Politik-Fahri Hamzah dan Sederet Nama yang Tak Nyaleg Lagi

Fahri Hamzah dan Sederet Nama yang Tak Nyaleg Lagi

Foto: Dwi Andayani/detikcom

Jakarta - Memasuki pemilu legislatif 2019, partai-partai sudah melakukan persiapan dengan mendaftarkan jagoannya masing-masing ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Banyak tokoh-tokoh yang kembali dicalonkan partai menjadi calon legislatif (caleg), tapi ada beberapa nama-nama besar yang tak lagi maju.

Beragam alasan melatarbelakangi para tokoh-tokoh yang tak lagi maju. Salah satu di antaranya adalah Fahri Hamzah yang tak lagi maju karena tidak lagi dicalonkan PKS.

1. Fahri tak Nyaleg untuk Tuntaskan Kasus dengan PKS

Fahri mengaku ditawari banyak pihak untuk menjadi caleg dari partai selain PKS, tapi ditolaknya. Dia beralasan ingin menyelesaikan masalahnya dengan para petinggi PKS.

"Nggak. Saya tegaskan lagi, saya tidak nyaleg dari partai manapun dan saya berterima kasih atas semua tawaran itu yang diberikan kepada saya oleh semua parpol," kata Fahri Mapolda Metro Jaya, Selasa (17/7).

Fahri lebih memilih fokus menyelesaikan persoalannya dengan para petinggi PKS. Dia juga tidak berminat pindah ke partai lain karena tidak ingin disebut 'kutu loncat'.

"Tapi ijinkan saya, saya ingin menghadapi case saya dulu, saya nggak mau ada istilah lompat-lompat. Saya selesaikan ini dulu saya pegang apa yang saya proses nah mudah-mudahan ada kebenaran di ujungnya sehingga kita bisa tahu cara kita melangkah ke depan," tuturnya.

2. Mahfudz Shiddiq Tak Nyaleg karena Dicoret PKS

Senada dengan Fahri, petinggi PKS lainnya Mahfudz Shiddiq juga tidak menjadi caleg. Dia mengaku mendapat kabar dirinya dicoret dari daftar caleg PKS. Meski menegaskan tak pindah partai.

Mahfudz awalnya menjawab isu yang menyebut dirinya pindah ke NasDem. Dia menegaskan tak pindah partai.

"Waduh ini kok tiba-tiba rame berita saya nyaleg NasDem? Nggak ah. Saya memang nggak nyaleg lagi 2019. Dicoret dari PKS. Dan nggak ke mana-mana," ujar Mahfudz, Selasa (17/7).

3. Akom hingga Idrus Tak Nyaleg karena Fokus Kerja

Sementara itu dari Partai Golkar, Ade Komarudin (Akom), Idrus Marham, Airlangga Hartarto dan Meutya Hafid dari Golkar juga tidak didaftarkan menjadi caleg di pemilu 2019. Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily.

"Yang tidak maju antara lain Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, Pak Mahyudin, Ibu Betty Sadiq, Pak Ade Komarudin (Akom)," ujar Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily, Rabu (18/7).

Agus Gumiwang saat ini menjabat Sekretaris Fraksi Golkar sekaligus Plt Ketua DPD Golkar DKI Jakarta. Akom merupakan eks Ketua DPR. Selain itu, elite Golkar Meutya Hafid, disebut Ace, memutuskan tak maju Pileg 2019.

"Ya itu yang tidak maju. Terakhir, Mbak Meutya juga tidak maju," ucap dia.

Idrus Marham yang saat ini menjadi Menteri Sosial akan fokus menyelesaikan tugasnya. Ace juga mengatakan Ketum Golkar Airlangga Hartarto tak akan maju karena fokus untuk memenangkan Pilpres 2019.

"Pak Idrus Marham akan lebih fokus menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai Menteri Sosial RI. Demikian juga nama Agus Gumiwang Kartasasmita yang kini Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI tidak akan maju menjadi anggota DPR RI dan akan lebih fokus mendampingi Ketua Umum DPP Partai Golkar, Pak Airlangga Hartarto, memenangkan pemilihan Presiden 2019," tutur Ace.

Adapun bagi Meutya, dia mengaku saat ini akan lebih fokus tugasnya sebagai tim pemenangan Golkar dan pemenangan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden. Dia fokus pada tugasnya tersebut di Provinsi Sumatera Utara.

"Sekjen meminta saya agar dapat membantu pemenangan calon presiden yang kita usung, Pak Jokowi, di Sumatera Utara. Dan saya sampaikan saya siap. Jadi ini alih tugas saja antara pencalegan dan concern pada pemenangan capres," jelas Meutya.

4. Zulkifli Tak Nyaleg karena Amanah Ikuti Pilpres

Di PAN, Ketum PAN Zulkifli Hasan yang sempat menimbang-nimbang berlaga di Pileg 2019 akhirnya tak jadi maju. Sedangkan MenPAN-RB Asman Abnur tetap diminta PAN untuk menjadi calon wakil rakyat.

"Zulkifli Hasan masih mengemban amanah untuk menjadi capres atau cawapres. Amanah itu dibebankan pada saat rakernas yang lalu," ujar Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay, Selasa (17/7).

Terakhir di Partai Gerindra, Aryo Djojohadikusumo, tak lagi nyaleg. Namanya digantikan oleh saudara kandungya Rahayu Saraswati (Sara) Djojohadikusumo.

"Karena Mbak Sara sudah berkeluarga dan punya anak 2, jadi Mbak Sara harus ngurus, sebaiknya di Jakarta. Dapil III," ucap Ferry. 

Link : https://m.detik.com/news/berita/d-4122385/fahri-hamzah-dan-sederet-nama-yang-tak-nyaleg-lagi

Ekonomi-Ini Dia Rincian 'Harta Karun' Dalam Tambang Freeport di Papua

Ini Dia Rincian 'Harta Karun' Dalam Tambang Freeport di Papua

Pemerintah akan mengambilalih 51% saham PT Freeport Indonesia. Langkah ini ditandai penandatanganan perjanjian antara Freeport McMoRan inc, induk PT Freeport Indonesia, dengan PT Inalum (Persero), BUMN yang akan membeli saham Freeport.

Selama puluhan tahun Freeport menambang mineral seperti emas dan tembaga di Provinsi Papua. Ada 6 tambang yang digarap Freeport, dan penghasil emas dan tembaga terbesar adalah tambang Grasberg. Berapa banyak kandungan emas hingga tembaga dalam tambang Freeport di Papua?

Dikutip detikFinance dari laporan keuangan Freeport McMorRan Inc periode 2017, Freeport Indonesia di Papua tercatat memiliki 6 tambang. Di antaranya DMLZ, Grasberg open pit, DOZ, Big Gossan, Grasberg Block Cave dan tambang Kucing Liar.

Dari keenam tambang tersebut, Grasberg Block Cave merupakan penghasil tembaga dan emas terbesar. Cadangan yang ada di Grasberg Block Cave tercatat sekitar 963 juta metrik ton dengan tembaga sekitar 1,01% dan kandungan emas 0,72 gram per metrik ton, kemudian untuk perak tercatat 3,52 gram per metrik ton.

Kemudian tambang DMLZ menduduki posisi kedua dengan jumlah 437 juta metrik ton dengan kandungan tembaga 0,91%. Kemudian untuk emas 0,75 gram per metrik ton dan perak 4,39 gram per metrik ton.

Setelah itu tambang Kucing Liar berada di posisi ketiga yakni 360 juta metrik ton. Dengan jumlah tembaga 1,25%. Jumlah kandungan emas di tambang ini mencapai 1,07 gram per metrik ton.Kemudian untuk perak tercatat 6,48 per metrik ton.

Ada pula tambang DOZ yang memiliki cadangan sebesar 79 juta metrik ton. Kandungan tembaga mencapai 0,54% dengan emas 0,54 gram per metrik ton dan perak 0,76 gram per metrik ton.

Lalu tambang Big Gosaan tercatat memiliki kandungan 58 juta metrik ton. Jumlah tembaga mencapai 2,22%. Kemudian emas 0,93 gram per metrik ton dan perak 13,18 gram per metrik ton.

Terakhir tambang Grasberg Open Pit tercatat 34 juta metrik ton. Dengan konsentrat tembaga 1,29 gram per metrik ton. Kandungan emas di Grasberg Open Pit ini lebih besar dibandingkan tambang lain yakni mencapai 2,64 gram per metrik ton dan untuk perak mencapai 3,63 gram per metrik ton. 

Link : https://m.detik.com/finance/energi/d-4114536/ini-dia-rincian-harta-karun-dalam-tambang-freeport-di-papua

#turnbackhoax #stopberitahoax
#stoppolitikrasis #ayopolitiksantun
#awasuuite

#nkrihargamati #welovepancasila #weloveuud1945 #welovebhinekatunggalika #banggadengantnipolri #tnipolrikuatbersamarakyat

Ekonomi-Pajak Freeport Rp 103 T, Sri Mulyani: Penerimaan Lebih Besar

Pajak Freeport Rp 103 T, Sri Mulyani: Penerimaan Lebih Besar

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tengah mempercepat proses finalisasi aturan yang dapat mengamankan penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia (PTFI).

Pasalnya, sampai dengan tahun 2026 pemerintah akan menerima penghasilan dari pajak penghasilan (PPh) sampai dengan Rp 103,6 triliun atau setara US$ 7,4 miliar.

"Jadi dari komponen yang kita lakukan saat ini untuk finalisasi baik dari sisi peraturan Pemerintah maupun dalam IUPK-nya akan mencakup seluruh penerimaan negara yang akan mencakup seluruh penerimaan negara," kata Sri Mulyani di kantor pajak pusat, Jakarta, Sabtu (14/7/2018).

Sri Mulyani melanjutkan, penerimaan negara yang didapatkan bakal lebih besar sesuai dengan mandat Pasal 169 UU Minerba. Berbagai penerimaan negara, seperti pajak hingga royalti pun akan tertuang dalam IUPK yang akan diberikan kepada PTFI.

"Itu diatur dalam UU minerba pasal 169 yang mandatkan Pemerintah mendapatkan penerimaan yang lebih besar," tambahnya.

Adapun rincian penerimaan negara yang berasal dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) ini antara lain PPh Badan Usaha, PPN, PBB, royalti, bagi hasil keuntungan untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pajak daerah termasuk biaya materai dan retribusi.

"Itu semua masuk di dalam perjanjian yang berkaitan dengan financial stability," papar dia.

Link : https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4114583/pajak-freeport-rp-103-t-sri-mulyani-penerimaan-lebih-besar

#turnbackhoax #stopberitahoax
#stoppolitikrasis #ayopolitiksantun
#awasuuite

#nkrihargamati #welovepancasila #weloveuud1945 #welovebhinekatunggalika #banggadengantnipolri #tnipolrikuatbersamarakyat

Ekonomi-Cerita Sri Mulyani Sulit Pajaki Google dan Facebook

Cerita Sri Mulyani Sulit Pajaki Google dan Facebook

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbagi cerita bagaimana Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sulit menarik pajak dari entitas teknologi informasi global seperti Google dan Facebook. Hal itu diungkapkannya pada saat menjadi pembina upacara dalam memperingati Hari Pajak. 

Di depan pegawai pajak, Sri Mulyani bilang kesulitan memajaki perusahaan top dunia itu pun dirasakan oleh semua negara.

"Kita melihat bagaimana konsep permanent establishment yang selama ini dianut mulai menjadi kurang relevan di tengah pesatnya perkembangan teknologi sehingga hal tersebut selalu menjadi bahasan di dunia," kata Sri Mulyani di kantor pajak pusat, Jakarta, Sabtu (14/7/2018).

"Kita melihat bagaimana bahkan negara-negara maju mengalami kesulitan memaksa entitas teknologi informasi global seperti Google, Facebook untuk membayar pajak," tambah dia.

Oleh karena itu, Sri Mulyani meminta kepada seluruh pegawai pajak untuk selalu berinovasi, meningkatkan diri, selalu jelas, dan jeli dalam menyikapi perubahan yang serba cepat ini.

"Tax evasion dan tax avoidance yang semakin kompleks dan canggih harus dapat diantisipasi," jelas dia.

Upaya yang terus dilakukan pemerintah adalah dengan reformasi perpajakan yang sampai saat ini berjalan. Bahkan, Ditjen Pajak dengan Ditjen Bea Cukai pun memiliki program sinergi dalam melaksanakan pengumpulan pajak.

Pada 2018, kata Sri Mulyani, program sinergi itu terdiri dari delapan program utama, yakni joint analysis, joint audit, joint collection, joint investigation, joint proses bisnis, single profile, secondment, dan program sinergi lainnya.

"Diharapkan pelaksanaan program sinergi ini dapat mencapai hasil sesuai target sebagaimana hasil yang telah diperoleh pada tahun lalu," ungkap dia.

Link : https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4114640/cerita-sri-mulyani-sulit-pajaki-google-dan-facebook

#turnbackhoax #stopberitahoax
#stoppolitikrasis #ayopolitiksantun
#awasuuite

#nkrihargamati #welovepancasila #weloveuud1945 #welovebhinekatunggalika #banggadengantnipolri #tnipolrikuatbersamarakyat

Internasional-Parlemen Israel Hapus Wewenang Netanyahu Deklarasikan Perang

Parlemen Israel Hapus Wewenang Netanyahu Deklarasikan Perang

TEL AVIV - Anggota Parlemen Israel atau Knesset dilaporkan telah merevisi undang-undang yang memungkinkan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan untuk membuat keputusan bersama untuk memulai perang, tanpa harus berkonsultasi dengan Kabinet.

Kekuatan untuk menyatakan perang tanpa persetujuan Kabinet telah diberikan kepada Perdana Menteri Israel dan Menteri Pertahanan dalam keputusan Knesset pada 30 April tahun ini. Menurut keputusan itu, keduanya dapat menyatakan perang dalam kasus-kasus ekstrim, ketika tidak ada pilihan untuk menunggu pertemuan minimum anggota Kabinet yang dibutuhkan.

Melansir Sputnik pada Rabu (18/7), mayoritas anggota parlemen telah memilih mendukung sebuah undang-undang baru yang mendelegasikan wewenang untuk mendeklarasikan perang kepada Kabinet Keamanan.

Kabinet Keamanan adalah sebuah kabinet yang didirikan pada tahun 2001 dan beranggotakan Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Keamanan Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman. Dengan inisiatif Perdana Menteri, anggota tambahan dapat ditambahkan ke Kabinet Keamanan.

"Adalah tepat bahwa keputusan dari Komite Menteri mengenai memulai perang atau mengambil tindakan militer yang signifikan yang mungkin pada tingkat tinggi, yang mungkin akan menyebabkan perang, seharusnya diadopsi oleh panel seluas mungkin," kata amandemen terbaru.

Pemungutan suara tebaru terjadi di tengah ketegangan yang meningkat antara Israel dan Iran, yang diklaim Tel Aviv berusaha memperkuat posisinya di Suriah, serta antara Israel dan Hamas, karena serangan layang-layang yang berasal dari Jalur Gaza terus jatuh di wilayah Israel.

Link : https://international.sindonews.com/read/1322808/43/parlemen-israel-hapus-wewenang-netanyahu-deklarasikan-perang-1531898163

Internasional-Adopsi UU 'Negara Yahudi', Israel Jadi Negara Apartheid

Adopsi UU 'Negara Yahudi', Israel Jadi Negara Apartheid

TEL AVIV - Israel pada hari Kamis (19/7/2018) secara resmi mengadopsi undang-undang (UU) yang menyatakan bahwa hanya orang Yahudi yang memiliki hak penentuan nasib sendiri di negara itu. UU "Negara Yahudi" itu membuat minoritas Arab menjadi korban mirip apartheid.

Aturan, yang didukung oleh pemerintah sayap kanan, disahkan parlemen dengan hasil voting 62:55 dan dua abstain. Jumlah anggota parlemen atau Knesset Israel adalah 120 orang.

Sebelum disahkan UU itu jadi bahan perdebatan politik. Beberapa anggota parlemen Arab berteriak dan merobek dokumen UU itu setelah pemungutan suara.

"Ini adalah momen yang menentukan dalam sejarah Zionisme dan sejarah negara Israel," kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di hadapan Knesset setelah pemungutan suara.

UU diberlakukan setelah ulang tahun ke-70 berdirinya negara Israel. "Israel adalah tanah air bersejarah dari orang-orang Yahudi dan mereka memiliki hak eksklusif untuk penentuan nasib sendiri secara nasional di dalamnya," bunyi salah satu poin undang-undang tersebut, dikutip Reuters.

UU itu juga melucuti bahasa Arab dari daftar bahasa resmi bersama bahasa Ibrani. Bahasa Arab diturunkan menjadi "status khusus" yang memungkinkan penggunaannya hanya di dalam lembaga-lembaga tertentu di Israel.

Komunitas Arab di Israel jumlahnya sekitar 1,8 juta atau sekitar 20 persen dari 9 juta penduduk di negara itu.

Ketika masih berwujud rancangan undang-undang (RUU) aturan itu dinilai para kritikus di dalam dan luar negeri sebagai upaya diskriminasi terhadap warga Arab Israel yang telah lama merasa diperlakukan sebagai warga negara kelas dua.

"Saya mengumumkan dengan syok dan berduka atas kematian demokrasi," kata Ahmed Tibi, seorang anggota parlemen Israel dari komunitas Arab kepada wartawan, dikutip Reuters.

Netanyahu sebelumnya membela produk hukum tersebut dari para kritikus. "Kami akan tetap memastikan hak-hak sipil dalam demokrasi Israel, tetapi mayoritas juga memiliki hak dan mayoritas yang memutuskan," katanya pekan lalu.

"Mayoritas mutlak ingin memastikan karakter Yahudi negara kita untuk generasi mendatang," ujarnya.

Penduduk Arab Israel sebagian besar terdiri dari keturunan orang-orang Palestina yang tinggal di tanah mereka selama konflik antara orang Arab dan Yahudi yang memuncak dalam perang tahun 1948 atau awal-awal berdirinya negara Israel. Ratusan ribu orang Arab di wilayah itu terpaksa meninggalkan rumah mereka atau melarikan diri dari konflik maupun tekanan militer.

Di Ma'alot-Tarshiha, sebuah kota di Israel utara yang dibuat dengan menghubungkan kota Yahudi Ma'alot dan kota Arab Tarshiha, ada kemarahan di kalangan warga Arab.

"Saya pikir ini adalah undang-undang rasis oleh pemerintah sayap kanan radikal yang menciptakan hukum radikal, dan menanam benih untuk menciptakan negara apartheid," kata Bassam Bisharah, 71, seorang dokter keturunan Arab.

"Tujuan dari undang-undang ini adalah diskriminasi. Mereka ingin menyingkirkan orang Arab secara total," kata Yousef Faraj, 53, warga desa Druze. "Orang-orang Israel ingin menghancurkan semua agama orang-orang Arab."

Link : https://international.sindonews.com/read/1323127/43/adopsi-uu-negara-yahudi-israel-jadi-negara-apartheid-1531976992/

Ekonomi-Sri Mulyani Bakal Pajaki Robot?

Sri Mulyani Bakal Pajaki Robot?

Foto: Muhammad Iqbal

Jakarta - Situasi dunia dan pengaruh perubahan teknologi yang sangat pesat memberikan dampak terhadap tugas pengumpulan penerimaan yang optimal akan menjadi lebih sulit dan menantang untuk dilakukan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan konsep permanent establisment yang selama ini dianut mulai menjadi kurang relevan di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

"Sehingga hal tersebut selalu menjadi bahasan di dunia," kata Sri Mulyani saat upacara Hari Pajak di kantor pajak pusat, Jakarta, Sabtu (14/7/2018).

Dia menceritakan negara-negara maju mengalami kesulitan memaksa entitas teknologi informasi global seperti Google, Facebook untuk membayar pajak.

Selain itu, lanjut Sri Mulyani, dengan makin kompleksnya rekayasa finansial oleh berbagai perusahaan multinasional yang didukung kemajuan teknologi membawa tantangan tersendiri bagi institusi pajak.

"10-20 tahun lalu pernahkah kita terpikir untuk memberlakukan pajak bagi robot sebagai dampak penggunaan robot yang makin meluas dan mengancam lapangan pekerjaan konvensional serta berpotensi memperparah kesenjangan?," ujar Sri Mulyani.

Selain itu, Sri Mulyani menceritakan pada lingkup yang lebih kecil masih menyaksikan perdebatan bagaimana pemerintah memajaki e-commerce yang sebagian besar adalah pelaku UMKM, atau memformalkan jasa layanan on demand seperti Go-Jek.

Oleh karenanya, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan pentingnya reformasi perpajakan untuk terus dilakukan. Apalagi untuk memastikan penerimaan negara optimal dan layanan kepada masyarakat harus semakin baik.

"Pegawai pajak dituntut agar selalu berinovasi, meningkatkan kemampuan diri, selalu agile, jelas, dan jeli dalam menyikapi perubahan yang serba cepat ini," ujat dia.

Dapat diketahui, sampai dengan semester I-2018 penerimaan pajak telah mencapai Rp 581,54 triliun atau 40,84% dari target di APBN 2018.

Angka ini menunjukkan peningkatan yang cukup baik karena terdapat pertumbuhan sebesar 13,96% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017.

Link : https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4114456/sri-mulyani-bakal-pajaki-robot

Politik-Golkar Sebut Gerindra Berpeluang Gabung Koalisi Jokowi

Golkar Sebut Gerindra Berpeluang Gabung Koalisi Jokowi

Politikus Golkar Ace Hasan menyebut masih ada kemungkinan Gerindra atau Demokrat bergabung dengan koalisi pro pemerintah. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Ace Hasan menyebut hingga saat ini masih ada kemungkinan Partai Gerindra bergabung dengan partai koalisi pemerintah. 

"Kemungkinan (gabung koalisi) itu ada masih sangat terbuka lebar, ya. Seperti dinyatakan pak Prabowo sendiri yang menyatakan bahwa kita membutuhkan koalisi besar. Koalisi besar hanya Jokowi, artinya begitu," kata Ace ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/7).

Hal serupa juga bisa terjadi pada Partai Demokrat. Menurut Ace meski sebelumnya diprediksi partai asuhan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu akan merapat ke pihak oposisi, namun belum bisa dipastikan. 

"Kan, orang Demokrat juga ada yang bertemu dengan PDIP, saya rasa masih cair, yah," kata Ace. 

"Saya kira Demokrat masih punya peluang untuk bisa masuk ke koalisi pemerintahan," lanjutnya. 

Komunikasi yang cair itu kata Ace juga terlihat dari pertemuan antara Ketua DPP nonaktif PDIP, Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. 

Ace menilai perlu ada komunikasi antara partai koalisi dengan partai oposisi pemerintah demi menghadapi Pilpres 2019 mendatang, termasuk menciptakan suasana yag kondusif. 

"Kalau tidak ada komunikasi sama sekali ini akan bahaya. Tentu itu akan menimbulkan kebuntuan-kebuntuan yang berpotensi konflik saat pilpres nanti," katanya.

Link : https://m.cnnindonesia.com/nasional/20180718141926-32-315090/golkar-sebut-gerindra-berpeluang-gabung-koalisi-jokowi

Politik-Pilpres 2019 dan Ancaman Eksploitasi Politik Identitas

Pilpres 2019 dan Ancaman Eksploitasi Politik Identitas

Ilustrasi kampanye persatuan. (Courtesy of Aghnia Adzkia)

CNN Indonesia -- Hajatan demokrasi terbesar berupa Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif sudah di depan mata. Namun, penggunaan isu bernuansa politik identitas yang bersifat negatif masih menjadi momok.

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA bahkan memperlihatkan angka penurunan jumlah publik yang mendukung Pancasila. Di sisi lain ada peningkatan jumlah masyarakat yang menginginkan Indonesia berdasarkan NKRI bersyariah (Pro-NKRI bersyariah).

"Kalau kita melihat latar belakangnya dari survei pada 2005 hingga 2018 ada penurunan terhadap pro pancasila. Dari 2005 sebanyak 85 persen sekarang 2018 tinggal 75 persen," kata Ardian di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (17/7).

Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Jakarta Emrus Sihombing menilai isu politik identitas boleh dan wajar digunakan dalam berdemokrasi selama dalam koridor Pancasila. Artinya, penggunaan isu politik identitas tetap mengedepankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan.

Emrus belum melihat itu di panggung politik saat ini. Menurut dia politik identitas justru kerap digunakan secara berlebihan oleh para pihak hingga akhirnya menimbulkan polarisasi di masyarakat. Polarisasi ini menumbuhkan perasaan ekslusif antara kelompok satu dengan lainnya, bisa berdasarkan etnis atau kepercayaan tertentu. 

"Politik identitas digunakan oleh para politisi untuk mempertajam perbedaan-perbedaan supaya jualan politiknya laku," kata Emrus saat dihubungi CNNIndonesia, Rabu (18/7).

Emrus menyebut fenomena tersebut dengan istilah politik identitas negatif karena mengarah pada SARA.

Menurut Emrus untuk mencegah timbulnya politik identitas yang negatif perlu dasar ideologis dan idealisme yang kuat dari setiap partai atau kandidat yang bertarung. Misalnya, pasangan calon yang memenangkan pemilihan bersikap tegas menolak kemenangannya karena tahu bahwa orang-orang yang mendukung telah memainkan isu politik identitas negatif secara sporadis kepada lawan politiknya.

Namun sayangnya, kata Emrus, hingga saat ini berbagai partai politik dan kandidat yang diusung masih bersandar pada praktik politik pragmatis. Segala cara masih digunakan demi meraih kemenangan.

"Kalau politik pragmatis itu sederhana karena menggunakan berbagai 'cara halus' untuk mewujudkan kepentingannya," kata Emrus.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai politik identitas negatif dapat dicegah jika polarisasi masyarakat bisa dihindari.

Namun tampaknya hal ini sulit diwujudkan jika melihat aturan yang diterapkan untuk pemilu saat ini justru memperlebar peluang polarisasi di masyarakat. Misalnya, terkait aturan ambang batas sebesar 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional bagi partai agar bisa mengusung calon presiden dan wakilnya.

Faktanya, kata Titi, hingga saat ini potensi hanya muncul dua pasangan calon yang bersaing semakin kuat akibat aturan tersebut. Dengan tidak banyaknya pilihan kandidat, maka konsentrasi masyarakat sebagai pemilih akan terfokus pada dua sudut yang ada.

Seharusnya, kata Titi, masyarakat diberikan banyak pilihan dengan cara menghilangkan persentase ambang batas tersebut.

"Dengan menghapus ambang batas pencalonan presiden, maka kita punya keragaman pilihan. Kalau terpolarisasi lebih mudah mengerucutkan pada soal perbedaan," kata Titi.

Titi mencontohkan pada sejumlah daerah yang menggelar pilkada serentak 2018. Ia mengatakan, isu politik identitas negatif dan SARA lebih menonjol di sejumlah daerah yang hanya terdiri dari dua pasangan calon.

Misalnya di Sumatera Utara. Kata Titi di provinsi itu narasi-narasi politik identitas negatif muncul secara masif dengan menyinggung soal agama, orang pendatang dan penduduk lokal atau pribumi dan non pribumi.

Hal berbeda justru terjadi di Jawa Barat. Menurut Titi, isu terkait SARA tidak muncul secara masif di ruang publik. Sebab, pada akhirnya masing-masing kandidat menonjolkan sisi keunggulan dirinya.

"Jadi, politik identitas negatif itu tidak cukup mempengaruhi masyarakat kalau punya keragaman pilihan. Maka seharusnya, mereka punya banyak kandidat karena menjadi pembeda dari setiap pasangan calon," kata Titi.

Menurut Titi munculnya gerakan masyarakat yang menyuarakan anti terhadap politik identitas negatif, termasuk masyarakat anti hoaks cukup memberi pengaruh. Tetapi, pengaruhnya sangat kecil karena kampanye yang dilakukan oleh mereka tidak terjadi secara masif. 

Sedangkan di sisi lain, pihak-pihak berkepentingan dalam pemilu terus mendorong isu politik identitas negatif ke ruang publik.

Perlu kesadaran dari seluruh pihak untuk menyuarakan antipolitik identitas negatif. Menurut Titi, selama ini ini penangananan isu politik identitas dilakukan secara sporadis. 

"Jadi tidak cukup gerakan sektoral saja, tapi harus lintas aktor, lintas kelompok dan menghubungkan banyak pemangku kepentingan," ujar Titi. 

Link : https://m.cnnindonesia.com/nasional/20180719082946-32-315275/pilpres-2019-dan-ancaman-eksploitasi-politik-identitas?

Tekno-MediaTek Rilis Prosesor Anyar Pesaing Snapdragon 429

MediaTek Rilis Prosesor Anyar Pesaing Snapdragon 429

Foto: Ubergizmo

Jakarta - MediaTek adalah pabrikan chip prosesor yang biasanya dipakai di ponsel kelas bawah. Kini mereka kembali merilis chip baru untuk memperkuat segmen tersebut.

Chip tersebut adalah Helio A22 yang berbasis dari inti ARM Cortex-A53, yang mempunyai empat inti dengan GPU PowerVR kelas GE bikinan Imagination. Menurut MediaTek, prosesor dan GPU ini akan lebih kencang 30% dan 72% dari chip bikinan pesaing langsungnya.

Memang MediaTek tak menyebut siapa pesaingnya itu, namun kemungkinan yang dimaksud adalah Snapdragon 429 bikinan Qualcomm. Pasalnya chip tersebut juga menggunakan prosesor empat inti Cortex-A53.

Helio A22 punya kecepatan maksimal 2 GHz, 0,05 Ghz lebih kencang ketimbang Snapdragon 429. Artinya, MediaTek bisa meningkatkan performanya melalui optimasi lain, bukan dari kecepatan core-nya hanya hanya berbeda tipis dibanding Snapdragon.

RAM yang didukung oleh Helio A22 bertipe LPDDR3 dan LPDDR4x, keduanya mendukung kapasitas 4/6 GB, tergantung dari pilihan pabrikan ponsel. Jadi kemungkinan dalam waktu dekat akan ada ponsel murah yang menggunakan RAM DDR4 6 GB.

Soal arsitektur chip, Helio A22 menggunakan pabrikasi 12 nm yang membuat chip tersebut lebih kecil dan efisien, juga bisa menyunat biaya produksi. Ini adalah langkah besar bagi chip untuk perangkat murah, karena biasanya chip di kelas ini menggunakan pabrikasi 28 nm.

Bahkan pabrikasi 12 nm ini pun sudah semakin mendekati chip yang dipakai ponsel-ponsel flagship yang biasanya menggunakan pabrikasi 10 nm. Artinya chip prosesor di ponsel murah pun akan semakin bertenaga untuk pengguna biasa, namun tetap bisa dijual dengan harga yang murah.

Helio A22 mendukung penggunaan kamera single dengan resolusi 21 megapixel, atau dua kamera belakang 13 megapixel dan 8 megapixel. Chip ini juga punya fitur AI Face Unlock, yang biasanya hanya tersedia di ponsel mahal, demikian dikutip detikINET dari Phone Arena, Rabu (18/7/2018).

Link : https://m.detik.com/inet/consumer/d-4121943/mediatek-rilis-prosesor-anyar-pesaing-snapdragon-429

Ekonomi-Presiden Jokowi: Rest Area Tol Jangan Diisi Brand Asing

Presiden Jokowi: Rest Area Tol Jangan Diisi Brand Asing

Jalan tol Solo-Ngawi segmen Kartasura-Sragen telah diresmikan hari ini. Peresmian dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Gerbang Tol (GT) Ngemplak, Kabupaten Boyolali.

Dalam sambutannya, Jokowi menyatakan bahwa secara bertahap, jalan tol Trans Jawa akan tersambung dari Merak hingga Banyuwangi.

Saya gembira karena Jalan Tol Ruas Kartasura-Sragen selesai dan secara bertahap Ruas Tol Trans Jawa tersambung dari Merak hingga Banyuwangi," kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu (15/7/2018).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) dilibatkan di setiap kegiatan ekonomi tol Solo-Ngawi. Misalnya dengan memberi kesempatan pelaku UMKM berjualan di rest area tol.

Saya titip, jalan tol bukan hanya memperlancar barang, jasa dan orang, menurunkan biaya logistik. Pada kesempatan yang baik ini, tadi sudah disinggung oleh Menteri PU mengenai rest area, jangan sampai titik yang ada kegiatan ekonomi diisi oleh merk , brand asing, namun diisi dengan produk makanan dan kerajinan lokal," tegas dia.

Turut hadir dalam peresmian yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Direktur Jenderal Bina Marga- KemenPUPR Arie Setiadi Moerwanto, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol-KemenPUPR (BPJT), Herry Trisaputra Zuna, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani, Direktur Utama PT Jasamarga Solo Ngawi David Wijayatno.

Link : https://economy.okezone.com/read/2018/07/15/320/1922539/presiden-jokowi-rest-area-tol-jangan-diisi-brand-asing

Ekonomi-Presiden Jokowi: Setop Starbucks di Rest Area, Ganti Soto dan Timlo

Presiden Jokowi: Setop Starbucks di Rest Area, Ganti Soto dan Timlo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan bupati, wali kota untuk bekerja sama dengan pengelola, dengan Badan Usaha Milik Negara BUMN yang mengelola jalan tol.

“Semua produk tidak hanya makanan dan minuman produk-produk yang menjadi unggulan daerah saya kira bisa ditampilkan semuanya di rest area karena di situlah kegiatan ekonomi tumbuh dengan cepat,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai meresmikan jalan tol Solo-Ngawi ruas Kartasura-Sragen, di gerbang tol Ngemplak, Boyolali, Jateng, dilansir dari laman Setkab, Minggu (15/7/2018).

Presiden optimistis para bupati/wali kota melaksanakan harapannya itu. Ia menambahkan bahwa belum perlu sampai harus ada instruksi tertulis, seperti Inpres. Namun kalau perintah belum dilaksanakan, Presiden tidak memungkiri akan menggunakan Inpres (instruksi presiden).

Presiden Jokowi menegaskan, ini bukan hanya sekadar urusan income, tapi keberpihakan pada brand-brand lokal.

Sekarang setop untuk Starbucks dan sejenisnya, ganti dengan yang tadi saya sebutkan soto, satai, tahu guling, timlo, nasi liwet, tengkleng, dan produk-produk yang menjadi unggulan daerah: telur asin, batik, kerajinan tangan,” tegas Presiden.

Terkait sewa yang mahal, Presiden mengatakan bahwa itu nanti bagiannya menteri, nanti bisa disubsidi dari kementerian.

Link : https://economy.okezone.com/read/2018/07/15/320/1922608/presiden-jokowi-setop-starbucks-di-rest-area-ganti-soto-dan-timlo#lastread

Internet-YouTube Kucurkan Rp 358 Miliar Untuk Lawan Hoax

YouTube Kucurkan Rp 358 Miliar Untuk Lawan Hoax

YouTube baru saja mengumumkan bahwa mereka menganggarkan USD 25 juta (Rp 358 miliar) untuk melawan berita palsu di platformnya. Komitmen ini merupakan bagian dari Google News Initiative yang diumumkan pada bulan Maret 2018.

Anak perusahaan Google ini nantinya akan menonjolkan sumber berita yang lebih terpercaya, terutama dalam kondisi setelah adanya breaking news di mana misinformasi dapat tersebar dengan cepat. 

Dilansir detikINET dari The Guardian, Selasa (10/7/2018), jika ada breaking news, maka YouTube akan menunjukkan teks pendek tentang berita breaking news dalam hasil pencarian pengguna, sekaligus memunculkan peringatan bahwa berita bisa saja berubah-ubah sesuai perkembangan kondisi.

Jadi sebagai alternatif dari video yang sudah diverifikasi oleh outlet berita yang biasanya membutuhkan waktu yang lama, maka YouTube memilih jalan pintas untuk menunjukkan teks berita menyediakan informasi yang lebih akurat secara lebih cepat. 

Tujuan dari tindakan YouTube ini adalah untuk melawan video palsu yang biasanya sering muncul setelah penembakan massal, bencana alam atau kejadian penting dan berskala besar lainnya. 

YouTube juga akan menerapkan beberapa tindakan lain untuk meningkatkan konten jurnalisme di platformnya. Seperti mendanai organisasi berita di seluruh dunia untuk membangun 'sustainable video operations', dengan cara seperti melatih staf dan meningkatkan fasilitas produksi. 

Selain itu, YouTube sedang menguji coba cara untuk melawan video konspirasi dengan menunjukkan informasi dari sumber pihak ketiga yang terpercaya seperti Wikipedia dan Encyclopedia Britannica. Ini tentu akan mempermudah pengguna untuk mengambil kesimpulannya sendiri ketika mencari video konspirasi umum seperti pendaratan manusia di Bulan.

Langkah YouTube ini mengikuti langkah platform online lainnya yang berkomitmen untuk melawan berita palsu. Seperti WhatsApp yang baru saja mengumumkan akan memberi hibah bagi yang ingin meneliti penyebaran berita palsu dan konten provokatif di platformnya. 

Link : https://m.detik.com/inet/cyberlife/d-4107157/youtube-kucurkan-rp-358-miliar-untuk-lawan-hoax

Ekonomi-Pemerintah Bakal Pajaki Harta Warisan?

Pemerintah Bakal Pajaki Harta Warisan?

Rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjadikan laba ditahan (retained earnings) dan warisan sebagai objek pajak ternyata bukan isapan jempol semata.

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan tak memungkiri, kedua komponen tersebut memang pernah dibahas bersama pemangku kepentingan terkait di level Focus Group Discussion (FGD). Namun, rencana itu masih sebatas tahap awal.

"Memang di level FGD, itu mencoba menjaring masukan, ide, dan diskusi. Masih sangat awal, belum pernah di bahas di level pimpinan, termasuk pemajakan laba ditahan dan warisan," kata Robert, Selasa (10/7/2018).

Dalam revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), otoritas pajak dikabarkan akan memasukan laba ditahan dan warisan sebagai objek pajak. Revisi tersebut, saat ini dibahas di Badan Kebijakan Fiskal.

Robert mengatakan, pemerintah tidak akan begitu saja mengeluarkan kebijakan tanpa adanya diskusi dengan para pemangku kepentingan terkait. DJP memastikan, rencana tersebut belum pasti diterapkan.

"Ini masih early sekali. Selama ini PPh laba ditahan kalau dia jadi dividen. Aturannya tentu pemerintah akan diskusi dengan para pihak," jelasnya.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, revisi UU PPh saat ini masih dalam proses konsultasi. Bendahara negara membantah, kedua komponen itu bakal dimasukan dalam revisi UU PPh.

"Ini baru pada tahap desain, yang akan dimasukan atau tidak dimasukan," tegasnya.

Link : https://www.cnbcindonesia.com/news/20180710165248-4-22862/pemerintah-bakal-pajaki-harta-warisan

Olah Raga-Real Madrid Setuju Lepas Cristiano Ronaldo ke Juventus

Real Madrid Setuju Lepas Cristiano Ronaldo ke Juventus

Real Madrid sudah setuju untuk melepas Cristiano Ronaldo ke Juventus. Los Blancos mengumumkan lewat situs resmi milik mereka.

"Real Madrid mengumumkan bahwa, seturut dengan keinginan dan permintaan yang diungkapkan Cristiano Ronaldo, dia sudah setuju untuk mentransfernya ke Juventus FC," kata pernyataan Real Madrid itu.

"Hari ini, Real Madrid ingin mengungkapkan rasa terima kasih pada pemain yang sudah membuktikan diri bisa menjadi yang terbaik di dunia dan yang sudah mencatatkan saat yang paling brilian di sejarah klub kami dan dunia sepakbola," pernyataan itu menambahkan.

Ronaldo memang sudah mengungkapkan keinginannya untuk pindah dari Madrid usai final Liga Champions. Saat melakukan perayaan, dia mengucapkan pada media massa.

Kabarnya, Ronaldo ditebus senilai 105 juta euro oleh Juventus. Dia bisa menjadi pemain termahal di sepanjang sejarah Bianconeri.

Link : https://m.detik.com/sepakbola/liga-italia/4108325/real-madrid-setuju-lepas-cristiano-ronaldo-ke-juventus

Ekonomi-PLN Pelajari Fasilitas Pengisian Cepat Baterai Kendaraan Listrik

PLN Pelajari Fasilitas Pengisian Cepat Baterai Kendaraan Listrik

Perusahaan Listrik Negara (PLN) sudah menyiapkan alat pengisian cepat bateraikendaraan listrik atau fast charging di Jakarta. Namun hal itu masih dalam proses studi dan evaluasi.

Seperti yang diketahui saat ini PLN sudah memasang fasilitas Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), namun SPLU dirasa pabrikan terutama pabrikan mobil kurang mempuni. Untuk itu PLN akan segera melakukan uji coba memasang pengisian daya cepat atau fast charging tahun ini.

"Fast charging untuk study kita mungkin bisa kemarin ada teman-teman yang mulai diskusi kita akan taruh beberapa lah tapi sifatnya masih study," ujar Direktur Perencanaan Korporat PLN Syofvi Felienty, kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Untuk areanya sendiri saat ini PLN Kata Syofvi masih dalam proses evaluasi. Yang pasti fast charging tersebut akan dipasang di beberapa titik yang memang dianggap paling membutuhkan.

Hal tersebut tidak lain karena investasi yang dibutuhkan untuk fast charging tidak kecil, untuk itu saat ini PLN baru bisa mencoba memasangnya di titik tertentu saja. "Di sekitar Jakarta lah paling, jadi kita mau taruh lah 1 atau 2 station uji coba," lanjutnya.

Selain itu, sebagai usaha mempercepat dan menyiapkan fast charging tersebut, PLN juga mengaku ikut dalam sebuah organisasi yang menentukan standar pengisian daya baterai tersebut.

"Untuk Fast charging, kami tahu ini butuh persiapan atau equipment yang lebih dari pada yang ada saat ini seperi trafo yang lebih besar dari pada biasanya, sehingga saat ini PLN juga kut dalam standar penentuan charging seperti apa, jadi kami juga ikut dalam sebuah satu organisasi untuk melihat charging yang ingin dikembangkan," ujarnya.

Meski masih butuh waktu pada prinsipnya lanjut Syovfi menegaskan PLN sangat mendukung masuknya era kendaraan ramah lingkungan di Indonesia, dengan berusaha semaksimal mungkin memasok tenaga listriknya.

"Kalau kita kembali kepada EV (electric vehicle), PLN prinsipnya sangat mendukung. Jadi pada prinsipnya PLN akan mendukung dari pada sisi supply listriknya," lanjutnya. 

Link : https://m.detik.com/oto/berita/d-4107753/pln-pelajari-fasilitas-pengisian-cepat-baterai-kendaraan-listrik

Pendidikan-Cara Ini Ternyata Ampuh Bikin Pendaftar ber-SKTM Palsu Ciut Nyali

Cara Ini Ternyata Ampuh Bikin Pendaftar ber-SKTM Palsu Ciut Nyali

Brebes - Sejumlah SMA favorit di Brebes mewajibkan orang tua calon siswa yang menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) untuk menandatangani pakta integritas. Kebijakan ini ternyata cukup membuat orang tua calon murid yang ber-SKTM ciut nyalinya. 

Mereka pun akhirnya menarik surat tersebut dalam syarat pendaftaran sekolah.

"SKTM memang sedang booming. Di SMAN 2 saja ada banyak yang melampirkan surat miskin ini," ujar Kepala SMA N 2 Brebes, Sadimin kepada wartawan, Selasa (10/7/2018).

Di sekolah ini, pada awalnya menerima 50 calon siswa yang melampirkan SKTM. Namun pihak sekolah kemudian menerapkan kebijakan pakta integritas di atas. 

Pakta itu menyatakan bahwa benar pemilik SKTM adalah warga miskin. Bila di kemudian hari ditemukan fakta bahwa yang bersangkutan adalah orang kaya akan dicoret dari pencalonan.

"Warga yang mengaku ngaku miskin padahal kaya jika terbukti memalsukan bisa dipidana," imbuhnya

Buntutnya, mereka yang semula melampirkan SKTM dalam proses pendaftaran langsung menarik surat tersebut dan mendaftar melalui jalur reguler.

"Ini cukup ampuh juga. Jika ketahuan bisa berurusan dengan hukum. Jadi langsung menarik surat miskin itu," imbuhnya.

Melalui pakta integritas ini, ada 5 orang yang menarik SKTM dan mendaftar melalui jalur reguler.

Pada kesempatan sama, anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes, Wijanarto menjelaskan, untuk verifikasi SKTM perlu basis data. Pemerintah bisa menggunakan data Progran Indonesia Pintar melalui KIP dan Program Keluarga Harapan. 

"Ini akan memudahkan pihak sekolah dan lebih efektif," ucap Wijanarto.

Link : https://m.detik.com/news/jawatengah/4107738/cara-ini-ternyata-ampuh-bikin-pendaftar-ber-sktm-palsu-ciut-nyali

Hukum-Kadis Perkebunan Jatim Ditahan KPK

Kadis Perkebunan Jatim Ditahan KPK

KPK menahan Kepala Dinas Perkebunan Jawa Timur, Samsul Arifien. Samsul ditahan sebagai tersangka kasus dugaan suap ke anggota DPRD Jatim.

"Ditahan 20 hari pertama di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (10/7/2018).

Samsul keluar dari gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan sekitar pukul 16.15 WIB. Dia mengenakan rompi tahanan warna oranye.

"Ya terima saja, ini peradilan," kata Samsul saat ditanya soal kasusnya.

Namun, dia tak banyak bicara saat ditanya jumlah duit suap yang diberikannya ke anggota DPRD Jatim. Samsul juga tak menjawab ketika ditanya ada tidaknya perintah dari atasan soal suap.

"Tanya penyidik (soal jumlah duit suap)," tuturnya sambil masuk ke mobil tahanan.

Sebelumnya, KPK menetapkan dua kepala dinas di Jawa Timur (Jatim) sebagai tersangka suap ke anggota DPRD Jatim. Suap dari keduanya terkait pengawasan penggunaan anggaran dan revisi Perda Jatim 2017.

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu MAP (Moch Ardi Prasetiawan) selaku Kadis Perindustrian dan Perdagangan Jatim serta SAR (M Samsul Arifien) selaku Kadis Perkebunan Jatim," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Jumat (6/7).

Ardi dan Samsul selaku kadis yang bermitra dengan Komisi B DPRD Jatim diduga memberikan hadiah atau janji terkait pelaksanaan perda dan penggunaan anggaran di Provinsi Jatim tahun anggaran 2016/2017.

Kasus ini sendiri bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap triwulan dari Kadis Pertanian dan Kadis Peternakan Jatim kepada Ketua Komisi B Provinsi Jatim M Basuki. 

Uang Rp 150 juta diamankan dari tangan anggota staf DPRD Jatim Rahman Agung di ruangan Komisi B. Diduga ini merupakan pembayaran triwulan kedua.

Link : https://m.detik.com/news/berita/4107745/kadis-perkebunan-jatim-ditahan-kpk

Politik- Tinggalkan Prabowo demi Jokowi, TGB Blak-blakan di Istiqlal

Tinggalkan Prabowo demi Jokowi, TGB Blak-blakan di Istiqlal

JAKARTA - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zainul Majdi buka-bukaan soal alasan yang mendasari keputusannya berbalik dari pendukung Prabowo Subianto menjadi penyokong Joko widodo (Jokowi). Kepala daerah berlatar belakang ulama yang kondang disapa dengan panggilan TGB itu mengaku sudah melalui perenungan sehingga mendukung Jokowi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Menurut TGB, dirinya sebagai warga negara memiliki hak politik. “Saya sebagai anak bangsa berhak untuk menyampaikan dukungan saya," ujarnya saat ditemui wartawan di Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu (8/7).

Cucu pendiri Nahdatul Wathan (NW) Tuan Guru Pancor itu menambahkan, Jokowi selama memimpin Indonesia tentu tak lepas dari kekurangan. Namun, TGB menilai Jokowi telah menunjukkan kerja-kerja nyata.

Artinya, Jokowi dengan segala keterbatasannya masih mampu menunjukkan capaian positif, terutama di bidang infrastruktur. "Meskipun dengan segala keterbatasan yang ada ya tetap harus apresiasi, dan ini (pembangunan infrastruktur) harus diselesaikan," katanya.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) itu menambahkan, masih banyak program pemerintah di bidang infrastruktur yang belum terselesaikan. Menurutnya, sudah sewajarnya memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk memimpin Indonesia selama dua periode.

"Nah, sekarang perkerjaan sedang luar biasa dan cukup pantas untuk memberikan kesempatan pada beliau dalam menuntaskan seluruh yang dikerjakan dari Sabang sampai Marauke. Tentunya dalam dua periode," tuturnya.

Lantas, apakah TGB sudah membicarakan keputusan politiknya dengan Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono? TGB menegaskan bahwa dukungannya untuk Jokowi merupakan keputusan pribadi dan bukan atas nama partai.

"Saya belum bicara ke partai, karena memang ini sifat pribadi saya," pungkanya.(gwn/JPC)

Link :
http://news-sg.op-mobile.opera.com/news/detail/8bce43cd119f8e94e0b81e1657f19271_id?share=1&country=id&language=id