Politik-Ternyata, Anies Sudah Sejak Lama Ubah Syarat Penghasilan Pemilik Rumah DP Rp0 dari Rp7 Juta Jadi Rp14 Juta

Ternyata, Anies Sudah Sejak Lama Ubah Syarat Penghasilan Pemilik Rumah DP Rp0 dari Rp7 Juta Jadi Rp14 Juta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah salah satu syarat kepemilikan rumah DP Rp0. Mulanya, syarat penghasilan satu keluarga yang boleh menempati unit rumah tanpa down payment (DP) ini sebesar Rp7 juta per bulan.

Namun, dalam usulan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI Anies menaikkan nominal penghasilan pihak yang boleh mengajukan kepemilikan rumah DP Rp0 menjadi sekitar Rp14 juta per bulan.

Hal ini dibenarkan oleh Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI, Sarjoko. Bahkan, kata Sarjoko, Anies telah lama mengubah syarat tersebut dengan menerbitkan keputusan gubernur terkait.

"Perubahan itu sudah lama. Ada dalam kepgub berapa, begitu. Batasan penghasilan tertinggi penerima program DP Rp0, yang semula Rp7 juta menjadi Rp14,8 juta," kata Sarjoko pada Minggu, 14 Maret.

Sarjoko bilang, alasan pelonggaran batas minimal penghasilan warga DKI yang ingin memiliki unit rumah susun ini untuk memperbanyak target pasar. Sehingga, lebih banyak juga perusahaan swasta yang ingin bekerja sama membangun rumah DP Rp0 di lokasi lain.

Selain itu, Anies juga memangkas target pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) yang didalamnya terdapat rumah DP Rp0, dari awalnya 232.214 unit menjadi 10.460 unit.

Alasannya, karena pandemi COVID-19.

DKI menyadari tidak bisa meraih target kepemilikan hunian sebanyak yang dijanjikan saat awal Anies menjabat. Terlebih, banyak anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan pandemi.

"Kita lakukan penyesuaian karena pandemi COVID-19. Kemampuan anggaran Pemprov DKI Jakarta terkoreksi," ungkap dia.

Tersendat-sendat

Sebenarnya, sebelum pandemi COVID-19 progres jumlah unit rumah DP Rp0 yang terjual juga tersendat-sendat. Sejak peluncuran rumah DP Rp0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada tahun 2018 hingga November 2020, baru 514 unit yang terjual.

Kemudian, per tanggal 5 Maret, rumah DP Rp0 di Pondok Kelapa baru terjual 599 unit dari 780 unit rumah yang disediakan. Padahal, telah ada 37.405 pendaftar yang berminat tinggal di sana.

Sayangnya, banyak dari mereka yang tidak lolos verifikasi dari perbankan.

Selanjutnya, rumah DP Rp0 yang bekerja sama dengan BUMN Perumnas di Bandar Kemayoran baru terjual 38 unit dan Sentraland Cengkareng baru terjual 44 unit.

Namun, pembangunan rumah DP Rp0 di lokasi lain terus berlanjut. "Saat ini kami sedang mengupayakan perluasan penyediaan hunian program DP nol rupiah oleh beberapa pengembang swasta," ujar Sarjoko.

Sulit direalisasikan

Mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama turut buka suara melihat masalah dalam program jagoan Anies semasa kampanye Pilgub DKI 2017 lalu ini. Kata Ahok, program rumah DP Rp0 ini tidak cocok diterapkan bagi warga DKI Jakarta yang kurang mampu. Yakni bagi warga yang pendapatannya masih di bawah upah minimum provinsi.

"Masalahnya orang dengan gaji UMP. Apalagi di bawahnya (UMP) tidak akan sanggup bayar cicilan. Belum lagi bayar biaya pemeliharaan bulanan," kata Ahok kepada VOI.

"Makanya saya selalu katakan, harus sedia rusun yang tidak perlu dibeli, tetapi bisa ditinggali seumur hidup dan bisa diwariskan ke anaknya (1 tingkat) tidak boleh dioper ke yang lain. Hanya boleh dikembalikan ke Pemda jika sudah tidak mau tinggal lagi di rusun Karena sudah mampu beli di tempat lain," lanjut dia.

Kalau DKI memilih tetap membangun rumah untuk dijual, Ahok khawatir Jakarta akan kehabisan lahan. Apalagi lahan di Jakarta sudah semakin sedikit.

"Nanti lahan kita enggak akan cukup jika dijual terus dengan subsidi. Subsidi harus untuk yang miskin dan yang penghasilan belum mampu beli. Tetapi bukan dimiliki hanya hak tinggal seumur hidup dan boleh diteruskan anak/mantu nya," pungkasnya.

Ekonomi-Perusahaan Singapura Gugat Yayasan Keluarga Cendana Rp 500 Miliar !!!

Perusahaan Singapura Gugat Yayasan Keluarga Cendana Rp 500 Miliar !!!

Yayasan Harapan Kita bersama tiga anggota keluarga Cendana atau mantan Presiden Soeharto alias Pak Harto digugat perusahaan asal Singapura, Mitora Pte Ltd sebesar Rp 500 miliar!.

Tiga anak Pak Harto yang digugat di antaranya Siti Hardianti Hastuti Rukmana atau Mbak Tutut, Sigit Harjojudanto, dan Bambang Trihatmodjo ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Mitora yang merupakan perusahaan konsultan asal Negeri Singa itu mendaftarkan gugatannya pada tanggal 8 Maret 2021 lalu dengan nomor gugatan 146/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.

Di sisi lain, Yayasan Harapan Kita adalah salah satu yayasan yang mengelola Taman Mini Indonesia Indah.

Dalam gugatannya, pihak Mitora meminta manjelis hakim mengabulkan gugatannya beserta sejumlah tuntutan lainnya.

Pertama, menyatakan bahwa para tergugat, telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Kedua, menyatakan sah dan berharga sita jaminan sebidang tanah dan bangunan beserta yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata No. 14, Menteng, Jakarta Pusat.

Ketiga, menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kewajiban Rp 84 miliar dan kerugian immateriil sebesar Rp 500 miliar.

Keempat, menghukum Yayasan Harapan Kita dan Mbak Tutut Cs untuk melaksanakan putusan itu.

Di akhir petitumnya, pihak Mitora juga meminta hakim untuk menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng.

Selain nama tiga keluarga Cendana, dalam gugatan itu juga disebutkan nama pihak lainnya. Mereka adalah Soehardjo Soerbakti, Sekretariat Negara (Setneg), Pengurus Taman Mini Indonesia Indah, dan Kantor Pertanahan Jakarta Pusat.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Yayasan Harapan Kita berkaitan gugatan tersebut.

Hukum-KPK Temukan Bukti Aliran Duit Lahan DP 0 Persen Di DPRD DKI

KPK Temukan Bukti Aliran Duit Lahan DP 0 Persen Di DPRD DKI

KPK mulai membidik pihak lain dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rumah DP 0 Persen. Bukti terkuak dari hasil penggeledahan yang dilakukan KPK.

Sumber di KPK menyebutkan, ada indikasi aliran ke Gedung DPRD DKI. "Masih terus diselidiki," tegas usmber yang namanya enggan disebutkan, Kamis (11/3) malam.

Diketahui, penyidik KPK melakukan penggeledahan di tiga lokasi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rumah DP 0 persen di DKI Jakarta oleh Perumda Sarana Jaya.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan dilakukan pada Senin (8/3/2021). Adapun tiga lokasi yang digeledah adalah Kantor PT Adonara Propertindo di Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Gedung Sarana Jaya, Jakarta Pusat, dan rumah kediaman dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini.

"Dari beberapa lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan bukti di antaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini," kata Ali kepada wartawan Selasa (9/3).

Ali mengatakan bukti-bukti yang diamankan tersebut akan dilakukan validasi dan verifikasi. KPK menyita dokumen tersebut untuk menjadi bagian dalam berkas perkara penyidikan dimaksud.

"Tim penyidik KPK saat ini masih terus mengumpulkan dan melengkapi bukti-bukti terkait penyidikan dugaan TPK pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019," ucap Ali.

"Kami mengajak masyarakat mengawal dan mengawasi setiap prosesnya," sambungnya.

Sebelumnya, kasus ini dinyatakan sudah pada tahap penyidikan. Surat perintah penyidikan atau sprindik sudah diteken pada 24 Februari 2021.

Tercantum sejumlah nama sebagai tersangka yaitu Yoory Corneles, Anja Runtuwene, dan Tommy Adrian. Ada satu lagi yang dijerat sebagai tersangka, yaitu korporasi atas nama PT Adonara Propertindo.

Hukum-PSI: Modal Daerah Untuk DP 0 Rupiah Mencapai Rp4,363 Triliun

PSI: Modal Daerah Untuk DP 0 Rupiah Mencapai Rp4,363 Triliun

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berharap agar kasus korupsi pengadaan tanah Rumah DP 0 Rupiah di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tepatnya oleh PD Sarana Jaya pada tahun 2019 bisa dibongkar hingga ke akarnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena disinyalir telah merugikan negara ratusan miliar rupiah.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Eneng Malianasari, menyatakan sejak 2019 hingga 2021, BUMD PD Sarana Jaya sudah mendapatkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp4,363 triliun. Di dalamnya, terdapat anggaran untuk pengadaan tanah Rp3,3 triliun.

"PSI mendukung penuh upaya KPK mengusut tuntas praktik mafia tanah di DKI Jakarta. Kejadian ini harus jadi momentum membongkar permainan tanah di DKI Jakarta yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Kami harap siapa saja yang terlibat harus diminta pertanggungjawabannya atas nama hukum," kata dia dalam keterangannya, Kamis (11/3/2021).

1. Rincian modal daerah yang didapatkan oleh PD Sarana Jaya

Rinciannya adalah sebagai berikut, PMD 2019 sebesar Rp 2,25 triliun dan pengadaan tanah Rp1,4 triliun. Lalu, PMD 2020 Rp950 miliar dan pengadaan tanah Rp900 miliar. Serta PMD 2021 sebesar Rp1,163 triliun dan pengadaan tanah Rp1 triliun.

"PSI berulang kali mempertanyakan anggaran pengadaan tanah di BUMD Sarana Jaya, termasuk saat membahas APBD 2021. Di rapat komisi, kami menyarankan Pemprov DKI membangun rumah susun di tanah-tanah yang telah dikuasai. Tidak harus membeli tanah baru setiap tahunnya senilai ratusan miliar rupiah," ucap Eneng.

2. Dana pengadaan tanah lebih besar dari pada layanan air bersih.

Di dalam rapat Badan Anggaran pada 15 November 2020, kata Eneng, PSI sempat mempertanyakan kenaikan anggaran PMD Sarana Jaya sebesar Rp1 triliun untuk pengadaan tanah.

Sementara itu, anggaran PMD untuk air bersih di BUMD PAM Jaya hanya naik Rp150 miliar. Padahal, menurut Eneng masih banyak warga Jakarta yang belum mendapatkan layanan air bersih karena cakupan saat ini hanya sebesar 63 persen.

3. Tiga tahun Anies memimpin, bangunan DP 0 Rupiah tak nampak

Pada Rapat Paripurna pandangan umum fraksi 27 November 2020 lalu, PSI juga menyoroti kenapa anggaran program Rumah DP 0 Rupiah sudah menghabiskan triliunan Rupiah, namun selama tiga tahun Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menjabat realisasi ketersediaan hunian untuk masyarakat hanya ada di bawah satu persen dari target.

"Kenapa seolah program DP 0 Rupiah hanya menjadi ajang beli tanah saja, sementara realisasi perumahan untuk masyarakat sendiri tidak ada kejelasan?" kata Eneng.

4. Eneng sebut praktik korupsi pengadaan tanah bisa dihindari jika dibahas terbuka.

Menurut Eneng, praktik koruptif dalam pembelian tanah menggunakan APBD dapat terhindarkan jika pembahasan dilakukan secara rinci dan terbuka. Terbongkarnya korupsi ratusan miliar di DKI menurutnya adalah bukti bahwa selama ini perencanaan dan penggunaan keuangan di DKI masih sarat kepentingan dan perilaku koruptif.

“Kami sudah pernah ingatkan soal perencanaan anggaran harus transparan dan akuntabel. Kasus yang sedang diusut KPK ini menjadi bukti yang tidak terelakan atas kritik yang selama ini PSI layangkan kepada Pemprov DKI. Kami harap dengan masuknya KPK, bisa mengungkap dua hal sekaligus, yaitu membongkar mafia tanah yang merajalela di DKI dan juga mengungkap sistem perencanaan anggaran di Jakarta yang rentan korupsi," ujarnya.

Politik-Ditanya ke mana larinya setoran kader, kenapa SBY tak mau bahas?

Ditanya ke mana larinya setoran kader, kenapa SBY tak mau bahas?

Penggagas Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat, di Deliserdang Medan, Darmizal, menyinggung dana setoran para kader yang selalu diminta tiap bulan oleh pengurus. Dia juga menyinggung dana mahar kader yang kerap dimintai pengurus oleh para calon-calon mereka yang maju di Pilkada.

Menurut dia, pertanyaan ini setidaknya juga dilontarkan oleh politisi pro KLB Demokrat Jhoni Allen Marbun ketika diundang SBY ke Cikeas, 16 Februari 2021 lalu. Namun oleh SBY, dana setoran-setoran itu minta untuk tidak dibahas.

“Kita pertanyakan, SBY ditanya Jhoni Allen, dari mana, ke mana uang yang disetor bulanan oleh kader-kader Demokrat dan mahar-mahar pilkada,” kata Darmizal dalam wawancaranya di Mata Najwa, Jumat 12 Maret 2021.

Namun, Jhoni Allen, kata Darmizal justru diminta untuk tak mempersoalkannya. “Kata SBY, Pak Jhoni janganlah terlalu membahas itu,”

Pada kesempatan itu, SBY lantas bilang kalau salah satu hasil dari iuran kader adalah kantor yang ada saat ini. “Katanya salah satu hasil pilkada itu adalah kantor kita,” katanya kemudian.

Walau SBY tak mau membahasnya secara gamblang, namun menurut Darmizal tak mengapa.

Terpenting bagi mereka, ke depan, saat kepengurusan KLB Medan disahkan oleh Kemenkumham sebagai pengurus yang sah di Demokrat, mereka dan para kader sudah memiliki kantor resmi yang disebut oleh SBY tadi.

Hinca kesal soal kantor kader Demokrat

Sementara itu, terkait lontaran pernyataan Darmizal, politisi senior Demokrat Hinca Panjaitan kemudian menanggapinya secara kesal. Menurut dia, apa yang disampaikan Darmizal hanya celoteh belaka.

Sebab kantor itu merupakan kantor bersama, sehingga tak bisa seenaknya diambil begitu saja oleh kepengurusan KLB Medan.

“Enak saja kau ambil itu, heh! Itu kantor partai demokrat, jangan,” katanya di kesempatan yang sama.

Bagi Hinca, Darmizal merupakan sosok yang tak hadir di kongres Demokrat, sehingga tak tahu menahu, termasuk ke mana setoran kader selama ini.

“Jangan kau katakan begitu, itu semua kantor kader, kantor Demokrat. Mulai dari satu batu bata, satu batu bata menjadi sebuah kantor, jadi jangan anggap itu kehebatanmu,” kata Hinca.

Mendapat pertanyaan itu, Darmizal lantas kembali bersuara. “Saya sepakat itu menjadi kantor partai Demokrat, bukan kantor orang lain, bukan kantor pribadi, itu kita sepakat. Pertanyaannya, kalau itu kantor partai Demokrat, dari mahar-mahar pilkada dan setoran kader sepanjang waktu semenjak SK dibuat, kenapa tidak dilaporkan pada kongres 2020?” kata Darmizal lagi.

Dari sana, Hinca kembali menegaskan kalau Darmizal tak datang ke kongres. Andaipun dia mau melihat semua laporan ke kantornya, Hinca mengaku akan siap membukanya.

“Anda tidak datang ke kongres, di situ lengkap semua laporannya. Datang ke kantor, saya kasih. Saya yang jalankan di situ. Jadi jangan langsung main tuduh saja.”

Politik-SEBAR FITNAH, KLARIFIKASI KEMUDIAN, Klarifikasi Demokrat: Tidak Pernah Ada Ancaman Intel Polisi ke Loyalis AHY

Klarifikasi Demokrat: Tidak Pernah Ada Ancaman Intel Polisi ke Loyalis AHY

Partai Demokrat mengklarifikasi perihal dugaan intimidasi intel Polsek dan Polres terhadap pengurus Demokrat di daerah. Adanya ancaman tersebut sebelumnya diutarakan Wakil Ketua Umum Demokrat Benny K Harman yang memperoleh informasi pengurus di tingkat kabupaten/kota mendapat ancaman dari intel Polres setempat.

Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto, mengatakan intimidasi dari aparat itu tidak ada dari aparat, melainkan dari pihak-pihak yang menyelenggarakan acara yang disebut sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara.

Dalam KLB Demokrat tersebut, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilengserkan dan menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

“Dinamika pasca pertemuan Deliserdang yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa Demokrat memang muncul beberapa aktifitas yang berpotensi bisa mengintimidasi kami sebagai pemilik suara yang sah.

Namun intimidasi tersebut, lebih kami rasakan datang dari pihak-pihak yang melakukan pertemuan Deliserdang yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa Demokrat, bukan dari aparat penegak hukum atau polisi,” kata Didik, Jumat (12/3).

Dirinya menegaskan, tidak ada intimidasi dari kepolisian terhadap struktur Partai Demokrat termasuk DPC. Yang ada adalah komunikasi yang dilakukan oleh Kepolisian dalam rangka menjaga kondusifitas di daerahnya dan mengantisipasi serta mencegah potensi munculnya ekses negatif sebagai akibat pelaksanaan pertemuan Deliserdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat.

“Di dapil saya di Bojonegoro dan Tuban, komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik sejak awal, dan tidak ada sedikitpun intervensi, apalagi Intimidasi,” ungkapnya.

Anggota Komisi III DPR ini menambahkan, pihaknya menyadari bahwa untuk menghadirkan dan mengimplementasikan transformasi Polri yang Presisi, salah satunya menghadirkan Polisi yang prediktif maka harus banyak menggali informasi dari lapangan.

Namun, kata Didik, dalam rangka menghindari adanya salah paham, komunikasi harus dibangun dengan basis yang terang dan sejelas-jelasnya, serta equal atau seimbang.

“Jangan sampai terjadi pembiasan dalam penugasan di lapangan, jangan sampai komunikasi dan koordinasinya macet. Karena itu penting dalam membangun chemistry dan menghadirkan keamanan serta ketertiban di masyarakat,” tutur Didik.

Untuk itu, Didik mengakui bahwa soal dugaan intimidasi dari pihak aparat kepada pengurus Demokrat di daerah itu hanya kesalahpahaman saja. Dan kesalahpahaman itu sudah diluruskan antara Demokrat dan Kepolisian.

“Di beberapa titik kecil, salah paham saja. Di bawah pun juga sudah diluruskan beberapa komunikasinya,” tutupnya.

Internasional-Kisah Timor Leste yang Menyesal Pisah dari NKRI

Kisah Timor Leste yang Menyesal Pisah dari NKRI

Lebih dari dua dekade merdeka dari Indonesia, beberapa masyarakat Timor Leste justru merasa menyesal berat. Dalihnya, cita-cita kemerdekaan ternyata tak berbanding lurus dengan kesejahteraan warga. Fortunado D’Costa misalnya, mengungkapkan, ia merasa ditinggalkan pemerintah setempat.

“Bagi para veteran, mereka adalah pahlawan di masa lalu, tetapi sekarang mereka mengkhianati kami,” katanya, seperti diberitakan oleh Pos Kupang.

Ia mengaku menyesal lantaran sudah berperang melawan Indonesia dengan harapan agar bisa merdeka dan hidup makmur. Namun, ternyata semua itu cuma isapan jempol semata.

“Kami mendukung gerakan perlawanan, tetapi mereka yang mendukung pemerintah Indonesia masih hidup dengan baik,” tuturnya, dilansir dari Mina News.

“Hari ini kami memiliki kemerdekaan tetapi kami tidak memiliki apa-apa lagi. Hanya perdamaian dan stabilitas,” tambahnya.

Sebagai informasi, saat ini ada sekitar 42 persen orang Timor hidup dalam garis kemiskinan. Bahkan ada yang sampai mengais-ngais sampah karena tak sanggup lagi membeli bahan makanan. Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tibar dekat Dili contohnya, dari anak-anak hingga orang tua berebut sampah demi mempertahankan hidup.

Tempat pembuangan sampah yang tidak diatur untuk sebagian besar sampah di Dili (termasuk asbes yang mematikan dan limbah rumah sakit yang tidak diolah) situs seluas tujuh hektar yang terletak di dalam perut lembah yang curam ini, merupakan bencana lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), “sekitar 100 ton limbah berbahaya dihasilkan setiap tahun di Dili dari kegiatan perawatan kesehatan saja. Karena tidak ada fasilitas pengolahan atau pembuangan terpusat yang tersedia untuk limbah semacam itu, mereka cukup sering dibuang bersama limbah kota di Tibar.”

Kemiskinan di Timor Leste juga didorong oleh ketergantungan berat negara itu pada sektor minyak. Padahal, seperti melansir News Hub, cadangan minyak bumi dan gas utama Timor Leste diprediksi hampir habis. Sementara pemerintah negara itu terus melakukan pemborosan.

Pemerintah Timor Leste memompa tabungannya dalam skema infrastruktur besar yang menurut para kritikus sangat boros. Pemerintah telah menghabiskan sekitar 300 juta dollar AS (Rp4,4 triliun) untuk Proyek Tasi Mane, proyek infrastruktur perminyakan di barat daya negara itu.

Selain Proyek Tasi Mane, pemerintah memompa ratusan juta untuk mengembangkan daerah kantong yang disebut Oecusse dan mengubahnya menjadi zona ekonomi khusus, yang diharapkan dapat menarik investasi asing.

Seorang wartawan dari New Zealand, yang bekerja sama dengan Asia New Zealand Foundation Caitin McGee, pernah melakukan penyelidikan ke Ibu Kota Dili, Timor Leste pada 2017.

Dia menggambarkan negara itu memiliki pegunungan terjal yang melingkari garis pantai yang masih asli. Timor Leste adalah salah satu keindahan alam dunia yang tak dikenal.

“Tetapi bagi orang-orang negara itu yang tinggal di daerah kumuh di sekitar ibu kota, menganggapnya sama sekali tidak indah,” katanya.

Kemiskinan yang melanda wilayah di ujung timur Pulau Timor tersebut turut ditopang dengan rilis data United Nations Development Programme (UNDP). Timor Leste berada di peringkat 152 negara sebagai negara termiskin di dunia dari 162 negara.

PDB per kapita Timor Leste diperkirakan mencapai US$2.350 atau sekitar Rp34,23 juta (kurs Rp4.532) pada Desember 2020. Masih di bawah pendapatan per kapita Indonesia pada 2019 lalu sebesar US$4.174,9 atau sekitar Rp60 juta, tulis Warta Ekonomi.

Sejumlah sektor ekonomi Timor Leste pun sebenarnya masih sangat bergantung pada Australia dan Indonesia, terutama barang-barang impor. Laman Heritage bahkan menyebutkan skor kebebasan ekonomi Timor Leste adalah 45,9. Skor tersebut menjadikan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia tersebut menduduki peringkat 171 negara di dunia dalam indeks 2020.

Melihat kondisi ekonomi di Timor Leste, tak heran jika setelah dua puluh tahun, ia masih melakukan yang terbaik untuk menyenangkan mantan tuannya di Jakarta. Itu karena Timor Leste masih sangat miskin.

Secara umum, orang-orang di sini jauh lebih bahagia daripada mereka lima, 10, atau 15 tahun yang lalu. Tetapi dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki sejarah yang sama baru-baru ini (seperti Kamboja), Timor Leste belum maju dalam urusan ekonomi.

Korupsi sering disalahkan pada kelompok - kelompok pro-Indonesia yang tidak pergi setelah 1999, dan pada orang-orang Timor yang melarikan diri tetapi kemudian kembali dari diaspora di Mozambik.

Kelompok-kelompok pimpinan pahlawan kemerdekaan seperti Xanana Gusmao (yang dipilih untuk menjabat setelah perang mereka dimenangkan), terkenal karena taktik gerilya dan keberanian mereka di hutan pegunungan terdekat, tetapi masalah ekonomi, bisnis, dan keuangan kota yang kurang lancar bukan keahlian terkuat mereka.

Ini masalah yang diperburuk oleh isolasi.

Kamboja telah berbagi perbatasan dengan ekonomi yang relatif berkembang di Thailand dan Vietnam, memiliki keanggotaan ASEAN dan perdagangan bebas di seluruh wilayah tersebut, dan posisi strategis yang telah menarik China dengan pengeluaran besar.

Timor Leste tidak memiliki itu semua, yang menambah ketergantungannya pada Indonesia, dan mengkompromikan hak-hak kedaulatannya atas apa yang dapat dan tidak dapat mereka katakan.

Polri-Mantap, Pupuk Cair Buatan Anggota Brimob Ini Sudah Dipasarkan hingga ke Jepang

Mantap, Pupuk Cair Buatan Anggota Brimob Ini Sudah Dipasarkan hingga ke Jepang.

Salah satu anggota Brimob Polda Sulawesi Selatan, Ipda Purwanto membuat inovasi dengan membuat pupuk tani cair yang kemudian diberi nama Bio Teratai.

Untuk mengembangkan pupuk cair ini, Purwanto melakukannya hingga butuh waktu 3 tahun dan akhirnya kini telah digunakan di seluruh Indonesia, dan bahkan sampai ke Jepang

"Pupuk teratai ini sudah saya buat selama tiga tahun dan Alhamdulillah telah menyebar di seluruh Nusantara, dan bahkan sampai ke Kota Osaka Jepang," ungkap Ipda Purwanto seperti dikutip dari dalam tayangan video Polri TV, Jumat 12 Maret 2021.

"Bio Teratai ini merupakan pupuk hayati cair buatannya yang ramah lingkungan, hemat, praktis dan semua bahannya ada di Indonesia," tambahnya seperti dilansirkan PMJNews.

Menurut Purwanto, Bio teratai ini memanfaatkan limbah organik sayuran dan buah-buahan yang diuraikan lalat tentara hitam (Black Soldier Fly/BSF).

Lewat bantuan BSF, sampah organik dapat diurai dengan cepat karena ini menghasilkan maggot atau larva yang kandungan proteinnya cukup tinggi.

"Selain meningkatkan kualitas dan hasil produksi tanaman, pupuk cair bio teratai juga dapat memperbaiki kesuburan tanah dan mengembalikan ekosistem mikroba," turutnya.

Terobosan Purwanto ini, diapresiasi Komandan Satuan Brimob Polda Sulsel Muhammad Anis. Bahkan kepolisian mendukung inovasi yang dilakukan anggotanya dalam memajukan sektor pertanian.

"Mendukung kinerja Ipda Purwanto dalam hal melaksanakan program Brimob Pioner Satbrimob Sulawesi Selatan, dimana dia menerapkan pupuk organik buatan sendiri kepada para petani di Kanreapia dan dapat meningkatkan hasil pertanian dari petani sayur," jelas Muhammad Anis.

Kesehatan-Jokowi Dukung Vaksin Nusantara, Tapi Tidak Pojokkan BPOM, Dahlan Iskan: Politik Santun

Jokowi Dukung Vaksin Nusantara, Tapi Tidak Pojokkan BPOM, Dahlan Iskan: Politik Santun.

Tim Vaksin Nusantara mengaku kembali bergairah. Setelah dapat dukungan Presiden RI Joko Widodo. Padahal tim Vaksin Nusantara sempat lemes karena ada bocoran copy surat dari BPOM di medsos.

Kini bahkan bukan hanya Presiden yang mendukung. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj juga mendukung. Karena ada NU-nya? Loh iya ta?

Simak saja tulisan Dahlan Iskan, wartawan kondang, yang hari ini, Sabtu, 13 Maret 2021 dimuat Disway dan HARIAN BANGSA.

Dibawah ini BANGSAONLINE.com memuat secara lengkap. Selamat membaca:

AKHIRNYA Presiden Jokowi bicara. Soal vaksin itu –Vaksin Nusantara. Inilah untuk pertama kali Presiden Jokowi mengucapkan kata Vaksin Nusantara di depan publik. Resmi pula: lewat video yang kelihatannya sengaja dibuat di Istana. Dan diedarkan secara resmi oleh Sekretariat Negara.

Terasa sekali dukungan Presiden Jokowi ke Vaksin Nusantara –disingkat Vak-Nus. Memang dukungan itu sekaligus juga ke Vaksin Merah Putih. Bahkan Vaksin Merah Putih diucapkan lebih dulu sebelum Vak-Nus. Hanya saja kita semua tahu bahwa Vaksin Merah Putih punya rencana lebih panjang. Baru pertengahan tahun depan ditarget uji coba fase 1. Sedang Vak-Nus sudah menyelesaikan uji coba fase 1. Sudah hampir dua bulan lalu.

Kini Vak-Nus sedang menunggu izin uji coba fase 2. Yang –seandainya sudah ada lampu hijau dari BPOM– ditargetkan terlaksana Minggu lalu.

Target awalnya Vak-Nus sudah menyelesaikan uji coba fase 3 bulan depan. Berarti harus mundur.

Video Presiden Jokowi itu kelihatan sekali dibuat secara cermat. Meski mendukung Vak-Nus isi video itu sama sekali tidak memojokkan BPOM. Bahkan sangat terasa mendukung pula sikap BPOM. Yang harus hati-hati dan teliti. Agar vaksin yang dihasilkan di dalam negeri tetap aman.

Begitulah politik santun. Tidak boleh memojokkan salah satu pihak. Untuk mengurangi barisan penentangan.

"Setelah Bapak Presiden memberikan dukungan kami semangat lagi," ujar seorang anggota tim Vak-Nus. "Tim kami sempat lemes. Terutama ketika BPOM mengeluarkan surat yang beredar luas di Medsos itu," ujarnya.

Di samping penegasan presiden itu, tim Vak-Nus juga seperti mendapat infus dari DPR. Khususnya dari Komisi IX. Maka Tim Vak-Nus kini merencanakan dua hal: membuka hasil uji coba fase 1 ke publik dan siap-siap menjalankan uji coba fase 2 tanggal 17 Maret depan. Itu sesuai dengan permintaan DPR yang diputuskan dalam rapat Komisi IX Rabu lalu (Lihat Disway kemarin).

"Sekarang sudah jelas bahwa Bapak Presiden Jokowi memberikan dukungan ke Vak-Nus," ujar Prof. Dr. C. A. Nidom, pakar vaksin yang menemukan vaksin flu burung di masa lalu itu.

Prof Nidom, guru besar Unair itu, setuju dengan kesimpulan saya di Disway bulan lalu. Bahwa ini hanya soal definisi. "BPOM punya definisi sendiri apa itu vaksin," ujar Prof Nidom.

"Apakah definisi itu diambil dari definisi WHO?" tanya saya.

"WHO tidak menetapkan apa-apa soal definisi vaksin," jawabnya. "Hanya saja selama ini semua vaksin yang ditemukan tidak ada yang berbasis sel dendritik," ujarnya.

Sebenarnya ini memang terobosan bagi negara miskin seperti Indonesia. Juga kesempatan langka. Jarang ada momentum negara miskin bisa menyalip negara maju di tikungan seperti ini.

Sering definisi membuat kita terbelenggu.

Tapi saya juga setuju kehati-hatian jangan sampai dikorbankan. Uji coba fase 1 adalah tempatnya. Yang fokus pada efek samping. Tim Vak-Nus sendiri menyebut hasil uji coba fase 1 di Semarang itu sukses. Artinya tidak ada efek samping tertentu –yang dikategorikan bisa membuat izin uji coba fase 2 ditolak. Misalnya: ada yang sakit keras, atau sampai tidak bisa berjalan, atau sakit yang sampai diopname.

Bahwa Vak-Nus itu efektif melahirkan imunitas atau tidak itulah yang akan dikerjakan di fase 2. Begitulah memang prosedur penelitian.

Saya pun kembali membaca copy surat BPOM yang beredar luas di medsos itu. Soal efek samping tidak disinggung sama sekali. Kesan saya, BPOM sendiri sudah tidak mempersoalkan lagi soal efek samping.

Yang dipersoalkan justru efektivitas Vak-Nus –yang penilaian ini harusnya dilihat dari hasil uji coba fase 2 nanti.

Baiknya tim Vak-Nus segera membuat surat klarifikasi ke BPOM. Kan hanya itu yang diminta. BPOM sama sekali tidak menutup pintu uji coba fase 2. Tidak ada di surat BPOM itu yang berisi menolak permintaan izin uji coba fase 2.

Toh tim Vak-Nus merasa bisa mengklarifikasi semua hal yang dipersoalkan BPOM. Yang telak adalah soal: relawan yang tidak menunjukkan berhasil memiliki imunitas itu. Juga soal munculnya imunitas di tiga relawan. Yang disebutkan, sebelum uji coba pun relawan tersebut sudah memiliki imunitas.

"Sama sekali bukan seperti itu. Kami sudah melakukan klarifikasi," ujar tim Vak-Nus.

Bahkan tim Vak-Nus akan melangkah lebih jauh. "Kami setuju kalau hasil uji coba fase 1 dibuka saja untuk umum," tambahnya. "Sedang kami persiapkan," katanya.

Nama Vaksin Nusantara sendiri ternyata muncul belakangan. Awalnya Dokter-jenderal Terawan, yang memelopori terobosan ini, memberinya nama Vak-Nas –Vaksin Nasional.

Vak-Nas menjadi Vak-Nus setelah Terawan dan tim menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Said Agil Siroj.

"Vaksin Nusantara saja," ujar Said Agil. "Agar ada NU-nya," tambahnya.

"NUS kan mengandung huruf S," sela Terawan, yang –mengutip istilah Said Agil– warga NU cabang Katolik.

"S-nya itu Semesta. NU Semesta Nusantara," jawab Said Agil.

Jadilah nama itu.

Lalu diadakan acara doa bersama. Yang diaminkan oleh yang hadir di pertemuan kecil itu.

Kiai Said Agil sendiri menyiapkan diri untuk ikut uji coba fase 2. Juga menyiapkan warga NU di Jateng. Berapa ribu pun yang diperlukan.

Dikira izinnya lancar.

"Nanti kalau izinnya keluar akan kita adakan doa bersama lintas agama," ujar tim Vak-Nus.

Saya pun sampai tiga kali memutar video pendek dukungan Presiden Jokowi itu. Saya lihat: baru setengah jam diluncurkan sudah lebih 6.000 orang yang memutarnya.

Entah sudah menjadi berapa ribu pagi ini.

Politik-Erdogan Akan Borong Kembali 50 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Asal China

Erdogan Akan Borong Kembali 50 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Asal China

Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa Turki tengah dalam pembicaraan untuk mendatangkan kembali kiriman kedua vaksin Covid-19 dengan pemerintah China.

Erdogan dalam pernyataannya mengatakan, jika kedua negara mencapai kesepakatan, Turki akan menerima pengiriman 50 juta dosis vaksin dari China.

"Pengiriman kedua mungkin tiba dari China. Jika kami menyetujui masalah itu, kami dapat membeli tambahan 50 juta dosis dari China," katanya kepada wartawan di Istanbul setelah sholat Jumat, seperti dilaporkan Anadolu Agency, Jumat (12/3).

Berbicara mengenai pembatasan dan tindakan yang diambil terhadap virus corona, Erdogan mengaku belum berani mengambilnya keputusan tersebut.

"Kemunculan strain (Covid-19) yang berfluktuasi tentu membuat kami sulit membuat keputusan," ujarnya.

Dia juga mengatakan negara itu akan terus melonggarkan pembatasan virus korona tetapi menambahkan prioritas tetap pada "kesejahteraan warga kita."

Mengenai pembelian vaksin lainnya, Erdogan mengatakan perjanjian Turki dengan China dan Jerman sedang berlangsung. Ia juga menambahkan bahwa ada pembicaraan yang sedang berlangsung dengan Rusia menuju kesepakatan.

Sejauh ini, lebih dari 10,55 juta dosis vaksin telah diberikan di seluruh Turki, menurut angka resmi.

Mereka termasuk 7,83 juta dosis pertama dan lebih dari 2,72 juta dosis kedua. Turki memulai kampanye vaksinasi massal pada 14 Januari lalu.

Nasional-Aktivis Muda NU Deklarasikan Gerakan Pemuda Moderat Nusantara

Aktivis Muda NU Deklarasikan Gerakan Pemuda Moderat Nusantara

Saat ini dunia memasuki era keterbukaan. Hampir tak ada lagi sekat antar negara dan bangsa. Terlebih di tengah maraknya digitalisasi informasi, seluruh paham dan ajaran dengan mudah diakses lewat gadget. Fakta ini seperti dua mata pisau yang tak bisa dihindari.

Menyikapi kenyataan itu, sejumlah aktivis muda berlatar NU berinisiatif membentuk wadah bersama untuk menghimpun kader-kader berpikiran moderat. Wadah ini diberi nama Gerakan Pemuda Moderat Nusantara atau GPM Nusantara.

"Gerakan ini lahir untuk meneguhkan barisan pemuda agar tetap menjaga nilai-nilai moderat di era digital native, yang telah disebutkan dalam al-Qur'an yakni "Ummatan Wasathan," terang Ketua Umum sekaligus deklarator GPM Nusantara, Ahmad Maududi, Jumat (12/3/2021).

Anggota DPRD Jatim sekaligus Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN), Muhamad Fawait mengapresiasi terbentuknya Gerakan Pemuda Moderat Nusantara. Menurut politikus muda Gerindra ini, pemuda harus menjadi kader penggerak di tengah masyarakat.

Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Chotib Al Qodiri IV ini mengingatkan, Indonesia khususnya Jawa Timur punya bonus demografi. Di mana jumlah penduduk usia produktifnya sangat tunggi. Potensi itu tentu harus salurkan lewat sebuah wadah yang positif dan progresif.

"Bonus demografi harus disikapi oleh pemuda. Sebab pemuda adalah agen perubahan, mas adepan bangsa ada di tangan pemuda. Karena itu, saya mendukung GPM Nusantara sebagai wadah yang bisa menghimpun potensi anak muda," ujar anggota DPRD Jatim dengan perolehan suara terbanyak di Pemilu 2019 tersebut.

Sementara itu, Koordinator Forkom Jurnalis Nahdliyin (FJN) Jatim, Muhamad Didi Rosadi mengungkapkan, bersikap moderat saat ini menjadi keharusan, bukan lagi pilihan. Sebab saat ini dunia semakin terbuka, tidak ada lagi sekat atau batasan.

Jurnalis sebuah media harian di Surabaya ini menyinggung pertemuan antara Paus Fransiskus dengan Ayatollah Ali Sistani di Irak, pekan lalu. Dalam pertemuan itu disepakati perseteruan atas nama perbedaan agama harus dihentikan.

"Karena itu, sikap moderat dan saling menghormati hari ini menjadi keniscayaan. Kalau kita mau berubah, maka akan ditelah oleh zaman," kata pria yang akrab disapa Diday itu.

Webinar yang mengambil tema "Membangun Peradaban Pemuda Moderat di Era Digital Natives" ini sekaligus momentum deklarasi Gerakan Pemuda Moderat Nusantara. Dalam acara acara yang digelar secara dari itu hadir hampir 100 peserta dari berbagai latar belakang.

Di antaranya Roemah Bhineka, Gema Indonesia, Kordinator Pusat BEM Nusantara, Eko Prasetyo, sejumlah OKP, politisi lintas partai dan aktivis mahasiswa dan BEM. Hadir juga memberi doa dan restu, KH. Ali Maschan Moesa, tokoh NU yang juga Rektor Uniska Kediri.

Politik-Akademisi Muslim Tantang PKS Usung Capres Sendiri di Pemilu 2024

Akademisi Muslim Tantang PKS Usung Capres Sendiri di Pemilu 2024

Akademisi Muslim Indonesia, Prof. Azyumardi Azra menantang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengusung calon presiden sendiri pada Pilpres 2024 mendatang.

Menurutnya, PKS harus bisa mengambil ceruk suara ummat muslim mengingat mayoritas warga Indonesia merupakan penganut agama Islam. Bahkan, semakin banyak orang yang menunjukkan keislamannya.

"Menjadi tantangan bagi partai berbasis Islam, khusunya PKS, karena dengan terjadinya perubahan ekonomi, sosial, pendidikan tahun 80-an sampai sekarang, kita melihat di Indonesia itu sedang terjadi sebagai kebangkitan Islam," ujar Prof. Azra dalam program Mimbar Demokrasi Kebangsaan FPKS DPR RI bertajuk "Modernisasi Islam dan Kebangsaan Indonesia" yang disiarkan secara daring, Jumat, 12 Maret.

Prof. Azra mengungkapkan, dahulu penganut islam mungkin tidak terlalu terlihat di Tanah Air. Berbeda dengan hari ini, dimana banyak wanita menggunakan jilbab, bertambahnya bangunan masjid serta meningkatnya jumlah jamaah haji asal Indonesia.

Karena itu, merupakan pekerjaan rumah (PR) bagi PKS untuk mengajak kaum muslimin memilih partai berlambang untaian 17 butir padi itu.

"Nah, disini tantangannya. Pada satu pihak terjadi peningkatan keislaman dalam bentuk ibadah tapi menunjukkan bahwa orang yang makin dekat dengan Islam tidak selalu memilih partai Islam," ucap laki-laki kelahiran Padang itu.

Menurutnya, PKS perlu melakukan penelitian mengapa peningkatan keislaman ini tidak berpengaruh terhadap keinginan orang memilih PKS.

"PKS mungkin perlu meneliti kenapa orang misalnya yang keislaman meningkat tapi merasa lebih nyaman memilih partai yang bukan berbasis Islam, tapi berdasarkan Pancasila misalnya. Jadi ini tantangan kenapa terjadi sepeti itu," jelas Prof. Azra.

"Sejak 2009 sampe 2019 belum menunjukkan, tapi hanya jadi partai tengahan saja, masih susah masih pada klasemen bawah. Walaupun PKS belakangan surveinya cenderung naik. Inilah tantangan kedepan bagaimana ini," sambung dia.

Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah itu berasumsi, PKS mungkin harus diuji. Mengingat semakin inklusif sebuah partai maka semakin mungkin banyak merekrut pemilih. "Nah bagaimana caranya inklusif itu?," tanya Prof. Azra.

"Mungkin semakin dipercaya sebuah partai maka semakin banyak orang memilih. Semakin besar trust bahwa partai itu tidak punya agenda lain. Orang sering curiga sebuah partai punya agneda lain, misalnya begitu," katanya menambahkan.

Prof. Azra mengingatkan, partai-partai Islam harus berani mengusung calonnya sendiri bukan hanya menjadi pelengkap atau penyerta partai lain. 

Apalagi, PKS merupakan partai Islam yang memiliki perolehan suara tertinggi pada Pemilu 2019 lalu jika dibandingkan PPP.

Sementara PKB, kata dia, dasar politiknya yakni Pancasila berbasis Nahdlatul Ulama. Sedangkan PAN, tidak bisa lagi disebut partai kader Muhammadiyah karena ketua umumnya pun bukan berasal dari organisasi tersebut.

"Ini tantangan PKS pada Pemilu 2024. PKS harus mengusung capres sendiri. Masa enggak pernah ada partai Islam yang usung? Jangan partai islam ini cuma menjadi pelengkap dan penyerta saja. Masih mending penyerta malah kadang pelengkap dan penderita itu lebih parah lagi," kata Prof. Azra.

"Jadi masih ada waktu tiga tahun bagaimana merekrut orang yang menurut penelitian meningkat keislamannya. Tapi kenapa belum memilih partai Islam," tandasnya.

Politik-Buntut Dibuang Moeldoko Cs, Akhirnya AHY Teriak Minta Tolong: Pak Jokowi Tolong...

Buntut Dibuang Moeldoko Cs, Akhirnya AHY Teriak Minta Tolong: Pak Jokowi Tolong...

Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta pertolongan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan MenkumHAM Yasona Laoly, untuk tidak mengeluarkan surat pengesahan hasil KLB di Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Jumat (5/30), yang resmi mengukuhkan Moeldoko sebagai Ketua Umum periode 2021-2021.

Sebab, menurut dia, hasil KLB di Sumut tidak berdasarkan AD/ART Partai Demokrat. “Saya meminta kepada yang terhormat Presiden Jokowi dan Menkumham tidak mengesahkan hasil KLB Sumut karena ilegal,” ucap AHY, di DPP Partai Demokrat, Jumat (5/3/2021).

Menurut dia, KLB yang menetapkan Moekdoko sebagai Ketua Umum sudah melanggar konstitusi partai.

Sebab, KLB yang dimotori John Allen dan kawan-kawannya tidak mendapatkan restu dari Ketua Majelis Tinggi Partai, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Untuk bisa dilakukan KLB berdasar AD/ART disetujui didukung 2/3 dari DPD dan setengah dari jumlah DPC, kedua-duanya angka minimal. Dan harus sepertujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai,” tegasnya.

Politik-SBY Sebut Moeldoko Hasil KLB Ilegal, Penggagas: Kalau Bapak Pembohong Anaknya Pembohong....

SBY Sebut Moeldoko Hasil KLB Ilegal, Penggagas: Kalau Bapak Pembohong Anaknya Pembohong....

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut agenda yang diklaim sebagai KLB menetapkan Moeldoko ketua umum ialah abal-abal. Penggagas KLB Demokrat, Hencky Luntungan, membela Moeldoko.

"Tanggapan saya ya itu kan pendapat Pak SBY bahwa beliau (Moeldoko) itu abal-abal, KLB ini abal-abal, sebenarnya yang abal-abal kan dia, tadi aku sudah bilang kalau bapak pembohong pasti anaknya pembohong, kan sudah jelas," kata Hencky saat dihubungi, Jumat (5/3/2021).

Hencky mengatakan, dirinya yang merupakan pendiri Partai Demokrat merasa dibohongi SBY yang juga mengaku sebagai salah satu pendiri Partai Demokrat. Karena itu, menurutnya, Partai Demokrat bisa menjadi partai pembohong jika dipimpin oleh SBY dan AHY.

"Saya pendiri, pelaku loh, terus dibilang bahwa SBY yang bikin, SBY yang bikin, dari mana judulnya dari mana? Makanya saya bantah terus bohong, bohong, bohong, karena sudah memang pembohong. Nah kalau sudah terlahir dari pembohong maka akan menjadi pembohong selamanya, bapaknya pembohong, anaknya pembohong, Andi Mallarangeng pembohong, maka jadilah partai pembohong," ucapnya.

Lebih lanjut, Hencky juga mengibaratkan Partai Demokrat seperti kapal hampir tenggelam. Dia menyebut tidak perlu lagi upaya rapat terkait persoalan Partai Demokrat.

"Tentunya jangan sudah tenggelam kapal baru kita rapat, kalau selamatkan ya selamatkan dulu, itu maksud saya. Sebetulnya saya tidak pernah mau bicara tentang pribadi seseorang pembohong tapi karena itu memang bohong ya saya harus bilang bohong lah orang saya pelaku kok, masa branded saya diambil orang terus saya 'oh iya punya lo', sementara orang lain tahu bahwa saya yang punya branded itu," ujarnya.

"Jadi nggak ada yang abal-abal, yang abal-abal ya beliau (SBY) lah, saya begitu menghormati kok, beliau sudah melupakan sejarah itu bagaimana, nanti digilas dengan geriginya roda sejarah, bahaya itu bos," sambungnya.

Lebih lanjut, Hencky mengatakan kini Partai Demokrat akan berjalan seperti biasa dengan Ketua Umum terpilih Moeldoko. Menurutnya setelah KLB ini sistem partai akan berjalan seperti biasa.

"Selanjutnya ya jalan lah seperti biasa namanya partai, setelah jalan terpilih ya jalan lah, ini kan sistem," imbuhnya.

Seperti diketahui, Moeldoko menerima pinangan oknum yang menggelar kongres luar biasa atau KLB Demokrat untuk menjadi ketua umum. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir Moeldoko ketua umum abal-abal.

Mantan calon gubernur DKI Jakarta itu menegaskan dirinya lah ketum Partai Demokrat yang sah.

"Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan selama ini ia pungkiri sendiri melalui kesediaannya menjadi ketua umum Partai Demokrat abal-abal versi KLB ilegal," ucap AHY.

Tak hanya AHY, SBY juga sempat mengungkapkan hal tersebut. SBY menyebut KLB Demokrat yang digelar dan menetapkan Moeldoko sebagai ketum Demokrat tidak sah alias abal-abal. SBY kemudian menyebut KLB yang digelar di Sumut itu mendongkel dan merebut kursi Ketum PD dari kepemimpinan yang telah disahkan pemerintah.

"Hari ini 5 Maret 2021 KLB Partai Demokrat abal-abal KLB yang tidak sah dan tidak legal telah digelar di Deli Serdang, Sumut, KLB tersebut telah menobatkan KSP Moeldoko seorang pejabat pemerintahan aktif berada di lingkar dalam lembaga kepresidenan, bukan kader Partai Demokrat alias pihak eksternal partai menjadi ketum Partai Demokrat. Mendongkel dan merebutnya dari ketua umum Partai Demokrat yang sah yang setahun yang lalu telah diresmikan oleh negara dan pemerintah.

Politik-Mahfud MD: Pemerintah Tidak Berhak Melarang KLB Partai Demokrat, Jaman SBY dan Mega PKB Juga Pernah Begini

Mahfud MD: Pemerintah Tidak Berhak Melarang KLB Partai Demokrat, Jaman SBY dan Mega PKB Juga Pernah Begini

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menkopolhukam Mahfud MD akhirnya angkat bicara terkait KLB Partai Demokrat pimpinan Moeldoko dengan Ketua Umum Partai Demokrat AHY.

Dalam cuitannya Mahfud MD mengatakan, bahwa pemerintah tidak bisa melarang Kongres Luar Biasa ( KLB) Partai Demokrat pimpinan Moeldoko cs dengan AHY.

"Bg Pemerintah skrg ini peristiwa Deli Serdang merupakan mslh internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi mslh hukum. Sebab blm ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kpd Pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah skrng hny menangani sudut keamanan, bkn legalitas partai, "cuit Menkopolhukam Mahfud MD di akun twitternya @mahfudmd Sabtu 6 Maret 2021.

Lebih lanjut Mahfud MD mengatakan saat pemerintahan Megawati tidak melarang terkait kisruh partai PKB pada saat itu sama dengan yang terjadi di Partai Demokrat saat ini.

"Saat itu Bu Mega tak melarang atau pun mendorong krn scr hukum hal itu masalah internal PKB. Sama jg dgn sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tdk melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol, "tulis Mahfud MD terkait dengan Kisruh Partai Demokrat.

Menurut Mahfud MD, Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bs melarang atau mendorong kegiatan yg mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang. Sama dgn yg menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega pd saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yg kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003).

"Kasus KLB PD baru akan jd masalah hukum jika hsl KLB itu didaftarkan ke Kemenkum-HAM. Saat itu Pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasar UU dan AD/ART parpol. Keputusan Pemerintah bs digugat ke Pengadilan. Jd pengadilanlah pemutusnya. Dus, skrng tdk/blm ada mslh hukum di PD, "kata Mahfud MD.

Mahfud MD menegaskan kembali bahwa sama seperti pemerintahan sebelumnya, Pak Jokowi pun tidak berhak melarang KLB ataupun Munaslub.

"Jd sejak era Bu Mega, Pak SBY s-d Pak Jokowi ini Pemerintah tdk pernah melarang KLB atau Munaslub yg dianggap sempalan krn menghormati independensi parpol. Risikonya, Pemerintah dituding cuci tangan. Tp kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dsb, "pungkasnya.

Politik-SBY Bilang 10 Tahun Jadi Presiden Tak Pernah Rusak Partai Lain, Netizen: Dulu Dia Rusak PKB Gusdur

SBY Bilang 10 Tahun Jadi Presiden Tak Pernah Rusak Partai Lain, Netizen: Dulu Dia Rusak PKB Gusdur

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku selama menjabat dua periode presiden tak pernah merusak partai yang ada. Apalagi, saat ini kisruh partainya sedang terjadi.

Namun, pernyataan ini langsung disanggah oleh netizen twitter. Salah satunya akun @P3nj3l4j4h_id. Dia menuliskan kalau kejadian kisruh saat ini sama seperti partai besutan Abdurahman Wahid dahulu kala.

"Yakin ini pepo ngomong begini, apa pepo lupa dg yang namanya jejak digital yang akan terus ada dan tak akan pernah hilang ditelan waktu apalagi dijaman skrg ini

Jadi pengen ikin tread singkat tentang ini, yg berminat monggo retwit tapi jngn baper ya," tulisnya seperti dilansir di Jakarta, Sabtu (6/3/2021).

Akun dengan nama presiden runner up. 2 itu ikut mensisipkan sebuah berita media daring berjudul Gus Dur Sebut SBY-JK Biang Runyam PKB.

Seperti dilansir, Ketua Dewan Syuro PKB Abdurrahman Wahid alias Gus Dur jelas-jelas mengucapkan "SBY dan JK" sebagai biang konflik partai besutannya.

"Kan ada orang luar. Muhaimin (Ketua Dewan Tanfidz PKB Muhaimin Iskandar yang dipecat Gus Dur) itu hanya alat," ujar Gus Dur dalam jumpa pers di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta, Selasa (15/4/202+), perihal akar masalah di PKB.

Siapa orang luar itu? Ia berujar, "SBY dan JK orangnya! Mau apa?". Dalam khasanah singkatan di negeri itu, SBY kependekan dari Susilo Bambang Yudhoyono yang kini presiden, dan JK adalah Jusuf Kalla yang kini wakil presiden.

Ekonomi-China Naik Darah ke RI! Kenapa?

China Naik Darah ke RI! Kenapa?

Pemerintah China tengah melakukan pemeriksaan terkait ekspor baja alias stainless steel dari Indonesia. Indonesia dituduh melakukan dumping atau mengekspor baja dengan harga lebih murah ke China sehingga mengancam pasar baja lokal di China.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan, ekspor besi baja dari Indonesia ke China memang sedang meningkat di mana nilainya mencapai US$ 7 miliar. Menurutnya, ekspor baja itu hampir sama dengan impor baja dari China ke Indonesia.

Ekonomi-Februari 2021, Cadangan Devisa RI Naik Jadi USD138,8 Miliar

Februari 2021, Cadangan Devisa RI Naik Jadi USD138,8 Miliar

Menurut laporan dari Bank Indonesia (BI), posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2021 sebesar USD138,8 miliar, meningkat dari posisi pada akhir Januari 2021 sebesar USD138,0 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono menyampaikan, posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 10,5 bulan impor atau 10,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

“Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” kata Erwin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/3/2021).

Ia menambahkan, peningkatan posisi cadangan devisa pada Februari 2021 terutama dipengaruhi oleh penarikan pinjaman pemerintah dan penerimaan pajak.

Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi.

Hukum-Diam-diam, KPK Garap Efendi Gazali Terkait Suap Benur

Diam-diam, KPK Garap Efendi Gazali Terkait Suap Benur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar mantan penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Effendi Gazali terkait pembuatan rancangan Peraturan Menteri KKP mengenai ekspor benih lobster.

"Effendi Gazali didalami pengetahuannya terkait dengan hasil kajian dan konsep rancangan Peraturan Menteri KKP mengenai kebijakan ekspor benih lobster," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (4/3).

KPK memeriksa Efendi secara diam-diam. Sebab, nama Efendi tak tercantum dalam jadwal pemeriksaan seperti saksi-saksi lain. Ali Fikri pun belum memberikan keterangan terkait pemeriksaan senyap tersebut.

Penyidik KPK juga mendalami adanya perintah khusus Edhy Prabowo untuk menghilangkan nilai prosentase budidaya benur sebelum dilakukannya ekspor. Hal itu didalami saat memeriksa Direktur Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya Ditjen Perikanan Budidaya KKP, Arik Hari Wibowo.

Selain itu, KPK juga memerikasa seorang pegawai Bank Mandiri, Eko Irwanto terkait dugaan pelunasan satu unit rumah milik tersangka Andreau Pribadi Misata yang diduga dari uang haram ekspor benur.

"Didalami pengetahuannya terkait dugaan pelunasan 1 unit rumah milik tersangka APM (Andreau Pribadi Misata) yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat yang sumber uangnya diduga dari kumpulan para ekspoktir benur yang mendapatkan izin ekspor di KKP," ucap Ali.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan tujuh tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan ekspor benih lobster. Ketujuh tersangka itu yakni, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo (EP); Stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri (SAF) dan Andreau Misanta Pribadi (AMP).

Kemudian, Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK), Siswadi (SWD); Staf Istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih (AF); dan pihak swasta Amiril Mukminin (AM). Sementara satu tersangka pemberi suap yakni, Direktur PT DPP, Suharjito (SJT).

Edhy bersama Safri, Andreau Pribadi Misanta, Siswadi, Ainul Faqih, dan Amril Mukminin diduga menerima suap sebesar Rp 10,2 miliar dan USD 100 ribu dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benur.

Hukum-Menang di PTUN, Sri Mulyani Tagih Lagi Utang Bambang Trihatmodjo ke Negara

Menang di PTUN, Sri Mulyani Tagih Lagi Utang Bambang Trihatmodjo ke Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menang dalam gugatan kasus pencegahan ke luar negeri yang diajukan Bambang Trihatmodjo di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pencegahan dilakukan karena putra mantan presiden Soeharto ini memiliki utang terhadap negara yang belum dibayarkan.

"Langkah selanjutnya penagihan terus dilakukan dengan mekanisme panitia urusan piutang negara (PUPN)," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 5 Maret 2021.

Sebelumnya, Sri Mulyani mencegah Bambang Trihatmodjo ke luar negeri terkait masalah utang-piutang SEA Games 1997. Sri menetapkan pencegahan itu melalui Keputusan Menkeu Nomor 108/KM.6/2020 pada 27 Mei 2020.

Tidak terima, Bambang pun menggugat Sri Mulyani ke pengadilan pada 15 September 2020. Dalam gugatannya, Bambang meminta PTUN membatalkan keputusan itu. Tapi pada Kamis, 4 Maret 2021, majelis hakim menolak gugatan Bambang.

Politik-Amin Rais Telah Minta Tuhan Melaknat Polri Dunia Akhirat, FH: Hidupnya Semakin Tak Dihargai

Amin Rais Telah Minta Tuhan Melaknat Polri Dunia Akhirat, FH: Hidupnya Semakin Tak Dihargai

Politikus senior PAN, Amin Rais telah meminta Tuhan Yang Maha Kuasa untuk melaknat Polri dunia akhirat terutama oknum yang terkait dalam kasus KM 50.

Pernyataan itu disampaikan Amin Rais dalam acara Sumpah Mubahalah peristiwa 6 laskar FPI tewas ditembak di Km 50 Tol Jakarta-Cikampek baru-baru ini diselenggarakan oleh Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3).

Ferdinand Hutahaean langsung menanggapinya.

"Dia pikir kata2nya yg menentukan nasib semua org di negeri ini. Dari dulu sudah terlalu banyak hal2 negatif menyumpahi orang lain, tp blm ada yg terjadi satupun. Bahkan hidupnya yg semakin tak berharga dan tak dihargai," kata Ferdinand, Kamis (4/3/21).

"Min, mgp tak mendoakan kebaikan?" imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Sumpah Mubahalah peristiwa 6 laskar FPI tewas ditembak di Km 50 Tol Jakarta-Cikampek baru-baru ini diselenggarakan oleh Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3).

Pembacaan sumpah mubahalah ini disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Neno Warisman Channel. Pembacaan sumpah ini diketahui dihadiri oleh Amien Rais, Neno Warisman, hingga Marwan Batubara.

Setelah itu, acara tersebut dimulai, moderator mempersilakan pihak keluarga, yang dalam hal ini diwakili oleh pihak keluarga Faiz yakni Syuhada membacakan sumpah mubahalah tersebut.

Usai pembacaan sumpah, Amien Rais memberikan pernyataan dalam momen tersebut.

“Sudah kita undang tak datang. Seperti permintaan kita kepada Allah, Allah (akan) memberikan laknat dunia dan akhirat,” kata Amien Rais, Rabu 3 Maret 2021.

Amien meyakini bahwa 6 laskar FPI yang tewas adalah orang-orang yang terdzalimi dan dianiaya.

“Saya yakin sekali bahwa mereka yang teraniaya betul-betul objek kezaliman. Kita yakin semua bahwa doa kita dikabulkan Allah SWT,” ujar Amien.

Mantan Ketua MPR itu lalu mengatakan pihak keluarga memilih mengadakan sumpah mubahalah ini karena kecewa atas penyelidikan kasus tersebut.

Amien mengatakan, sumpah ini lebih dikenal dengan Sumpah Pocong dan tidak diatur oleh hukum.

Diketahui sebelumnya pihak Polda Metro Jaya telah diundang oleh pihak keluarga untuk menghadiri pembacaan sumpah tersebut. Namun, hingga acara tersebut selesai, tak ada satu pun pihak kepolisian yang datang.

Bahkan, sebelumnya, Syuhada selaku ayah dari korban telah meminta Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran untuk melakukan sumpah mubahalah.

“Untuk membuktikannya maka karena yang mengatakan waktu itu Kapolda mengatakan merekalah yang membunuh anak kami, kami tidak mengerti hukum, tapi ada satu hal yang kami pahami karena saya muslim untuk mengungkap kebenaran maka kita gunakan syariat Islam,” kata Syuhada di Komnas HAM.

“Saya mengajak Kapolda Metro Jaya yang telah mengumumkan yang telah mengakui membunuh anak kami untuk membuktikan kebenaran, siapa yang salah siapa yang benar, siapa yang zalim siapa yang benar, maka saya mengajak secara syariat Islam kerena agama saya Islam untuk bermubahalah,” tambah dia seperti dilansir terkini.id.

Politik-Ferdinand Ungkit Soal Lab, Anies Baswedan Langsung Terpojok

Ferdinand  Ungkit Soal Lab, Anies Baswedan Langsung Terpojok.

Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean terus menyentil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait janji-janjinya selama ini.

Kali ini Ferdinand singgung mengenai ucapan Anies Baswedan soal laboratorium Covid-19 diklaim yang bisa melakukan tes Swab 1.768 per hari.

Rupanya, pernyataan tersebut pernah Anies ungkapkan ungkapkan dalam kanal YouTube Deddy Corbuzier pada 29 Maret 2020 lalu.

"Mudah-mudahan minggu depan sudah selesai (laboratorium)," ucap Anies.

Ferdinand Hutahaean yang pernah memimpin Bara JP itu tersebut mempertanyakan realisasi laboratorium tersebut

"Ada yang bisa tunjukan dimana lab ini sekarang berdiri?," cuit Ferdinand dalam akun Twitter pribadi miliknya, Selasa (2/3).

Dalam tulisan tersebut, Ferdinand juga menyatakan bahwa hal tersebut yang sempat dibanggakan oleh para buzzer balaikota.

Anies disebut satu langkah lebih maju sehingga lebih lebat dari pada pemerintah pusat.

Ferdinand dalam beberapa kesempatan juga selalu mempertanyakan kinerja Anies Baswedan selama menjadi gubernur DKI Jakarta.

Ia melihat ketimpangan besar terkait apa yang mantan rektor Universitas Paramadina itu janjikan dengan yang telah terealisasi.

"Anies Baswedan sudah tiga tahun memimpin Jakarta. Namun, bandingkan dengan janji-janji politiknya saat kampanye sangat jauh," ucap Ferdinand kepada GenPI.co beberapa waktu lalu.

Polri-Inilah Profil Bripka Amin, Polisi Santri di Medan Raih Gelar Doktor di UIN SUMUT

Inilah Profil Bripka Amin, Polisi Santri di Medan Raih Gelar Doktor di UIN SUMUT.

Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara (Sumut) telah meluluskan satu orang doktor yang mengangkat judul "Strategi Komunikasi Penyidik Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Mengintrogasi Permasalahan Anggota Polri di Kepolisian Kota Medan." Dengan penguji Prof Dr Suwardi Lubis MS, Prof Dr Lahmuddin MEd, Dr Zainuddin MA dan Dr Syukur Kholil MA serta Dr Ahmad Tamrin Sikumbang MA. Gelar resmi sebagai doktor tersebut dianugerahkan kepada Doktor Apriadi Amin SPsi MKomI.

Polisi santri yang bertugas di Satuan Binmas Polrestabes Medan ini adalah Alumni Pesantren Raudhatul Hasanah terletak di Jalan Jamin Ginting Medan, telah mampu mempertahankan tugas akhir dalam disertasi pada ujian terbuka yang digelar pada tanggal 27 Juli 2020 lalu di UIN Sumut.

Bripka Afriadi pertama kali ditugaskan usai dilantik menjadi anggota Polri di Polrestabes Medan pada tahun 2006 silam.

Bripka Dr Apriadi Amin SPsi MKomI, kepada wartawan, Senin (01/03/2021) di Polrestabes Medan mengatakan, dirinya masih banyak melihat polisi arogan namun jangan dinyatakan salah. harus mematuhi kedudukan persoalan yang sebenarnya dan selanjutnya bisa diselesaikan dengan tuntas.

"Apabila adanya kesalahan, oknum petugas itu diajukan sidang disiplin dan kode etik serta diberikan sanksi. Artinya permasalahan anggota Polri tersebut jangan diviralkan dulu, namun laporkan ke Propam untuk ditindaklanjuti," pesannya.

Dijelaskannya, kompetensi komunikasi dan kredibilitas Propam sebagai penyidik semakin baik. Kata dia, Propam lebih tegas terhadap anggota Polri yang melanggar peraturan.

Propam akan bertindak lebih keras lagi terhadap anggota yang bermasalah, sebab lembaga Kepolisian RI merupakan penegak hukum dan sepatutnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

Bripka Dr Apriadi Amin SPsi MKomI mengaku, tahun ini (2021) banyak kasus di bulan Februari tahun 2021 di Jakarta, Hamparan Perak (Deli Serdang) dan Binjai dilakukan oleh oknum kepolisan.

Namun dari kasus itu salah satunya masih banyak personil kepolisian yang baik dan meraih prestasi mengangkat citra baik Polri di masyarakat. "Saya harap ke depannya personil kepolisian RI menjadi Polisi Presisi sesuai dengan 16 program Kapolri Jendral Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo MSi," tandasnya.

Politik-Ini Perintah Gibran Rakabuming yang Bikin Para Kepala Dinas Ketar-ketir, Anak Jokowi Minta Buat Ini

Ini Perintah Gibran Rakabuming yang Bikin Para Kepala Dinas Ketar-ketir, Anak Jokowi Minta Buat Ini.

Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka menginginkan pelayanan publik yang optimal.

Pada masa pemerintahannya, Gibran ingin warga bisa memiliki akses aduan langsung kepada Kepala Dinas Pemerintah Kota Solo. Terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

Kepala Dinas di pemerintahan Kota Solo diminta secara khusus oleh Gibran untuk mengaktifkan media sosial mereka. Tujuannya tak lain untuk melayani aduan masyarakat.

Akun media sosial para kepala dinas harapannya menjadi kanal aduan masyarakat Solo.

Ya, Gibran Rakabuming Raka langsung tancap gas usai dilantik jadi Walikota Solo.

Sejumlah gebrakan dilakukan anak presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Gibran tengah konsentrasi dalam hal peningkatan pelayanan publik di pemerintah Kota Solo.

Selain itu juga memberikan atensi terhadap pemberantasan praktik prostitusi online.

Terbaru, Gibran Rakabuming meminta semua kepala dinas yang ada di Solo agar membuat akun media sosial.

Akun media sosial itu nantinya bakal digunakan sebagai kanal aduan masyarakat.

Politik-Mardani Ali Sera dkk Ziarah Wisata ke Uzbekistan, Ferdinand Hutahaean: Rakyat Lagi Susah, Dia Jalan-Jalan

Mardani Ali Sera dkk Ziarah Wisata ke Uzbekistan, Ferdinand Hutahaean: Rakyat Lagi Susah, Dia Jalan-Jalan

Ferdinand Hutahaen menanggapi terkait kunjungan Deelgasi Badan Kerja Saama Antar Parlemen (BKSAP) DPR ke Uzbekistan yang dipimpin oleh Mardani Ali Sera. Dikabarkan bahwa dalam kunjungan tersebut, para delegasi juga berkunjung ke destinasi wisata Samarkand.

Delegasi tersebut beranggotakan Fadli Zon, Hafisz Tohir, Effendi Sianipar, Himmatul Aliyah, Hasbi Anshory, Andi Muawiyah Ramli, Jazuli Juwani, Ema Umiyyatul Chusnah, beserta Sekretariat BKSAP dan tenaga ahli.

Ferdinand mengkritik kunjungan tersebut dalam suasana pandemi Covid-19 di mana masyarakat tengah kesusahan.

Ia mempertanyakan protokol kesehatan para delegasi setelah pulan ke Indonesia dan juga apakah karantina telah dijalankan.

Mungkin Anda menyukai ini:

“Wahai @DPR_RI, izinkan saya bertanya, benarkah dalam kondisi Covid menggila, BKSAP masih menyempatkan diri jalan-jalan ke Uzbekistan Januari 2021 dimpimpin oleh @MardaniAliSera?” tulis Ferdinand di akun twitter @FerdinandHaean3, pada Kamis, 4 Maret 2021.

“Bagaimana protokol kesehatan mereka setelah kembali ke Indonesia? Apakah menjalani karantina? Rakyat lagi susah, dia jalan-jalan,” lanjutnya.

Ferdinand membagikan cuitan tersebut bersama beberapa tangkapan layar berupa gambar delegasi BKSAP di Uzbekistan dan berita ziarah BKSAP ke destinasi wisata.

Dilansir dari Liputan 6, Kedutaan Besar Uzbekistan di Jakarta menyampaikan bahwa kunjungan para delegasi ke Samarkand ditujukan untuk mengenal kuil, monumen arsitektur, dan sejarah kota kuno itu.

Para delegasi dikabarkan mengunjungi Kompleks Imam al-Bukhari, Gur-e-Amir Mausoleum (Makam Amir Timur), alun-alun Registan, kompleks Shahi-Zinda, serta observatorium Mirzo Ulugbek.

Pihak Uzbekistan menyebut delegasi DPR merasa gembira melihat keindahan kota Samarkand.

“Para anggota delegasi menerima kesan tak terlupakan dari apa yang mereka lihat, dengan gembira berbicara tentang keindahan dan kemegahan monumen sejarah dan budaya Samarkand,” tulis Kedubes Uzbekistan, pada 29 Januari 2021.

Selain Ferdinand, warganet juga turut mengkritik kunjungan tersebut.

“Udah jelas jalan-jalan tapi disamarkan dengan penggunaan kata ziarah wisata,” balas @firmannurzaman.

“Kok bisa lolos dari media?” tulis @Sitompul63326458.

Internasional-Miftakhul Huda, Ketua NU Jepang yang Ahli Nanoteknologi

Miftakhul Huda, Ketua NU Jepang yang Ahli Nanoteknologi

Atom barangkali sudah tak asing di benak para pelajar. Namun wujudnya sebesar dan seperti apa, mungkin tak banyak yang mengetahui. Miftakhul Huda adalah orang yang sehari-harinya ‘bermain’ dengan zat terkecil itu. Ya, ia saban hari meramu atom-atom, lalu mencari tahu sifat dan perubahannya, hingga menemukan berbagai zat atau elemen baru yang bisa dimanfaatkan untuk beragam hal.

Benda-benda kecil itu mengingatkannya pada ayat-ayat Al-Qur’an yang kerap menyebut beragam hal kecil, seperti zarrah. Huda menegaskan bahwa masih banyak rahasia Allah swt. yang belum terungkap dari berbagai sesuatu dalam bentuk kecil itu. Hal tersebut menjadi tantangan baginya untuk mengungkap fenomena dan berbagai hal yang tersimpan di dalamnya.

Huda menjelaskan bahwa ketika sudah berbentuk partikel-partikel kecil, berbagai zat akan memiliki sifat yang cukup berbeda. Dia akan lebih mudah bereaksi, sebagaimana pisau yang makin runcing, maka kian tajam. Ia mencontohkan api yang langsung membesar ketika disemprotkan bubuk gandum. Tentu akan berbeda reaksinya jika yang ditemukan dengan api tersebut gandum yang masih utuh.

"Gandum kalau diperkecil bisa mudah bereaksi karena luas permukaannya makin besar. Beda dengan (gandum) besar," katanya kepada NU Online pada Selasa (2/3) sore.

Begitulah ia bermain dengan partikel-partikel yang berukuran nanometer itu. Matanya ditempelkan pada mikroskop yang presisinya paling baik. Dengan mikroskop itu, Huda bisa menghitung satu persatu atom yang ada dan menentukan jumlahnya. Penambahan satu atom saja, katanya, akan memberikan dampak yang signifikan terhadap sifatnya.

Khidmat di NU dan perjalanan studi di Negeri Matahari Terbit

Pergulatannya di bidang nanoteknologi itu tak membuatnya bergeming dari akar agama dan budayanya. Di tengah kesibukannya sebagai peneliti di Japan Science and Technology Agency (JST), Tokyo Institute of Technology, ia mengkhidmahkan dirinya sebagai Ketua Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Jepang.

Huda lahir dari keluarga Nahdliyin di kota asal Maulana Habib Muhammad Luthfi bin Yahya, Pekalongan. Sebagaimana dikenal masyarakat luas sebagai kota batik, orang tua Huda pernah menjadi buruh batik. Meski keduanya tak sampai tamat SD, tekad mereka tetap bulat agar putra-putrinya bisa melanjutkan pendidikan.

Huda menjelma sebagai seorang pelajar yang amat tekun. Ia mengaku terinspirasi dari dua sosok ilmuwan penting, yakni Alberth Einstein dan Ibnu Sirin. Ia ingin seperti mereka, saban hari menulis pengetahuannya yang tak kunjung habis. Karenanya, ia terus membaca dan belajar hingga dapat meneruskan studinya pada jenjang Diploma Dua (D2) di Japan Electronic College dengan beasiswa Monbugakusho, sebuah beasiswa bonafid yang banyak diinginkan para pelajar seluruh dunia. Ia pun terbang ke Jepang pada tahun 2005, meskipun sebelumnya, ia telah berkuliah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negeri (STAN).

Kemudian, ia menamatkan studi sarjananya pada bidang teknik listrik dan elektronik pada tahun 2010, masternya di bidang teknik industri tahun 2012, dan doktornya di bidang nano teknologi, semi konduktor, dan sel matahari pada tahun 2014 di Universitas Gunma, Jepang. Iya, Huda menyelesaikan studi doktoralnya hanya dalam waktu dua tahun saja saat usianya baru menginjak 27 tahun.

Perjalanan ilmiahnya terus berlanjut dengan menjadi mahasiswa posdoktoral di Japan Society for the Promotion of Science (JSPS). Kemudian, ia bekerja di perusahaan NBC Meshtec Inc. sampai tahun 2016. Lalu, ia masuk di JST sebagai mahasiswa posdoktoral pada tahun 2016-2018 dan peneliti pada tahun 2018-2021 pada program ERATO.

April mendatang, Huda bakal memulai pekerjaan baru sebagai Asisten Profesor di Universitas Nagoya, Jepang. Di sana, ayah dua anak ini bakal meneliti mengenai fuel cell, sebuah alat elektrokimia sebagai tenaga mesin kendaraan. Ia menjelaskan bahwa biasanya mobil menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakarnya, teknologi fuel cell tidak lagi menggunakan itu, melainkan hanya menggunakan hidrogen tanpa karbon. Hal tersebut tidak menghasilkan pemanasan global.

Teknologi tersebut, jelas Huda, sedang digalakkan di Jepang. Tak ayal, projek penelitiannya sedang gencar dilakukan agar teknologinya segera diterapkan. Sebab, program ke depannya adalah pembangunan jaringan pengisian bahan bakar hidrogen di semua wilayah Jepang. Saat ini, mobil dengan teknologi fuel cell masih cukup mahal, setara dua kali harga mobil berbahan bakar bensin. Sebab, salah satu teknologinya memang masih mahal. Penelitiannya di bidang itu guna meningkatkan performa teknologinya, tetapi dengan harga yang lebih minim.

Jaga rasa ingin tahu guna temukan rahasia Allah

Huda tak pernah berhenti skeptis. Rasa keingintahuannya terus dijaga agar tetap menggebu dan tidak pernah bosan. Sebagaimana Edison, ia mengaku terus mencoba dan mencoba hingga ratusan kali, meskipun yang berhasil hanya satu atau dua di antaranya. "Dalam penelitian itu, nggak selalu mulus. Biasanya dari seratus kali percobaan yang berhasil satu kali dua kali," ujar saintis kelahiran 3 April 1986 itu.

Sulung dari enam bersaudara itu meyakini bahwa bibit hebat Nahdliyin tumbuh subur. Mereka sudah sejak kecil menguasai ilmu agama, tak sedikit juga yang bermimpi menguasai ilmu teknologi ke depan. Ia menegaskan bahwa warga NU harus berusaha menemukan rahasia-rahasia Allah swt. Jika Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab sudah menelusuri Mars, Nahdliyin bisa menyusul menyusuri atom.

"Ternyata sunnatullah, alam semesta nggak terbatas. Masih banyak hal kecil yang belum terekspos. Itu jadi tantangan ke depan," katanya.

Turn Back Hoax-Gus Idris Bantah Dirinya Ditembak Hingga Terluka (Cuma Konten Youtube)

Gus Idris Bantah Dirinya Ditembak Hingga Terluka

Viral video penembakan Ustadz, sekaligus Youtuber Idris Al-Marbawi atau akrab disapa Gus Idris, ternyata hanya kebutuhan konten atau tidak pernah terjadi.

Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar mengatakan bahwa jajarannya sidah melakukan penyelidikan terkait video tersebut.

Terkait video yang sudah beredar, kita lakukan upaya-upaya penyelidikan agar tidak ada berita simpang siur. Kita akhirnya melakukan upaya-upaya agar mengetahui kejadian sebenarnya dari kejadian ini,” terangnya saat mendatangi Pondok Pesantren Gus Idris Thoriqul Jannah Ngajum, Kabupaten Malang pada Selasa (02/03/2021).

Polres Malang langsung menurunkan. Intelejen, Satreskrim dan Polsek Ngajum untuk melakukan klarifikasi berita penembakan terhadap ulama ini.

Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata benar jika video tersebut hanyalah untuk kebutuhan konten. Tidak ada penembakan yang dilakukan orang tidak dikenal.

“Bahwa Gus Idris ini tidak pernah tertembak dan tidak pernah mengalami luka apapun juga. Dan yang mereka lakukan ini adalah murni konten untuk video cerita berseri untuk kepentingan YouTube,” tegasnya.

“Saya juga sudah ketemu langsung dengan Gus Idris dan tidak ada sama sekali bekas luka tembak atau apapun di seluruh tubuh beliau,” sambungnya.

Selanjutnya, jajaran Polres Malang belum memastikan apakah kejadian ini akan dijerat hukum atau tidak. Yang pasti Hendri akan melakukan tindakan klarifikasi dan menyelidiki akun-akun yang pertama kali menyebarkan isu penembakan tersebut.

“Saya belum bisa memastikan apakah ada proses hukum atau tidak, tapi yang pasti saya tetap akan mengambil langkah klarifikasi terhadap setiap pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan ini. Termasuk Gus Idris kita akan meminta klarifikasi langsung dan orang-orang yang ada dalam kejadian tersebut,” tuturnya

Kita juga akan melakukan penyelidikan terhadap akun yang pertama kali menyebarkan terkait berita penembakan ini,” tukasnya.

Tak Pernah Sebut Penembakan di Videonya

Di tempat yang sama, Idris Al-Marbawi juga memberikan statement bahwa dirinya tidak pernah menyebutkan kata penembakan dalam videonya tersebut.

“Saya Idris Al-Marbawi alhamdulilah sehat wal afiat, atas ijin Allah kita di sini diberikan kesehatan. Yang ingin saya sampaikan bahwa tidak ada unsur penembakan, karena saya dalam video ini tidak mengeluarkan penembakan,” tegasnya.

Ia bahkan mengatakan jika pihak-pihak yang mengatakan adanya penembakan, adalah orang-orang tidak bertanggung jawab.

“Adapun yang menyampaikan ada unsur penembakan, adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mungkin ada kepentingan yang lain,” ungkapnya.

Gus Idris menjelaskan jika video tersebut hanya untuk pembelajaran kepada masyarakat, bahwa ilmu hitam tidak bakal bisa mengalahkan ilmu putih.

“Adapun dalan video tersebut mengandung pembelajaran, bahwa yang mempercayai ilmu hitam tidak akan pernah menang melawan ilmu putih,” ucapnya.

Pria berkacamata ini juga mengatakan, jika ia mendapatkan banyak pembelajaran dari video yang menyebabkan banyak perdebatan tersebut.

“Dan dari kejadian ini, ada hikmah yang diambil khusus untuk saya sendiri dengan mengetahui siapa kawan dan siapa lawan,” tutupnya.

Sementara itu, Juru Bicara Gus Idris, Ian Firdaus menceritakan kronologi kejadian tersebut adalah saat live video tentang penyerangan dukun ilmu hitam Nyai Ronggeng. Waktu Gus Idris dan timnya berada di dekat Pacet malam hari antara tanggal 28 Februari atau 1 Maret.

“Setelah itu Gus langsung naik ke atas, dan saat naik ke atas itu banyak yang menyimpulkan bahwa terjadi penembakan. Padahal dari kita tidak pernah memberikan statement bahwa itu penembakan,” ungkapnya.

Ian mengatakan, jika berita ini menjadi simpang siur karena baik dirinya dan Gua Idris tidak bisa dihubungi beberapa hari setelah kejadian tersebut.

“Yang jadi masalah memang baik dari Gus, maupun saya tidak ada kabar beberapa hari. Sehingga orang-orang berkesimpulan bahwa Gus ditembak dan segala macam,” bebernya.

“Tapi setelah itu Gus mengajak saya dan Ustad Farhan untuk istilahnya berendam dibeberapa tempat, salah satunya di daerah Pacet itu,” lanjutnya.

Ia juga menegaskan jika akun-akun media sosial yang mengatakan kejadian tersebut adalah penembakan bukanlah pihak mereka.

“Yang menyampaikan penembakan itu bukanlah akun dari kami. Jadi kami sendiri tidak pernah menyampaikan ada penembakan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ian menjelaskan jika ada darah yang terlihat dari luka, yang diduga penembakan hanyalah kebutuhan konten video.

“Kalau misalkan darah dalam luka kan itu dari Gusnya memang untuk pembuatan konten video. Kalau dari unsur ilmu hitam saya tidak bisa jelasin. Karena saya secara hukum ilmu hitam itu nalarnya bagaimana. Mau dicari pasalnya juga tidak tahu itu,” ungkapnya.

“Memang memerangi ilmu hitam salah satunya ya ada di konten itu,” pungkasnya.