ditanya, ibu itu mengaku hendak menuju ke RS Kanker Darmais yang berlokasi di Jl Letjen S Parman, Palmerah, Jakarta Barat (Jakbar).

Dia melihat ada selang yang dipasangkan sebagai alat bantu napas anak kecil yang dibawa ibu tersebut. Anak itu masih berusia 1 tahun.

"Saya lihat dia bawa anak kecil yang juga. Masih bayi, anak itu nangis terus," katanya.

Purwanta lalu memutuskan mengantar ibu bernama Kasmiti bersama bayinya tersebut ke RS Kanker Dharmais. Sementara suami Kasmiti menyusul ke RS menggunakan sepeda motornya.

"Anaknya pakai selang di hidungnya. Saya dengar ceritanya jadi nggak tega juga. Akhirnya saya antar, kalau tidak buru-buru, takutnya ada telat penanganan kan," ujarnya.

Kasmiti lalu diantar menggunakan mobil Satlantas Polres Metro Jakpus ke RS Dharmais. Kurang dari waktu 10 menit, Kasmiti telah sampai di RS Dharmais.

"Saya langsung masuk tol. Perjalanan sekitar 10 menit, itu juga saya sudah pakai pengeras suara minta bantu pengguna jalan lain minggir karena lagi bawa orang sakit," ceritanya.

Saat dihubungi terpisah, Kasmiti mengatakan dia sudah proses antre untuk pengobatan anaknya di RS Kanker Dharmais.

"Saya sudah di poli," ucap Kasmiti.

sumber : detik.com