Pernyataan Kabaintelkam Polri supaya masyarakat tidak terprovokasi oleh berita hoax menjelang pelaksanaan pemilu 2024.

Pernyataan Kabaintelkam Polri supaya masyarakat tidak terprovokasi oleh berita hoax menjelang pelaksanaan pemilu 2024.

Tunggangi Rempang, Dua Tokoh Jebolan HTI Adakan Aksi Kampanyekan Khilafah

 Tunggangi Rempang, Dua Tokoh Jebolan HTI Adakan Aksi Kampanyekan Khilafah

Kita semua paham dan mengerti, sebuah perubahan besar sedikit ataupun banyak pasti akan menimbulkan dampak bagi seluruh lapisan masyarakat. Tak terkecuali gejolak masyarakat di P. Rempang Kep. Riau. 

Demi kemajuan dan kesejahteraan yang berjangkan panjang maka Proyek Strategis Nasional harus terus berlangsung dan masyarakat diharapakan paham dengan tujuan tersebut serta dapat legowo direlokasi di tempat lain. 

Namun relokasi masyarakat bukanlah perkara mudah, seperti banyaknya kasus ataupun kejadian relokasi di seluruh Indonesia, relokasi sulit dilakukan kebanyakan dikarenakan komunikasi dengan masyarakat putus akibat provokasi dari pihak-pihak yang tidak suka dengan kemajuan yang ingin dicapai, entah berasal dari lawan politik, atau memang dari kelompok yang tidak suka dengan keberadaan Pancasila. 

Dari sini kita dapat mengerucutkan salah satu sebab dan munculnya provokasi tersebut berasal, HTI nama yang tidak asing bagi kita semua, kelompok yang berpaham Khilafah terbuat masih ada dan masih eksis mengancam kedaulatan negara kita. 

Dari penelusuran dan sumber terpercaya kelompok tersebut akan mengadakan aksi demontrasi di Kota Surabaya, pada Hari Selasa tanggal 26 September 2023 pukul 12.30 WIB di Depan Gedung DPRD Jawa Timur Jl. Indrapura. 

Dalam aksi yang akan diadakan ketahuilah inisiator kegiatan tersebut adalah Ust. Khoirudin dan Ust. Sugiono yang telah kita ketahui bersama bahwa dua tokoh tersebut merupakan jebolan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). 

Atas nama masyarakat Rempang kali ini mereka menggunakan nama Aliansi Masyarakat Surabaya Peduli Rempang (AMSPR), Surabaya dan Rempang dua nama sekaligus mereka tunggangi dan manfaatkan untuk mengadu domba antara masyarakat dengan Pemerintah. 

Sebagai masyarakat yang beragama, cerdas dan cinta tanah air kita wajib menjunjung dasar Pancasila sebagai pedoman hidup kita, kita tidak boleh terkecoh dengan janji-janji khilafah buatan HTI, karena sudah banyak bukti negara di wilayah Timur Tengah dimana Hizbut Tahrir berada maka Perang selalu ada.

Habib Syakur Sayangkan Konflik Rempang Ditunggangi Eks HTI Kampanye Khilafah

 

Habib Syakur Sayangkan Konflik Rempang Ditunggangi Eks HTI Kampanye Khilafah.

Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menyayangkan bahwa konflik agraria yah terjadi di Rempang justru menjadi panggung politik pengasong khilafah untuk eksis kembali.

Hal ini menurutnya terlihat dengan beberapa agenda demonstrasi yang dilakukan oleh eks Hizbut Tahrir Indonesia melalui sayap organisasinya yakni Gema Pembebasan di beberapa daerah.

“Kedoknya aksi bela Rempang, tapi di spanduk-spanduk mereka jelas tersirat agenda politik mereka, mendirikan negara Khilafah,” kata Habib Syakur kepada wartawan, Senin (25/9).

Ia berharap agar pemerintah dan masyarakat adat Melayu Pulau Rempang segera melakukan dialog terbuka dan transparan untuk menyelesaikan persoalan penguasaan lahan yang bersinergi dengan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City.

“Iya, dialog ini penting agar situasinya jangan terus dijadikan panggung politik lain bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sudah jelas ini terjadi dan tak boleh dibiarkan,” ujarnya.

Bagi Habib Syakur, penyelesaian konflik dengan pendekatan pancasilais sebanarnya adalah solusi. Jika semua pihak mengedepankan musyawarah mufakat, tak perlu ada gesekan yang terlalu keras antara rakyat dan negara melalui instrumen pemerintah dan aparat keamanan.

“Jangan termakan kampanye Khilafah adalah solusi. Pancasila yang selama ini kita miliki adalah solusi. Pastikan penyelesaian konflik dengan pendekatan Pancasila, Insya Allah beres,” tuturnya.

Lebih lanjut, berbagai kasus agraria di Indonesia yang berujung bentrokan antara masyarakat dengan aparat selalu terjadi karena belum tuntasnya musyawarah yang sampai pada titik mufakat. Sementara pemerintah memaksakan untuk melakukan eksekusi.

Sebab jika merujuk pada tujuan Indonesia yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), jelas mengatakan bahwa ;

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebagsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Iya, cara-cara memaksa ini tidak akan baik. Dialog yang baik dengan kepala dingin, cari solusi bagaimana agar investasi tetap bisa jalan dan rakyat tidak dikorbankan begitu saja,” ucap Habib Syakur.

ULAMA BANGKALAN MENOLAK AJARAN KHILAFA DI PULAU MADURA

ULAMA BANGKALAN MENOLAK AJARAN KHILAFA DI PULAU MADURA

Adanya isu penyebaran ajaran khilfah di Kecamatan Socah, Bangkalan, khususnya di Desa Keleyan membuat masyarakat setempat resah. Tak mau tinggal diam, PAC Ansor dan MWC NU serta Banser Kecamatan Socah melakukan tindakan penolakan terhadap ajaran paham khilafah tersebut.

Salah satunya dengan memasang spanduk penolakan terhadap ajaran khilafah.

Ketua PAC Ansor Kecamatan Socah Abdul Aziz menyatakan, terkait dengan pemasangan spanduk penolakan khilafah di Kecamatan Socah untuk menolak ajaran tersebut. Sebab, ajaran khilafah sangat meresahkan bagi masyarakat.

Jelas ini ajaran paham khilafah ini sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ini bisa merusak marwah, aqidah, dan tatanan bernegara,” katanya, kamis (21/9/2023).

Menurut Aziz, sebelumnya di Kecamatan Socah bukan hanya sekali dan dua kali saja, bahkan lebih dari dua kali penyebaran ajaran khilafah ini dilakukan.

Oleh karena itu, PAC Ansor, MWC NU, dan Banser Kecamatan Socah menolak keras ajaran paham khilafah ini di Kecamatan Socah.

“Kami berharap aparat penegak hukum supaya terjun langsung untuk mencegah ajaran paham khilafah ini,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua MWC NU Kecamatan Socah Abdullah menyatakan hal yang senada. Menurutnya, pihaknya bukan hanya sekali dan dua kali mengetahui adanya kegiatan-kegiatan ajaran khilafah yang kadang-kadang disetting dengan kegiatan yang lain, namun isinya paham khilafah.

Cuma kali ini masyarakat sudah sangat resah sehingga kami melakukan suatu tindakan. Salah satunya dengan tegas menolak adanya ajaran khilafah di Kecamatan Socah,” tegasnya.

Pihaknya menyampaikan bahwa tanggal 24 bulan ini, dikabarkan akan ada pertemuan yang bertajuk multaqo. Hanya saja pihaknya khawatir isi dari pertemuan itu bukan multaqo melainkan ajaran paham khilafah.

HTI - Suburnya Paham Khilafah di Kota Sholawat Bangkalan

Suburnya Paham Khilafah di Kota Sholawat Bangkalan

Kita Semua mengetahui bahwa Madura merupakan Pulau yang memiliki budaya yang sangat erat dengan Islam, mulai dari NU, Muhamadiyah dan orgaginasi Islam lainya mendapat respon baik dari Masyarakat Madura, karena memang Masyarakat Madura sangat menjunjung Ghiroh Izzatul Islam yaitu semangat menjunjung kemuliaan Islam, namun dengan semangat yang sangat besar tersebut seperti pedang bermata dua yang juga menyuburkan Ideologi khilafah yang diam-diam berusaha mengambil kesempatan pada taatnya Masyarakat Madura kepada Agama Islam.

Ideologi khilafah yang dibangun kelompok HTI berkamuflase dengan banyak nama dan salah satu nama yang mereka pakai yaitu Majelis Al-Buhuts Al Islamiyah, kelompok tersebut akan mengadakan kegiatan yang menggunakan nama Multaqo Ulama Aswaja, di Ponpes Al-Muntaha Ds. Keleyan, Kec. Socah  Kab. Bangkalan yang akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023.

Kegiatan tersebut akan disiarkan secara live pada chanel youtube sebagai berikut:

1. Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD).

2. Multaqo Ulama Aswaja TV.

Dari penelusuran dan sumber terpercaya bahwa kegiatan tersebut dipelopori oleh KH. Toha Kholili, selaku Pengasuh Ponpes Al-Muntaha Al-Kholiliyah yang kita ketahui bahwa banyak kita temukan jejak digital pada tanggal 22 November 2019 melakukan deklarasi Khilafah di kediamanya, kegiatan tersebut akan dihadiri undangan dengan jumlah sekitar 2.000 orang serta banyak tokoh-tokoh HTI yang akan ikut serta dalam kegiatan tesebut.

Rencana kegiatan ini akan menghadirkan tokoh-tokoh jebolan HTI yang salah satunya adalah Ahmad Khozinudin dari LBH Pelita Umat/Lajnah Pelita Umat yang sudah kita ketahui Bersama bahwa LBH tersebut sangat senang mengkritik pemererintah dengan cara menggiring Masyarakat untuk mempercayai gagasan mereka untuk membentuk Pemerintahan Khilafah, tentu negara kita sangat menjamin adanya berkumpul dan menyampaikan aspirasi, akan tetapi yang perlu kita pahami bahwa kebebasan yang kita rasakan disalahgunakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Keputusan Pemerintah melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/TUN/2019 terkait pembubaran kelompok HTI yang menganut paham Khilafah sudah sangat tepat, karena memang Ideologi khilafah tidak bisa diterapkan di Indonesia serta kegiatan makar terhadap Pemerintahan yang sah dilarang oleh Agama Islam.  

Sebagai umat Islam yang baik bukankah kita sewajibnya untuk menjaga perdamaian antar umat beragama, tidak ada yang salah dengan konstitusi yang dibuat oleh leluhur kita, karena memang Negara Indonesia merupakan kesepaatan semua golongan termasuk Kyai dan Ulama Indonesia yang merupakan representasi golongan Islam, dan perlu kita Ingat bahwa kelompok HTI tidak ikut dalam merebut kemerdekaan Indonesia, jadi sungguh kurang ajar sekali bila kelompok HTI yang tidak ikut berjuang tapi berusaha membohongi Masyarakat Islam dengan janji-janji khilafah.