International-Indonesia Juara Turnamen Dunia PUBG Mobile, Sabet Rp 2,5 Miliar

Foto: PUBG Mobile

Jakarta - Tim eSport Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional. Kali ini Bigetron Red Aliens (RA) yang jadi jawara di turnamen PUBG Mobile tingkat dunia.

Bigetron RA berhasil menyalip 15 tim dari berbagai negara, termasuk juara bertahan dari China di turnamen PUBG Mobile Club Open yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, (29/11-1/12). Mereka berhasil mengumpulkan 5 kali Winner Winner Chicken Dinner (WWCD).

Tim yang digawangi BTR Luxyy, BTR Ryzen, BTR Mcboy dan BTR Zuxxy meraih WWCD di hari pertama. Penampilan yang semakin membaik di hari kedua membuat mereka berhasil menggondol tiga WWCD.

Di hari terakhir, Bigetron RA meraih satu WWCD. Dengan total lima WWCD, mereka berada di puncak klasemen dan dinobatkan sebagai sang juara.

Atas keberhasilan tersebut, Bigetron RA diganjar hadiah USD 180 ribu atau sekitar Rp 2,5 miliar. Melengkapi kemenangan tersebut, BTR Zuxxy dinobatkan sebagai Most Valuable Player karena berhasil meraih 42 kills.



Di posisi kedua ada juara diraih Top Esport yang berasal dari China. Mereka mendapatkan hadiah USD 90 ribu atau sekitar Rp 1,2 miliar.

Sedangkan di peringkat ketiga ditempati Mega Esport yang berasal dari Thailand. Hadiah yang diterimanya sebesar USD 45 ribu atau sekitar Rp 633 juta.

Sumber : detik.com

Pemerintah-Peneliti LIPI Setuju Ada GBHN agar Pembangunan Nasional-Daerah Sinergis

Siti Zuhro (Ari Saputra/detikcom)

Jakarta - Peneliti senior LIPI Siti Zuhro menyetujui rencana amandemen UUD 1945 perihal menghidupkan kembali  Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Siti menilai GBHN dihidupkan kembali agar pembangunan nasional dan daerah sinergis.

"Satu sisi tentang haluan negara yang penting karena memang sejak era otonomi daerah yang diterapkan 2001 itu, rasanya untuk sambungkan atau membuat sinergi pembangunan nasional dan pembangunan daerah," kata Siti dalam diskusi polemik 'Membaca Arah Amandemen UUD 45' di Hotel Ibis Tamarin, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2019).

Dia berharap amandemen UUD 1945 saat ini perlu dievaluasi karena masih mempunyai banyak kekurangan. Usulan rencana amandemen UUD 1945 harus memunculkan wacana menerbitkan kembali GBHN.

"Usulan amandemen itu harusnya mengangkat isu krusial itu apa, jadi tidak boleh lakukan semacam dusta di antara kita. Jadi topik yang dimunculkan GBHN-nya saja, padahal GBHN itu terkait langsung dengan MPR, nanti payung hukumnya apa," kata dia.

Siti menilai saat ini pembangunan nasional dan daerah tidak sinergis. Jika ada GBHN, visi-misi presiden dan kepala daerah bisa sinergis.

"Jadi tak boleh visi-misi presiden, gubernur, bupati tak nyambung, jadi mau dibawa ke mana Indonesia," kata dia.

Selain itu, ia mengatakan tidak setuju pemilihan presiden melalui MPR dan masa jabatan presiden tiga periode. Menurut Siti, lebih baik masa jabatan presiden lebih dari 5 tahun tapi hanya satu periode dan tetap ada pemilu.

"La karena itu menurut saya penting untuk kita pikirkan opsi untuk satu periode dengan lebih dari 5 tahun. Apakah dua periode tapi disela. Artinya, kalau sekarang katakan ada Presiden Nasir Djamil selesai 2021, tidak boleh lagi 2021 ada pilpres itu dia ikut. Nanti dulu, tunggu itu juga, supaya tidak ada nepotisme dan politik dinasti," jelas dia.

Sumber : detik.com

Politik-PKS Tolak Presiden Dipilih Lewat MPR: Itu Mengaburkan Sistem Presidensial

detikNews

Foto: Faiq/detikcom

Jakarta - Anggota MPR Fraksi PKS Nasir Djamil menolak rencana amandemen UUD 1945 mengenai wacana masa jabatan presiden tiga periode. PKS juga menolak wacana  pemilihan presiden melalui MPR.

"Kami menolak dua hal menolak jabatan presiden tiga periode dan mengembalikan presiden dipilih MPR karena itu mengaburkan sistem presidensial, sistem presiden eksekutif harus dipilih," kata Nasir Djamil dalam diskusi polemik 'Membaca Arah Amandemen UUD 45' di Hotel Ibis Tamarin, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2019).

Di MPR, menurut Nasir, semua partai politik belum terkonsolidasi dengan baik, hanya sedang mencoba memberikan gagasan. Fraksi partai politik di MPR disebutnya seperti 'mencuri start' rencana pembahasan amandemen UUD 1945.

"Peta di MPR hari ini belum terkonsolidasi dengan baik, masing-masing kekuatan politik di MPR mencoba mengagas. Tapi ide ini belum terkonsolidasi dengan baik, sehingga kemudian bisa dipahami kekuatan politik--dalam tanda kutip--masing-masing fraksi curi start, jadi bukan pemilu saja," ucap Nasir.

Bagi PKS, ia menjelaskan rencana amandemen UUD 1945 harus berdasarkan kehendak masyarakat, bukan hanya sekelompok tertentu. Sebab, masyarakatlah yang akan merasakan dampak amandemen tersebut.

"Kalau ditanya ke PKS, sebenarnya amandemen harus didasari kehendak rakyat, bukan sekelompok elite tertentu karena yang akan rasakan rakyat dampak amandemen," katanya.

Sementara itu, Wasekjen DPP PPP Bidang Hukum Ade Irfan Pulungan mengatakan masa jabatan presiden tiga periode dan pemilihan presiden melalui MPR belum mendesak. Ia mengaku lebih setuju menerbitkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Pemilihan presiden di MPR belum urgen dan periode presiden tiga kali juga belum urgen. Kalau GBHN saya setuju ini urgen karena harus ada program menyeluruh tentang bagaimana konsep membangun negeri ini," jelas Irfan.

Irfan menjelaskan Presiden Jokowi sudah menegaskan dirinya terpilih dari pemilu langsung. Selain itu, masyarakat juga perlu diberi pemahaman demokrasi yang baik.

"Jokowi sudah katakan beliau produk dari pemilihan langsung. Nah sekarang adalah jadi persoalan gimana bisa memberikan pemahaman kepada publik soal demokrasi yang benar," tutur Irfan.

Politik-Masa Jabatan Presiden 1 Periode 8 Tahun Dinilai Paling Tepat

Masa Jabatan Presiden 1 Periode 8 Tahun Dinilai Paling Tepat

Guru besar hukum tata negara IPDN Prof Juanda mengkritik wacana amandemen UUD 1945 terkait penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Juanda menilai masa jabatan presiden satu periode selama delapan tahun paling tepat.

"Menurut saya, paling tepat adalah kalau benar-benar mengurus negara ini dalam konteks bagaimana presiden kita dapat mengurus negara ini dengan waktu yang sangat tepat, saya kira bisa saja 7 tahun atau 8 tahun satu periode misalnya," kata Juanda dalam diskusi polemik di Hotel Ibis Tamarin, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2019).

Dia mempersoalkan argumentasi dasar wacana masa jabatan presiden tiga periode. Wacana tersebut, menurut dia, ada kepentingan politik kelompok tertentu karena tidak puas dengan masa jabatan presiden dua periode.

"Saya melihat ini adalah misal kita mengatakan ini dua periode atau tiga periode. Tiga periode argumentasinya apa? Argumentasi mendasarnya apa? Saya lihat di sini ada tendensius politik kelompok untuk supaya, 'Ah, ini dua periode tidak cukup', supaya menjadi tiga periode," jelas dia.

"Kalau tiga periode artinya tentu walaupun itu nanti sudah menjadi hak setiap orang seperti Pak Jokowi bisa jadi nyalon, Pak SBY masih bisa dan seterus-terusnya, saya kira ini kita bermain-main dalam mengurus negara," sambung dia.

Sementara itu, Wasekjen DPP PPP Bidang Hukum Ade Irfan Pulungan mengatakan tidak melihat kepentingan politik untuk Pilpres 2024 dalam wacana masa jabatan presiden tiga periode. Menurut dia, jabatan presiden cukup hanya dua periode agar bisa memberikan kesempatan kepada generasi baru.

"Saya tidak setuju dengan kembali kepada mengevaluasi masa jabatan presiden ini. Cukuplah dua periode jabatan presiden biar ada regenerasi, biar ada perbaikan, dan kita melihat orang-orang yang punya kemampuan untuk mengurus negara ini," tutur Irfan.

Pemerintah-Dipermak Usai Kerusuhan, Ini Bangunan Pasar Wouma di Wamena

Dipermak Usai Kerusuhan, Ini Bangunan Pasar Wouma di Wamena

Kementerian PUPR telah menyelesaikan rekonstruksi Pasar Wouma di Wamena, Jayapura, Papua sesuai perintah Presiden Jokowi. Intip yuk hasilnya.

Pada saat mengunjungi Wamena pada Senin (28/10/2019), Presiden Jokowi memberi waktu dua minggu untuk rekonstruksi Pasar Wouma sebagai prioritas untuk pemulihan kegiatan ekonomi Kota Wamena. Rekonstruksi dilakukan karena pasar Wouma menjadi korban aksi rusuh pada 23 September 2019.

Pasar Wouma merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Wamena dengan luas 740 m2. Tercatat usai kerusuhan yang terjadi pada 23 September 2019 lalu, sebanyak 128 lapak pedagang rusak terbakar sehingga mengalami rusak berat.

Untuk mengembalikan kondisi pasar agar kembali berfungsi sebagai kegiatan jual beli kebutuhan logistik masyarakat, Kementerian PUPR telah menyelesaikan rekonstruksi pasar tersebut dalam 2 minggu dengan anggaran sebesar Rp 4,74 miliar sesuai dengan perintah Presiden.Dalam pelaksanaannya, Kementerian PUPR menugaskan PT. Nindya Karya didukung Konsultan PT. Virama Karya dan personil TNI AD.

Rekonstruksi dilakukan dengan memanfaatkan struktur beton bertulang dari bangunan eksisting sebelumnya. Perbaikan dilakukan pada rangka atap, penutup atap, meja lapak dengan dilapisi keramik, dan perbaikan lantai.

Selain perbaikan Pasar Wouma, Kementerian PUPR juga melaksanakan perbaikan fasilitas sosial dan umum, seperti gedung pemerintahan, toko, sekolah dan rumah penduduk yang rusak akibat aksi massa di Wamena pada September 2019 lalu.