Hukum-PSI: Modal Daerah Untuk DP 0 Rupiah Mencapai Rp4,363 Triliun

PSI: Modal Daerah Untuk DP 0 Rupiah Mencapai Rp4,363 Triliun

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berharap agar kasus korupsi pengadaan tanah Rumah DP 0 Rupiah di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tepatnya oleh PD Sarana Jaya pada tahun 2019 bisa dibongkar hingga ke akarnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena disinyalir telah merugikan negara ratusan miliar rupiah.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Eneng Malianasari, menyatakan sejak 2019 hingga 2021, BUMD PD Sarana Jaya sudah mendapatkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp4,363 triliun. Di dalamnya, terdapat anggaran untuk pengadaan tanah Rp3,3 triliun.

"PSI mendukung penuh upaya KPK mengusut tuntas praktik mafia tanah di DKI Jakarta. Kejadian ini harus jadi momentum membongkar permainan tanah di DKI Jakarta yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Kami harap siapa saja yang terlibat harus diminta pertanggungjawabannya atas nama hukum," kata dia dalam keterangannya, Kamis (11/3/2021).

1. Rincian modal daerah yang didapatkan oleh PD Sarana Jaya

Rinciannya adalah sebagai berikut, PMD 2019 sebesar Rp 2,25 triliun dan pengadaan tanah Rp1,4 triliun. Lalu, PMD 2020 Rp950 miliar dan pengadaan tanah Rp900 miliar. Serta PMD 2021 sebesar Rp1,163 triliun dan pengadaan tanah Rp1 triliun.

"PSI berulang kali mempertanyakan anggaran pengadaan tanah di BUMD Sarana Jaya, termasuk saat membahas APBD 2021. Di rapat komisi, kami menyarankan Pemprov DKI membangun rumah susun di tanah-tanah yang telah dikuasai. Tidak harus membeli tanah baru setiap tahunnya senilai ratusan miliar rupiah," ucap Eneng.

2. Dana pengadaan tanah lebih besar dari pada layanan air bersih.

Di dalam rapat Badan Anggaran pada 15 November 2020, kata Eneng, PSI sempat mempertanyakan kenaikan anggaran PMD Sarana Jaya sebesar Rp1 triliun untuk pengadaan tanah.

Sementara itu, anggaran PMD untuk air bersih di BUMD PAM Jaya hanya naik Rp150 miliar. Padahal, menurut Eneng masih banyak warga Jakarta yang belum mendapatkan layanan air bersih karena cakupan saat ini hanya sebesar 63 persen.

3. Tiga tahun Anies memimpin, bangunan DP 0 Rupiah tak nampak

Pada Rapat Paripurna pandangan umum fraksi 27 November 2020 lalu, PSI juga menyoroti kenapa anggaran program Rumah DP 0 Rupiah sudah menghabiskan triliunan Rupiah, namun selama tiga tahun Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menjabat realisasi ketersediaan hunian untuk masyarakat hanya ada di bawah satu persen dari target.

"Kenapa seolah program DP 0 Rupiah hanya menjadi ajang beli tanah saja, sementara realisasi perumahan untuk masyarakat sendiri tidak ada kejelasan?" kata Eneng.

4. Eneng sebut praktik korupsi pengadaan tanah bisa dihindari jika dibahas terbuka.

Menurut Eneng, praktik koruptif dalam pembelian tanah menggunakan APBD dapat terhindarkan jika pembahasan dilakukan secara rinci dan terbuka. Terbongkarnya korupsi ratusan miliar di DKI menurutnya adalah bukti bahwa selama ini perencanaan dan penggunaan keuangan di DKI masih sarat kepentingan dan perilaku koruptif.

“Kami sudah pernah ingatkan soal perencanaan anggaran harus transparan dan akuntabel. Kasus yang sedang diusut KPK ini menjadi bukti yang tidak terelakan atas kritik yang selama ini PSI layangkan kepada Pemprov DKI. Kami harap dengan masuknya KPK, bisa mengungkap dua hal sekaligus, yaitu membongkar mafia tanah yang merajalela di DKI dan juga mengungkap sistem perencanaan anggaran di Jakarta yang rentan korupsi," ujarnya.