International-Indonesia Juara Turnamen Dunia PUBG Mobile, Sabet Rp 2,5 Miliar

Foto: PUBG Mobile

Jakarta - Tim eSport Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional. Kali ini Bigetron Red Aliens (RA) yang jadi jawara di turnamen PUBG Mobile tingkat dunia.

Bigetron RA berhasil menyalip 15 tim dari berbagai negara, termasuk juara bertahan dari China di turnamen PUBG Mobile Club Open yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, (29/11-1/12). Mereka berhasil mengumpulkan 5 kali Winner Winner Chicken Dinner (WWCD).

Tim yang digawangi BTR Luxyy, BTR Ryzen, BTR Mcboy dan BTR Zuxxy meraih WWCD di hari pertama. Penampilan yang semakin membaik di hari kedua membuat mereka berhasil menggondol tiga WWCD.

Di hari terakhir, Bigetron RA meraih satu WWCD. Dengan total lima WWCD, mereka berada di puncak klasemen dan dinobatkan sebagai sang juara.

Atas keberhasilan tersebut, Bigetron RA diganjar hadiah USD 180 ribu atau sekitar Rp 2,5 miliar. Melengkapi kemenangan tersebut, BTR Zuxxy dinobatkan sebagai Most Valuable Player karena berhasil meraih 42 kills.



Di posisi kedua ada juara diraih Top Esport yang berasal dari China. Mereka mendapatkan hadiah USD 90 ribu atau sekitar Rp 1,2 miliar.

Sedangkan di peringkat ketiga ditempati Mega Esport yang berasal dari Thailand. Hadiah yang diterimanya sebesar USD 45 ribu atau sekitar Rp 633 juta.

Sumber : detik.com

Pemerintah-Peneliti LIPI Setuju Ada GBHN agar Pembangunan Nasional-Daerah Sinergis

Siti Zuhro (Ari Saputra/detikcom)

Jakarta - Peneliti senior LIPI Siti Zuhro menyetujui rencana amandemen UUD 1945 perihal menghidupkan kembali  Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Siti menilai GBHN dihidupkan kembali agar pembangunan nasional dan daerah sinergis.

"Satu sisi tentang haluan negara yang penting karena memang sejak era otonomi daerah yang diterapkan 2001 itu, rasanya untuk sambungkan atau membuat sinergi pembangunan nasional dan pembangunan daerah," kata Siti dalam diskusi polemik 'Membaca Arah Amandemen UUD 45' di Hotel Ibis Tamarin, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2019).

Dia berharap amandemen UUD 1945 saat ini perlu dievaluasi karena masih mempunyai banyak kekurangan. Usulan rencana amandemen UUD 1945 harus memunculkan wacana menerbitkan kembali GBHN.

"Usulan amandemen itu harusnya mengangkat isu krusial itu apa, jadi tidak boleh lakukan semacam dusta di antara kita. Jadi topik yang dimunculkan GBHN-nya saja, padahal GBHN itu terkait langsung dengan MPR, nanti payung hukumnya apa," kata dia.

Siti menilai saat ini pembangunan nasional dan daerah tidak sinergis. Jika ada GBHN, visi-misi presiden dan kepala daerah bisa sinergis.

"Jadi tak boleh visi-misi presiden, gubernur, bupati tak nyambung, jadi mau dibawa ke mana Indonesia," kata dia.

Selain itu, ia mengatakan tidak setuju pemilihan presiden melalui MPR dan masa jabatan presiden tiga periode. Menurut Siti, lebih baik masa jabatan presiden lebih dari 5 tahun tapi hanya satu periode dan tetap ada pemilu.

"La karena itu menurut saya penting untuk kita pikirkan opsi untuk satu periode dengan lebih dari 5 tahun. Apakah dua periode tapi disela. Artinya, kalau sekarang katakan ada Presiden Nasir Djamil selesai 2021, tidak boleh lagi 2021 ada pilpres itu dia ikut. Nanti dulu, tunggu itu juga, supaya tidak ada nepotisme dan politik dinasti," jelas dia.

Sumber : detik.com

Politik-PKS Tolak Presiden Dipilih Lewat MPR: Itu Mengaburkan Sistem Presidensial

detikNews

Foto: Faiq/detikcom

Jakarta - Anggota MPR Fraksi PKS Nasir Djamil menolak rencana amandemen UUD 1945 mengenai wacana masa jabatan presiden tiga periode. PKS juga menolak wacana  pemilihan presiden melalui MPR.

"Kami menolak dua hal menolak jabatan presiden tiga periode dan mengembalikan presiden dipilih MPR karena itu mengaburkan sistem presidensial, sistem presiden eksekutif harus dipilih," kata Nasir Djamil dalam diskusi polemik 'Membaca Arah Amandemen UUD 45' di Hotel Ibis Tamarin, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2019).

Di MPR, menurut Nasir, semua partai politik belum terkonsolidasi dengan baik, hanya sedang mencoba memberikan gagasan. Fraksi partai politik di MPR disebutnya seperti 'mencuri start' rencana pembahasan amandemen UUD 1945.

"Peta di MPR hari ini belum terkonsolidasi dengan baik, masing-masing kekuatan politik di MPR mencoba mengagas. Tapi ide ini belum terkonsolidasi dengan baik, sehingga kemudian bisa dipahami kekuatan politik--dalam tanda kutip--masing-masing fraksi curi start, jadi bukan pemilu saja," ucap Nasir.

Bagi PKS, ia menjelaskan rencana amandemen UUD 1945 harus berdasarkan kehendak masyarakat, bukan hanya sekelompok tertentu. Sebab, masyarakatlah yang akan merasakan dampak amandemen tersebut.

"Kalau ditanya ke PKS, sebenarnya amandemen harus didasari kehendak rakyat, bukan sekelompok elite tertentu karena yang akan rasakan rakyat dampak amandemen," katanya.

Sementara itu, Wasekjen DPP PPP Bidang Hukum Ade Irfan Pulungan mengatakan masa jabatan presiden tiga periode dan pemilihan presiden melalui MPR belum mendesak. Ia mengaku lebih setuju menerbitkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Pemilihan presiden di MPR belum urgen dan periode presiden tiga kali juga belum urgen. Kalau GBHN saya setuju ini urgen karena harus ada program menyeluruh tentang bagaimana konsep membangun negeri ini," jelas Irfan.

Irfan menjelaskan Presiden Jokowi sudah menegaskan dirinya terpilih dari pemilu langsung. Selain itu, masyarakat juga perlu diberi pemahaman demokrasi yang baik.

"Jokowi sudah katakan beliau produk dari pemilihan langsung. Nah sekarang adalah jadi persoalan gimana bisa memberikan pemahaman kepada publik soal demokrasi yang benar," tutur Irfan.

Politik-Masa Jabatan Presiden 1 Periode 8 Tahun Dinilai Paling Tepat

Masa Jabatan Presiden 1 Periode 8 Tahun Dinilai Paling Tepat

Guru besar hukum tata negara IPDN Prof Juanda mengkritik wacana amandemen UUD 1945 terkait penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Juanda menilai masa jabatan presiden satu periode selama delapan tahun paling tepat.

"Menurut saya, paling tepat adalah kalau benar-benar mengurus negara ini dalam konteks bagaimana presiden kita dapat mengurus negara ini dengan waktu yang sangat tepat, saya kira bisa saja 7 tahun atau 8 tahun satu periode misalnya," kata Juanda dalam diskusi polemik di Hotel Ibis Tamarin, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2019).

Dia mempersoalkan argumentasi dasar wacana masa jabatan presiden tiga periode. Wacana tersebut, menurut dia, ada kepentingan politik kelompok tertentu karena tidak puas dengan masa jabatan presiden dua periode.

"Saya melihat ini adalah misal kita mengatakan ini dua periode atau tiga periode. Tiga periode argumentasinya apa? Argumentasi mendasarnya apa? Saya lihat di sini ada tendensius politik kelompok untuk supaya, 'Ah, ini dua periode tidak cukup', supaya menjadi tiga periode," jelas dia.

"Kalau tiga periode artinya tentu walaupun itu nanti sudah menjadi hak setiap orang seperti Pak Jokowi bisa jadi nyalon, Pak SBY masih bisa dan seterus-terusnya, saya kira ini kita bermain-main dalam mengurus negara," sambung dia.

Sementara itu, Wasekjen DPP PPP Bidang Hukum Ade Irfan Pulungan mengatakan tidak melihat kepentingan politik untuk Pilpres 2024 dalam wacana masa jabatan presiden tiga periode. Menurut dia, jabatan presiden cukup hanya dua periode agar bisa memberikan kesempatan kepada generasi baru.

"Saya tidak setuju dengan kembali kepada mengevaluasi masa jabatan presiden ini. Cukuplah dua periode jabatan presiden biar ada regenerasi, biar ada perbaikan, dan kita melihat orang-orang yang punya kemampuan untuk mengurus negara ini," tutur Irfan.

Pemerintah-Dipermak Usai Kerusuhan, Ini Bangunan Pasar Wouma di Wamena

Dipermak Usai Kerusuhan, Ini Bangunan Pasar Wouma di Wamena

Kementerian PUPR telah menyelesaikan rekonstruksi Pasar Wouma di Wamena, Jayapura, Papua sesuai perintah Presiden Jokowi. Intip yuk hasilnya.

Pada saat mengunjungi Wamena pada Senin (28/10/2019), Presiden Jokowi memberi waktu dua minggu untuk rekonstruksi Pasar Wouma sebagai prioritas untuk pemulihan kegiatan ekonomi Kota Wamena. Rekonstruksi dilakukan karena pasar Wouma menjadi korban aksi rusuh pada 23 September 2019.

Pasar Wouma merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Wamena dengan luas 740 m2. Tercatat usai kerusuhan yang terjadi pada 23 September 2019 lalu, sebanyak 128 lapak pedagang rusak terbakar sehingga mengalami rusak berat.

Untuk mengembalikan kondisi pasar agar kembali berfungsi sebagai kegiatan jual beli kebutuhan logistik masyarakat, Kementerian PUPR telah menyelesaikan rekonstruksi pasar tersebut dalam 2 minggu dengan anggaran sebesar Rp 4,74 miliar sesuai dengan perintah Presiden.Dalam pelaksanaannya, Kementerian PUPR menugaskan PT. Nindya Karya didukung Konsultan PT. Virama Karya dan personil TNI AD.

Rekonstruksi dilakukan dengan memanfaatkan struktur beton bertulang dari bangunan eksisting sebelumnya. Perbaikan dilakukan pada rangka atap, penutup atap, meja lapak dengan dilapisi keramik, dan perbaikan lantai.

Selain perbaikan Pasar Wouma, Kementerian PUPR juga melaksanakan perbaikan fasilitas sosial dan umum, seperti gedung pemerintahan, toko, sekolah dan rumah penduduk yang rusak akibat aksi massa di Wamena pada September 2019 lalu.

Hukum-Investasi Bodong Kampoeng Kurma Manfaatkan Syekh Ali Jaber dan Momen 212

Kembali muncul investasi abal-abal yang memakan banyak korban. Investasi ini bernama Kampoeng Kurma dengan konsep syariah dan anti riba.

Awalnya PT Kampoeng Kurma menawarkan investasi kepada masyarakat dengan menjual kavling. Nah kavling itu akan ditanami kebun kurma yang hasilnya akan dibagikan kepada pemilik kavling.

Namun setelah berjalan sejak awal 2018 ternyata belum ada pohon kurma yang ditanam. Kemudian mereka yang mau mengambil kembali investasinya tak kunjung diberikan perusahaan.

Salah satu korban Irvan Nasrun mengaku tertarik lantaran konsepnya yang berlabel syariah. Perusahaan juga ternyata memanfaatkan gelombang massa umat Islam pada saat kejadian 212 dan 411.

"Jadi mereka memanfaatkan ghirah (semangat) umat Islam setelah kejadian 212 dan 411. Setelah 212 banyak bermunculan yang berbau syariah," ujarnya kepada detikcom, Senin (11/11/2019).

PT Kampoeng Kurma juga memanfaatkan tokoh-tokoh agama seperti Syekh Ali Jaber dan Ustaz Arifin Ilham. Irvan pun menunjukkan adanya rekaman video di Youtube ketika kedua tokoh agama itu membicarakan Kampoen Kurma.

Tak hanya itu, perusahaan juga mengundang Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya saat seremonial penanaman pohon kurma di lokasi. Hal-hal itu semakin membuat calon investor percaya.

"Karena saya yakin Kampoeng Kurma prospeknya bagus, dan saya tertarik dengan kawasan Islaminya," ujarnya.

Investasi bodong ini tercium pada awal Januari 2019, perusahaan mengumpulkan para investor dan memberitahukan bahwa akan ada investor dari Malaysia yang mau mengakuisisi proyek Kampoeng Kurma.

Perusahaan pun menjanjikan bagi investor yang ingin menarik dananya akan diberikan full ditambah 20% dari dana tersebut. Saat itu ada sekitar 50% pembeli kavling yang ingin refund, tapi kenyataannya tidak akan yang diproses.

"Pertengahan tahun sekitar bulan Juli, saya tanya ke manajemen Kampoeng Kurma, untuk menanyakan progress. Oleh mereka pertanyaan saya tidak dijawab. Saya akhirnya mencari informasi, ternyata AJB yang dijanjikan untuk kavling saya belum bisa terlaksana, saya tanya kapan AJB, dijawab belum bisa AJB karena dana tidak ada," tambahnya.

Selain ternyata kavling yang dibeli juga bodong, mereka juga tidak menemukan pohon kurma yang ditanam. Sebab dananya tidak ada.

"Heran saya, uang pembeli bisa habis. Bahkan pembeli yang refund diberi cek kosong. Ada pembeli yang kavlingnya ghaib (tidak ada), ada kavling yang ada kuburannya, banyak pembeli yang dilempar lempar karena tanah kavlingnya tidak ada," tuturnya.

Sementara juru bicara PA 212, Novel Bamukmin mengakui pernah mendengar investasi Kampoeng Kurma. Dirinya yang mengaku tertarik juga mengatakan belum mengetahui bahwa investasi itu bodong.

"Iya saya sudah pernah dengar itu dan saya justru tertarik membeli tanah di situ, agar bisa mempunyai tanaman kurma dan setahu saya belum tahu kalau investasi itu bodong. Perlu saya selidiki dulu namun kalau ada orang yang menjadi investor dari PA 212 saya belum dengar," tambahnya.

Pemerintah-6 Larangan di Media Sosial untuk PNS, Tak Boleh Sebar hingga "Like" Ujaran Kebencian.

6 Larangan di Media Sosial untuk PNS, Tak Boleh Sebar hingga "Like" Ujaran Kebencian.

Beberapa hari terakhir, ramai menyebar di media sosial soal imbauan pelaporan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara ( ASN) yang menyebarkan kebencian atau berita palsu.

Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Kominfo membantah informasi dalam pesan berantai itu. Meski demikian, BKN menyebutkan, pihaknya pernah mengeluarkan edaran mengenai kategori pelanggaran disiplin, salah satunya panduan berperilaku di media sosial

Edaran ini dikeluarkan pada 2018, saat memasuki tahun politik menjelang Pemilu 2019. Hingga saat ini, aturan yang dimuat dalam edaran tersebut masih relevan dan berlaku.

Bagi mereka yang melanggar, bisa disanksi hukuman disiplin hingga pembebasan jabatan yang bersangkutan.

Apa saja larangan tersebut?

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), berikut enam aktivitas yang masuk dalam kategori melanggar disiplin tersebut:

1. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tetulis lewat media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.

2. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antargolongan.

3. Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian (pada poin 1 dan 2) melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost Instagram dan sejenisnya).

4. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintahh.

5. Mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, dan memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.

6. Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana pada poin 1 dan 2 dengan memberikan likes, dislike, love, retweet, atau comment di media sosial.

Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi.

Hukuman disiplin ini diberikan dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak perbuatan yang dilakukan ASN tersebut.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hukuman disiplin terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat.

Hukuman disiplin ringan yang dimaksud berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

Hukuman disiplin sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Sementara itu, mekanisme pelaporan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran dilakukan melalui PPK masing-masing.

Pemerintah-Jokowi: Menteri dari Parpol Kurang Lebih Berjumlah 16

Jokowi: Menteri dari Parpol Kurang Lebih Berjumlah 16

Presiden Joko Widodo menyebut menteri dari partai politik di kabinetnya bersama Ma'ruf Amin akan berjumlah kurang lebih 16 orang.

Hal ini disampaikan Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2019), sebelum berangkat ke acara pelantikannya di gedung DPR/MPR. "Ya (16 orang), kurang lebih. Saya belum ngitung. Ya kurang lebih," kata Jokowi.

Jika jumlah kementerian berjumlah 34, maka jumlah menteri asal parpol yang sebanyak 16 orang sesuai dengan pernyataan Jokowi sebelumnya. Jokowi sempat menyebut komposisi menteri dari parpol akan berjumlah 45 persen, sementara menteri profesional lebih banyak yakni 55 persen.

Namun, saat ditanya apakah ada kader parpol non koalisi yang akan masuk kabinet, Jokowi tak menjawab. Ia meminta wartawan untuk melihat langsung saat pengumuman. Jokowi memastikan pengumuman nama menteri akan dilakukan pada Senin (21/10/2019) pagi. "Lihat besok," kata dia

Pemerintah-DPRD DKI Minta Risma ke Jakarta Selesaikan Permasalahan Sampah

DPRD DKI Minta Risma ke Jakarta Selesaikan Permasalahan Sampah

Studi banding di Pemkot Surabaya/Foto: Deny Prastyo Utomo

Surabaya -Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mendapat kunjungan rombongan dari DKI Jakarta. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD dan Pemda DKI Jakarta datang ke Kota Pahlawan untuk studi banding soal pengelolaan sampah.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Besari Barus menyampaikan, tempat pembuangan sampah di Bantargebang Kota Bekasi akan overload pada 2021. Sementara Pemprov DKI baru berencana membangun TPA pada tahun 2020.

"Apakah Ibu Risma mau kita boyong ke Jakarta dalam waktu dekat? Masalah sampah ini bisa terselesaikan kalau Pilkada mendatang Bu Risma pindah ke Jakarta," kata Bestari yang disambut tepuk tangan peserta studi banding di Ruang Sidang Balai Kota Surabaya, Senin (29/7/2019).

Bahkan, Besari juga mengkritik Pemprov DKI Jakarta. Yakni soal jumlah anggaran yang terbilang besar namun masalah sampah di ibukota masih menjadi PR besar.

"Anggarannya 4 kali lipatnya dari Surabaya ini," lanjut Besari.

Risma juga kaget dengan dana yang dikeluarkan Pemda DKI Jakarta untuk pengolahan sampah. Yakni mencapai Rp 3,7 triliun.

"Kalau di Surabaya hanya menghabiskan dana Rp 30 miliar. Karena kita menghemat biaya-biaya yang tidak perlu. Kita juga punya rumah-rumah kompos dan berhati-hati untuk menimbang sampah," kata Risma.

Detik.com

Polri-Total 4 Pelaku Penjarah Mobil Brimob Ditangkap, Polisi: Ini Kelompok Kriminal

Total 4 Pelaku Penjarah Mobil Brimob Ditangkap, Polisi: Ini Kelompok Kriminal

Zakia Liland - detikNews

Foto: dok.istimewa

Jakarta - Total empat orang pelaku pembakaran dan penjarahan mobil Brimob saat rusuh 22 Mei 2019 di Slipi, Jakarta Barat, telah ditangkap polisi. Kapolres Jakarta Barat Kombes Hengki Haryadi menyebut para pelaku bukan pengunjuk rasa, melainkan kelompok kriminal.

"Mereka adalah kelompok kriminal yang juga melakukan kerusuhan. Jadi bukan niat untuk melakukan unjuk rasa, tetapi memang melakukan kerusuhan," kata Kombes Hengki kepada wartawan di kantornya, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (14/6/2019).

Saat ini polisi telah menangkap empat pelaku. Keempat pelaku yakni Supriyanta Jaelani alias Vian, Idmas Arie Sadewo alias Dimas, Wawan Adi Irawan alias Wawan dan Diki Fajar Prasetyo alias Diki.

"Pelaku-pelaku lainnya masih kami kejar," imbuh Hengki

Hengki mengatakan, para pelaku terlibat dalam kerusuhan di Flyover Slipi, Jakarta Barat pada 22 Mei 2019 lalu. Mereka melakukan pengrusakan, pembakaran hingga penjarahan barang-barang yang ada di dalam mobil Brimob.

Hengki menambahkan, para pelaku terungkap dari hasil penyelidikan mendalam polisi dan bekerja sama dengan Inafis.

"Kita bisa melihat mereka dengan sengaja melakukan pembakaran dan penjarahan terhadap kendaraan dinas milik Polri," tuturnya.

Para pelaku menjarah tas yang ada di dalam mobil Brimob yang dibakar oleh para pelaku. Selain senjata api jenis Glock 17, para pelaku juga mencuri uang Rp 50 juta di dalam tas itu.

Politik-Jumalah massa kampanye akbar Prabowo-Sandiago "KALAH JAUH" dengan jumlah massa peringatan Hari Santri Nasional yang pernah dilaksanakan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo

Jumlah massa kampanye akbar Prabowo - Sandiago "KALAH JAUH" dengan jumlah massa peringatan Hari Santri Nasional pernah dilaksanakan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo

Minggu, 31 Maret 2019, terdapat kegiatan kampanye terbuka dari paslon 02, Prabowo - Sandiago di Stadion GOR Gelora Delta Sidoarjo yang dalam berita viralnya akan dihadiri oleh artis Nisa Sabyan, Mula Jameela, Al Ghozali dan Rhoma Irama dan akan dihadiri oleh sekitar 65 ribu hingga 80 ribu massa kampanye.

Tetapi dalam kenyataannya massa yang hadir dalam Kampanye Akbat Paslon 02, Prabowo - Sandiago di GOR Gelora Delta Sidoarjo tidaklah mencapai 65 ribu massa kampanye, untuk mencapai sekitar 20 ribu massa saja sangat sulit, mungkin hanya sekitar 10 ribu massa kampanye.

Terlihat dalam sebuah video yang menampilkan perbandingan antara kegiatan Kampanye Akbar Paslon 02, Prabowo - Sandiago dengan video pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Santri Nasional yang juga pernah dilaksanakan di Stadion GOR Gelora Delta Sidoarjo.

Dalam video kampanye akbar paslon 02, Prabowo - Sandiago, terlihat beberapa tribun penonton sepi dari massa kampanye akbar tersebut, bahkan dalam beberapa sisi tribun terlihat hanya beberapa orang yang duduk dalam sisi tribun di GOR Stadioan Gelora Delta Sidoarjo.

Mungkin yang bisa dibuat berita tentang banyaknya jumlah massa kampanye akbar tersebut hanya yang terlihat di tribun penonton sebelah barat atau yang berada di belakang panggung kampanye tersebut, dikarenakan massa kampanye banyak yang mencari tempat teduh untuk duduk dan melihat acara kampanye akbar tersebut.

Terlihat juga dalam video kampanye akbar dari paslon 02, Prabowo - Sandiago, bahwa lapangan sepak bola dalam stadion tersebut di timur terlihat kosong dan yang ramai massa hanya di bagian barat lapangan sepakbola atau yang dekat dengan panggung kampanye tersebut.

Apabila massa kampanye akbar paslon 02, Prabowo - Sandiago dibandingkan dengan massa dari peringatan Hari Santri Nasional yang pernah dilaksanakan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo maka jumlah massa kampanye akbar tersebut masih kalah jauh dari jumlah massa dalam acara peringatan Hari Santri Nasional di Stadion Gelora Delta Sidoarjo.

Jadi apabila ada berita dan video tersebar dan menyatakan bahwa massa kampanye akbar dari paslon 02, Prabowo - Sandiago, di Stadion Gelora Delta Sidoarjo dihadiri oleh 65 ribu sampai 80 ribu massa kampanye adalah berita hoax yang sangat nyata.

Politik-DPD SPN Jawa Timur dan DPD SP-PPMI Jawa Timur bersikap NETRAL dalam pemilu tahun 2019

DPD SPN Jawa Timur dan DPD SP-PPMI Jawa Timur bersikap NETRAL dalam pemilu tahun 2019

Cakrawala 37.

Sabtu, 30 Maret 2019, di wilayah Jawa Timur viral surat keputusan dari DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Timur dan Surat Keputusan dari DPD Serikat Pekerja Percetakan Penerbitan dan Multi Industri (SP-PPMI) yang menyatakan bahwa kedua kedua organisasi persatuan buruh tersebut bersikap "Netral" dalam pilpres 2019.

DPD SPN Jawa Timur dan DPD SP-PPMI Jawa Timur menghimbau kepada seluruh anggotanya untuk tidak mengikuti kampanye terbuka dari salah satu calon pilpres, yang akan diadakan di GOR Sidoarjo, dikarenakan DPP SPN Jawa Timur dan DPD SP-PPMI Jawa Timur bersikap "Netral" untuk menjaga persatuan dan solidaritas anggota serikat buruh semuanya.

Dalam surat Edaran yang tertulis tanggal 28 Maret 2019 dari DPP SPN Jawa Timur, surat tersebut berisi pernyataan dan himbauan dari DPD SPN Jawa Timur, bahwa demi menjaga persatuan dan keutuhan anggota Serikat Pekerja Nasional (SPN)  se-Wilayah Jawa Timur, maka DPD SPN Jawa Timur menghimbau supaya anggota serikat buruh SPN Jatim tidak terpengaruh oleh kampanye dalam masa pilpres 2019.

Selain pernyataan tersebut, DPD SPN Jawa Timur juga menghimbau supaya Satu Hati, Satu Tekat,  Satu Tujuan, SPN Jawa Timur menghimbau kepada masing-masing DPC SPN Jatim supaya mengintruksikan kepada anggotanya untuk tidak hadir dalam kegiatan kampanya pilpres tersebut, yang akan diadakan tanggal 31 Maret 2019.

Selanjutnya juga terdapat viral surat edaran dari DPD SP-PPMI Jatim (Serikat Pekerja Percetekan, Penerbitan dan Multi Induatstri), yang tertulis tanggal 28 Maret 2019 sebagai tanggal dikeluarkannya surat edaran tersebut.

Dalam surat tersebut DPD SP-PPMI Jatim secara tegas menyatakan dalam surat edaran tersebut bahwa organisasi SP-PPMI tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu dan demi menjaga keutuhan dan soliditas anggota SP-PPMI, khususnya di Jawa Timur maka DPD SP-PPMI Jawa Timur menghimbau kepada seluruh DPC SP-PPMI se-Jawa Timur dan PUK SP-PPMI se-Jawa Timur, supaya tidak menghadiri kampanye terbuka di GOR Sidoarjo dari salah satu calon pilpres 2019.

DPD SPN Jawa Timur dan DPD SP-PPMI Jawa Timur akan ikut serta membantu dan mendukung TNI dan POLRI dalam mengamankan dan menyukseskan Pemilu tahun 2019 supaya bisa berjalan dengan aman dan damai.

Link : dari viral di media sosial

Pemerintah-Senin, Kominfo Undang Facebook cs Bahas Masa Tenang di Medsos

Senin, Kominfo Undang Facebook cs Bahas Masa Tenang di Medsos

Agus Tri Haryanto - detikInet

Kominfo akan mengundang Facebook cs untuk membahas masa tenang di medsos jelang Pemilu 2019. (Foto: Agus Tri Haryanto/ detikINET)

Jakarta - Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), berencana mengundang Facebook, Twitter, dan media sosial lain untuk membahas masa tenang pemilu di medsos.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan saat dihubungi detikINET, Kamis (21/3/2019).

"Kita akan mengundang platform media sosial untuk membahas bagaimana teknisnya masa tenang di media sosial Senin depan. Pertemuannya akan dilakukan di gedung Kementerian Kominfo," ujar Semuel.

Semuel mengungkapkan bahwa informasi tersebut telah disampaikan kepada seluruh platform media sosial yang beroperasi di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Kominfo juga mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk memberikan "pencerahan" kepada media sosial terkait masa tenang ini.

"Ya, masa tenang dilakukan di media konvensional saja, sedangkan di media sosial tidak, nanti ada yang iri," ungkapnya.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 17 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum 2019 akan berlangsung serentak dengan pemilihan calon presiden dan calon legislatif pada 17 April 2019.

Adapun sebelum pencoblosan, dilakukan masa tenang yang berlangsung pada 14-16 April 2019.

Link = detik.com

Hukum-Akhir Dokter Wanita yang Fitnah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto

Akhir Dokter Wanita yang Fitnah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto

Andi Saputra - detikNews

Foto: Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto jadi Ketum PB FORKI (ist/Puspen TNI)

Jakarta - Gegara tidak beretika di Facebook, seorang dokter perempuan Siti Sundari Dara Nila Utama meringkuk di penjara. Jempolnya menulis komentar dan status yang bernada SARA. Bagaimana ceritanya?

Kasus bermula saat perempuan kelahiran 17 Desember 1966 itu membuat akun Facebook dengan nama Gusti Sikumbang. Dengan akun itu, ia memposting catatan yang penuh dengan nada fitnah. Seperti:

23 Agustus 2017
Selain jorok rakus serakah dan bau, Cina juga pemakan manusia. Kagak kebayang bentar lagi Cina-Cina singkek makan kita.

30 Agustus 2017
Jokowi jangan harap jadi Presiden 2019. Setelah petani tebu, garam, beras, disiksa. Wajah jelek kampungan tapi kelakuan bengis.

5 November 2017
Banser bubarin pengajian. Harusnya Jokowi bubarkan Banser Anshor, bukannya HTI.

30 November 2017
Semoga Gunung Agung meletus sampai tahun baru. Lumayan buat atraksi gratis wisatawan asing di Bali. Aamin.

11 Desember 2017
Siti Sundari menguplaod foto keluarga Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dengan caption 'Kita pribumi. Rapatkan barisan. Panglima TNI yang baru Marsekal Hadi Tjahyanto bersama istri Lim Siok Lan dengan 2 nk cewek cowok. Anak dan mantu sama-sama di Angkatan Udara.

12 Desember 2017
Jokowi singkirkan Islam dari bumi Indonesia.

Atas perbuatannya, dr Siti Sundari harus mempertanggungjawabkannya di depan hukum. Pada 18 Mei 2018, PN Jakpus menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara kepada dr Siti Sundari. Ia terbukti melakukan pidana secara berlanjut dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Vonis itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta pada 26 Juli 2018. Baik jaksa dan dr Siti Sundari sama-sama mengajukan kasasi.

"Tolak perbaikan penuntut umum dan terdakwa," demikian lansir panitera MA dalam websitenya, Kamis (28/3/2019). Duduk sebagai ketua majelis Salman Luthan dengan anggota Margono dan Sumardjiatmo.

Link : m.detik.com

Internasional-Puluhan WNI Ditemukan di Antara Ribuan Petempur Asing ISIS di Kamp Suriah

Puluhan WNI Ditemukan di Antara Ribuan Petempur Asing ISIS di Kamp Suriah

BBC World - detikNews

Damaskus - Sebagian warga Indonesia yang ditemukan berada di antara ribuan petempur asing ISIS menyatakan ingin kembali ke Indonesia.

Di antara mereka terdapat puluhan anak dan perempuan, yang saat ini berada di kamp pengungsi di Al-Hol, Suriah timur.

Mereka sebelumnya berada di Baghuz, kantong terakhir kelompok ISIS, yang direbut oleh Pasukan Demokratis Suriah, SDF pimpinan suku Kurdi.

Salah seorang warga Indonesia, Maryam, menyebut berasal dari Bandung, Jawa Barat. Dia menyatakan "ingin pulang ke Indonesia."

Bersama empat anaknya, Maryam ditemui di Al-Hol pada pekan pertama bulan Maret oleh Afshin Ismaeli, seorang wartawan lepas.

"Saya dengan empat anak dan keluar dari Baghuz...kami ingin pulang ke negara asal kami, ke Indonesia," kata Maryam dalam rekaman video yang dibuat Afsin.

Afshin mengatakan kepada BBC Indonesia, "Kondisi di kamp itu sangat, sangat buruk dan memprihatinkan. Tidak cukup untuk menampung ribuan orang, tidak ada bantuan. Ada yang membagi makanan tapi tak cukup untuk semua."

Warga Indonesia yang ditemui Afshin baru keluar dari Baghuz, namun ia mengatakan banyak pengungsi yang telah bertahun-tahun di kamp itu.

Pasukan SDF yang didukung Amerika Serikat dilaporkan telah menahan lebih dari 5.000 milisi asal Suriah dan mancanegara sejak Januari lalu. Mereka ditempatkan di berbagai penjara, sementara perempuan dan anak-anak ditempatkan di kamp pengungsi.

Menurut salah seorang pejabat Kurdi seperti dikutip kantor berita AFP, lebih dari 9.000 keluarga pendukung ISIS yang berasal dari luar negeri ditampung di kamp Al-Hol.

Kamp ini dibangun untuk sekitar 20.000 orang, namun saat ini menampung lebih dari 70.000 orang.

Kecewa dengan masyarakat internasional

Pejabat Kurdi, Abdul Karim Omar, mengatakan kepada wartawan BBC, Aleem Maqbool, dirinya sangat kecewa dengan dunia internasional karena merasa seolah dibiarkan untuk menangani para petempur ISIS.

Abdul Karim mengatakan pihaknya kewalahan menampung para milisi yang ditahan ini.

Dia mengaku sangat kecewa atas langkah sejumlah negara yang mencabut kewarganegaraan warga yang bergabung dengan ISIS. "Kurdi telah sangat menderita selama ini berada di bawah ISIS dan juga melawan kelompok militan itu."

Abdul Karim memperingatkan, "Membiarkan anggota ISIS di kawasan yang tak stabil di bawah pemerintahan yang tak mampu menangani, akan menimbulkan masalah.

BBC Indonesia berusaha mengontak Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI di Damaskus untuk menanyakan langkah penanganan WNI yang bergabung dengan ISIS, namun belum mendapatkan jawaban.

PBB mengatakan lebih dari 40.000 petempur asing dari 110 negara kemungkinan bertolak ke Suriah dan Irak untuk bergabung dengan ISIS.

Amerika Serikat menyerukan direpatriasikannya ratusan pria, perempuan dan anak-anak yang ditahan di medan perang.

Namun banyak negara yang ragu-ragu untuk menerima mereka kembali. Sejumlah pihak juga mengkritik langkah Amerika yang juga menolak kembalinya salah seorang warga dari Alabama yang bergabung dengan ISIS.

Link : m.detik.com

Politik-Jokowi-Ma’ruf Dapat Dukungan dari Pesantren Genggong Probolinggo

Jokowi-Ma’ruf Dapat Dukungan dari Pesantren Genggong Probolinggo

.

SearJokowi-Ma’ruf Dapat Dukungan dari Pesantren GenggoProbolinggo – Calon Presiden dan Wakil nomor urut 01, Jokowi-Maruf terus menerus mendapatkan dukungan. Kali ini dukungan mengalir dari Masayikh Pesantren Tua, Zainul Hasan, Genggong, Kabupaten Probolinggo. Lembaga tersebut mengeluarkan maklumat untuk mendukung petahana.

Probolinggo – Calon Presiden dan Wakil nomor urut 01, Jokowi-Maruf terus menerus mendapatkan dukungan. Kali ini dukungan mengalir dari Masayikh Pesantren Tua, Zainul Hasan, Genggong, Kabupaten Probolinggo. Lembaga tersebut mengeluarkan maklumat untuk mendukung petahana

“Benar, para masayikh atau sesepuh Pesantren Genggong memang mengeluarkan maklumat yang berisi tiga poin,” ujar Pengasuh Pesantren Genggong, KH Muhammad Haris, Jumat, (15/3/19).

Ada pun tiga poin maklumat tersebut berisi ajakan kepada santri dan alumni pesantren Genggong untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019. Kedua, agar mereka menciptakan kondisi pemilu yang aman, damai dan beradab. Serta ketiga, agar mereka memilih pasangan Jokowi-Maruf pada pilpres 2019.

Maklumat Masyayikh Pesantren Genggong disepakati 11 kiai dari keluarga besar Genggong. Ada pun mereka, KH Moh. Hasan Mutawakkil ‘Alallah, KH Moh. Hasan Abdel Bar, KH Moh. Hasan Saiful Islam, KH Moh. Hasan Zidni Ilman, KH Moh. Hasan Ainul Yaqin, KH Moh. Hasan Naufal, Gus dr Muhammad Haris, Noor Hasan Ahsan Malik, KH Moh. Hasan Maulana, Non Ahsan Qoramrus Zaman, dan KH Ahsan Habibi Fillah.

Haris yang kerap disapa Gus Haris ikut menanda tangani maklumat yang dibuat per tanggal 13 Maret tersebut. “Karena yang mengeluarkan maklumat para masyayikh, para sesepuh Genggong, tentu para santri dan alumni akan sam’an wa tho’atan (mendengar dan patuh),” ujarnya.

Survei Konsepindo: Jokowi Berhasil Rebut Hati Kalangan Santri, Unggul 56 Persen Dibanding Prabowo 40,4 Persen

Pengasuh utama pesantren Genggong, mengonfirmasi adanya maklumat masyayikh tersebut. “Ya benar ada maklumat seperti itu. Maaf, saya ada tamu,” terangnya.

Link : https://fakta.news/berita/jokowi-maruf-pesantren-genggong

Politik-Jokowi-Ma’ruf Dapat Dukungan dari Pesantren Genggong Probolinggo

Jokowi-Ma’ruf Dapat Dukungan dari Pesantren Genggong Probolinggo.

s

Calon Wakil Presiden nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin bersilaturahmi dengan pengurus ponpes Genggong, Probolinggo

Probolinggo – Calon Presiden dan Wakil nomor urut 01, Jokowi-Maruf terus menerus mendapatkan dukungan. Kali ini dukungan mengalir dari Masayikh Pesantren Tua, Zainul Hasan, Genggong, Kabupaten Probolinggo. Lembaga tersebut mengeluarkan maklumat untuk mendukung petahana.

SearJokowi-Ma’ruf Dapat Dukungan dari Pesantren GenggoProbolinggo – Calon Presiden dan Wakil nomor urut 01, Jokowi-Maruf terus menerus mendapatkan dukungan. Kali ini dukungan mengalir dari Masayikh Pesantren Tua, Zainul Hasan, Genggong, Kabupaten Probolinggo. Lembaga tersebut mengeluarkan maklumat untuk mendukung petahana.

“Benar, para masayikh atau sesepuh Pesantren Genggong memang mengeluarkan maklumat yang berisi tiga poin,” ujar Pengasuh Pesantren Genggong, KH Muhammad Haris, Jumat, (15/3/19).

Ada pun tiga poin maklumat tersebut berisi ajakan kepada santri dan alumni pesantren Genggong untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019. Kedua, agar mereka menciptakan kondisi pemilu yang aman, damai dan beradab. Serta ketiga, agar mereka memilih pasangan Jokowi-Maruf pada pilpres 2019.

Maklumat Masyayikh Pesantren Genggong disepakati 11 kiai dari keluarga besar Genggong. Ada pun mereka, KH Moh. Hasan Mutawakkil ‘Alallah, KH Moh. Hasan Abdel Bar, KH Moh. Hasan Saiful Islam, KH Moh. Hasan Zidni Ilman, KH Moh. Hasan Ainul Yaqin, KH Moh. Hasan Naufal, Gus dr Muhammad Haris, Noor Hasan Ahsan Malik, KH Moh. Hasan Maulana, Non Ahsan Qoramrus Zaman, dan KH Ahsan Habibi Fillah.

Haris yang kerap disapa Gus Haris ikut menanda tangani maklumat yang dibuat per tanggal 13 Maret tersebut. “Karena yang mengeluarkan maklumat para masyayikh, para sesepuh Genggong, tentu para santri dan alumni akan sam’an wa tho’atan (mendengar dan patuh),” ujarnya.

Survei Konsepindo: Jokowi Berhasil Rebut Hati Kalangan Santri, Unggul 56 Persen Dibanding Prabowo 40,4 Persen

Pengasuh utama pesantren Genggong, mengonfirmasi adanya maklumat masyayikh tersebut. “Ya benar ada maklumat seperti itu. Maaf, saya ada tamu,” terangnya.

Link : https://fakta.news/berita/jokowi-maruf-pesantren-genggong

Politik-Janji Prabowo Kejar Koruptor ke Antartika Disindir Cucu Bung Hatta: Gak Ngejar Mertua Sekalian?

Janji Prabowo Kejar Koruptor ke Antartika Disindir Cucu Bung Hatta: Gak Ngejar Mertua Sekalian?

Selasa, 12 Maret 2019 10:09 WIB

Gustika Jusuf Hatta dan Prabowo Subianto 

TRIBUNNEWS.COM -- Cucu Wakil Presiden RI ke-1 Mohammad Hatta, Gustika Jusuf Hatta kembali membuat Tweet yang mencuri perhatian.

Kali ini ia mengomentari pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo SUbianto soal koruptor.

Cucu Bung Hatta ini memang dikenal berani dalam menyampaikan pendapatnya di media sosial.

Sebelumnya, ia mengkritisi calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno yang disebut Bung Hatta masa kini.

Sebagai cucunya, Gustika Jusuf Hatta tak terima jika kakeknya yang sangat ia banggakan itu disamakan dengan Sandiaga Uno.

Protes keras Gustika Jusuf Hatta itu lantas membuatnya diperbincangkan banyak orang.

Bahkan tak sedikit yang mem-bully Gustika Jusuf Hatta, namun banyak pula yang mendukungnya.

Menurut sang ibunda, Gustika Jusuf Hatta memang merupakan sosok wanita yang cerdas dan berani dalam menyampaikan pendapat yang ia anggap benar.

Benar saja, Gustika Jusuf Hatta kembali membuat Tweet yang berpotensi jadi perbincangan banyak orang.

Kali ini, Gustika Jusuf Hatta mengomentari pernyataan Prabowo Subianto soal koruptor. 

Link : http://m.tribunnews.com/pilpres-2019/2019/03/12/janji-prabowo-kejar-koruptor-ke-antartika-disindir-cucu-bung-hatta-gak-ngejar-mertua-sekalian

Pemerintah-Ada Jargas, Warga Lhokseumawe Nggak Perlu Antre Beli Gas

Ada Jargas, Warga Lhokseumawe Nggak Perlu Antre Beli Gas.

Foto: Datuk Haris Molana/detikcom

Lhokseumawe - Pemanfaatan jaringan gas rumah tangga terus dikembangkan oleh pemerintah di wilayah Sumatera. Termasuk Kota Lhokseumawe di Aceh 

Penantian warga yang selama ini ingin hidup lebih hemat pun terkabulkan. Dulu, warga berjibaku mencari gas untuk memasak. 

Jika pun ada, harus mengantre dan harganya melambung di atas harga eceran tinggi (HET). Padahal, Lhokseumawe merupakan daerah penghasil migas terbesar di nusantara.

Kini, warga Kota Lhokseumawe lebih mudah mendapat pasokan gas karena pemerintah menerapkan kebijakan jaringan gas rumah tangga. Sebanyak 2.000 sambungan rumah (SR) jaringan gas mulai aktif di setiap rumah warga empat desa di Kecamatan Muara Dua.

Salah satunya rumah milik Mutia, warga Desa Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua. Sepekan lalu, pekerja sudah memasang pipa dan menyambungkan gas tersebut ke kompor di rumah Mutia.

"Alhamdulillah. Saya merasa senang. Nggak capek-capek lagi antre, nggak capek lagi beli gas. Kadang-kadang udah antre nggak dapat lagi. Api jargas pun beda dengan Elpiji. Warna apinya lebih kebiruan ketimbang Elpiji," kata Mutia kepada detikcom, Jumat (15/3/2019).

Dengan adanya jargas ini, tarifnya nanti tidak tinggi dan mencekik rakyat. Mudah-mudahan tidak langka dan harganya murah. "Saya harap harganya murah. Saya belum tahu berapa sekali pakai sebulan. Soalnya, saya belum membayar. Baru beberapa hari masa pemakaiannya," sebut Mutia.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Ditjen Migas Kementerian ESDM, Mustafid Gunawan mengatakan pihaknya berkomitmen terus memperluas jaringan gas rumah tangga di wilayah Sumatera, termasuk di Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh

"Kita terus melakukan pengembangan untuk memperluas jaringan gas rumah tangga di wilayah Sumatera. Untuk Lhokseumawe ada 2000 SR yang kita resmikan hari ini dari APBN tahun 2018. Sebelumnya, pada tahun 2014 ada 3.997 SR telah diresmikan. Totalnya ada 5.997 SR yang ada di Lhokseumawe," kata Mustafid kepada wartawan, usai peresmian Jargas di Lhokseumawe, Jumat (15/3/2019).

Jargas ini dibuat untuk memberikan kemudahan akses terhadap warga, penghematan dari 30% hingga 40%, membantu masyarakat ekonomi mandiri, ramah lingkungan dan menekan peningkatan biaya subsidi dan impor LPG 3 Kg.

Dia berharap hal ini bisa memberikan dampak positif untuk masyarakat baik di sisi ekonomi maupun sosial, juga berkontribusi terhadap kemajuan Kota Lhokseumawe di masa depan.

Jargas Lhokseumawe 

Sebanyak 2.000 sambungan rumah (SR), jaringan gas di Kota Lhokseumawe, Aceh mulai bisa difungsikan. Jargas yang dibangun dari dana APBN 2018 ini mengaliri 4 desa di Kecamatan Muara Dua yakni Desa Panggoi, Meunasah Mesjid, Keude Cunda dan Utenkot.

Pengoperasian jargas tersebut aktif setelah Direktur Pembinaan Usaha Hulu Ditjen Migas Kementerian ESDM, Mustafid Gunawan melakukan peresmian di Desa Meunasah Mesjid, Lhokseumawe, sekitar pukul 09.30 WIB tadi.

"Kita terus melakukan pergembangan atas komitmen pemerintah untuk memperluas jaringan gas rumah tangga di wilayah Sumatera. Untuk Lhokseumawe ada 2000 SR yang kita resmikan hari ini dari APBN tahun 2018. Sebelumnya, pada tahun 2014 ada 3.997 SR telah diresmikan. Totalnya ada 5.997 SR yang ada di Lhokseumawe," kata Mustafid kepada wartawan, Jumat (15/3/2019).

Mustafid menyebutkan jargas dibuat untuk memberikan kemudahan akses terhadap warga, penghematan dari 30% hingga 40%, membantu masyarakat ekonomi mandiri dan untuk menekan peningkatan biaya subsidi dan impor LPG 3 Kg.

"Kita serius terus mengembangkan program ini. Warga kini bisa memanfaatkan gas yang terkandung di bumi Aceh untuk keperluan dapurnya sendiri. Sumber gas untuk jargas Lhokseumawe berasal dari PT. Pertamina Hulu Energi NSO/NSB dengan alokasi 0,25 MMSCFD," sebut Mustafid. 

Link : m.detik.com

Politik-Kampanye di Cianjur, Prabowo Menggunakan Mobil Eks Donatur Isis

Kampanye di Cianjur, Prabowo Menggunakan Mobil Eks Donatur Isis

13 Mar 2019 | 15:56 WIB

Chep Hernawan, Ketua Umum Garis dan pemilik mobil Alpard bernopol B 264 RIS.

Jakarta – Setelah viral video Prabowo Subianto mengumbar kemarahan terhadap pengawalnya di depan masyarakat, kini calon presiden nomor urut 02 tersebut kembali ditempa isu miring. Mobil yang ditumpanginya saat kampanye di Cianjur, Jawa Barat, ternyata milik Chep Hernawan, Ketua Umum Gerakan Reformasi Islam (Garis).

Mobil berpelat B 264 RIS merupakan fasilitas yang diberikan Chep saat Prabowo berkampanye di Cianjur. Chep sendiri merupakan relawan Prabowo sejak pemilihan presiden 2014. Di atas mobil itu pula, Prabowo menepak pengawalnya lantaran pengawalnya dianggap kasar kepada emak-emak.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, membenarkan kepemilikan mobil yang ditumpangi Prabowo saat berkampanye. “Banyak relawan-relawan yang ingin menyumbangkan fasilitas untuk Pak Prabowo kampanye-kampanye ke daerah seperti mobil Ketum Garis ini,” kata Andre kepada wartawan, Rabu (13/3).

Andre meminta warganet tidak mempersoalkan penggunaan mobil tersebut. Polemik ini, imbuh Andre, hanya dibesar-besarkan saja.

“Memangnya kenapa kalau Pak Prabowo pakai mobil relawan Ketum Garis? Enggak masalah kan, memang orang tersebut terpidana teroris? Kan tidak. Saya kira ini sengaja digoreng-goreng di media sosial oleh kubu petahana dan simpatisannya,” ucap Andre

Link : https://fakta.news/berita/prabowo-kampanye-di-cianjur-menggunakan-mobil-eks-donatur-isis

Politik-Mencabuli Anak Kandung Selama 8 Tahun, Oknum Caleg PKS di Pasaman Barat Sumbar Dipolisikan.

Mencabuli Anak Kandung Selama 8 Tahun, Oknum Caleg PKS di Pasaman Barat Sumbar Dipolisikan.

Rabu, 13 Maret 2019 17:12 WIB.

Kompas.com/ Ericssen

Seorang oknum caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pasaman Barat dilaporkan ke Polres Pasaman Barat atas dugaan pencabulan. 

TRIBUNNEWS.COM - Seorang oknum caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pasaman Barat dilaporkan ke Polres Pasaman Barat atas dugaan pencabulan.

Pelaku yang berinisial AH, dilaporkan karena mencabuli anak kandungnya, Melati (17) bukan nama sebenarnya.

Ibu kandung korban yang juga istri pelaku, baru mengetahui itu setelah anaknya bercerita apa yang telah dialaminya selama ini.

Mendengar itu, sang ibu langsung melaporkan dugaan pencabulan tersebut ke Polres Pasaman Barat.

Betul, ada laporan tanggal 7 Maret lalu,” kata Kasat Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Pasaman Barat, AKP Afrides Roema kepada TribunPadang.com, Rabu (13/3/2019).

Pelaku diduga telah mencabuli anak kandungnya berkali-kali, sejak anaknya kelas 3 SD.

Terakhir kali perbuatan itu dilakukan pelaku pada Januari 2019 lalu.

Artinya, sudah sekitar 8 tahun korban menerima perbuatan cabul itu dari ayahnya.

“Sekarang korban berusia 17 tahun dan masih sekolah,” kata Afrides.

Pihak kepolisian, kata Afrides, belum bisa menyimpulkan modus yang dilakukan oleh pelaku.

“Modus belum bisa disimpulkan karena baru pelapor (ibu kandung korban) yang diperiksa. Korban rencananya hari ini diperiksa,” jelasnya.

Sedangkan terlapor, kata dia, masih dalam pengejaran kepolisian karena melarikan diri.

“Pelaku melarikan diri ke Jawa,” ujarnya.

Senada, Kapolres Pasaman Barat, AKBP Iman Pribadi Santoso juga mengakui bahwa ada laporan seorang pria mencabuli anak kandungnya.

Dari informasi yang beredar, diketahui pelaku adalah caleg PKS di Pasaman Barat. Imam Pribadi juga membenarkan itu.

"Kebetulan lagi nyaleg dia (terlapor), caleg PKS. Baru dilaporkan dan masih kami lakukan penyelidikan," kata Imam kepada wartawan.

Saat ini, kata dia, pihak kepolisian tengah memburu pelaku, karena pelaku kabur ke Jakarta. "Masih dalam proses pencarian. Jadi dia melarikan diri ke Jakarta," katanya.

Imam sendiri belum mengetahui mengapa baru sekarang dugaan pencabulan tersebut dilaporkan ke polisi.

Dia juga tak bisa memastikan apakah korban selama ini di bawah ancaman atau tidak.

"Ya atau tidak ada ancaman (diselidiki), masih kami lakukan penyelidikan," ujarnya.

Kemungkinan lain, kata dia, korban yang sudah mulai beranjak dewasa, dan mulai menyadari hal keji telah diperbuat ayahnya ke dirinya.

Link : http://m.tribunnews.com

Politik-Mahfud MD Sebut Pembuat dan Penyebar Berita Hoaks Bagian dari Iblis

Mahfud MD Sebut Pembuat dan Penyebar Berita Hoaks Bagian dari Iblis

• BERITA
• FAKTAMETER
• GAYA HIDUP
• INTERNASIONAL
• TEKNOLOGI
• SOSOK
• KOLOM
• WAWANCARA
• FOTO

CONNECT W

Mahfud MD Sebut Pembuat dan Penyebar Berita Hoaks Bagian dari Iblisl

Mahfud MD Sebut Pembuat dan Penyebar Berita Hoaks Bagian dari Iblis

• SHARE
• TWEET

Pontianak – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai bahwa hoaks tak berbeda halnya dengan fitnah dan membawa banyak dampak buruk dalam sendi-sendi kehidupan. Ia pun menyebut bagi pembuat dan penyebar berita hoaks bagian dari iblis.

“Hoaks itu adalah bentuk kejahatan baru dan mengerikan serta isinya hanya fitnah,” kata Mahfud MD, saat menghadiri Dialog Kebangsaan, di Pontianak, Minggu, 3 Maret 2019.

Mahfud mengajak masyarakat agar berani melawan hoaks dan melaporkannya ke kantor polisi terdekat kalau melihat atau mendengar hoaks tersebut. “Jangan takut dengan penyebar hoaks, karena hoaks itu hanya berisi fitnah yang merugikan orang yang diberitakan tersebut,” ujarnya.

Para penyebar hoaks, menurut Mahfud, bisa dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Para pelapor menurutnya tidak perlu takut untuk segera melaporkannya kepada pihak kepolisian agar segera diproses hukum.

“Kita sudah memiliki perangkat hukum, siapa yang membuat hoaks yang berisi fitnah bisa dilaporkan ke kepolisian terdekat dan tidak harus ke Jakarta, karena kejahatan hoaks itu wilayahnya adalah udara, jadi bisa melapor dimana pun,” ujar Mahfud.

Link : fakta.news