Pemerintah-Terima Perempuan Arus Bawah, Presiden Jokowi Jelaskan Program Perlindungan Sosial Untuk Rakyat

Terima Perempuan Arus Bawah, Presiden Jokowi Jelaskan Program Perlindungan Sosial Untuk Rakyat

Presiden Jokowi dalam dialog dengan Perempuan Arus Bawah, termasuk 16 perempuan pelopor, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/3/2019) pagi. (Foto: Setkab)

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, pemerintah sudah memiliki program untuk meningkatkan perlindungan sosial dan kesehatan bagi masyarakat, terutama untuk kaum perempuan. Program ini mulai dari Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Namun, diakui Presiden mungkin ada satu, dua, tiga sasaran yang tercecer, dan belum mendapatkan perlindungan tersebut. Hal ini menurutnya karena negara Indonesia sangat besar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dengan penduduk sudah mencapai 269 juta.

“Jadi kalau ada bercecer seperti itu ya saya kira sangat bagus sekali ada yang bisa menyisir kemudian menginfokan kepada kami untuk kita selesaikan,” kata Presiden Jokowi dalam dialog dengan Perempuan Arus Bawah, termasuk 16 perempuan pelopor, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/3) pagi.

Untuk kesehatan, Presiden menjelaskan, pemerintah sudah memiliki program bantuan sosial. Berupa program keluarga harapan (PKH) untuk baik biaya tambahan gizi anak, untuk pendidikan anak sekolah, dan juga kalau ingin untuk tambahan usaha.

“Karena tahun ini yang kita berikan sudah 10 juta keluarga penerima manfaat. 10 juta jumlah yang sangat besar sekali,” ujar Presiden Jokowi.

Sementara Kartu Indonesia Pintar (KIP), menurut Presiden, ini juga untuk pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Sudah diberikan kepada 19 juta siswa dari keluarga-keluarga yang tidak mampu.

Dari program perlindungan sosial dan kesehatan itulah, lanjut Presiden, kita melihat angka kemiskinan bisa ditekan semakin mengecil, semakin mengecil.  Sekarang angka kemiskinan kita sudah 9,8 persen.

Kalau sudah angkanya di bawah 10 persen, diakui Presiden Jokowi menekannya lebih sulit untuk turun. Tapi dengan program-program perlindungan sosial dan kesehatan yang dilakukan, pemerintah berharap angka kemiskinan dapat diturunkan. Dan juga angka gini ratio kesenjangan yang dulunya 0,41 sudah menjadi 0,38. “Ini juga bisa kita tekan lagi sehingga kesenjangan itu tidak semakin melebar,” ucapnya.

Link : https://fakta.news/

Polri-Polda Jatim akan Panggil Caleg NasDem Tersangka Pemalsuan Dokumen

Polda Jatim akan Panggil Caleg NasDem Tersangka Pemalsuan Dokumen

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera

Surabaya - Polisi telah menetapkan Caleg DPRD Gresik dari Partai Nasdem, Mh sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen. Mh rencananya akan dipanggil polisi dalam minggu ini.

Sebelumnya, Mh yang merupakan mantan Kepala Desa Banyuwangi, Kecamatan Manyar, Gresik dilaporkan oleh PT Bangun Sarana Baja (BSB) ke Polda Jatim dengan nomor laporan 444/IV/2018/UM/SPKT. Ia dilaporkan pada 11 April 2018 lantaran melakukan penipuan dan pemalsuan dokumen jual beli lahan proyek AKR Grand Estate Marina (GEM) City di Kecamatan Manyar, Gresik.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera mengatakan, pihaknya telah melayangkan panggilan kepada Mh untuk diperiksa minggu ini. "Dalam minggu ini kita periksa," kata Barung saat dihubungi detik.com di Surabaya, Selasa (5/3/2019).

Barung menambahkan, Mh yang merupakan caleg nasdem tidak ditahan meski telah ditetapkan tersangka. Menurut Barung, itu merupakan memang wewenang penyidik. Meski begitu, pihaknya tetap akan memeriksa tersangka untuk kelengkapan penyelidikan kasus tersebut.

"Yang bersangkutan memang tidak kami tahan, tapi tetap kita lakukan penyelidikan," imbuh Barung.

Direskrimum Polda Jatim Kombes Gupuh Setiono menambahkan, ada beberapa pertimbangan yang membuat tersangka tidak ditahan. Mh dinilai kooperatif, tidak menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya.

Terlebih, yang bersangkutan merupakan caleg Nasdem di Gresik yang tidak mungkin melarikan diri. Menurut Gupuh, pihaknya masih menunggu berkas pemeriksaan lengkap untuk dilimpahkan ke kejaksaan.

"Kita masih menunggu berkasnya sudah diserahkan ke pihak Kejaksaan masih proses pemeriksaan," pungkasnya.

Link : m.detik.com

Pemerintah-771 Hoax Berhasil Diidentifikasi Kominfo

771 Hoax Berhasil Diidentifikasi Kominfo

Jakarta - Penyebaran berita bohong atau hoax belakangan memang kian meningkat. Sebanyak 771 hoax telah diidentifikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sepanjang Agustus 2018 hingga Februari 2019.

Dalam keterangan resmi yang diterima detikINET, Rabu (6/3/2019), disebutkan jumlah konten hoax yang beredar di terus meningkat dari bulan ke bulan. Di bulan Agustus 2018, hanya 25 informasi hoaks yg diidentifikasi oleh Tim AIS Subdit Pengendalian Konten Ditjen Aplikasi Informatika.

Di September 2018, naik menjadi 27 hoax, sementara di Oktober dan November 2018 masing-masing di angka 53 dan 63 hoax. Di bulan Desember 2018, jumlah hoax terua naik di angka 75 konten.

Peningkatan jumlah konten hoax sangat signifikan terjadi pada bulan Januari dan Februari 2019. Sebanyak 175 konten hoax yang berhasil diverifikasi oleh Tim AIS Kominfo. Angka ini naik dua kali lipat di Februari 2019 menjadi 353 konten hoax.

Dari 771 total konten hoax yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Tim AIS Kominfo, sebanyak 181 konten hoax terkait isu politik, baik hoax yang menyerang pasangan capres dan cawapres Nomor 01 dan No 02, maupun yang terkait partai politik peserta pemilu 2019.

Selain hoax terkait isu politik, berturut-turut menyusul isu kesehatan sebanyak 126 dan isu pemerintahan sebanyak 119. Lalu hoax berisikan fitnah terhadap individu tertentu sebanyak 110, terkait kejahatan 59, isu agama 50, isu internasional 21, penipuan dan perdagangan masing-masing 19 konten, dan terakhir isu pendidikan sebanyak 3 konten.

Link : m.detik.com

Hukum-Serukan Ganti Presiden di Acara NU, 8 Orang dari FPI Dibekuk

Serukan Ganti Presiden di Acara NU, 8 Orang dari FPI Dibekuk

Medan, CNN Indonesia -- Polisi menangkap delapan orang dari Front Pembela Islam (FPI) yang meneriakkan 'ganti presiden' serta mengacungkan dua jari di acara tablig akbar dan tausiah kebangsaan dalam memperingati hari Lahir ke-93 Nahdhatul Ulama (NU).

Kegiatan ini sendiri digelar di Lapangan Sri Mersing Kota Tebing Tinggi, Sumut, Rabu (27/2/2019).

"Saat seorang penceramah bernama Gus Muwafiq tengah memberikan tausiah, datanglah Suhairi alias Gogon dan rekannya yang berasal dari FPI. Mereka berusaha masuk ke lokasi kegiatan dan ingin membubarkan acara itu," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja.

Tatan menyebutkan Suhairi dan rekannya merasa tidak terima atas kegiatan tablig akbar tersebut. Mereka juga menyebut kegiatan itu sesat. Tak hanya itu, lanjut Tatan, ada salah satu teman Suhairi yang menyampaikan kalimat "bubar semua.. bubar semua". Kelompok ini, kata Tatan, datang mengenakan baju #gantipresiden dan mengacungkan dua jari.

"Mereka datang memakai kaos #gantipresiden. Pas mereka masuk, bajunya itu ditutupi, tapi saat berada di dalam, baju luarnya dibuka. Jadi mereka pakai dua baju. Kemudian mereka juga acungkan dua jari. Orang kegiatan agama kok, apa hubungannya dengan itu?" ujarnya.

Petugas pengamanan, lanjut Tatan, berupaya untuk mengingatkan dan meminta Suhairi agar tidak membuat keributan dan kegaduhan. Mereka juga berusaha menghalau dan mengingatkan para perusuh agar tidak masuk ke dalam areal kegiatan yang juga dihadiri Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto itu.

"Tetapi mereka semakin berteriak-teriak, minta acara itu dibubarkan dan memaksa Ibu-ibu yang ikut pengajian tersebut untuk berdemo. Tapi ditolak oleh ibu-ibu ajakan tersebut. Mereka tidak terima dan terus membuat kekacauan dan provokasi untuk membubarkan acara tersebut. Mereka juga mendorong-dorong personel kita," ujarnya.

Atas kericuhan itu, personel Polres Tebing Tinggi langsung mengamankan sebanyak 8 orang. Mereka adalah Syahrul Amri Sirait (Ketua DPC FPI Padang Hilir), Muhammad Fauzi Saragih (simpatisan FPI, Muhammad Husni Habibie (Wali Laskar FPI).

Kemudian Anjas (Simpatisan FPI), Arif Darmadi (Anggota DPC FPI Tebingtinggi), Amirudin Sitompul (Panglima Jihad FPI), Suhairi alias Gogon (Anggota FPI / Mantan Ketua DPC FPI Padang Hilir) dan Oni Qital (Kadiv Aksi Front Mahasiswa Islam ).

"Awalnya ada sembilan orang yang diamankan. Tapi setelah diperiksa, satu orang itu tidak terlibat, jadi dipulangkan. Saat ini ke delapan laki-laki yang diamankan tersebut sedang dilakukan interogasi di Satreskrim Polres Tebing Tinggi," ujarnya.

Link : https://m.cnnindonesia.com

Viral-Viral video pembakaran kaos Jokowi, TKD : Ini gejala kemenangan 01

Viral video pembakaran kaos Jokowi, TKD : Ini gejala kemenangan 01

Potongan video yang menunjukkan sejumlah pemuda merobeki, membakar, dan menginjak-injak kaos bergambar pasangan Jokowi-Ma'ruf di tengah jalan raya.

SURABAYA – Video pembakaran kaos pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin viral di sejumlah grup WhatsApp. Belum diketahui identitas para pelaku pembakaran. Namun, diduga peristiwa tersebut terjadi di Sampang, Madura, Jawa Timur (Jatim).

Dalam video tersebut, tampak sejumlah pemuda merobeki kaos bergambar pasangan Jokowi-Ma’ruf di tengah jalan raya. Tak hanya dirobek, beberapa pemuda juga terlihat membakar kaos itu dan menginjak-injaknya. Teriakan dan makian serta kata-kata kotor juga terdengar saat aksi pembakaran berlangsung.

Tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf mengaku telah mengetahui insiden berbau provokasi tersebut. Kendati menyesalkan, mereka memilih diam dan tidak reaktif dengan insiden tersebut.

“Kami tidak terpancing untuk membalas dendam dengan tindakan anarkis serupa. Yang pasti, kami sangat menyesalkan aksi-aksi anarkis semacam itu. Tim sedang melihat opsi-opsi jalur hukumnya,” kata Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jatim untuk pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin, Machfud Arifin, Rabu (27/2/2019).

Mantan Kapolda Jatim ini menilai, insiden pembakaran tersebut mengindikasikan suara Jokowi-Ma’ruf kian besar di Madura. Karena itu, muncul reaksi tak pantas dari pendukung kubu lawan.

“Aksi anarkis ini adalah gejala kemenangan Pak Jokowi-Kiai Ma’ruf. Di pemetaan kami, sudah sangat terlihat migrasi suara tersebut, terutama di Bangkalan dan Sampang. Sekarang menjalar ke Sumenep dan Pamekasan,” ujarnya.

Perpindahan suara dukungan ini, lanjut Machfud, diduga menjadi penyebab dari aksi anarkis tersebut. Diduga ada sejumlah pihak yang tidak terima jika ada perpindahan suara ke Jokowi sehingga mereka melakukan tindakan yang tidak beretika.

“Ada potensi suara Pak Prabowo tergerus besar-besaran di Madura. Ada semacam ketakutan kalah, lalu membikin tindakan anarkis. Dengan adanya kejadian itu (tindakan anarkis), kami justru semangat memenangkan Jokowi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Penggalangan dan Relawan Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi Jatim, Hendro Tri Subiyantoro mengaku belum mengetahui adanya peristiwa pembakaran tersebut sehingga belum bisa bersikap.

“Kami akan cek dulu. Sejauh ini belum ada laporan yang masuk terkait perisitwa pembakaran kaos bergambar Jokowi-KH Ma’ruf Amin,” katanya.

Linkn: https://www.inews.id

Pemerintah-Orang Asing Punya KTP Bukan Skandal, Ini Aturannya

Infografis

Orang Asing Punya KTP Bukan Skandal, Ini Aturannya

Link : Detik.com

Polri-Polisikan Sandiaga-Dahnil, Eks Kombatan GAM: Kami Difitnah

Polisikan Sandiaga-Dahnil, Eks Kombatan GAM: Kami Difitnah

Agus Setyadi - detikNews

Sandiaga Uno (Dok. Tim Sandiaga Uno)

Banda Aceh - Sebelas eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Bener Meriah melaporkan cawapres Sandiaga Uno ke Mapolda Aceh. Mereka menilai pernyataan Sandiaga terkait lahan Prabowo Subianto dipakai eks GAM adalah fitnah dan hoax.

"Yang jelas kami merasa dirugikan karena yang disampaikan itu tidak pernah kami terima. Itu adalah fitnah dan hoax yang dampaknya luar biasa juga bagi kami," kata salah seorang eks GAM Bener Meriah, Joni Suryawan, kepada wartawan di Mapolda Aceh, Senin (25/2/2019).

Selain Sandiaga, para eks kombatan GAM itu melapor koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional Dahnil Anzar Simanjuntak. Pernyataan keduanya dinilai merugikan mantan kombatan GAM.

"Karena masyarakat menganggap kami sudah menerima sesuatu seperti yang disampaikan, faktanya itu adalah fitnah," jelas mantan Panglima Muda Daerah 3 Wilayah Linge tersebut.

Joni mengklaim eks kombatan GAM tidak pernah memakai lahan milik Prabowo. Menurutnya, Sandiaga dan Dahnil sama-sama menyebut nama eks GAM sehingga itu, termasuk eks GAM di 23 kabupaten di Aceh.

"Kami tidak tahu soal itu, yang pasti itu fitnah, itu bohong besar," ungkap Joni saat ditanya apakah ada sebagian anggota GAM yang memakai lahan.

"Yang kami tahu tidak ada yang kelola. Kalau kebun kami punya keluarga yang kami terima dari orang tua kami. Bahkan yang dijanjikan untuk kami pas perjanjian Helsinki (damai) bagi mereka bagi mereka yang tidak mampu juga tidak ada," beber Joni.

Joni mengaku pelaporan itu tidak ada kaitannya dengan politik. Mereka mengaku tidak berpolitik.

"Kami tidak ada urusan dengan politik. Kalau mereka mau berpolitik, silakan, tapi jangan korbankan kami. Saya melaporkan atas nama eks kombatan GAM yang merasa tidak pernah menerima apa yang disampaikan," ujarnya.

Link : Detik.com